“NIlai-nilai luhur tersebut tak hanya ditunjukkan oleh ragam tradisi budaya dan warisan pemikiran tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dari provinsi ini, termasuk warisan pemikiran Pancasila oleh Soekarno di Ende,” kata Kepala BPIP Prof Drs Yudian Wahyudi PhD ​dalam siaran persnya yang diterima, Rabu.

Profesor Yudian saat mengisi kuliah umum bertema “Menggali Nilai-Nilai Pancasila di Bumi Cendana”, di aula Rektorat Universitas Nusa Cendana (Undana), Nusa Tenggara Timur, mencontohkan masyarakat NTT yang memiliki banyak tradisi, tokoh, dan pemikiran yang sangat mengedepankan harmoni dan kesatuan bangsa.

Menurut dia, praktik sosial politik yang bertujuan menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis, dan sejahtera ala masyarakat NTT itu sesuai dengan cita-cita Pancasila.

“Tradisi dan praktik pancasilais yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya soal sejarah masa lalu, tetapi juga menjadi cerita masa depan,” ujarnya.

Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Dr Philipus Tule menyambut baik hadirnya BPIP di Bumi Cendana.

Philipus menyatakan Unwira siap mendukung program pembinaan ideologi Pancasila bersama kampus-kampus lain di NTT.

Pada kesempatan membuka kegiatan kuliah umum ini, Rektor Undana Dr Drh Maxs Sanam MSc juga menyampaikan apresiasi yang sama.

Sanam menambahkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan menciptakan generasi yang cakap secara sosial-emosional sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menghindarkan pengajaran Pancasila secara monolog dan sesuai dengan tantangan zaman.

Kegiatan kuliah umum juga dibarengi dengan penandatanganan MoU antara BPIP dengan Undana dan Unwira.

Penyelenggaraan event secara gotong royong mendapatkan apresiasi dari Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga Ir Prakoso.

Prakoso berharap kerja sama dengan BPIP bisa menguatkan program pembinaan ideologi Pancasila.

Kegiatan berlangsung selama dua jam dengan metode hybrid di Gedung Rektorat Undana dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

*Sumber: Antara

Artikel Kepala BPIP Tegaskan Pancasila adalah Sejarah dan Masa Depan Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

Kritik datang dari politisi, pemuka agama, dan pegiat media sosial.

Politisi PKS Mardani Ali Sera misalkan, menyebut bahwa tema yang diusung aneh dan terkesan tendensius. Bahkan Mardani merasa tema yang diusung itu membuka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama.

Menurut dia, BPIP mestinya menyatukan, bukan buat kontroversi. Ada ide tema lain yang lebih visioner dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

“seperti ‘Pandangan Santri dalam bahaya Perubahan Iklim’. Atau ‘Santri untuk Indonesia bebas korupsi. Tapi mengubah tema hanya permukaan,” katanya, Jumat (13/8/2021).

Mardani pun tampak mengusulkan, bahwa BPIP perlu evaluasi total. Paradigma BPIP mestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni.

Sementara itu, menurut politisi Gerindra Fadli Zon jelas sekali BPIP membenturkan Islam dan nasionalisme dengan mengangkat tema terkait ‘Hormat Bendera’ dan ‘Lagu Indonesia Raya’. Ia pun menyarankan agar tema itu diubah.

“Memecah belah bangsa!” kata dia.

Selain itu, menurut Fadli, bahwa tema lomba BPIP tersebut menunjukkan betapa dangkalnya BPIP memahami Islam dan Pancasila.

“Ini produk Islamophobia akut dan cenderung menuduh Islam mempermasalahkan hormat bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segeralah ganti tema agar tdk memecah belah bangsa,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sedangkan menurut ustaz Hilmi Firdausi, menyangkut tema tersebut ia tampak ingin menjawab bahwa tak ada soal dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebab menurutnya fatwa ulama tanah air dan guru-guru kita memperbolehkan menghormati bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

“Yg ga boleh itu menyembah bendera & menyanyikan lagu dangdut koplo saat upacara bendera,” kata dia.

Sementara itu pegiat media sosial, Ismail Fahmi menekankan lebih ke perubahan tema, yang kekinian, misal Pandangan Islam tentang Climate Change, Kerja Lintas Agama, dll.

“Sekedar sharing ide buat mimin BPIP. Anak-anak santri NU,MU, anak2 gen Z, millenial, KPoppers, mereka concernnya ke topik: climate change, tanam mangrove, bantu covid lintas agama, dll,” tulisnya di akun Twitter-nya.

