“Banyak pelayanan di BPJS Kesehatan yang dipermudah, ditingkatkan mutunya bahkan bisa antre dari rumah, diberi layanan jam berapa dan antreannya nomor berapa,” kata dia dalam sebuah konferensi pers virtual, Rabu.

Ali mengatakan, khususnya pada penyakit ginjal, kemudahan dalam pelayanan juga diberikan dalam bentuk konsultasi dari rumah sehingga pasien tak perlu datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan hemodialisa di rumah sakit, sistem rujukan bagi pasien hemodialisa hingga pembiayaan kasus gagal ginjal.

“Kemudahan akses terutama pelayanan data administrasi hemodialisa untuk perawatan di rumah sakit, tidak harus dirujuk kembali tetapi bisa berlaku selama 90 hari. Bahkan bisa antri dari rumah,” kata dia.

Pasien yang mengalami berbagai masalah terkait penyakitnya juga bisa menghubungi tenaga kesehatan melalui pusat panggilan 165, layanan online PANDAWA hingga telekonsultasi melalui mobile JKN.

“Cetak kartu BPJS kurang dari 5 menit untuk cek kepesertaannya. Perubahan BPJS Kesehatan sudah banyak, pelayanan sudah bagus meskipun beberapa rumah sakit belum bisa mengikuti karena belum semuanya betul-betul belum menyatu sistemnya,” tutur Ali.

Dari sisi pembiayaan, Ali menyebut, gagal ginjal menjadi salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan pembiayaan katastropik bagi pasien dengan total kasus saat ini mencapai 6,9 juta per tahun.

Sebanyak 238 ribu- 405 ribu pasien telah mendapatkan pelayanan yang pembiayaannya dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan biaya berkisar Rp4,3- 7,5 triliun setiap tahunnya. Sedangkan untuk pelayanan hemodialisa setidaknya 6 juta kasus telah dilayani dan dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui Progran JKN pada tahun 2021 dengan biaya Rp4,7 triliun.

Bila dirinci, pada tatalaksana gagal ginjal misalnya, BPJS Kesehatan membiayai tindakan satu kali transplantasi sebesar Rp378 juta, Rp92 juta per tahun untuk dua kali hemodialisa per pekan dan Rp76 juta per tahun untuk tindakan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau metode cuci darah yang dilakukan lewat perut.

“Pelayanan gagal ginjal pada pelayanan JKN, hemodialisa yang memang paling tinggi lalu transplantasi ginjal. CAPD memang meningkat di tahun 2016-2020,” kata Ali.

Berbicara pelayanan pada gagal ginjal, Ali berpendapat tindakan transplantasi menjadi yang paling direkomendasikan bagi pasien ketimbang terapi lainnya dari sisi kualitas hidup dan biaya, walau donor yang sulit menjadi kendala.

Dia mengatakan, beberapa rumah sakit di Indonesia saat ini sudah mampu melakukan tindakan ini antara lain RSUD Dr. Zainoel Abidin, RSU Adam Malik, RSUP Dr. M. Jamil Padang, RSUP Dr. M. Hoesin, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sardjito, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar dan RSUP Sanglah Denpasar.

*Sumber: Antara

Artikel BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Pelayanan pertama kali tampil pada Parade.id.

“kejadian mengerikan jika data BPJS Kesehatan bocor, dampak yang dihasilkan luar biasa karena meliputi data yg lengkap & jumlah data yg lbh banyak. Dengan sentralisasi data akibat penerapan e-KTP, konsekuensinya sistem keamanan database seharusnya makin kuat,” demikian katanya, Selasa (25/5/2021), di akun Twitter-nya.

Ia mengingatkan, bahwa data pribadi saat ini sudah jadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun pemerintah sendiri. Teknologi digital pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.

“Terlebih di masa pandemi Covid-19 makin mempercepat transformasi digital masyarakat. Sudah ada 202,6 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, naik 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 (We Are Social, Digital 2021).”

Maka dari itu, kata dia, data ini perlu diperhatikan karena kunci dari transformasi digital adalah keamanan data. Ini erat kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yg ditawarkan.

“Harus dipikirkan bagaimana kebocoran data tidak terulang lagi, PR besar BPJS Kesehatan. Teringat kasus yang menimpa Facebook, sampai meminta maaf ke senat atas potensi kebocoran dari aplikasinya.”

Pemerintah harus menelusuri di mana letak kebocoran atau modus operandinya, karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita untuk ke depannya.

“Semua harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Pelaku juga harus diberi hukuman jika ada unsur kesengajaan.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Bocornya Data BPJS Kesehatan Cerminan Lemahnya Perlindungan Data Pribadi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi mesti ditelusuri dimana letak kebocoran atau modus operandinya. Karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita untuk ke depannya,” demikiak katanya, Ahad (23/5/2021), di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI telah memberikan perkembangan terbaru terkait investigasi dugaan kebocoran data milik 279 juta WNI yang baru-baru ini beredar. Salah satu temuannya adalah sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

“Sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller),” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui keterangannya, seperti dikutip antaranews.com, beberapa waktu lalu.

“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini, tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera.

Sementara itu, pada hari ini (Jumat, 21/5), Dedy mengatakan Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat PP 71 tahun 2019.

Adapun PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

“Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi,” pungkasnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kebocoran Ratusan Juta Data Penduduk Adalah Kejadian yang Luar Biasa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller),” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui keterangannya pada Jumat.

“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini, tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera.

Sementara itu, pada hari ini (Jumat, 21/5), Dedy mengatakan Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat PP 71 tahun 2019.

Ada pun PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

“Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi,” pungkasnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Sampel Data Bocor Diduga Identik dengan Data BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Parade.id.