Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu memandang BoP berpotensi menjadi “perusahaan politik privat” karena Donald Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup dan pemegang tunggal hak veto. Muhammadiyah juga menilai Charter BoP tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 2803 yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

“Muhammadiyah berpandangan bahwa upaya apapun untuk mewujudkan perdamaian harus disertai keadilan,” demikian pernyataan dalam policy brief hasil Focus Group Discussion yang digelar 5 Februari 2026.

Muhammadiyah mendesak pemerintah memastikan Charter BoP diselaraskan dengan resolusi DK PBB, memperjuangkan keanggotaan Palestina dalam BoP, dan memastikan pasukan perdamaian di Gaza berada dalam kerangka PBB. Organisasi yang dipimpin Prof. Syafiq A. Mughni ini juga mempersoalkan iuran keanggotaan tetap sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun yang dinilai membebani keuangan negara.

Indonesia diminta menunda komitmen sebagai anggota tetap dan hanya mengirim pasukan untuk misi kemanusiaan. Muhammadiyah juga menekankan Indonesia harus tetap konsisten menuntut Israel mempertanggungjawabkan kejahatan genosida dan pembersihan etnik terhadap rakyat Palestina.

Surat yang ditandatangani Ketua LHKI PP Muhammadiyah Prof. Syafiq A. Mughni dan Sekretaris Izzul Muslimin itu juga ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri RI.

Artikel Muhammadiyah Minta Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace pertama kali tampil pada Parade.id.

Bachtiar mengatakan, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.

“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar.

“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”

Dalam draf resolusi yang dilaporkan Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel.

Warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan, dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.

Bachtiar menyoroti satu hal yang dianggap sangat krusial: tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut.

Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar soal redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.

“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya. “Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”

Ia menilai, konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar. “Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”

Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.

“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya. “Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”

JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Trump. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” kata dia. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina.”

Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang. Ia menilai, hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.

“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik,” ujarnya. “Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”

Bachtiar menegaskan bahwa solusi atas Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia. “Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”***

Artikel Board of Peace Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza pertama kali tampil pada Parade.id.