Kompetisi yang diadakan oleh BPIP tersebut berhadiah (uang pembinaan) jutaan Rupiah. Juara pertama mendapatkan Rp7.000.000. Juara kedua Rp5.500.000.

Juara ketiga Rp3.500.000. Juara harapan 1-10 masing-masing mendapatkan Rp750.000. Juara 1-3 selain mendapatkan uang, juga mendapatkan tropi dan sertifikat. Sedangkan untuk juara harapan selain uang, juga mendapatkan sertifikat.

Artikel-artikel yang dipilih, tertulis dalam poster tersebut, akam dibukukan. Pengumpulan artikel berlangsung dari tanggal 10 Agustus-5 Oktober 2021. Pengumuman pemenang tanggal 20 Oktober 2021.

“#SalamPancasila

Halo #SobatPancasila dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar lomba: Kompetisi Penulisan Artikel Tingkat Nasional.

…

#LombaPancasila

#BulanPancasila2021

#CeritaPancasila

#BPIP,” demikian ajakan yang diposting di akun Twitter @BPIPRI, kemarin.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Tema Lomba yang Diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memisahkan negara dgn agama itu mungkin dilakukan pada agama anda, wahai Romo Benny,” katanya, mengkritisi pemuka agama lain, yang kebetulan juga pengurus BPIP saat, Sabtu (12/9/2020).

“Ada banyak perkara Agama Islam yg mesti diurus negara termasuk Pengadilan, Nikah dll,” sambungnya.

Ungkapan Romo dianggapnya seperti sistem sekuler, di mana Negara dengan agama harus dipisahkan.

“Islam menolak itu Romo Benny…,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Tampaknya, ucapan Romo itu dianggap oleh beliau kontroversial, persis seperti Pimpinannya yang ketika itu berbicara Pancasila kemudian mengaitkannya dengan agama.

“Kemarin Bos BPIP mengatakan Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sekarang anak buahnya mengatakan agama masih jadi alat merebut kekuasaan…”

Ustaz Tengku mengomentari atau mengkritisi Romo di dalam salah satu berita dengan judul: “BPIP Sebut Agama Masih Jadi Alat Merebut Kekuasaan”.

Dikutip dari media yang ia komentari, disebutkan Staf Khusus Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menyoroti penyalahgunaan agama sebagai alat kepentingan politik. Menurut Benny, saat ini isu agama menjadi aspirasi untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sehat.

“Problemnya adalah kita muncul saat ini menghadapi situasi, di mana agama itu menjadi aspirasi kepentingan untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat,” kata Benny dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/9).

Benny mengatakan, penggunaan isu agama untuk kepentingan kekuasaan sebetulnya bukan barang baru. Menurut dia, sejak berabad-abad lalu, isu agama memang kerap menjadi alat politik semata untuk merebut kekuasaan…..

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Ustaz Tengku Zulkarnain Sentil Stafsus BPIP soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini kan yang dulu membubarkan BP7 sekarang yang ingin membentuk BPIP itu. Inilah kemunafikan. Inilah kondisi-kondisi yang tengah kita hadapi bersama,” kata dia, belum lama ini, ketika webinar.

Munarman tampaknya merasa aneh dengan mereka yang ingin menjadi BPIP sebagai UU. Padahal, ketika Orde Baru BP7 saja tidak dijadikan UU (oleh mereka).

“Ini dulu orang-orang yang menuntut membubarkan BP7, sekarang malah meminta untuk disahkan, dilegislasi, dilegalisasi badan yang semacam BP7 melalui UU,” cetusnya.

Ia mengajak untuk mencegah hal itu agar jangan sampai terjadi, khususnya kepada umat Islam, pemegang saham terbesar atas republik ini.

“Saya kira kerusakan dan nilai bahaya dari kedua RUU (HIP dan BPIP) ini melebihi dari bahaya-bahaya yang lain, justru ini yang harus kita cegah,” tutup ajaknya.

BP7 adalah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. BP7 itu menyebarkan paham Pancasila melalui penataran-penataran.

Sebelum ramai HIP ataupun BPIP, lebih dulu muncul Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi Latief yang saat itu menjabat Kepala UKP-PIP mejelaskan bahwa UKP-PIP bertugas sebagai perancang konsep pengamalan Pancasila melalui lembaga-lembaga negara yang ada, seperti MPR dan Kementerian.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Pembentuk BPIP Adalah Orang-orang yang Dahulu Membubarkan BP7 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam konteks pengelolaan berbangsa dan bernegara, karena BPIP ini akan menjadi penafsir tunggal,” katanya, kemarin.

