Politisi PKS Mardani Ali Sera misalnya menyebut, bahwa demokrasi kita bisa meningkat jika literasi dan edukasi kita baik. Selain itu juga memiliki regulasi yang proporsional.

“Bismillah, media sosial hanya alat. Dia bisa dibawa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan,” kata dia, Selasa (21/12/2021).

Tapi saat ini kata dia, ketika buzzer-buzzer diproduksi bahkan dibiayai, maka medsos menjadi tempat ‘perang’. Perang informasi yang tidak valid, yang tidak berbasis data tetapi pakai emosi.

Dan sayangnya, regulasi dengan UU ITE justru lebih banyak menyasar ke mereka kritis dan oposisi. Sehingga sebagian dianggap ‘tidak tersentuh’.

“Pada akhirnya terjadi perang dingin & tersembunyi antara 2 kubu. Padahal jika regulasi nya baik, penegakan hukum nya jujur, adil & transparan, media sosial bisa jadi alat meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Namun menurut Mardani kita masih memiliki harapan agar demokrasi kita kembali hidup dan meningkat. Pertama, elite kata dia harus memberi contoh. Bertanggung jawab, yang berbasis nilai dan berbasis pengetahuan.

“Makanya berbagai postingan tidak hanya semata utk viral, tp lebih ke edukasi politik. Pak @jokowi bisa jd guru bangsa jika sering tampil dan isinya adalah membawa nilai & pengetahuan. Publik pasti masih mengingat janji pak Jokowi saat kampanye, ‘Saya kangen didemo’.”

Menurut Ketua DPP PKS ini, kritik via sosmed adalah bentuk demo selama berdasarkan fakta dan data, bukan emosional saja. Pemerintah pun semestinya menurut dia bisa menjadi pengayom siapapun; pendukung dan kontra pemerintah.

Tapi ia menyayangkan karena di banyaka kesempatan, diskursus tentang nilai dan pengetahuan justru tidak berkembang.

“Yg ada adlh bagaimana jaketnya, motornya akhirnya kualitas kt terdegradasi diskusinya. Krn itu kt tdk bs mengajak masyarakat utk menjadikan sosmed sesuatu yg bernilai kalau kt tdk memberi contoh.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Syarat Medsos Bisa Meningkatkan Kualitas Demokrasi Kita pertama kali tampil pada Parade.id.

“sikat ambang batas Presiden gitu loh, Kalo PTnya 0% alias gak ada kan Jagoan anda berpeluang ikut kompetisi, jadi energinya gak terbuang sia sia,” kata dia, Ahad (28/11/2021).

Menurut Hendri, jika hal itu terjadi, maka akan tampak sia-sia karena bacapres yang di-buzzer-kan belum tentu memiliki tiket.

“Misalnya ya, ngapain pasukan penggemar Ganjar ngehajar Anies, atau RK, lah posisinya sama kok, gak punya tiket, belum tentu bisa ikut kompetisi, tapi bila pasukan medsos bersatu gempur PT 0% nah kan kliatan hasilnya Buzzer bersatu demi Negeri,” tertulis demikian di akun Twitter-nya founder lembaga survei KedaiKopi itu.

Dalam survei KedaiKopi sendiri, ketiga yang disebut Hendri memiliki masing-masing potensi sebagai Capres. Dan ketiganya, juga masih sama-sama memiliki peluang saling menggeser (dalam angka survei).

Misalkan hal ini bisa dilihat dari hasil survei KedaiKopi bulan April. Anies memiliki “pengaruh” sebesar 38,2 persen.

Ganjar 29 persen. Dan Ridwan Kamil sebesar 21 persen.

Angka di atas dengan hasil survei pada tanggal 10-19 April 2021. Responden sebesar 1.215. Dan margin of error: 2,81 persen.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Saran Pengamat Jika Bacapres Punya Buzzer pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apalagi narasi para buzzer jg terus dibiarkan menebar saling curiga/kebencian antar golongan dan agama. Lihatlah sumbangan Akiditio kemarin ditarik ke agama/suku. Olimpiade yg jelas2 olahraga jg ditarik kesana. Skrg soal tutup telinga dll,” kata dia, Rabu (15/9/2021).

“Kalau pemerintah ini merasa situasinya masih baik2 saja, ya silahkan saja kalian terus jalan dgn langgam skrg,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Namun, apa yang dilihat atau dirasakan oleh Jansen tampaknya tidak demikian. Ia mengaku semakin hari melihat soal, contohnya agama semakin tegang. Terus tumbuh intoleransi berdasarkan sentimen dan prasangka keagamaan.

Jika tidak ditangani benar, kata dia, maka ke depan ini akan menjadi “problem integrasi” kita sebagai bangsa.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati, agar tidak terjadi “tabrakan maut. Bisa fatal akibatnya.

“Tidak gampang memang memimpin bangsa ini. Sejak awal lahirnya, sudah berbeda-beda. Dari masa ke masa inilah tantangan memimpin Indonesia. Dan jd tugas siapapun yg sedang memegang kekuasaan mengelolanya. Kerukunan ini ‘software’ kita berbangsa. Dia lunak karenanya rentan virus.”

