“Kita membulatkan tekad untuk mendukung Kacamatayya, dimana Kacamatayya saat ini berada pada Top survey dan belum pernah ada Calon sekuat Kacamatayya yang bertarung di Bulukumba, yang memiliki elektabilitas serta profesionalitas,” demikian kata deklarator Iwan Salasa.

Sejarah 2005 yakin akan ia ulangi pada Pilkada 2020 untuk memenangkan pesta demokrasi, yang tentunya bersama Tim Kacamatayya yang lain.

“Poros baru memiliki 100 relawan yang akan dilipat gandakan menjadi 1000 relawan yang bisa menjadi Tim pemenangan di Bulukumba dengan sasaran sekitar 30.000 rumah di Bulukumba,” ia coba meyakinkan.

Andi Makkasau (Balon wakil Bupati memberikan responnya terkait adanya deklarasi tersebut.

“Alur berpikir yang membuat pros baru memiliki orang cerdas, karena pada dasarnya orang cerdas akan memiliki orang yang cerdas juga dan Pilihan Piris baru sangat tepat karena gagasan dan mimpi besar kita,” apresiasinya.

Ia berjanji akan memaksimalkan seluruh potensi di Bulukumba untuk memajukan Bulukumba agar tidak terjebak dalam lingkaran negatif.

“Selaku ketua Koni, kita telah membangun komunikasi dan akan membangun sports central di Bulukumba sebagai bagian dari Icon bulukumba,” janjinya.

“Pasangan Kacamatayya masuk bukan sekedar pasangan kaleng-kaleng, tetapi pasangan ini terbentuk karena mempunyai gagasan-gagasan besar untuk Bulukumba,” ia kembali meyakinkan.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Poros Baru Deklarasi Dukungan untuk Tommy-Andi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua calan “diarak” ke masing-masing kantor cabang partai pengusung. Dilakukan secara bergantian.

Keduanya disambut oleh masing-masing pengurus beserta jajaran partai.

Dalam sambutannya, dari Golkar misalnya, yang diwakili oleh Andi Alimuddin Pana (Pengurus DPD 2 partai Golkar) menegaskam bajwa surat tugas ini merupakan amanah dari partai untuk sama-sama mendukung Balon Bupati dan wakil bupati Bulukumba Andi Hamza Pangki dan Andi Murniati Makking untuk periode 2021-2025.

“Saya minta kepada partai penyusun agar betul-betul memperjuangkan kepada Balon Bupati dan wakil Bupati priode 2021-2025,” demikian pesannya, Kamis (9/7/2020).

Sebagai Balon, Andi merasa terhormat kepada partai-partai yang mendukungnya, terutama tampaknya kepada partai Golkar.

“Ucapan terima kasih kepada pengurus partai Golkar dan anggota Fraksi Golkar yang sempat hadir pada acara ini. Kami sampaikan bahwa surat tugas ini merupakan amanah yang dipercayakan kepada kami sebagai calon Bupati Bulukumba dari beberapa partai pengusun,” katanya.

Masyarakat Bulukumba yang belum banyak mengetahui bahwa ia dan pendamping sebagai calon Bupati dan wakil Bupati untuk itu, maka ia mengajak agar partai pengusung bersama-sama mendeklarasikan di tengah masyarakat.

“Jadi kami harap masyarakat Bulukumba harus tahu mulai tanggal 09 Juli 2020, saya akan menjadi calon Bupati Bulukumba periode 2021-2025,” ujarmya.

Turut hadir dalam penyerahan mandat tersebut di antaranya Akram Bohari (Sekjen Partai Golkar), Andi Abu Talib (F-Golkar), dan lainnya, termasuk ratusan tamu undangan.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Ini Balon Bupati Bulukumba yang Didukung Golkar, Demokrat, dan Hanura pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa kami sangat mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Cabang Bulukumba atas inisiatifnya menyampaikan penolakan RUU HIP tersebut karena kita ketahui hampir di seluruh pelosok negara Indonesia menolak rancangan pembahasannya,” demikian informasi yang diterima parade.id, Rabu (1/7/2020).

