“Maka semua pihak taat dan patuh terhadap ketentuan pengaturan jam kerja dan jam istirahat tersebut,” imbauan Federasi Serikat Pekerja Perkeretaapian (FSPP) lewat siaran persnya pada Sabtu (13/7/2024).

FSPP juga mengimbau kepada semua Perusahaan BUMN Perkeretaapian, baik di INKA dan Anak Perusahaan Kereta Api agar segera membuat PKB, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, FSPP mengucapkan terima kasih atas komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun pada BUMN Kereta Api yang sedang melaksanakan tugas-tugas strategis dari Negara.

Siaran pers tanggal 13 Juli 2024 ditandatangani Presiden FSPP Edi Suryanto, Sekjen FSPP Endri Ridwan Saleh, serta Kadiv Humas FSPP Cerah Buana.

(Rob/parade.id)

Artikel Jam Kerja dan Jam Istirahat di BUMN Perkeretaapian Diatur dalam PKB pertama kali tampil pada Parade.id.

Rapimnas FSPP pun menghasilkan beberapa Keputusan Bersama. Yakni di antaranya FSPP memberi masukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkeretaapian untuk merealisasikan dan mempercepat proses pemberian kesejahteraan berupa bonus dan kompensasi buat para pekerja di bidang perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama, serta proses Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan penugasan.

Kedua, dalam Keputusan Bersama itu, FSPP mendukung dilanjutkannya perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di bidang perkeretaapian dengan PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI Group.

“Demi menjaga agar berkesinambungan untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan mengedepankan upaya kolaboratif, aspek keadilan dan bermartabat dari masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian yang tertulis dalam siaran pers yang diterima parade.id, Kamis (20/6/2024).

Khusus tentang proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama di PT Industri Kereta Api (Persero), FSPP meminta kepada direksi mengabulkan permohonan usulan pasal di perundingan berupa pesangon yang diusulkan SP-INKA.

FSPP di Keputusan Bersama itu, beralasan memberi masukan kepada Pemerintah, dalam hal penugasan adalah untuk pelayanan publik kepada BUMN di bidang perkeretaapian agar berimbang serta menjaga eksistensi BUMN yang terlibat, dengan tujuan kesempurnaan menjalani tugas baik dalam aspek pelayanan publik.

Hal itu sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dengan tetap menjaga kondisi BUMN sehat di setiap lini usaha korporasi.

“Juga memberikan jaminan kesejahteraan pekerja untuk jangka panjang sebagaimana harapan seluruh stakeholder.”

Siaran pers yang diterima media ditandatangani Presiden FSPP Edi Suryanto, Sekjen FSPP Endri Ridwan Saleh, dan Kadiv Humas FSPP Cerah Buana.

(Rob/parade.id)

Artikel Keputusan Bersama Rapimnas FSPP Salah Satunya Memberi Masukan kepada BUMN, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perusahaan BUMN seperti Waskita Karya (merugi 830,64 miliar), Garuda Indonesia (1,66 miliar US dollar), dan Indofarma terus merugi
pada kuartal 1 tahun 2022 (merugi 51,8 miliar),” demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif IYDI, kemarin, dalam keterangan media.

Hal di atas tentunya, kata dia, menjadi beban pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan Erick, yang menurutnya lebih mementingkan kepentingan kampanye menjadi Capres dibanding mengurus BUMN.

“Lebih banyak program yang bersifat pencitraan dibanding program progresif untuk menyelamatkan perekonomian,” tambahnya.

Ia kembali menegaskan permintaannya, agar presiden bisa me-reshuffle menteri yang bermanuver, berhasrat menjadi Capres.

“Menyikapi kondisi perekonomian Indonesia hari ini yang tidak semakin membaik dan semakin tinggi kebutuhan biaya hidup di Indonesia, tadinya harapan melalui BUMN bisa meningkatkan kehidupan kesejahtraan masyarakat malah kementerian tersebut yang dipimpin oleh Erick Thohir banyak justru banyak merugi,” terangnya.

Belum lagi, lanjutnya, adanya pertaruran baru PP Nomor 23 Tahun 2022, yang di mana secara garis besar menyatakan bahwa komisaris dan direksi tidak perlu bertanggung jawab apabila ada kerugian di BUMN selama ada itikad baik. Justru, menurut dia, pedaturan ini bisa menjadi celah korupsi dan membiarkan BUMN dijalankan secara ugal-ugalan.

“Maka kami meminta agar PP Nomor 23 tahun 2022 itu dicabut, karena berpotensi menyebabkan kerugian Negara,” pintanya lagi.

