“Setelah rezim orde baru runtuh, oligarki berpindah dari Soeharto beralih menguasai Partai Politik,” ujarnya, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

Sekarang ini situasinya malah kata dia kembali seperti orde baru dengan KKN-nya, bahkan dalam satu level yang lebih vulgar.

“Ini penyebabnya apa? Ternyata kemunduran demokrasi kita seiring dengan naiknya oligarki yang sempat limbung saat Soeharto lengser, tapi mereka tahu yang akan berkuasa parpol, nah mereka pelan-pelan mendekat dan kini menguasai parpol,” jelas Firman Noor.

Oligarki semakin kuat dalam politik ketika ongkos politik semakin mahal dengan maraknya politik uang.

Firman mengutip catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 82 persen calon Kepala Daerah terkait oligarki. Bahkan menurut Mahfud MD, kata Firman Noor malah 92 persen kandidat terkait dengan cukong.

Bobroknya situasi elit politik tersebut, juga merusak kondisi masyarakat di mana publik semakin memaklumi politik uang.

“LIPI pernah meneliti,  46,7 persen responden menganggap money politics itu biasa, bahkan 40 persen mengaku terlibat. Nah ini warning karena hampir 50 persen tidak merasa aneh atau risih tapi biasa,” ungkap Firman.

(Rob/parade.id)

Artikel Guru Besar BRIN Nilai Reformasi yang Berusia 25 Tahun Gagal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semoga Kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan laporan dan bukti-bukti yang kuat, seharusnya Polisi sudah bisa menahan Saudara APH,” harap Abdul Mu’ti, Kamis (27/4/2023), di akun Twitter-nya.

Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, Mu’ti meminta agar menyikapi masalah APH dan juga Prof Thomas Djamaluddin dengan kepala dingin, tidak terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tidak bereaksi yang berlebihan.

“Warga Muhammadiyah hendaknya mempercayakan laporan dan proses hukum Saudara APH kepada LBH PP. Muhammadiyah dan tidak melakukan langkah hukum sendiri,” pintanya.

Kendati begitu, PP Muhammadiyah mengapresiasi permintaan maaf APH dan Prof Thomas. Meskipun demikian, dengan permintaan maaf tersebut PP Muhammadiyah kata Mu’ti tidak akan mencabut laporan yang telah disampaikan kepada Kepolisian.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak ada masalah dengan BRIN sebagai lembaga negara. PP. Muhammadiyah mengapresiasi kepala BRIN yang telah mengadakan sidang etik dan berharap agar kepada Saudara APH dan TJ diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkapkan bahwa Andi Pangerang telah menjalani sidang etik ASN.

Kemudian dikatakan Handoko bahwa yang bersangkutan akan menjalani Sidang Majelis Hukuman Disiplin PNS.

“Langkah konfirmasi telah dilakukan dan dipastikan status Andi Pangerang Hasanuddin adalah ASN BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN telah memproses melalui Majelis Etik ASN. Proses berikutnya adalah Sidang Majelis Hukuman Disiplin PNS sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 94/2021,” kata Handoko dalam keterangannya Rabu (26/4/2023), dikutip tribunnews.com.

Handoko menyatakan, BRIN berkomitmen menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap ASN dituntut untuk bertingkah laku sesuai kode etik dan kode perilaku ASN, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami berkomitmen untuk menegakkan hal tersebut di lingkungan BRIN,” tegasnya.

Handoko berharap hal yang dialami Andi Pangerang bisa menjadi pembelajaran bagi setiap ASN agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan oleh siapapun dan kepada siapapun.

“Meski yang bersangkutan sudah menyesali perbuatannya, kami tetap memproses sesuai aturan yg berlaku. Setiap periset diberi kebebasan berpendapat secara akademis, namun ada kode etik yang tetap harus dipatuhi,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekum PP Muhammadiyah Berharap Laporan soal APH Segera Ditindaklanjuti Polisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idulfitri 1444 H,” imbau Dadang Kahmad pada Senin (24/4/2023).

