Ilhamsyah menggambarkan dilema yang dihadapi pasangan buruh muda yang baru berkeluarga: terpaksa menitipkan anak ke kampung halaman atau salah satu harus berhenti bekerja demi mengasuh anak. Ia menegaskan negara wajib hadir agar anak-anak buruh dapat tumbuh kembang dengan layak sejak usia dini.

Aspirasi kedua yang ia sampaikan adalah pembangunan perumahan buruh yang terintegrasi dengan kawasan industri. Menurutnya, 20 hingga 30 persen upah buruh habis hanya untuk membayar sewa kontrakan setiap bulan. Dengan hunian yang dekat tempat kerja, buruh tidak perlu lagi bergantung pada kendaraan pribadi sehingga dapat menekan pengeluaran, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Ilhamsyah turut meminta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar seluruh aturan perlindungan buruh benar-benar ditegakkan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan, melakukan union busting, mengabaikan K3, maupun menerapkan hubungan kerja yang eksploitatif.

Artikel Buruh Minta Negara Bangun Daycare di Kawasan Industri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan Maharani.

Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR, yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan.

Pada periode keanggotaan DPR 2023 lalu, RUU ini juga sudah disahkan oleh Pimpinan DPR, Puan Maharani sebagai RUU inisiatif, namun tak juga dibahas sampai masa kepemimpinan selesai.

Kegagalan yang terus-menerus ini membuat aktivis PRT mempertanyakan, apakah DPR serius untuk mengesahkannya?

Lalu Presiden Prabowo kemudian berpidato dalam Hari Buruh 1 Mei 2025, dan menyatakan akan mengesahkan RUU PPRT menjadi UU setelan 3 bulan paska Mei 2026 atau bulan Agustus 2026, namun selama 8 bulan, DPR terus terusan melakukan RDPU sampai aktivis bertanya, kapan akan disahkan jika melakukan RDPU terus?

Pasca RDPU terakhir di Baleg 5 Maret 2026 lalu, Koalisi sipil untuk Pengesahan UU PPRT meminta komitmen DPR untuk tidak ada lagi RDPU agar RUU ini cepat disahkan

Dan kemarin, 11 Maret 2026 Baleg DPR mengadakan 3 sesi kegiatan. Pertama, RDPU dengan Kemenaker, kedua penyelesaian pasal-pasal dan  ketiga Pleno RUU PPRT untuk menyetujui mengusulkan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif.

Pada rapat Baleg kemarin, delapan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangan masing-masing dan menyepakati RUU PPRT sebagai usul inisiatif DPR.

Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan berterimakasih pada Baleg DPR RI untuk membahasnya kemarin, dan saat ini mendesak langkah cepat presiden dan pemerintah untuk segera membuat Surpres dan DIM.

“Berterimakasih pada Baleg DPR RI, dan April 2026 ini seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan DIM,” kata Lita Anggraini.

Tahap selanjutnya setelah menjadi RUU inisiatif, maka presiden harus membuat Surpres dan pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah/ DIM. Lalu selanjutnya dibahas di tingkat 1 dan 2, lalu diketoklah di rapat paripurna.

Aktivis Koalisi Sipil untuk Pengesahan UU PPRT, Aida Milasari dan Ika Agustina mengatakan bahwa momentum ini bisa menjadi kado di Hari Kartini untuk PRT.

“Maka jangan seperti dulu lagi sudah diketok di rapat paripurna menjadi RUU inisiatif, tapi tidak dibahas.”

Salah satu PRT, Winaningsih sangat berharap RUU PPRT disahkan tahun ini.

“Sudah 22 tahun kami menunggu, jangan lagi ditunda, harus tahun ini disahkan,” kata Winaningsih.***

Artikel Pimpinan DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

Intimidasi dan Penghentian Operasional Sepihak

Situasi di pabrik yang berlokasi di KBN Cakung, Jakarta Utara ini memanas sejak awal Maret 2026. Pengurus Basis Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) melaporkan bahwa perusahaan berencana meliburkan karyawan mulai 13 Maret 2026 tanpa kepastian waktu kembali bekerja, dengan alasan pesanan produksi yang menurun.

Kondisi memburuk pada Rabu (11/3), saat manajemen diduga melakukan tindakan intimidasi. “Mesin absensi dimatikan, staf administrasi dilarang mencatat kehadiran, dan sejumlah karyawan diminta keluar dari area kerja,” tulis pernyataan resmi FSBPI. Bahkan, sempat terjadi insiden perampasan telepon genggam milik salah satu pengurus serikat oleh pimpinan perusahaan.