Menurut Munarman, siapa pun yang (nanti) memiliki tafsiran lain terhadap Pancasila, makan akan disebut sebagai antipancasila.

“Itu posisi yang menurut saya tidak boleh terjadi, karena dulu di rezim Orde Baru, itu kan dulu ada BP7. Kemudian dibubarkan. Lalu mengapa sekarang dibentuk kembali?” tambahnya.

Sebelumnya, ia juga menyebut bahwa RUU HIP maupun RUU BPIP membahayakan kehidupan berbangsa dan negara. Kedua-duanya juga disebutnya menunjukkan/membuktikan bahwa proses di ketatanegaraan kita kacau balau.

Selain itu menurut dia, dari segi konten dan juga substansi bahwa kedua-duanya, di dalam RUU tersebut akan terjadi penguatan kelembagaan negara, dalam hal ini akan membuat penafsiran terhadap Pancasila (sendiri).

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Jika RUU BPIP Disahkan, Maka akan Menjadi Penafsir Tunggal Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Artinya nanti BPIP ini akan menjadi berperan tuhan berkebudayaan yang memang dicita-citakan. Itu istilah saya,” kata dia, kemarin, sambil tertawa.

“Jadi tuhan yang berkebudayaan inilah nanti yang akan menentukan seluruh jati diri bangsa, karakter, perilaku, individu dan kebijakan-kebijakan negara, karena dia mempunyai otoritas untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi,” sambungnya.

Kalau skenarionya ternyata kemudian RUU BPIP (saja) yang disahkan (ini skenario terburuk), kata dia, justru nanti akan semakin menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, karena justru tafsir-tafsir dari BPIP nantinya itu tafsir yang sangat bebas tanpa pedoman. BPIP pun menurut dia akan menjadi validator.

“Sementara kalau kita lihat kepada RUU HIP saja, RUU ini saja sudah sedemikian kacau: doktrin pancasila yang mau dijadikan sebagai parameter atau alat validasinya. Yaitu Pancasila hasil dari wacana Sukarno, bukan Pancasila sebagai kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945,” kata Sekjen FPI tersebut.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel (RUU) BPIP: Tuhan yang Berkebudayaan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengapa? Karena posisi BPIP sebagai penafsir tunggal dari Pancasila itu luar biasa kuatnya,” kata dia, Minggu (9/8/2020), ketika menjadi salah satu pembicara melalui webinar dengan tema “RUU HIP Menjadi RUU BPIP, Apa Kabar Masirah Kubra MUI?”

Pertama, kata Munarman, ia (BPIP) akan didorong melalui RUU HIP. Kedua dia akan didorong oleh RUU BPIP.

“Ini kekacauan yang akan timbul dari dua RUU tersebut,” terang dia, yang juga merupakan Sekjen FPI.

Selain itu menurut dia, dari segi konten dan juga substansi bahwa kedua-duanya, di dalam RUU tersebut akan terjadi penguatan kelembagaan negara, dalam hal ini akan membuat penafsiran terhadap Pancasila (sendiri).

Hari ini ada 2 PR bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam terkait RUU, yakni RUU HIP yang masih belum dikeluarkan oleh DPR dari Prolegnas. Dan kedua adalah RUU BPIP, yang ketika itu ujug-ujug pemerintah melalui Menkopolhukam dan beberapa menteri lainnya datang ke DPR menyampaikan draft RUU tersebut.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Munarman: RUU HIP atau RUU BPIP Membahayakan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pertama kali tampil pada Parade.id.

“RUU HIP dan RUU BPIP adalah dua produk hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, dari sisi substansi, RUU HIP mengatur haluan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Sementara itu menurut dia, RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang saat ini dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden.

“Dari sisi status, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, yang telah selesai dibahas oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Badan Legislasi dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna,” ujarnya.

RUU HIP menurut dia telah dikirimkan kepada Presiden dan mendapat jawaban Surat Presiden (Surpres) sementara RUU BPIP baru saja diserahkan pihak Pemerintah, yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPR RI.

Selain itu Anis menilai, RUU HIP inisiatornya adalah DPR, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah Pemerintah sehingga Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja.

Dia menjelaskan mekanisme pengusulan RUU baik dari pemerintah maupun dari DPR. Jika Pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP ke DPR, maka prosesnya harus sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tidak bisa langsung mengusulkan draf RUU baru sebagai pengganti RUU inisiatif DPR. DPR dan Pemerintah harus menghormati ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Anis menegaskan bahwa PKS akan terus mengawal RUU HIP sampai benar-benar dibatalkan dan dihapus dari Prolegnas 2020 sehingga partai nya mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat.