Dadang juga mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah agar tidak bersikap yang sama dengan mereka yang kerdil pemikiran dan sikapnya dalam beragama dan berbangsa. Ia meminta kepada warga Muhammadiyah berkeadaban, berilmu, berbangsa, dan bahkan beragama lebih baik di dunia nyata.

“Bila dari pernyataan-pernyataan buruk orang-orang itu terhadap Muhammadiyah ada yang sudah melewati batas dan dapat masuk ke ranah hukum, tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa. Sekali lagi warga Muhammadiyah agar tetap mengedepankan pemikiran dan sikap luhur, serta tidak mengambil langkah sendiri-sendiri,” tambah Dadang.

Muhammadiyah, kata Dadang, sudah kenyang pengalaman diperlakukan negatif atau buruk seperti itu sepanjang perjalanan sejarahnya hingga kini. Dahulu, ia teringat, ketika Kiai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman.

“Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil  yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam,” kenang Dadang.

Dadang mengajak kepada para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar mengedepankan akal sehat, sikap ilmiah yang objektif, dan keluhuran adab Islam layaknya orang beragama dan berilmu.

“Bila di negeri ini para petinggi negeri selama begitu gencar menyuarakan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa serta ajakan jangan radikal dan intoleran, maka Muhammadiyah hanya ingin bukti apakah hal tersebut dipraktikkan secara autentik dan nyata, bukan hanya ditujukan kepada pihak lain tetapi di lingkungan sendiri-sendiri agar tidak sekadar retorika dan sepihak, seperti pepatah ‘Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak’ atau pepatah lain “Tiba di mulut dimuntahkan, sampai di perut dikempiskan,” tegasnya.

Dadang berharap, kepada para elite negeri dan cerdik cendekia untuk bersama-sama menciptakan suasana beragama dan berbangsa yang lebih kondusif dan bermartabat luhur, seraya menjauhkan diri dari hal-hal tidak atau kurang terpuji yang dapat meretakkan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia milik bersama.

“Muhammadiyah, secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan Idulfitri karena sudah biasa dan terbiasa,” tekannya.

Diketahui bahwa sosok oknum peneliti BRIN diduga melakukan ujarnya kebencian. Tepatnya di kolom komentar seorang pengguna aplikasi Facebook.

Isinya berupa kemarahan terhadap warga Muhammadiyah terkait perbedaan hari raya Idul Fitri 1444 H.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah Imbau Warganya Tidak Terpancing atas Komentar Oknum Peneliti BRIN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Fasilitasi yang kita berikan ini sama sekali tidak ada uang mengalir ke perisetnya. Periset itu hanya menyampaikan kandidat dari produk kesehatan yang sudah ‘scienyifically well proven’ (teruji secara ilmiah) tadi untuk bisa diuji oleh tim yang berbeda bersama-sama dengan industri karena proses pengujian harus melibatkan industri,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam webinar Fasilitasi dan Pendanaan Riset dan Inovasi (Walidasi) Edisi Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan (PPIK) Batch 1 2022 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan tiga kandidat produk tersebut lolos seleksi dari 30 proposal yang masuk ke BRIN untuk mendapatkan fasilitasi pendanaan dalam skema Pengujian Produk Inovasi Kesehatan (PPIK).

Para penerima fasilitasi PPIK gelombang I 2022 adalah I Nyoman Jujur dari Organisasi Riset (OR) Nanoteknologi dan Material Pusat Riset Material Maju yang bekerja sama dengan PT Zenith Allmar; Erry Dwi Kurniawan dari Pusat Riset Telekomunikasi OR Elektronika dan Informatika yang bekerja sama dengan PT Tesena Inovindo; dan Zullies Ikawati dari Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan PT Konimex.

I Nyoman dan tim akan mengembangkan prototipe implan tulang belakang yang menjadi salah satu produk pada kegiatan Prioritas Riset Nasional (PRN).

