“Tindakan kritis dan kepedulian dari public figure Kamrussamad, yang demikian mestinya bertugas memantau kebijakan dan kejadian dalam ruang lingkup Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan,” apresiasinya, lewat keterangan tertulis kepada parade.id, Jumat (20/5/2022).

Usulan atau permintaan tersebut, menurut Imam akan berdampak positif pada kestabilan dan kemajuan jalannya pemerintahaan.

“Jika pasangan kerja BPKP, BPK, LKPP, dan LPEI dengan Komisi XI DPR RI bekerjasama dalam menumpas para mafia, bukan hanya kasus ekspor CPO, melainkan juga menghindari intervensi mafia di Kementerian dan Lembaga RI lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, Kamrussamad menyayangkan adanya kasus di Kemendag tersebut. Oleh karena itu ia mengusulkan kepada BPK untuk mengaudit kementerian.

Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dan untuk memastikan sosok seperti LCW lainnya tidak berkeliaran lagi di kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya khawatir, ada Lin Che Wei (LCW) lainnya lagi di kementerian dan Lembaga yang lain. Ini menjadi alarm bagi seluruh instansi, jangan sampai intervensi mafia seperti ini menyusupi proses pengambilan kebijakan di kementerian,” kata dia, dikutip kompas.tv.

Dengan ditetapkannya Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka kasus Minyak Goreng (Migor), membuktikan bahwa kementerian dan lembaga di Indonesia rentan, yang bahkan telah disusupi mafia. Sebab itu Kamrussamad mendorong BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap Kementerian dan Lembaga dengan tupoksi ekonomi.

“Bagaimana bisa pihak swasta direkrut tanpa kontrak oleh Kementerian tanpa surat keputusan, tapi dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. Dan ironisnya, Dirjen mengikutinya.
Ini menunjukkan lemahnya policy making process di kementerian dari intervensi mafia,” tulisnya, di akun resmi Instagramnya.

Perlu diketahui, bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Tiga di antaranya adalah pihak pelaku usaha termasuk melibatkan nama besar perusahaan besar kelapa sawit seperti Wilmar.

Salah dari keempat tersangka tersebut yaitu Lin Che Wei (LCW) yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel INSPIRA Dukung Usulan Kamrussamad Agar BPK Audit Kemendag, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menteri Siti menyebut bahwa opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut sejak tahun 2017.

“Pemeriksaan kali ini merupakan proses pemeriksaan yang cukup berat, baik dari sisi kondisi umum tanah air seiring Pandemi COVID-19 yang belum membaik maupun dari sisi substansi permasalahan yang ditemukan,” kata dia.

“Namun Alhamdulillah berkat sinergi dan komitmen bersama antara BPK-RI dan KLHK, pemeriksaan ini berhasil diselesaikan dengan baik.,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Atas opini WTP ini, Menteri Siti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim Pemeriksa atas terlaksanakannya proses pemeriksaan LK KLHK Tahun 2020.

Selain itu, ia  juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran KLHK.

“Opini LK bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan jembatan atau sasaran menuju pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kementerian LHK Kembali Meraih WTP dari BPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Penyerahan itu disaksikan oleh ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan di Gedung BPK RI Jawa Barat di Bandung, pada hari Rabu (19/5/2021).

Herman mengatakan bahwa laporan keuangan Cianjur yang WTP adalah hadiah untuk warga. Oleh karena itu, ia berharap WTP ini mampu bertahan sebagaimana yang diharapkan.

“Saya mengucapkan terima kasih karena opini WTP ini. Ini adalah kado terindah setela pelantikan kemarin,” kata dia, Rabu (20/5/2021).

Herman mengakui bahwa tahun 2020 ini sebenarnya merupakan tahun yang sulit karena APBD harua difokuskan untuk penanganan Covid-19. Kendati begitu Pemkab Cianjur tetap mengikuti aturan pengelolaan APBD sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terima kasih dan apreasisi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur yang terlibat dalam membuat penyusunan laporan ini, sehingga mendapatkan hadiah yang sangat berharga ini,” kesannya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Laporan Keuangan Cianjur WTP, Bupati Herman: Ini Hadiah untuk Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Krn pakai uang negara baiknya @bpkri audit serius soal ini,” pintanya, Jumat (21/8/2020), di akun Twitter-nya.

“Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya. Karna makna buzzer ini skrg bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang² kritis di media sosial,” sambungnya.

Ia mencontohkan apa yang pernah disaksikan ialah di media sosial seperti Instagram. Di sana menurut Jansen sering ada tulisan ‘unggahan ini promosi’. Sehingga kita (netizen) mengetahui bahwa tahu dia itu ngendorse.

“Yg ketetesan proyek buzzer/influencer harusnya nulis: ‘materi ini berbayar bukan pendapat pribadi dll’.”

Menurut dia, audit perlu dilakukan dan diketahui publik, karena melibatkan uang Negara. Bahkan Itu diharuskan.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Negara Sewa Jasa Buzzer? Jansen Minta BPK Mengauditnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal Itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kemarin. Menurut Mahfud, sesuai prosedur, BPK harus melakukan pemeriksaan sebelum kementerian bisa mencairkan anggaran.

Banyak menteri takut mengeksekusi anggaran jika prosedur belum dijalankan. “Ketika sedang berjalan (penggunaan anggaran), BPK sudah masuk (audit) katanya (mesti-red) distop dulu. Semua diperiksa dulu prosedurnya. Padahal inginnya pemerintah buru-buru mengeluarkan uang untuk penanganan Covid-19,” ujar Mahfud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin.

Mahfud mengaku sudah menyambangi Pimpinan BPK untuk mencari solusi. Dirinya menyampaikan banyak menteri takut mencairkan anggaran. Juga mengadukan kalau Presiden Jokowi sudah marah-marah, penyerapan anggaran lambat.

Mahfud mengungkapkan, telah mengundang KPK, Kejagung, termasuk BPK untuk sama-sama memecahkan persoalan ini. agar menteri berani mencarikan anggaran dan tentunya tanpa mengesampingkan ketentuan hukum.

Dalam pertemuan, papar Mahfud, BPK berjanji mempermudah proses audit agar pencairan anggaran segera turun. “Kita coba ini dijamin bahwa ini dalam keadaan darurat. Jadi itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal, administrasi, prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi,” ujarnya.

Mahfud menilai, ketakutan menteri lumrah. Hal itu sebetulnya terjadi di berbagai lembaga lain. “Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. apalagi ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berpesan kepada para menteri agar tak perlu takut selama pencairan anggaran benar data materilnya. KPK, Jaksa agung dan BPK melakukan pengawasan karena memang fungsinya untuk memberikan pendampingan hukum.

Perkuat Koordinasi Dalam kesempatan ini, Mahfud meminta kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa agar terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah daerah di Jatim.

(rmco/PARADE.ID)

Artikel Menkopolhukam: Banyak Menteri Takut Audit BPK pertama kali tampil pada Parade.id.