Tekanan Ekonomi bagi Buruh Perempuan

Ketua Basis FSBPI-KPBI PT Amos Indah Indonesia, Lindah, menegaskan bahwa kebijakan perusahaan ini sangat memukul para buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Perusahaan menawarkan kompensasi pengunduran diri yang dinilai tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tekanan semakin berat karena THR—yang sangat dibutuhkan menjelang Hari Raya—dijadikan alat posisi tawar agar buruh mau mengundurkan diri secara sukarela.

Enam Tuntutan Utama Pekerja

Atas situasi tersebut, FSBPI menyatakan sikap tegas dengan mengajukan sejumlah tuntutan kepada manajemen PT Amos Indah Indonesia:

1. Pembayaran THR dan seluruh hak upah sesuai undang-undang.
2. Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, termasuk pemberian SK PKWTT bagi 5 buruh perempuan.
3. Pemenuhan hak pensiun bagi 2 buruh yang telah memenangkan perkara hukum.
4. Pembayaran rapel upah yang dipotong terhadap 20 buruh sejak Maret 2024.
5. Penolakan pemaksaan pengunduran diri yang melanggar hukum dan PKB.
6. Penghentian intimidasi dan pembukaan ruang dialog yang adil.

Hingga berita ini diturunkan, pihak serikat buruh masih mendesak perusahaan untuk transparansi terkait keberlanjutan operasional pabrik dan menghormati hak-hak normatif pekerja tanpa syarat. Belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait pemberitaan di atas.

Artikel Buruh Amos Indah Indonesia Tolak Paksaan Resign dan Tuntut Pembayaran THR pertama kali tampil pada Parade.id.

Langkah diplomasi Presiden Prabowo ini dinilai KSPI sebagai penyimpangan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang telah berlangsung hampir 100 tahun. Sejak kemerdekaan tahun 1945 di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta, Pemerintah Indonesia konsisten menutup ruang dialog dengan Israel dan menganggap Palestina sebagai negara merdeka yang dijajah Israel.

Buya Fauzi, Panglima Komando Aksi Nasional SPN sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI dan Partai Buruh, menyatakan buruh Indonesia merasa kaget dan kecewa melihat Presiden Prabowo duduk satu meja dengan Netanyahu. “Ini seperti bukan Prabowo. Ada apa denganmu wahai Prabowoku? KSPI-Partai Buruh bersama Buruh Indonesia rindu Prabowo yang kami kenal dulu,” ungkap Buya Fauzi.

Kekecewaan buruh juga terkait dengan lima janji Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025 di Lapangan Monas Jakarta yang disiarkan langsung seluruh televisi nasional, namun hampir satu tahun kemudian belum ada kejelasan realisasi. Janji-janji tersebut meliputi: penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), pembentukan Satgas PHK, pengesahan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan pengesahan UU Perampasan Aset bagi Koruptor.

KSPI-Partai Buruh menyatakan masih meyakini bahwa Presiden Prabowo yang mereka kenal adalah seorang perwira sekaligus kesatria yang peduli terhadap kaum lemah seperti buruh dan kelas pekerja Indonesia. Namun, mereka mempertanyakan apakah kini Prabowo telah berubah dan atas dasar alasan apa perubahan itu terjadi.

Pertemuan antara Prabowo dan Netanyahu merupakan tindak lanjut dari Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, menandai sebuah langkah diplomasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan.

Artikel Buruh Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza pertama kali tampil pada Parade.id.

“KSPSI menyatakan solidaritas penuh terhadap 6 orang Pengurus FSBMC agar dipekerjakan kembali tanpa syarat, dan meminta Pertamina (Persero) untuk segera menghentikan praktek ketenagakerjaan yang buruk ”kata Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum  KSPSI, dalam pernyataan Bersama pimpinan 26 serikat buruh/serikat pekerja di Kantor Pusat GSBI,  Jakarta Timur, Senin (26/1) sore.

Sementara itu Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI menjelaskan keenam pengurus FSBMC itu diberhentikan saat menjalankan perundingan dengan Perusahaan alih daya terkait isi  Perjanjian Kerja (PKWT) yang dinilai menghilangkan hak-hak pekerja (Tenaga Alih Daya). PT Kilang Pertamina Cilacap tiba-tiba memblokir akses keenam pengurus FSBMC untuk memasuki are kerja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap.