Erry dan tim akan melakukan pengembangan ventilator CPAP-BiPAP. Sementara Zullies Ikawati dan tim akan mengembangkan kandidat obat fitofarmaka untuk cognitive enhancer dari ekstrak kayu secang.

Fasilitasi pendanaan PPIK tersebut merupakan salah satu komitmen BRIN terhadap pengujian produk inovasi kesehatan pada uji klinis yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Ia menambahkan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, proses uji klinis juga kompleks yang melibatkan berbagai pihak seperti regulator, industri, peneliti, rumah sakit, dan laboratorium pengujian, sehingga BRIN hadir untuk memfasilitasi dan menjembatani proses uji klinis tersebut.

Dengan demikian, para pihak termasuk periset dan industri dapat memanfaatkan secara optimal skema PPIK untuk mempermudah proses pengujian produk inovasi kesehatan yang sedang dikembangkan, demikian Laksana Tri Handoko.

*Sumber: Antara

Artikel BRIN Fasilitasi Uji Klinis Implan Tulang hingga Obat Fitofarmaka pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pernyataan pertama Wasisto sudah menyebut nama relawan yang materiil, dan mana yang tidak. Problemnya disitu. Apakah itu hasil riset atau bukan? Sejak kapan ada penelitian terkait relawan saat ini?” kata Koordinator Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Andianto, dalam rilisnya, Sabtu (26/2/2022), kepada parade.id.

Kata Andianto, kalau hasil riset terdahulu, lalu dijadikan landasan riset tentang relawan maka bisa dimaklumi. Namun, kata Andianto, Wasisto tidak sebutkan di awal dan langsung menuding relawan ini materil relawan itu bukan.

“Konsekuensinya kan mendegradasi relawan yang satu dan menyanjung relawan yang lain seperti relawan Ganjar, Anies, dll,” paparnya.

“Apa dia pernah menjadikan kelompok-kelompok relawan sekarang, khususnya kami sebagai obyek penelitiannya? Kok dengan yakinnya sudah mengkategorikan Poros Prabowo Puan relawan yang berharap materiil dan yang tidak.”

Kemudian landasan kajian terdahulu hanya sebagai acuan saja untuk melakukan penelitian sekarang. Tentu itu menurut Andianto salah besar. Kajian yang tidak objektif, prematur, dan tendesius politisnya besar.

Harusnya peneliti sekelas BRIN, tidak menyebutkan kelompok relawan ini berharap materiil, yang kelompok relawan itu tidak, tanpa melakukan wawancara penelitiannya terlebih dahulu.

“Itu namanya kajian halu, tidak up to date n menafikan unsur dinamika sospol.”

Poros Prabowo-Puan mengimbau kepada Wasisto untuk segera mengkoreksi pernyataannya yang menyudutkan kelompoknya, dan segera juga meminta maaf secara terbuka di publik.

“Kami juga dengan senang hati dan terbuka mengundang dia untuk lakukan wawancara penelitian Poros Prabowo-puan sepuasnya.”

Peneliti relawan yang diduga menafikkan karisma Prabowo
Prabowo merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai akar rumput yang kuat. Tidak seperti tudingan Wasisto selama ini.

Dari pemilu ke pemilu Prabowo mempunyai pendukung yang besar, dan loyalis yang kuat. Sebagaian besar masyarakat tetap menginginkan Bapak Prabowo agar maju menjadi Presiden RI 2024.

Di tangan Prabowo sebagai pemimpin yang karismatik rakyat bisa makmur, Indonesia bisa bangkit dan negara bisa maju, kata Andianto.

“Wasisto menafikkan elektabilitas Prabowo yang paling tinggi, dibanding kandidat capres yang lain. Karismatik Bapak Prabowo yang lain adalah beliau mampu menjadikan partai gerindra, sebagai partai yang besar, nomor dua pemenang pemilu setelah PDIP, hanya dalam kurun waktu yang singkat.”