Bagi siapa pun yang sedang mengelola kekuasaan, sarannya, bacalah risalah BPUPKI sampai Konstituante hasil Pemilu tahun 1955. Di sana lah potret Indonesia kita sejak dulu.

“Beragam! dan debatnya keras. Metode “main hantam” kpd pihak2 berbeda tdk akan membuatnya hilang. Butuh seni apalagi diera demokrasi ini.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Indeks Demokrasi Terus Menurun, Jangan Biarkan Buzzer Terus Tebar Kebencian pertama kali tampil pada Parade.id.

“Caranya Kominfo saja membuat platform, semua akun yang anonim yang kemudian menyebarkan kebencian, tutup saja. Tak perlu ditanggapi. Sudah begitu saja,” kata dia, dalam perbincangan dengan Ketua MUI KH Cholil Nafis, di kanal YouTube TVMUI, belum lama ini.

Kominfo lakukan itu saja. Kata dia, kita juga tidak perlu menanggapinya dengan retorika. Didiamkan saja. Sebab, lanjutnya, kalau ditanggapi dengan retorika, maka akan menjadi masalah.

“Jadi, yang punya kuasa gunakan saja sistem teknologinya. Tutup, selesai urusan. Kira-kira begitu,” tekannya.

Menurut dia, hal itu penting untuk dibudayakan. Pun untuk para pejabat, jangan menanggapinya.

“Kalau ada orang yang mencuit itu tak perlu dijawab, itu misalnya. Caranya begini menurut saya,” katanya lagi.

Jadi, kata dia, kita harus mendakwahkan cara pandang baru kepada semua, terutama kepada semua warga yang mengkritik untuk menahan diri. Juga jangan mencuit sesuatu yang buruk-buruk, kecuali yang baik-baik. Atau diam, tidak perlu ngecuit, kata Prof Jimly.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Masukan untuk Kominfo dalam Menghadapi Buzzer pertama kali tampil pada Parade.id.

“Fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun tugas sebagai fungsi partai politik mengkritisi pemerintah harus tetap jalan,” katanya, kemarin (26/7/2021).

“Perangi buzzerp sampai akar2nya,” sambung dia, seperti tertulis di akun Twitter-nya.

Tak luput dari serangan buzzer yang dilihat Andi ialah mantan Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, kata dia, saat ini SBY mendukung sekali penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Saking mendukungnya, kata Andi, saat ini SBY menjalankan prokes ketat di Cikeas sambil melukis.

Tapi, masih menurut dia, kalau SBY terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, maka sebagai manusia biasa SBY bisa bereaksi.

“Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY,” kata dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Demokrat Nyatakan Perang terhadap Buzzer pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sementara itu, bapak dikelilingi oleh staf yg tdk kompeten,oligarki yg rakus,politisi korup dan sdh mulai kampanye pilpres, KPK dan hukum yg gembos, komunikasi yg buruk, buzzer yg menjerumuskan,dll,” demikian katanya, baru-baru ini.

Menurut dia, satu-satunya jalan untuk membersihkan lingkungan tersebut yang ia sebut sakit ialah dengan keberanian mengeluarkan sikap tegas.

“Bapak presiden @jokowi yg saya hormati,

Tes seorang pemimpin adlh pada masa krisis. Kita sdg menghadapi multi krisis dan belum tampak tanda mereda. Pandemi makin mengganas, ekonomi merosot, penegakan hukum gagal, fiskal terancam bangkrut, rakyat kecil menderita,” tertulis di akun Twitter-nya, @AT_AbdillahToha.

Menurut salah satu pendiri PAN itu, kalau Presiden Jokowi bersikap tegas dan jelas, maka insyaallah seluruh rakyat akan berada di belakangnya.

“Bapak tidak dipilih oleh partai tapi oleh rakyat.Bapak bukan petugas partai.Sumber kekuasaan bapak dari rakyat. Bukan partai.”

Dan menurut dia, hanya dengan seperti itu kita semua akan keluar selamat dari krisis yang disebutkannya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Diingatkan oleh Pendukungnya soal Oligarki, Korupsi, dan Buzzer pertama kali tampil pada Parade.id.

“bukan kalian minta dibenahi malah terus dibantah. Ingatlah teman2: darah & jeritan para korban ini skrg ada ditangan kalian sbg pemegang amanat pemerintahan!” kata dia, Jumat (9/7/2021).

Kata Jansen, adalah fakta bahwa penanganan Covid-19 ini buruk. Dan tidak bisa diabaikan, karena dia ada di hadapan kita bersama.

Kalau pemerintah masih mampu, buktikan, karena itu yang kita harapkan bersama. Agar tidak terus tambah korban. Dan lakukan perbaikan serta perubahan agar saudara kita yang gugur di pandemi ini tidak sia-sia.