PHK ke 6 pengurus FSBMC ini karena mereka melaporkan Perusahaan Aliah Daya (PAD) dilingkungan kerja PT. KPI RU IV Cilacap ke Pengawas Ketenagakerjaan atas dugaan praktek elanggaran norma ketenagakerjaan, menolak tanda tangan perjanjian kerja (PK) baru) yang menghilangkan hak buruh yang sudah biasa diterima dan tertuang dalam perjanjian kerja sejak tahun 2013. Tegas Rudi

Menurut Rudi, tindakan yang dilakukan manajemen PT Kilang Pertamina RU VI Cilacap itu patut diduga sebagai bentuk penghalangan hak berserikat atau pemberangusan hak berserikat yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Rudi HB Daman mengingatkan sebagai BUMN strategis PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak serikat, bukan sebaliknya. Bahkan seharusnya Pertamina sebagai BUMN harus menjadi contoh terbaik bagi Perusahaan swasta dalam hubungan ketenagakerjaan dan kebijakan bisnis lainnya.

Untuk itu dalam petisi yang ditujukan kepada Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysiun Martin, pimpinan 26 serikat pekerja/buruh meminta agar mempekerjakan kembali 6 pengurus FSBMC ke posisi semula tanpa syarat.

“Pulihkan dan bayarkan seluruh hak normative, termasuk upah yang tidak dibayarkan selama proses PHK dan perselisihan berlangung,” bunyi petisi tersebut.

Pimpinan ke-26 serikat pekerja/serikat buruh itu juga meminta dihentikannya segala  bentuk Union Busting, intimidasi, dan diskriminasi terhadap buruh dan menghormati Hak Berserikat di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap.

Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang menandatangani petisi tersebut di antaranya Moh Jumhur Hidayat (KSPSI), Daeng Wahidin (KBMI), Rudi HB Daman (GSBI), Suparlianto (FSPPP-KSPI), Saiful Watoni (AGRA), Andi Mulyadi (FSP LEM KSPI), dan Mirah Sumirat (ASPIRASI).***

Artikel 26 Serikat Buruh Protes PHK di Lingkungan Kilang Pertamina Cilacap pertama kali tampil pada Parade.id.

Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KASBI) yang mewakili koalisi, menegaskan bahwa disparitas upah antar wilayah merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang disengaja. “Buruh di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengerjakan produk yang sama, dengan standar kualitas yang sama, untuk merek yang sama dengan buruh di Banten dan Jawa Barat. Namun upah mereka jauh lebih rendah,” ujarnya dalam pernyataan sikap bersama yang dirilis Rabu (21/1/2026).

Koalisi yang terdiri dari GSBI, KASBI, KBMI, KSPI-MJH, KSBSI, SGBN, GOBSI, FSBPI, dan organisasi buruh lainnya ini menyoroti bagaimana brand global memanfaatkan sistem pengupahan Indonesia yang terfragmentasi berdasarkan wilayah untuk menekan biaya produksi. Mereka dapat memesan produk dari pabrik di wilayah berupah rendah tanpa mengubah harga jual di pasar global.

Model bisnis tanpa pabrik yang dijalankan Nike dan Adidas dinilai memperburuk kondisi ini. Brand mengendalikan desain, pemasaran, harga, dan volume produksi, sementara risiko operasional dialihkan ke perusahaan pemasok dan buruh. “Kontribusi upah buruh terhadap harga jual sepatu atau pakaian olahraga sangat kecil, seringkali hanya beberapa persen. Kenaikan upah signifikan tidak akan mengguncang harga jual produk,” tegas Sunarno.

Pandemi Covid-19 menjadi bukti konkret kegagalan tanggung jawab korporasi, menurut koalisi. Ketika pesanan global terguncang, banyak pabrik pemasok melakukan pemotongan upah dan PHK massal. Buruh menanggung beban krisis secara langsung, sementara Nike dan Adidas yang memiliki kekuatan finansial besar tidak mengambil peran untuk mencegah pemotongan upah.

Koalisi menuntut tiga hal kepada brand global: pertama, memberlakukan upah dasar yang sama di seluruh rantai pasok Indonesia sebagai pelaksanaan prinsip Bisnis dan HAM; kedua, menyatakan kesediaan merundingkan protokol kepastian kerja dan perlindungan upah; ketiga, memastikan tidak ada praktik pemotongan upah di seluruh rantai pasok.

Kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, koalisi mendesak pemerintah segera memanggil pemilik brand untuk dialog sosial guna merumuskan penerapan “upah yang sama untuk brand yang sama”. Mereka juga meminta penghapusan diskriminasi dan disparitas upah antar daerah dengan membuat sistem pengupahan yang adil bersama serikat buruh.

“Tuntutan ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi berbasis HAM. Ini tentang pengakuan atas nilai kerja buruh dan tanggung jawab brand global terhadap kondisi kerja di seluruh rantai pasoknya,” pungkas Sunarno.

Pulau Jawa menjadi pusat produksi Nike, Adidas, dan brand internasional lainnya, dengan puluhan perusahaan pemasok beroperasi dari Banten hingga Jawa Timur, mempekerjakan ratusan ribu buruh yang setiap hari melakukan pekerjaan menuntut ketelitian tinggi dan disiplin waktu ketat.*

Artikel Serikat Buruh Tuntut Nike dan Adidas Terapkan Upah Sama di Seluruh Rantai Pasok Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Massa aksi yang diperkirakan mencapai 1.000 orang ini membawa tuntutan tunggal yang krusial: revisi SK UMSK Jawa Barat 2026. Buruh menilai Gubernur telah melakukan perubahan sepihak terhadap angka yang direkomendasikan pemerintah daerah di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang hadir di lokasi menyatakan bahwa tindakan Gubernur tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam PP 49/2025 pasal 35 I, Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi keputusan pengupahan sektoral. Gubernur hanya berpartisipasi dalam penetapan UMK, sedangkan UMSK harus sesuai rekomendasi daerah,” tegas Said Iqbal saat konferensi pers di depan Gedung Danareksa.

Sekitar pukul 13.25 WIB, sembilan perwakilan buruh diterima di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh, Dadan dan Suparno, menyampaikan keluhan mengenai inkonsistensi kebijakan di Jawa Barat. Mereka menyoroti adanya 12 kabupaten/kota yang rekomendasinya diubah atau “dicoret-coret” oleh pihak provinsi, yang dinilai dapat memicu ketidakstabilan di kawasan industri terbesar Asia Tenggara tersebut.

Menanggapi hal itu, Wamenaker Afriansyah Noor berjanji akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Kedepannya saya akan buat pertemuan bersama KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk membahas masalah ini. Mungkin ada pemahaman yang belum selaras antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Afriansyah.

Aksi dimulai sejak pagi hari dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Miko Indrayana, sempat turun langsung berdialog dengan massa untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Massa membawa berbagai alat peraga, mulai dari mobil komando (mokom), ambulans buruh, hingga spanduk bernada protes seperti “Stop Pencitraan di Media Sosial, Fokus pada Kesejahteraan Buruh”.

Meski aksi berakhir tertib pada pukul 16.20 WIB, KSPI memberikan peringatan keras. Jika pemerintah pusat tidak segera menginstruksikan Gubernur Jawa Barat untuk mengoreksi nilai UMSK, buruh mengancam akan menggelar aksi gelombang kedua yang lebih besar setelah hari raya Lebaran, termasuk menempuh jalur hukum.

Artikel Aksi Unjuk Rasa Buruh Jabar Tolak UMSK di Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Langkah untuk mendorong dialog bipartit adalah keputusan yang bijak. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Netty menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi jalan terakhir, setelah semua opsi penyelamatan kerja dan efisiensi internal ditempuh. Ia menilai, industri besar seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan nasib ratusan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut.

“Kita memahami tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan, tetapi jangan sampai langkah efisiensi justru menimbulkan beban sosial baru. Prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Netty.

Ia juga mendorong agar pemerintah dan perusahaan menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi.

“Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang. Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” ujarnya.

Netty juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan pendampingan selama proses dialog berlangsung, termasuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi bila PHK tidak dapat dihindari.

“Pengawasan pemerintah penting agar prosesnya transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Netty menilai, tantangan yang dihadapi Michelin Indonesia bisa menjadi cerminan persoalan yang lebih luas di industri manufaktur nasional.

“Kita perlu memastikan industri tetap bertahan, tapi juga memastikan pekerja tidak menjadi korban pertama dari perubahan ekonomi global. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komunikasi yang terbuka,” pungkas Netty.*

Artikel Dialog Bipartit Langkah Tepat, PHK Harus Jadi Opsi Terakhir pertama kali tampil pada Parade.id.

