Kekecewaan ini memuncak setelah isi SK UMSK yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 ternyata berbeda jauh dari kesepakatan sebelumnya. Padahal, dalam pertemuan pada 17 Desember 2025, Gubernur Dedi secara tegas menjanjikan di hadapan pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa ia tidak akan mengubah angka dalam Surat Rekomendasi yang diajukan kepala daerah sebagai dasar hukum SK Gubernur.

“Kenyataannya berbanding terbalik. SK UMSK 2026 justru menghapus dan mengabaikan Surat Rekomendasi Bupati/Wali Kota. Ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen yang dibuat sendiri oleh Gubernur,” ujar Buya Fauzi, Panglima Laskar Nasional SPN sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh dalam keterangannya, Ahad (28/12/2025).

Buya Fauzi menduga adanya “persekongkolan jahat” antara pihak pemerintah provinsi dengan oknum pengusaha tertentu di Jawa Barat yang merugikan hak-hak buruh. Atas kondisi ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Sebagai bentuk protes keras, buruh Jawa Barat telah menyiapkan aksi massa besar-besaran berupa: Konvoi 20.000 Motor dan Desakan ke Presiden RI yakni Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Gubernur Jawa Barat segera merevisi SK UMSK agar sesuai dengan rekomendasi awal para Bupati/Wali Kota.

Pihak serikat buruh menegaskan bahwa aksi ke Jakarta hanyalah langkah awal. Jika dalam waktu dekat Gubernur tidak melakukan revisi, dipastikan seluruh elemen buruh akan melakukan aksi yang lebih ekstrem.

“Berdasarkan hasil konsolidasi, jika janji tersebut tidak segera dilunasi, maka Mogok Daerah dan Stop Produksi di seluruh pabrik se-Jawa Barat hanya tinggal menghitung hari,” tegas Buya Fauzi.

Artikel Buruh Jabar Ancam Mogok Massal Protes SK UMSK 2026 pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi mereka terkait upah bagi masa kerja satu tahun ke atas yang disebut akan dikeluarkan Pj Gubernur Bey Mahmudin lewat Kepgub usai putusan MA yang dimenangkan Partai Buruh.

“Namun faktanya, usai Keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan pada bulan Agustus 2024 dan buruh Jawa Barat dimenangkan, Bey Mahmudin malah berdalih bahwa Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk membuat Kepgub sesuai dengan tuntutan buruh,” kata Penanggung Jawab Aksi KSPI-Partai Buruh, Makbullah Fauzi alias Buya Fauzi lewat keterangannya ke parade.id, Senin (23/9/2024) malam.

Perwakilan massa aksi sempat melakukan audiensi dengan pejabat setempat. Bey Mahmudin kata Buya tidak tampak. Diwakilkan dengan Sekda.

“Hasil audiensi pun nihil. Kepgub yang dinanti-nanti buruh Jawa Barat sesuai janji Bey Mahmudin ternyata tidak juga tampak titik terang,” jelas Buya.

Buya mengatakan massa aksi bertahan sampai pukul 20.17 WIB. Atas hal itu, kata Buya, aksi lanjutan akan kembali digelar dengan tuntutan yang sama. Direncanakan hari ini dan besok, Rabu.

Di aksi kemarin, di mana hujan mengiringi, Buya mengatakan massa sempat melakukan longmarch, dari Jalan Cibeureum hingga ke rumah dinas Bey Mahmudin (Gedung Pakuan). Longmarch pun sempat bikin macet yang dilalui massa aksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI-Partai Buruh di Gedung Sate, Gedung Pakuan, dan Kantor Disnakertrans pertama kali tampil pada Parade.id.