(Irf/parade.id)

Artikel IYDI Minta Menteri BUMN Dievaluasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!” kata Fahri, ketika mengomentari judul berita “Erick Thohir Ancam Blacklist Mitra BUMN Bandel” di salah satu media, Rabu (11/5/2022).

Kentara sekali, kata Fahri, cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar-besaran demi fokus dan sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik.

“Politisasi BUMN adalah bahaya laten! BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini…,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Secara umum, menurut dia, semua menteri yang memiliki konflik kepentingan, baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Sebab dalam penglihatannya, kabinet ini babak belur, padahal masih 2,5 tahun.

“Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari cuan dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!”

Oleh sebab itu, kata dia, adalah kesalahan yang besar memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk Pemilu yang akan datang, karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan, kata dia.

Seharusnya, kata Fahri, mereka mundur demi menghormati Keputusan Presiden.

“Ada dilema diantara menunggu waktu presiden menegaskan kembali kata-katanya yang melarang pejabat merangkap jabatan dengan keharusan tau diri para menteri bahwa kalau presiden sudah maunya gitu Ya sudah.”

Kalau mereka menganggap diri profesional, baiknya profesional saja. Curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Setelah itu kembali ke dunia profesional.

“Tapi pada Aji Mumpung melihat popularitas sebagai segala2nya. Pengen berkuasa!”

“Susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. Pedagang menengah, tiba2 memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, ‘Bukan pejabat tinggi biasa’) harusnya tahu diri berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden.”

Akhirnya kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik dan tanpa canggung mereka bangga dengan semuanya, padahal kerja tidak becus, kata Fahri.

“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yg merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. pengabdian harus fokus tidak bisa di campur2 dengan agenda pribadi.”

“Mungkin saja mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya.
Tapi catat omongan saya ini awal bencana bagi kalian semua.”

“Oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar PENGPENG, yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu PENGUASAHA. Gak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur2 sehingga kerja gak fokus. Parahnya sampai pd tahap bikin kebijakan yg untungkan pribadi.”

Namun ia berharap, semoga presiden sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya.

“Waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai dan apa lagi krisis global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari.!”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Fahri Hamzah Ingatkan Erick Thohir soal “Kebandelan” BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya mungkin dua tahun ke depan masih bisa (merampingkan) dari 41 perusahaan BUMN menjadi 37 perusahaan BUMN,” ujar Erick Thohir dalam webinar di Jakarta, Jumat (18/2).

Selain itu Erick Thohir juga berharap Menteri BUMN berikutnya dapat menyelesaikan program perampingan BUMN menjadi 30 perusahaan BUMN.

“Setelah menjadi 41 BUMN, kembali jabatan menteri ada batasannya, makanya kita roadmap 10 tahun di mana Menteri BUMN yang berikutnya kita minta untuk menyelesaikan program (perampingan) yang dari 41 perusahaan BUMN menjadi 30 perusahaan BUMN. Di situlah kita makin sizeable,” katanya.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108.

Dia mengatakan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.

Perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir.

Menurut Menteri BUMN, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan pemasukan sebesar-besarnya.

Dalam proses transformasi itu, Kementerian BUMN telah menetapkan lima fondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.

*Sumber: Antara

Artikel Erick Thohir Kemungkinan akan Kembali Merampingkan Jumlah BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Program Banjar Creative Space sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina.

Program TJSL itu juga bagian dari komitmen Pertamina menjalankan Environmental, Social & Governance (ESG) di berbagai lini usaha sekaligus menjalankan ISO 26000, dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Dengan bantuan ini kami Pertamina mendukung penuh peningkatan kemandirian masyarakat dan berkontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perbaikan Fasilitas Pendidikan, Penyediaan Sarana Kesehatan (Posyandu) serta Perbaikan Bale Adat Banjar,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Banjar Creative Bali merupakan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang ada di Provinsi Bali. Pemberdayaan ini berbasis pada potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Banjar atau masyarakat adat setingkat Rukun Warga (RW).

Pertamina menyalurkan bantuan dana program TJSL senilai Rp2 miliar dan menggandeng Indonesia Creative City Network (ICCN) serta turut difasilitasi Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi pelaksanaan Banjar Creative Space di Banjar Taman Kelod, Ubud menyampaikan apresiasinya terhadap Pertamina yang telah mengadakan program ini.

Menurut Ercik, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, Pertamina selalu hadir untuk negeri.