Lebih lanjut, kata dia, bahwa tindakan PHK tersebut patut diduga sebagai strategi sistematis yang dilakukan pihak management PT. Yihong untuk menghindari pelaksanaan kewajiban hak-hak normatif buruh dan sekaligus upaya pelemahan keberadaan serta fungsi serikat buruh di lingkungan perusahaan.

“Dengan demikian, apabila upaya ini dibiarkan tanpa intervensi dan pengawasan yang tegas dari otoritas ketenagakerjaan, terdapat potensi bahwa perusahaan akan kembali beroperasi dengan sistem rekrutmen tenaga kerja baru yang bersifat tidak tetap, melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun sistem kerja harian lepas (Part Time/HL) secara berkelanjutan demi untuk menghindari tanggung jawab perusahaan untuk pembayaran upah dan hak-hak normatifnya kepada pada buruhnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima parade.id, Selasa (8/4/2025).

SBDI PT YNI-KASBI menuntut perusahaan segera mempekerjakan kembali para buruh yang di PHK sepihak.

Selain itu, SBDI PT YNI-KASBI mendesak Bupati dan Disnaker Kabupaten Cirebon, Gubernur dan Disnaker Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta Kemnaker RI untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus PHK dan penutupan pabrik sepihak tersebut agar dapat segera diselesaikan secara maksimal, adil dan transparan tanpa merugikan para buruhnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kronologi Kasus PHK PT YNI

Bahwa pada tahun 2022, warga masyarakat sekitar Desa Kanci melakukan aksi protes terhadap keberadaan PT. Yihong Novatex Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk protes warga terhadap kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak memprioritaskan warga pribumi sebagai pekerja.

Dalam aksinya, warga membawa poster dengan tuntutan agar perusahaan ditutup apabila tidak mengakomodir aspirasi masyarakat setempat. (Poster tuntutan penutupan pabrik bukanlah tuntutan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa seperti yang beredar dalam media sosial belakangan ini).

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025, sekelompok buruh PT. Yihong yang belum berserikat mengajukan pengaduan resmi kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon terkait pelanggaran hak normatif yang mereka alami.

Selanjutnya Tanggal 3 Februari 2025, sekelompok buruh PT. Yihong melakukan pencatatan serikat buruh kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon melalui surat bernomor: 001/OUT/SBDI PT.YNI/I/2025 dengan nama Serikat Buruh Demokratis Independen PT. Yihong Novatex Indonesia yang berafiliasi kepada Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBDI PT. YNI-KASBI).

Bahwa tanggal 10 Februari 2025, sebagai tindak lanjut dari pengaduan buruh yahg dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Pada tanggal 12 Februari 2025, Surat Keputusan Pencatatan SBDI PT. YNI-KASBI resmi diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 500.15.13.1/02/II/KAB.CRB/SP-SB/2025.

Selanjutnya, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan tertanggal 28 Februari 2025 melalui surat bernomor: 1476/TK.04.04/Pk Wil III Crb, yang dalam isi pokok surat tersebut menyatakan adanya temuan empat pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan:

1. Kompensasi PKWT

Perusahaan tidak memberikan uang kompensasi kepada para pekerja dengan status pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 jo. Pasal 61A UU No. 6 Tahun 2023, yang telah berlangsung sejak perusahaan berdiri.

2. Utang Jam Kerja

Pihak management perusahaan menganggap pekerja mempunyai hutang jam kerja kepada para pekerja setiap kali terjadi stop produksi karena akibat tidak tersedianya bahan untuk diproduksi. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf f UU 13 Tahun 2003.

3. Status Karyawan Part-Time (Harian Lepas)

Sebanyak 617 pekerja dengan status harian lepas tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, padahal mereka telah bekerja rata-rata lebih dari 21 hari atau lebih dari tiga bulan berturut-turut. Hal ini seharusnya mengakibatkan perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap (PKWTT) berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021.

4. Sosialisasi Peraturan Perusahaan

Selama tiga tahun berdiri, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perusahaan kepada pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 114 UU No. 13 Tahun 2003.

Bahwa setelah diterbitkannya nota pemeriksaan, perusahaan justru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada sejumlah buruh dalam tiga gelombang, yaitu: gelombang pertama PHK sebanyak 20 orang, gelombang kedua PHK sebanyak 60 orang, dan gelombang ketiga PHK terhadap 3 orang. Mereka yang menjadi korban PHK termasuk dalam kategori yang seharusnya diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT) berdasarkan nota pemeriksaan tersebut.