Dia menilai penolakan masyarakat terhadap RUU HIP yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah menjadi dasar pertimbangan PKS untuk menolak pembahasan lanjutan RUU tersebut.

Sebelumnya, DPR RI merevisi Prolegnas Prioritas 2020 yang sebelumnya berjumlah 50 RUU menjadi 37 RUU, dengan target penyelesaiannya pada Oktober 2020. Dalam revisi tersebut, RUU HIP tetap masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR: RUU HIP-BPIP Berbeda Secara Substansi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini kita laksanakan Parade Tauhid untuk membela Pancasila yang ingin dikebiri. Mari laksanakan Parade Tauhid engan penuh hikmat dan damai. NKRI harga mati bagi kita semua,” demikian kata kiai Arifin Tuamaka.

Kiai Arifin mengingatkan akan sejarah bangsa dan Negara Indonesia. Untuk Pancasila, bagi umat Islam sudah final.

“Karena itu wajib kita mengawal Pancasila sebagai falsafah bangsa,” tegas dia, yang juga Ketua MUI Kab. Poso.

Sementara itu, Adnan Arasl, Ketua Yayasan Amanatul Ummah Poso mengingatkan, jangan sampai UUD 1945 dan Pancasila kita dipisahkan, jika tidak ingin bangsa ini hancur.

“Oleh karena itu mari kita perjuangkan. Negara berdasarkan Ketuhanan YME, tidak ada Tuhan selain Allah,” pesannya.

Kepada banyak pihak, tidak hanya umat Islam, iaa mengimbau agar sama-sama membela Pancasila dengan jangan biarkan paham-paham komunis—PKI merajalela di bumi Indonesia.

“Mari segenap umat Islam kita hadang orang-orang komunis yang ingin mengubah Pancasila. Umat Islam benteng terakhir bersama TNI. Umat Islam bertekad bulat apabila RUU HIP disahkan, maka umat Islam akan bangkit untuk melawan,” tegas Adnan Arsal.

Dilanjutkan kembali bahwa seluruh ormas dan ulama di Indonesia menolak RUU ini karena dinilai tidak berkemanusiaan dan berkeadilan. Maka tak ada arti bila pembahasan terkait RUU itu dilanjutkan.

Parade Tauhid ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Poso. Dipimpin oleh ustaz Sugianto Kaimuddin (Korlap/Ketua FPI Sulawesi Tengah). Hadir pula Ketua MUI setempat Arifin Tuamaka dan ustaz Adnan Arsal, Ketua Yayasan Amanatul Ummuah Poso.

Parade Tauhid kali ini membawa tajuk “Bersama Membela Negara dan Agama”.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Ratusan Umat Islam Turun ke Jalan: Jaga Pancasila dari PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masyarakat menuntut RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas, andaikata tetap dilanjutkan namun dengan mengubah judul dan substansi maka saya khawatir tidak menyelesaikan masalah,” kata Saleh kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk mengevaluasi terkait RUU HIP yang mendapatkan perhatian masyarakat secara luas.

Saleh khawatir kalau RUU HIP tersebut hanya diganti judul dan substansinya akan tetap ditolak masyarakat.

“Itu akan menghabiskan energi masyarakat karena berpolemik, berdebat, dan beradu argumentasi di ruang diskusi dan ruang publik, itu tidak baik,” ujarnya.

Menurut dia, kalau ingin membuat payung hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) maka lebih baik mencabut dahulu RUU HIP kemudian mengajukan RUU BPIP.

Setelah itu, menurut Saleh, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait RUU BPIP tersebut agar memahami substansinya.

“Kalau tidak seperti itu, masyarakat akan tetap terus memprotes dan itu bisa menghabiskan energi kita,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menceritakan, dirinya mendapatkan pertanyaan dari masyarakat kenapa Prolegnas 2020 disahkan hasil revisi namun masih ada RUU HIP di dalamnya.

Hal itu, menurut dia, menandakan bahwa penjelasan Menko Polhukam dan pimpinan DPR pada Kamis (16/7) terkait RUU HIP tidak menyelesaikan masalah karena masih ada pertanyaan dari masyarakat.

“Bagi masyarakat yang penting RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas, karena di Prolegnas 2020 masih ada RUU HIP,” katanya.

Dia menilai pemerintah harus mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP karena masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua FPAN DPR: RUU HIP Dikeluarkan Dahulu dari Prolegnas pertama kali tampil pada Parade.id.