Peneliti relawan yang diduga menyimpan politik anti feminisme
Pernyataan Wasisto menurut Poros Prabowo-Puam sangat tendensius, dimana pernyataan sebelumnya hanya menyebutkan relawan Prabowo Subianto Puan Maharani saja tetapi tidak menyebutkan relawan lainnya seperti relawan Ganjar, Anies Baswedan, Eric Tohir, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dll.

“Kalau memang hasil riset, tidak akan tendensius dan pastinya berimbang dan obyektif. Bukan mengangkat relawan yang satu, dan menjatuhkan relawan lainnya.”

Andianto melihat, tampak perspektif maskulinistas dari Wasisto sangat kental, ingin menyerang figur perempuan. Padahal Lembaga Legislatif saja mengharuskan adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Wasisto seperti tidak menghargai Megawati sebagai pimpinnanya di BRIN, dimana kita tahu Megawati juga yang telah melahirkan Puan Maharani.

“Dalam perspektif gender, seolah-olah Puan Maharani itu korban playing victim dari peneliti BRIN. Seharusnya Peneliti BRIN mensupport calon pemimpin berjenis kelamin perempuan, yang biasanya didukung oleh aktifis feminisme.”

“Bahkan Erick Thohir saja menunjuk para pemimpin perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan tinggi di BUMN. Erick menargetkan porsi pemimpin perempuan di BUMN harus terus meningkat hingga 25 persen pada 2023.”

Andianto pun menyebut, hal ini seperti membuktikan bahwa adanya politik kekuasaan dan bukan politik negara. Tampak jelas adanya conflik interest seorang peneliti BRIN yang kehilangan kajian ilmiahnya dan tidak bermutu.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Sebut Poros Prabowo-Puan Terbentuk karena Alasan Materiil, Kualitas Peneliti BRIN Wasisto Dipertanyakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami meminta kepada Ibu Megawati untuk segera menertibkan dan memecat peneliti Pusat BRIN Wasisto Raharjo atas pernyataannya yang tidak bertanggung jawab, cenderung menuduh serta membuat gaduh situasi, merusak iklim demokrasi di Indonesia dan memecah belah elemen bangsa,” kata Andianto, Jumat (25/2/2022), kepada parade.id, lewat siaran persnya.

Permintaan Andianto ini buntut dari pernyataan Wasisto yang menuding relawan Poros Prabowo-Puan terbentuk karena alasan materiil. Menurut Andianto, pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab.

“Pernyataan tersebut sangat melukai seluruh Relawan Prabowo-Puan, terutama Relawan Poros Prabowo Puan. Seluruh Relawan Bapak Prabowo Subianto merasa kecewa atas pernyataan dari Wasisto Raharjo, begitu juga dengan seluruh relawan Ibu Puan Maharani,” pengakuannya.

Andianto juga menilai, bahwa pernyataan Wasisto tersebut sangat tidak pantas diucapkan, terlebih oleh peneliti BRIN yang notabane-nya adalah sebuah Lembaga Penelitian di bawah bentukan dan naungan Negara. Lembaga BRIN, lanjut dia, mustinya memberikan penelitian dan pernyataan yang positif terhadap politik bernegara, bukan politik kekuasaan.

“Pernyataan tersebut lebih cenderung mengarah pada pernyataan yang diungkapkan oleh lembaga politik dengan orientasi politik kekuasaan, bukan politik Negara. Padahal lembaga BRIN adalah Lembaga Penelitian yang dibentuk oleh negara,” katanya.

“Kami mengecam keras pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut sangat menciderai dan merusak iklim demokrasi di Indonesia. Kami berharap Ibu Megawati sebagai pimpinan tertinggi Lembaga Negara ini bisa menerbitkan anggotanya.”

Atas hal itu, kata Andianto, Poros Prabowo Puan akan secara resmi dan segera membuat laporan kepada Pimpinan Tertinggi Lembaga BRIN, Megawati.