Puncaknya, tanggal 10 Maret 2025, PT. Yihong Novatex Indonesia melakukan PHK massal terhadap seluruh buruh sebanyak 1.126 orang secara sepihak tanpa perundingan maupun pemberitahuan terlebih dahulu, dengan alasan dicabutnya pesanan (order) oleh Buyer akibat keterlambatan pengiriman.

Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2025, anggota Konfederasi KASBI yang berasal dari serikat buruh di perusahaan lain yang berdomisili di wilayah Cirebon, antara lain SBDI PT. LRI, SBDI PT. KGC, dan SBDI PT. DFC, turut serta bersolidaritas terhadap perjuangan SBDI PT. Yihong Novatex Indonesia dengan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dilakukan di depan gerbang pabrik PT. Yihong Novatex Indonesia dan dilanjutkan di depan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar manajemen PT. Yihong Novatex Indonesia tunduk dan patuh terhadap ketentuan nota pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, serta menuntut agar seluruh pekerja yang telah diberhentikan secara sepihak segera dipekerjakan kembali sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, perusahaan diduga mengalami kebangkrutan. Namun hingga saat ini tidak terdapat putusan resmi dari Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga klaim kebangkrutan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Dengan mempertimbangkan kronologi peristiwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta mencermati tidak adanya itikad baik dari pihak manajemen PT. Yihong Novatex Indonesia untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana tertuang dalam nota pemeriksaan UPTD Pengawasan.

Profil PT YNI
PT Yihong Novatex Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi lapisan dalam alas kaki (Insole). Didirikan pada tahun 2022, perusahaan ini merupakan anak usaha dari perusahaan asal Tiongkok dan memiliki hubungan erat dengan investor serta pengusaha Tiongkok yang berinvestasi di sektor manufaktur Indonesia, khususnya produk ekspor alas kaki. Perusahaan ini berlokasi di Blok Putat, Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45181.

(Rob/parade.id)

Artikel SBDI PT YNI-KASBI Duga PHK Massal Perusahaan Bentuk Pengingkaran Hukum pertama kali tampil pada Parade.id.

Selama lima hari itu, KSPI-Partai Buruh kata dia, membuka layanan advokasi.

“KSPI dan Partai Buruh juga memastikan bahwa advokasi yang diberikan kepada eks buruu PT Sritek adalah gratis (tanpa pungutan biaya),” kata Buya Fauzi lewat keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Namun kata Buya, hanya dua dari 30 orang yang disebutnya berani dan secara terang-terangan menandatangani surat kuasa yang ditawarkan.

“Karena mereka berdua mendapatkan laporan bahwa diduga kuat telah terjadi praktik intimidasi dan pengancaman tetapi malah tidak ditindaklanjuti keduanya—sampai mereka takut ke Posko Orange,” ungka Buya.

Aduan mereka ke Posko Orange kata Buya di antaranya: surat pernyataan siap di-PHK yang mau tidak mau harus ditandatangani karena untuk kepentingan pencairan JHT, ketidakpastian hak THR karena harus menunggu asset laku terjual, ketidakpastian hak pesangon, kontrak kerja yang berkepanjangan (hingga belasan tahun), dan iang koperasi karyawan yang tidak jelas keberadaannya.

“Dari data yang berhasil diinventarisir oleh Posko Orange KSPI-Partai Buruh semakin jelas terkuak bahwa begitu banyak pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pengusaha PT Sritek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama ini,” kata Buya.

“Amat sangat tepat jika Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal secara tegas menyatakan bahwa PHK massal di PT Sritek adalah PHK yang ilegal,” imbuhnya.

Apa yang terjadj pada pekerja Sritek akhirnya menurut Buya, disebabkan buruknya kinerja Menaker—hanya bisa memberikan harapan palsu kepada puluhan ribu eks buruh PT Sritek tanpa mengerti permasalahan di lapangan sehingga salah dalam menyampaikan pernyataan dan fatal dalam mengambil kebijakan.

“Amat sangat pantas jika menteri seperti ini dipecat dengan tidak hormat oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” desaknya.

Posko Orange akan tetap buka hingga tanggal 9 April 2025.

(Rob/parade.id)

Artikel Posko Orange KSPI di Sritek Selama Lima Hari Buka Pelayanan Advokasi pertama kali tampil pada Parade.id.