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalkan, mendukung penuh apa yang disuarakan Ketua MuI Kabupaten Bulukumba dan saudara-saudara dari perwakilan organisasi masyarakat untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.

“Serta kami akan Menindaklanjuti dan ikut bertanda tangan menolak RUU HIP bersama anggota fraksi kami.”

Andi Soraya Widyasari Anggota DPRD lainnya pun demikian, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh MUI Cabang Kabupaten Bulukumba terkait penolakan pembahasan RUU HIP.

“Kami dari Fraksi PKB menyampaikan penolakan secara tegas bahwa kami menolak pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Dan secara kelembagaan kami dari Fraksi tingkat DPRD kabupaten sampai DPR RI telah menolak pembahasan RUU tersebut,” katanya.

Andi muhammad Ahyar FPKS pun demikian, sangat setuju dengan apa yang disuarakan oleh seluruh hadirin, karena PKS juga secara fraksi menolak pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena ini sangat bertentangan dengan ideologi negara kita.

Bahwa secara lembaga DPRD Bulukumba akan menindaklanjuti Aspirasi MUI Kab. Bulukumba  terkait permintaan penolakan dan penghentian pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang akan disampaikan ke DPR RI. Akan membuat pernyataan penolakan pembahasan RUU HIP yang ditandatangani oleh fraksi-fraksi di DPRD Bulukumba.

Bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh MUI Bulukumba tentang penolakan pembahasan RUU HIP mendapatkan dukungan penuh secara kelembagaan dari DPRD Bulukumba.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel DPRD Bulukumba Apresias MUI Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut mereka, Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara dan konsensus nasional sudah final dan patut didukung dan diapresiasi ditentrans nasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan Nasional.

“Pancasila yang rumusannya telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 telah final sebagai falsafah negara yang telah menjadi norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menonjolkan kesejarahan pancasila 1 juni dan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan,

membenturkan agama dengan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa,” demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Rabu (1/7/2020).

Selain itu, mereka juga meminya kepada pemerintah/TNI/POLRI dan DPR-RI untuk mengusut tuntas aktor/oknum atau lembaga/organisasi/ pengusung /inisiator RUU HIP, karena telah mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa serta menguak kembali

konflik ideologi yang mengancam keutuhan NKRI.

“Pembukaan UUD 1945 telah memberi tafsir dan penjabaran Pancasila sehingga tidak dibutuhkan lagi tafsir baru pada tingkat/hirarki perundang-undangan.”

Mereka juga meminta kepada pemerintah dan DPR-RI agar menghentikan dan/atau mencabut agenda pembahasan RUU-HIP.

“Apabila pemerintah dan DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU-HIP, maka Dewan pengurus Majelis Ulama kabupaten Bulukumba bersama Ormas dan seluruh komponen masyarakat Bulukumba akan mendukung seruan MUI pusat untuk bangkit dan berjuang secara konstitusional untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan UUD 1945.”

Dari ormas-ormas yang tergabung di dalamnya masing-masing memberikan pernyataan sebagai berikut:

Andi Muktamar mattotorang (Ketua DMI/dewan masjid Indonesia Cabang Bulukumba); mengatakan Bahwa kami meminta kepada dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan kepada DPR RI terkait penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang bertentangan dengan pasal 1 Pancasila, Oleh karena itu kami meminta agar aspirasi kami ditindaklanjuti.

Baso Riswandi (Sekertaris HMI Cabang Bulukumba);

a. Bahwa Ideologi pancasila adalah ideologi yang sudah final, tidak perlu diubah lagi.

b. berharap agar seluruh anggota DPRD bersama sama menolak RUU HIP, dan bersama sama menandatangani penolakan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.

Arman S.Pd (Sekertaris Muhammadiyah Bulukumba); bahwa semua yang kita seluruh umat Islam di seluruh Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah harga mati tidak bisa diutak atik lagi Pancasila dan dasar hukum yang ada di Indonesia karena Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945 adalah konsensus bersama dan umat Islam.

Umar Tawakkal (Ketua BKPRMI Cabang Bulukumba); mengatakan bahwa kami berharap inisiator dari rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila ini diberikan tindakan hukum dan diproses sesuai dengan aturan berlaku.