“Kita terus mengawal budaya Bali, salah satunya tepuk tangan yang dilakukan Pertamina hadir sampai banjar- banjar dan nilainya buat saya besar. Bayangkan satu banjar 200 juta nilainya. Jadi ini luar biasa komitmennya ada kesinambungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Erick.

Menurut dia, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, bukan waktunya mengeluh, justru waktunya bangkit karena itu harus terus melakukan investasi.

Sebagai tuan rumah G20, investasi di Bali utamanya untuk infrastruktur perlu terus ditingkatkan, termasuk pemberdayaan masyarakat yang juga harus terus digulirkan

“Kita ingin menjadikan Bali sebagai super hub daripada turis kelautan yang di mana titiknya di sini, kemudian baru dia menyebar ke pulau-pulau lain,” kata Erick.

Gelaran kegiatan Banjar Creative Space menampilkan berbagai sektor seperti pertanian organik, pemahat patung batu dan kayu serta kerajinan anyaman Atte.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas banjar di bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan dan menargetkan 10 banjar di provinsi Bali.

Beragam kegiatan pemberdayaan telah dijalankan di setiap Banjar, salah satunya di Banjar Taman Kelod Ubud. Masyarakat di Taman Kelod diberikan pelatihan usaha ekonomi seperti lukisan, kerajinan tas lukis dan patung ukiran.

Pertamina juga memberikan bantuan sarana dan edukasi kesehatan, bantuan sarana belajar dan buku pendidikan di PAUD serta bantuan sarana tari tradisional.

Hal yang sama dilakukan Pertamina di Banjar Geriana Kauh Karangasem. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan dan pelatihan usaha ekonomi seperti tenun, kerajinan anyaman dan patung ukiran.

Selain itu ada pelatihan pertanian organik, pelatihan destination branding, pelatihan pemasaran digital, pelatihan pengembangan produk, dan pengelolaan sampah.

*Sumber: Antara

Artikel Erick Thohir Dukung Pertamina Berdayakan Masyarakat Adat Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

Setidaknya ada tiga metode yang menurutnya dapat menambah kuat pencegana korupsi di BUMN, yakni GCG (terapkan, evaluasi, subtantif), LCR Due Diligence, dan CRA scr spesifik. Dari ketiganya, menurutnya tergantung sejauh mana kita ingin pencegahan korupsi itu benar-benar berdampak.

Tidak hanya melalui slogan dan seremoni belaka. Ataupun tidak cukup dengan imbauan yang dirasanya kian sayup-sayup terdengar.

Berikut penjelasan terkait di atas. Dikutip dari akun Twitter-nya, Selasa (14/12/2021:

Pencegahan Korupsi spt apa yg bisa memberikan perlindungan hukum bagi BUMN, Komisaris/Direksi & Manajemen dlm pengambilan keputusan bisnis?

Pagi ini saya bicara dalam acara Hari Anti Korupsi yg diselenggarakan @petrogresik.

GCG, Mitigasi Risiko Korupsi, CoI hingga Mens Rea.

Prinsip dasarnya: yg korupsi harus diproses namun yg mengambil keputusan bisnis dg itikad baik hrs dilindungi.

KPK memproses 86 kasus korupsi smpai saat ini. Ada yg berupa Suap & kasus korupsi dg kerugian negara.

Kejaksaan & Polri jg menangani sjumlah kasus korupsi.

Untuk mencegah Korupsi tntu perlu dipahami terlebih dahulu apa saja bentuk Korupsi. Dlm klasifikasi besar, bentuk korupsi menurut UU 31/1999 yg diubah UU 20/2001 ada 7.

Mana yg paling sering terjadi di BUMN?

Dari bbrapa forum, banyak pertanyaan & kekhawatiran Pimpinan BUMN pd penerapan Pasal 2 & 3 UU Tipikor ini. Hal ini karena ada pemahaman umum, seolah2 saat ada kerugian negara maka otomatis pasti korupsi.

Padahal belum cukup. Ada unsur2 pasal & Kesalahan yg wajib dibuktikan.

Bagian inilah yg sering jd perdebatan. Ketika (katakanlah) seluruh unsur Pasal 2 & 3 terpenuhi, apakah sudah cukup untuk menyimpulkan seseorang melakukan Korupsi?

Saya berpandangan, belum cukup. Kenapa? Penegak Hukum ttp wajib membuktikan perbuatan dilakukan scr Sengaja.

Ada jg yg gunakan istilah Mens Rea. Apa itu mens rea? Tidak mudah memang memahami konsep ini.