“Utk seluruh teman2ku yg diblok pemerintahan: kalian yg skrg ada didalam, buatlah perubahan bukan malah larut membuat pembenaran. Keadaan tiap hari tambah parah, berapa banyak keluarga kehilangan sia-sia. Hanya negara dgn kuasa anggaran & kebijakannya yg bisa mengubah keadaan ini,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Melalui Perppu corona, di mana ia mengatakan Demokrat ikut menyetujui, extra power dan uang yang sudah diberi ratusan triliun dianggarkan harusnya tak ada halangan.

“Mestinya adlh sedikit kemenangan kecil.  Yg terjadi ngurus oksigen saja tak beres. Jd hak kita bertanya masih mampu tdk negara ngurus covid ini.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jansen: Lama-lama Tak Ada Beda Politisi Pendukung Pemerintah dengan Buzzer pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kenapa? Buzzer yg saya maksud di sini lebih ditujukan pada pihak2 yg bergerombol melakukan pembiasan informasi, framing yg membangun realitas palsu hingga menyebar hoax dan fitnah thd pihak2 yg mengganggu kepentingan majikan atau pemberi kerja,” kata dia, Kamis (1/7/2021).

Memang, kata dia, ada buzzer yang tidak hanya bertindak karena motif ekonomi, melainkan juga ada yang motif ideologis, politik dll. Tapi kata dia yang menjadi persoalan adalah ketika kegiatan buzzer dilakukan secara terstruktur menyerang kredilitas orang tertentu, apalagi pihak yang kritis terhadap penguasa.

“Jd kenapa fenomena buzzer ini disebut hama demokrasi?” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Febri menyinggung buzzer yang menyebar informasi hoax, misalnya. Menurut dia itu adalah soalnya. Itulah poinnya, kata dia.

Informasi seperti inilah jika diletakkan dalam konteks hak berkomunikasi bisa disebut sebagai informasi sampah.

“Problemnya, gmn jk sampah tsb dsebar scr masif? sampah itulah yg pd akhirnya mengotori ruang publik. padahal kt paham, ada banyak pihak yg punya hak konstitusional menerima informasi yg benar di ruang publik ini.”

Padahal, kata dia, penghormatan terhadap keterbukaan sekaligus kebenaran informasi adalah bagian penting dari proses berdemokrasi.

Prinsip penghormatan terhadap keterbukaan dan kebenaran informasi itulah yang menurutnya dirusak oleh para buzzer penyebar berita bohong, hoax, membiaskan informasi dll hingga masyarakat mendapatkan informasi yang keliru atau bahkan terpecah hingga dapat meresahkan publik.

“Dalam konteks inilah. Ruang publik, ruang demokrasi kita saat ini menjadi rusak dan kotor akibat praktek buzzer sbg hama demokrasi ini.”

Adapun cara melawan buzzer, kata dia, sederhana, yakni bisa menjelaskan informasi yang benar. Sesegara mungkin. Jangan ditunda, apalagi diabaikan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Mantan Jubir KPK Sebut Buzzer Itu Hama Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mari selamatkan bangsa dari gerakan pecah belah bangsa yg mereka bungkus dg Pancasil dan NKRI yg sdh dibelokkan,” kata dia, Selasa (1/6/2021).

Cara kerja buzzer menurut dia ialah datang dari akun influencer utama yang membuat narasi ngambang atau seakan normatif menghajar orang yang tidak mau menjilat penguasa sebagai kode serangan.

“kemudian akun ternakan menyerang, menuduh dan membully orang yg diarahkan oleh akun influencer utk diserang – honor cair.”

Buzzer sendiri dikenal sebagai akun tertentu yang cukup berpengaruh terhadap lini masa media sosial atas kepentingan.

Cara kerja buzzer ada yang dikenal bisa bergerak sendiri, atau by setting-an tergantung agendanya. Apa yang ingin digiring.

Fungsinya untuk mempengaruhi warganet di isu tertent. Lagi-lagi tergantung agenda.

Dalam hal itu, buzzer ada yang dikenal secara pribadi. Ada pula yang anonim.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Buzzer Memecah Belah Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kenapa kasus ‘maling’ BLBI di SP3 Buzzers pada senyap? Maling maling Jiwasrlraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja, Pelindo II, Kasus Kondensat 35 trilyun. Saat Harun Masiku menghilang, Buzzers juga senyap,” ungkapnya, Ahad (4/4/2021), di akun Twitter-nya.

Beliau menduga buzzer yang selama ia anggap kencang justru sebaliknya.

“Apa memang pro maling? Yg dibahas RADIKAL RADIKUL melulu…”

Padahal, lanjut dia, era reformasi telah menelurkan keputusan MPR bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tapi, kata dia, di rezim ini KPK untuk pertama kali menerbitkan SP3 kepada tersangka BLBI.

“Apa, kenapa serta ada apa? Pertanyaan yg menggelayut di hati manusia yg masih punya hati nurani. Masihkah korupsi musuh atau teman?”

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim.

Sjamsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun. Demikian dikutip detik.com.

Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Saat itu Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun keberadaan keduanya sampai saat ini belum dalam genggaman KPK. Diketahui Sjamsul dan Itjih berada di Singapura tetapi belum dapat dijerat KPK.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Keberadaan Buzzer Dipertanyakan, untuk Menghadapi Koruptor pertama kali tampil pada Parade.id.