Alfian Ardani (Ketua PMII Cab. Bulukumba); bahwa saya mewakili teman-teman yang tergabung dalam seluruh pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia(PMII) menyatakan menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan meminta kepada lembaga DPRD Bulukumba untuk menyampaikan kepada DPR RI agar menghentikan pembahasan tersebut karena Pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final dan tidak perlu lagi diubah.

H. Syukur Ali (Komunitas Penjuang subuh);

a. Bahwa dari awal kami sudah menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan Berencana untuk menurunkan atau menggerakkan massa untuk melakukan penolakan tersebut Namun kami mendapatkan nasihat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba untuk tidak mengerahkan massa.

b. Kami dari komunitas pejuang subuh menyatakan menolak dan meminta kepada lembaga DPR RI untuk memberhentikan pembahasan rancangan undang-undang hadiwan ideologi pancasila ini dan meminta agar inisiator dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila diserahkan kepada lembaga hukum untuk diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Muh. Maulana Kadafi (Bikrs Muslim Bulukumba);

a. Kami dari Bikers muslim dengan tegas menyatakan menolak pembahasan undang-undang RUU HIP.

b. Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk mengaw al aspirasi Kami sampai ke tingkat pusat.

c. Kami meminta kepada pemerintah untuk mengusut Siapa yang mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.

Ustaz Ikhwan Bahar (Ketua Dai Muda Bulukumba) mengatakan; bahwa Kami menyampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang hadir, bahwa barusan kami menerima pesan dari ketua PGI Kabupaten Bulukumba persatuan gereja Indonesia menyampaikan terkait penolakan rancangan undang-undang tersebut.

Ustaz H. Djamiruddin (Ketua MUI Bulukumba);

a. Bahwa sebelumnya ada beberapa organisasi yang akan melakukan aksi demonstrasi ke DPRD namun dengan pertimbangan jika seluruh organisasi melakukan aksi menyampaikan aspirasi ke DPRD Bulukumba maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu kami berinisiatif mengundang seluruh organisasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan RUU HIP kepada lembaga DPRD Kabupaten Bulukumba, agar aspirasi mereka ditindaklanjuti dan disampaikan kepada DPR RI.

b. Bahwa kami telah menyiapkan surat pernyataan penolakan Majelis Ulama Indonesia Cabang Bulukumba atas pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana surat pernyataan ini didukung oleh beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Mereka-mereka yang hadir di antaranya:

1. H. Rijal S.Sos (Ketua DPRD Bulukumba)

2. Andi muhammad Ahyar (Anggota DPRD Bulukumba F.PKS)

3. Andi Soraya Widyasari, S. Ip, M. AP (Anggota DPRD Bulukumba)

4. Muhammad Bakti (Ketua Komisi D DPRD Bulukumba)

5. Juandi Tandean (Anggota DPRD Bulukumba)

6. Ustaz H. Djamiruddin (Ketua MUI Bulukumba)

7. Andi Muktamar mattotorang ( ketua DMI/dewan masjid Indonesia Cabang Bulukumba)

8. Arman S.Pd (Sekertaris Muhammadiyah Bulukumba)

9. Umar Tawakkal (Ketua BKPRMI Cabang Bulukumba)

10. Alfian Ardani Ketua PMII Cab. Bulukumba)

11. Musafir (Komunitas Penjuang subuh)

12. Baso Riswandi (Sekertaris HMI Cabang Bulukumba)

13. Ustaz Ikhwan Bahar (Ketau Dai Muda Bulukumba)

14. Rasyidin (Ketua PC GP Ansor Bulukumba)

15. Andi Mappasomba (FPI Bulukumba)

16. Abd Goni Askur (Ketua Cabang IMM Bulukumba)

17. H. Patahuddin (Ketua NU Bulukumba)

18. Imran S.Pdi (Wahda islamiah)

19. Muh. Maulana Kadafi (Bikrs Muslim Bulukumba)

20. Serta dihadiri 25 orang dan tamu undangan.

Semuanya bertemu dengan Anggota Dewan di ruang Paripurna. Diterima Pimpinan DPRD.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel MUI Bulukumba dan Beberapa Ormas Sambangi DPRD: Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Rapat kordinasi pada hari ini adalah untuk menyikapi dan tindaklanjut para kalangan ormas dan pimpinan agama Islam di tingkat Provinsi untuk menyatukan visi terkait adanya UU HIP yang sementara digodok sekarang di DPR RI,” demikian katanya, Minggu (28/6/2020), yang diterima redaksi parade.id.