“Poros Prabowo Puan berdiri murni gerakan akar rumput. Kami berdiri secara mandiri tanpa ada pesan-pesan tertentu dari elit politik. Poros Prabowo Puan membiayai kegiatan yang telah berjalan dengan biaya sendiri, tanpa keterlibatan elite politik atau kandidat calon lainnya. Ini murni gerakan akar rumput, yang merupakan aspirasi dari rakyat dan masyarakat Indonesia,” ia menegaskan.

Andianto menjelaskan, terkait dukung mendukung pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dukung mendukung Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pun kata dia bukan hanya semata-mata karena persoalan materi atau pragmatisme tetapi lebih pada persoalan mencari figur yang paling tepat untuk pemimpin Indonesia ke depan.

“Ada tujuan yang luhur yaitu dalam menentukan pilihan pemimpin, demi kemajuan dan kemandirian bangsa. Masyarakat harus diberikan pilihan pemimpin yang lebih tepat, dengan memilih figur yang tepat, untuk memimpin Bangsa Indonesia. Dengan demikian cita-cita luhur bangsa Indonesia dan cita-cita luhur founding father bangsa Indonesia bisa tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, diberikan oleh media tempo.co, pada hari kamis, 24 Februari 2022 bahwa “Relawan Prabowo-Puan Maharani Dianggap Terbentuk karena Alasan Materiil” (judul). Dimana di sana disebutkan bahwa terbentuknya relawan Poros Prabowo/Puan yang akan dideklarasikan di 34 provinsi bukan akibat kharisma dari dua tokoh politik itu.

Menurutnya, kemunculan relawan ini lebih dipicu faktor materiil yang diharapkan para relawan tersebut. Sebab, dia menganggap, kehadiran relawan itu sejauh ini diduga akibat adanya stimulus dana politik yang diharapkan para relawan dari Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

“Saya pikir munculnya relawan Prabowo-Puan itu lebih didorong karena faktor materiil, karena para relawan tersebut hadir dan terbentuk karena stimulus dana politik yang diharapkan dari kedua tokoh tersebut,” kata dia, Kamis, 24 Februari 2022.

Meski begitu, Wasisto mengakui, Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan saat ini pada dasarnya juga memiliki kharisma yang bisa memengaruhi terbentuknya relawan. Tapi kata dia, kharismanya belum cukup untuk membentuk loyalis di akar rumput.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Koordinator Poros Prabowo-Puan Minta Megawati Pecat Peneliti BRIN Ini, Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama oleh Pelaksana tugas Deputi SDMI Edy Giri Rachman Putra bersama Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saefuddin.

“Kesepakatan kerja sama ini untuk mendukung riset dan inovasi nasional dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” kata Edy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Kerja sama itu meliputi pendidikan termasuk di dalamnya MBKM, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, pengabdian masyarakat, pemanfaatan hasil riset dan inovasi serta pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana.

Edy mengatakan sudah saatnya semua pihak saling membangun riset dan inovasi di Indonesia secara bersama.

“Bisa dengan memulai kembali kegiatan pembelajaran tidak hanya permasalahan kemampuan sains tapi juga ilmu sosial, ilmu budaya dan lainnya mulai dari nuklir sampai ruang angkasa,” tuturnya.

Menurut dia, berbagai pihak perlu saling mengingatkan, memanfaatkan, dan membangun inovasi di Indonesia.

“Secara global memang inovasi kita masih kurang, bahkan di ASEAN pun. Kita berharap kerja sama ini bisa mengakselerasi salah satunya dengan berbagi modalitas,” katanya.

Edy berharap kerja sama tersebut bisa bermanfaat dan memberikan bantuan kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma pendidikan.

Sementara Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saefuddin mengatakan Program MBKM sudah memasuki periode kedua yang berawal pada 2020.

“Dengan kerja sama ini Universitas Al-Azhar berharap nantinya peneliti di BRIN bisa jadi dosen atau mengajar di Universitas Al-Azhar,” tuturnya.

*Sumber: Antara

Artikel BRIN Dukung Riset dan Inovasi Nasional untuk MBKM pertama kali tampil pada Parade.id.