Salam untuk Semua Kawan!

Saya Sunarno, anggota Dewan Presiden dari KASBI Indonesia, atas nama KASBI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan seluruh pimpinan VGCL (Konfederasi Umum Buruh Vietnam) untuk menjadi tuan rumah Dewan Presiden WFTU 2025 dan atas semua sambutan hangat bagi kami di tanah bersejarah dan heroik ini, Vietnam. Kami berharap di masa depan, Vietnam akan menjadi tuan rumah Kongres WFTU.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal WFTU dan semua rekan di Sekretariat atas kepemimpinan dalam gerakan buruh progresif. Dan kami ingin menyampaikan salam hangat dan solidaritas yang kuat kepada semua delegasi Dewan Presiden 2025 dari seluruh dunia.

Teman-teman terkasih,

Mendalaman krisis ekonomi dan akibatnya telah terjadi di banyak bagian dunia. Masyarakat, terutama pekerja, menjadi korban krisis ekonomi ini. Pemecatan besar-besaran, praduga, dan penurunan kualitas hidup pekerja terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, pemerintahan baru Prabowo-Gibran sebagai hasil pemilihan umum tahun2024 tidak membawa harapan yang jelas dan terang bagi kaum buruh dan mayoritas rakyat Indonesia untuk menghadapi krisis dan dampak-dampaknya. Mayoritas masyarakat Indonesia mengalami kesulitan hidup. Naiknya harga kebutuhan pokok dan pendalaman ketimpangan ekonomi menjadi isu utama di Indonesia. Bahkan selama 100 hari pemerintahannya, Prabowo-Gibran menghadapi demonstrasi masif bernama #IndonesiaGelap #IndonesiaGelap atas kebijakan pemotongan belanja dan peran militer dalam politik Indonesia.

Situasi semakin parah bagi pekerja indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemecatan besar-besaran terjadi terutama untuk sektor garmen dan tekstil. Sejak tahun 2022 lebih dari 70 pabrik kain dan garmen menutup operasinya dan memecat lebih dari ratusan ribu pekerja. Dalam dokumentasi kami, lebih dari 5000 anggota KASBI harus menghadapi pemecatan besar-besaran sebagai dampak krisis ekonomi.

Hari ini, para pekerja Indonesia menghadapi tantangan baru setelah Mahkamah Konstitusi pada Oktober2024 membatalkan beberapa peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan mendesak pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perburuhan baru dalam 2 tahun. Situasi ini akan menempatkan gerakan buruh dalam memperjuangkan kepentingan mereka terhadap Undang-undang Perburuhan yang baru.

Konfederasi KASBI bersama dengan lebih dari 70 serikat buruh telah bekerja untuk menciptakan rancangan Undang-Undang Perburuhan baru yang mendukung pekerja dan akan memiliki mobilisasi masif untuk mendorong pemerintah dan parlemen akan mengadopsi versi pekerja dari Undang-undang Buruh yang baru.

Hal lain yang patut kita perhatikan adalah fenomena pekerja platform. Di banyak negara, sebagai Indonesia, pekerja platform tidak diakui sebagai pekerja. Situasi ini menempatkan mereka dalam kondisi kerja yang sangat buruk tanpa perlindungan hukum untuk hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Dalam situasi ini, tidak ada cara lain bagi kita, pekerja dan mayoritas rakyat, selain mengatur dan memperjuangkan lebih tegas dan militan. Kami meminta semua serikat di bawah bendera WFTU untuk meningkatkan solidaritas internasional dan berjuang bersama melawan kapitalisme dan imperialism. Kita tidak akan pernah membiarkan rakyat Palestina berjuang sendiri untuk kebebasan mereka, kita tidak akan pernah membiarkan orang-orang di Kuba, Venezuela dan negara-negara lain berjuang sendiri melawan blokade ekonomi imperialis dan kita akan selalu berjuang bersama sebagai kelas pekerja untuk dunia yang lebih baik.

Kami percaya WFTU telah dan selalu memainkan peran penting di saat krisis dan menjadi pemimpin pergerakan rakyat.

Terima kasih dan hormat untuk semua kawan!

Panjang Umur Kelas Pekerja!

Hidup WFTU!

Salam Muda Berani Militan !

Hanoi, Vietnam 4 Maret 2025

(Rob/parade.id)

Artikel Pidato Ketum KASBI Sunarno di WFTU Vietnam Singgung Ekonomi Indonesia dan Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.

Perlu diketahui bahwa sistem pengupahan Indonesia masih carut marut karena praktek politisasi upah murah, misal PP 81/1981,  Permenaker 05/1989, Permenaker 01/1990, Kepmenaker 81/1995, Permenaker 03/1997, Permenaker 01/1999, Kepmenaker 226/2000, Permenaker 17/2005, Permenaker 13/2012, PP 78 2015, PP 36/2021, Permenaker 18/2022, PP 51/2023.

Meskipun system pengupahan sering bergonta-ganti aturan tapi tidak menjawab persoalan mendasar tentang PEMBERLAKUAN UPAH LAYAK DAN ADIL BAGI BURUH INDONESIA. Artinya sampai saat ini belum ada aturan baku yang bisa diterapkan sebagai panduan para Dewan Pengupahan dalam penghitungan kenaikan upah layak dan adil, alhasil hampir setiap jelang akhir tahun kaum buruh selalu bersitegang dengan pengusaha dan pemerintah untuk penetapan kenaikan upah.

Dengan adanya kenaikan upah 6,5 % tentu tidak akan berarti apa-apa jika pada saat yang sama bulan januari 2025 juga ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 %. Yang juga akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan semua bahan-bahan makanan, sembako, dan barang-barang komoditas masyarakat, yang tentu juga akan menyebabkan daya beli buruh semakin lemah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kenaikan upah sebesar 6,5% tersebut jika tidak di ikuti dan dibuat aturan yang adil maka akan menimbulkan DISPARITAS UPAH yang semakin jauh antara upah buruh di kota-kota besar dengan upah buruh daerah lainya ditambah lagi problem upah minimum sectoral yang belum diterapakn disemua daerah.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan kenaikan upah tahun 2025 sebesar 6,5 % adalah sebagai kebijakan yang sekedar “main aman” saja, dan bukan konsep pengupahan yang layak dan adil bagi buruh Indonesia. Maka Konfederasi KASBI menyerukan AKSI DAERAH sebagai bentuk perjuangan bagi kaum buruh di seluruh Indonesia dengan tuntutan Jangka Pendek, yaitu:

1. Naikan upah tahun 2025  sebesar 20%-30% bulan (mengurangi disparitas upah antar daerah);

2. Berlakukan upah minimum sectoral di seluruh daerah, yaitu : sectoral 1 : 15 %, sectoral 2 : 10 %, dan sectoral 3 : 5 %.

3. Tolak Upah sektor Padat Karya di bawah upah UMK;

4. Buat Konsep Upah Layak Nasional “UPAH LAYAK DAN ADIL” bagi buruh Indonesia dengan  melibatkan unsur – unsur perwakilan serikat buruh;

5. Tolak kenaikan PPN 12%, serta Cabut dan Batalkan TAPERA;

6. Cabut dan Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja beserta seluruh Peratuan turunanya;

7. Buat Undang-undang Ketenagakaerjaan yang menjamin dan melindungi kaum buruh Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur serikat buruh.***

Artikel Kebijakan Presiden Prabowo tentang Kenaikan Upah Hanya Sekadar “Main Aman” pertama kali tampil pada Parade.id.