Kiai menegaskan, bahwa kedatangan dirinya dan lainnya juga memiliki maksud mengundang DPRD setempat agar menanggapi RUU HIP dengan sikap seyogyanya.

“Kami dari MUI mengundang  mengadakan pertemuan untuk  menanggapi bahwa UU HIP jangan ditunda tapi dihentikan Krn ini membuat gaduh diseluruh kalangan masyarakat.”

Sementara itu, ustaz Fatahuddin dari Nahdatul Ulama (NU) mengapresiasi Ketua MUI terkait penolakannya terhadap RUU HIP, yang disampaikan dengan terhormat.

“Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ketua MUI kami sangat mengapresiasi bahwa menyampaikan aspirasi harus dgn cara terhormat dan melalui DPRD dengan tertulis mengingat kondisi negara kita sekarang khususnya di Bulukumba sudah masuk zona merah Covid-19,” kata beliau.

Dalam penyampaian aspirasi, lanjutnya, diharapkan pada ormas “kita betul” bersatu  dan melibatkan tokoh lintas agama karena ini menyangkut masalah agama sila pertama dari Pancasila.

Ketua MUI sepakat dengan ustaz Fatahuddin, bahwa dalam menyampaikan aspirasi memang harus demikian adanya. Tak perlu melakukan aksi secara terbuka karena dikwatirkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi apalagi bakar membakar ban yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat khususnya pengguna jalan.

Andi Mappasomba, Ketua FPI setempat pun demikian. Sepakat dengan araham MUI terkait menyampaikan maksud ke DPRD.

“Kami sangat setuju apabila MUI Mengambil langkah karena ini menyangkut kedaulatan NKRI. Kami dari FPI tdk akan melakukan Aksi secara terbuka dan akan mengikuti apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia,” katanya.

Kiai Djamiruddin mengajak yang lainnya, pada hari Rabu (nanti) tanggal 1 Juli 2020 bersama-sama melakukan aksi damai di dalam kantor DPRD Bulukumba. Namun, jika nanti dalam menyampaikan pendapat tidak ada tanggapan, maka ia dan lainnya kemungkinan akan mengundang kembali untuk melakukan langkah selanjutnya.

“Majelis ulama indonesia berharap dari  FPI dan ormas lainx tdk akan turun di jalan untuk melakukan aksi secara terbuka tetapi mari kita mengikuti aksi damai dari Majelis Ulama Indonesia yaitu melakukan aksi secara damai di ruangan DPRD Bulukumba,” kata dia lagi.

Pancasila, bagi MUI beserta ormas dikatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara yang sudah ditetapkan dan kita ketahui dalam UU HIP Pancasila akan diubah menjadi Trisila dan Ekasila.

“Kami menyarankan agar yang mau merubah ideologi Pancasila akan diproses secara hukum karena Pancasila sudah ditetapkan dan sdh dinyatakan final,” katanya.

Dalam temu itu, turut hadir Zainuddin (PD Muhammadiyah Bulukumba), Ikhwan Bahar (Ketua Majelis Dai Muda Bulukumba), Agung Nur Rusman (PC PMII Bulukumba), dan Rasyidin (GP Anshor Bulukumba). Selain itu juga ada Umar Tawakkal (Ketua DPD BKPRMI Bulukumba), Muh. Nur (Ketua Bakomubin Bulukumba), Musfir (Ketua Pejuang Subuh Bulukumba), Syukur Ali(Ketua Bikers Muslim Bulukumba), dan Para Tokoh Agama lainnya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tolak RUU HIP, MUI Bulukumba dan Ormas akan Sambangi DPRD pertama kali tampil pada Parade.id.