Namun, dlm konteks Pencegahan Korupsi, logikanya bs “dibalik”. Aspek inilah yg harus dihindari sejak awal. Sebuah keputusan bisnis harus memenuhi prinsip2 itikad baik, tnpa CoI dll.

Agar fokus, saya perlu ingatkan, penjelasan ini Saya smpaikan dlm konteks bagaimana kt merumuskan Pencegahan Korupsi yg benar2 bisa bermanfaat membuat Pimpinan BUMN benar2 tidak melakukan korupsi.

Untuk meminimalisir Pencegahan Korupsi hanha berhenti di etalase & seremonial.

Kemudian ttg GCG.

Dalam kerangka berpikir UU PT & prinsip pengelolaan perusahaan yg baik, mestinya jk Direksi bs membuktikan pengambilan keputusan bisnis sesuai prinsip2 Fiduciary Duty misalnya, ini akan membantu memberikan perlindungan hukum thd keputusan bisnis yg dilakukan.

Ada satu doktrin pd hukum perusahaan yg sering dibahas (pro-kontra) akhir2 ini ketika bicara korupsi di BUMN: Business Judgment Rule (BJR).

BJR bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi. Bisakah dgunakan sbg alasan pembelaan (defense)?

Bgmana penerapan BJR dlm pertimbangan hakim di Indonesia? Sekalipun msh ada debat ttg hal ini, tp kt bs baca Putusan MA thd mantan Dirut @pertamina Karen Agustiawan. Hakim menyebut eksplisit BJR.

Namun dlm kasus Jiwasraya, Hakim menolak argumentasi Terdakwa yg jg gunakan BJR.

Pencegahan Korupsi dapat menjadi “perisai” dan pelindung bagi mereka yg mmg beritikad baik dlm pengambilan keputusan. Dengan catatan, tidak cukup hanya dg metode standar yg ada saat ini. Apalagi jk cenderung bersifat seremonial semata.

Jk ingin pencegahan korupsi di BUMN lebih kongkrit menjaga & melindungi perusahaan & jajaran manajemen yg beritikad baik, maka ada 3 hal yg perlu diperkuat slain metode standar yg sudah ada.
1. GCG (terapkan, evaluasi, subtantif)
2. LCR Due Diligence
3. CRA scr spesifik

kira2 begitulah.. pilihan dan kebijakan tntu kembali pd sejauh mana kita ingin pencegahan korupsi benar2 berdampak. Ga hanya slogan & seremoni.

Jadi, tdk pernah cukup hanya bilang: jangan korupsi..

Tidak cukup jg dg imbauan yg kian sayup2 terdengar

Selamat Hari Anti Korupsi

Artikel Tiga Metode Penguatan Pencegahan Korupsi di BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut mantan Anggota DPR RI, Aqsanul Qosasih, jika jalan tol itu dibangun oleh BUMN, maka tidak masalah jika akan dijual, karena memang itulah BUMN. Asalkan harga jual lebih tinggi dari biayanya.

Syukur-syukur kata dia bisa 2 kali Book Value. Jadi, jika tol dijual 2 kali Book value, uang Negara akan kembali, dan BUMN meraih untung. Tinggal kita hitung biaya bangun versus harga jualnya.

“Jika dijual lebih murah dari biaya bangun, pasti akan menjadi Kerugian Negara. Dana dari L-MAN wajib dikembalikan,” kata dia, Ahad (21/11/2021).

L-MAN adalah Lembaga Menajemen Asset Negara yang bertugas mengoptimalkan Harta Negara yang masih underutilized. LMAN melakukan bridging terhadap pembebasan Tanah yag harus dibayar kembali dalam waktu tertentu.

Sehingga penjualan ruas tol dan pengelolaannya wajib memperhitungkan uang Negara yang sudah tertanam.

“Saat sy di DPR (2012),kami Rapat dg Menkeu bahas biaya pembebasn tanah utk BLU-BPJT: Kanci, Pemalang, Batang krn investor tak kunjung bangun (tdk komersial). Kami Rapat sampe tngh malam. Pnglman itu (mungkin) dibentuk L-MAN yg budgetnya nyatu di APBN, shg bisa cpt diputuskan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Ia menceritakan, awalnya BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) itu cuma PT Jasa Marga. Seiring kebutuhan, saat ini sudah ada 52 BUJT (90 persen anak Usaha BUMN). Bahkan BUJT juga merangkap BPJT (Pengelola Tol), sehingga tidak lagi didominasi PT Jasa Marga.

“Pembebasan tanahnya dibantu negara melalui L-MAN (BLU-Kemenkeu). Akhirnya BUMN masuk dg sgl resiko utk percepatn Pembangnan 6 Propensi di jawa.”

Pernah, kata dia, sebanyak 13 ruas tol Jawa, yang sebenarnya sudah ada pemenang tendernya. Namun mereka tidak segera membangun karena tidak komersial (Rugi).

“13 ruas sdh diperiksa @bpkri. Dg sejumlah temuan & rekomendasi yg hrs ditindaklanjuti.”

Pembangunan jalan tol sendiri disebutkan olehnya melalui dana BUMN, utang bank dan obligasi, dan PMN serta LMAN. Dan BUMN disebut dan diakui olehnya tidak lincah seperti pihak swasta karena tunduk pada sembilan UU.

Di antaranya UU BUMN, UU Perseroan, UU Keuangan Negara, UU Perbdhraan Negara, UU Pajak, UU Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU Pasar Modal, UU Tipikor, dan UU terkait usahanya (BI, OJK, Migas, Kehutanan, Asuransi, Minerba dll).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Bolehkah Jalan Tol yang Dibangun oleh BUMN Dijual? pertama kali tampil pada Parade.id.

Erick Thohir mengatakan bahwa pada triwulan kedua 2021, pada bulan Juni lalu, PTPN berhasil mencatat kenaikan pendapatan 37 persen dan membukukan laba sebesar Rp1,4 triliun dari yang diprediksi akan rugi Rp1,2 triliun dalam anggarannya.

“Krakatau Steel sesuai dengan restrukturisasi memang harus melakukan tiga tahapan, dan tentu tahapan ini sudah berhasil mencapai tahap 1 dan 2. Dan kalau kita lihat performanya sekarang ini, Krakatau Steel yang sebelumnya rugi selama 8 tahun terakhir, sekarang sudah untung Rp800 miliar, tetapi saya bilang kepada managemen untuk jangan berpuas diri karena hal ini penting untuk terus ditingkatkan,” kata Erick dalam peresmian Pabrik Industri Baja PT. Krakatau Steel (persero) Tbk secara virtual di Jakarta, Selasa.

Transformasi BUMN menjadi keharusan agar dapat menjadi perusahaan BUMN kelas dunia yang semakin profesional, kompetitif, dan menguntungkan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyaraka, membuka makin banyak lapangan pekerjaan, dan berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara.

Proses transformasi BUMN yang dilakukan adalah mulai dari restrukturisasi di BUMN, pembentukan holding dan sub holding hingga pembentukan klaster-klaster industri strategis.

Di samping mengupayakan berbagai transformasi di BUMN, Kementerian BUMN juga telah melakukan restrukturisasi terhadap beberapa BUMN strategis.

Restrukturisasi yang telah dilakukan PTPN dan Krakatau Steel berhasil membalikkan kondisi perusahaan dari rugi menjadi untung, dari perusahan konvensional menjadi mondern, dan bahkan mampu menekan impor, serta memperkuat ketahanan bangsa.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan transformasi total di seluruh BUMN sebuah keharusan dalam menghadapi kondisi pasca Coviud-19.

Transformasi total yang harus dilakukan di seluruh BUMN menjadi sebuah keharusan, apalagi nanti menghadapi kondisi pasca Covid-19 semua akan berubah. Karena itu tidak hanya restrukturisasi bisnis model namun juga tetap harus didampingi efisiensi dan tidak kalah pentingnya inovasi bisnis serta juga transformasi human capital.

Menteri BUMN menyampaikan bahwa tidak ada kata menyerah, yang sakit bisa disembuhkan asalkan ada kemauan dan tentu gotong royong bersama dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Erick Thohir: PTPN dan KS Bukti Nyata Perubahan yang Dilakukan BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya ingin semua kiai, ustadz, guru dan santri terlindungi, serta pembelajaran di pondok pesantren dapat berjalan lebih lancar, juga aman,” kata dia, kemarin.

Kementeriannya sendiri menargetkan 6 juta dosis vaksin di sentra vaksinasi seluruh Indonesia, termasuk di pondok pesantren.

“Sabar, berikhtiar, dan terus berdoa serta tawaqal. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Salah satu pondok pesantren yang ia tinjau ialah pondok pesantren KHAS Kempek di Cirebon, Jawa Barat. Vaksinasi berlangsung selama 4 hari.

Selain meninjau, Erick mengaku bersilaturahmi dengan K.H Mustofa Aqil Siradj.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pondok Pesantren Menjadi Prioritas Vaksinasi Massal Covid-19, Kata Menteri BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.