Ketiga pasangan itu pun dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai pasangan calon peserta, baik itu presiden maupun wakil presiden, ketiganya tentu memiliki visi misi untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.

Berikut visi misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden:

Anies-Muhaimin (AMIN)

Visi

Indonesia adil makmur untuk semua

Misi

1: Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air

2: Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global

3: Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang

4: Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan

5: Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya

6: Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa

7: Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia

8: Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat

Ganjar-Mahfud

Visi

Menuju Indonesia unggul

Misi

1. Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian
2. Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari
3. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi
5. Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional
6. Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru
7. Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional
8. Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara

Prabowo-Gibran

Visi

Bersama Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045

Misi

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

(Rob/parade.id)

Artikel Visi Misi Tiga Pasangan Capres-Cawapres pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut putusan MK atas tujuh gugatan yang diajukan dirangkum  parade.id dari berbagai sumber, termasuk pada akun YouTube Mahkamah Konstitusi:

1. Perkara nomor: 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Putusan nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara para hakim.

“Menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.”

“Menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum.”

2. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda

Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Terdapat dissenting opinion di antara para hakim.

3. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

“Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden.”

“Mahkamah dalam perkara a quo tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.”

“Menurut Mahkamah, dalal para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presidn bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.”

“…permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum seluruhnya.” “Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.”

Putusan perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak: Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara para hakim.

4. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A

Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menemukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.”

“Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.”

“Oleh karena, kepala daerah dan jabatan elected officials dalam pemilu legislatif yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional.”

“Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum.”

“Menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapa pun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat debateable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman.”

“Penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalu pemilu.”

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Sehingga pasal 16 Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunya “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Penolakan itu disebabkan MK telah menerima sebagian permohonan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Gugatan nomor 91 dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan. “Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/23).

Putusan ini terkait gugatan dari mahasiswa yang bernama Arkaan Wahyu Re A dengan kuasa kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk dengan nomor gugatan 91/PUU-XXI/2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

6. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan Melisa Mylitiachristi Tarandung

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 92/PUU-XXI/2023 atas pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung sebagai pemohon terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan nomor 92 itu dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Diketahui pemohon Melisa ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun. Permohonan itu diterima MK pada 7 Agustus 2023. Sidang pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan pada 5 September dan sidang perbaikan permohonan pada 19 September.

7. Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 yang diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

“Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (16/10/2023).

Dalam sidang ini, MK menyatakan permohonan nomor 105/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD 1945 ditarik kembali.

“Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” ujar Anwar.

Selanjutnya, Panitera MK diperintahkan untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Putusan ini diketok dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams pada 10 Oktober 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel Tujuh Gugatan soal Batas Usia Capres-Cawapres Beserta Keputusannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Janganlah krn anak presiden yg belum matang hidup di dunia ini mengubah aturan capres-cawapres jadi boleh di bawah umur 40 thn,” tulisnya.

Alasannya ia menyinggung usia di bawah 40 tahun boleh menjadi capres-cawapres seperti di atas, yakni dirasa belum matang. Baik secara mental hingga intelektual.

“Ada apa dg umur 40 thn? krn rata2 para nabi itu diangkat pd saat umur 40 thn. Usia matang secara fisik, mental, intelektual. (QS Al ahqaf Ayat 15),” katanya.

Boleh jadi Cholil Nafis menyinggung pihak-pihak tertentu yang saat ini tengah menguji materi ke MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Pasal itu mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres berumur 40 tahun.

Pada tanggal 16 Oktober 2023 itu, sidang akan digelar di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta. Perkara yang akan diputus adalah 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi.

Lalu, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana; Nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.

Selain itu, Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A; Nomor Perkara 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A; Nomor Perkara 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.

Terdapat pula agenda sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk Nomor Perkara 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Para memohon meminta batas usia minimal 40 tahun diturunkan dengan berbagai usulan.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua MUI Pusat Singgung Aturan Usia Capres-Cawapres yang Ingin Diubah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setiap para CAPRES sedang menaikkan elektabilitasnya ada saja muncul isu di @KPK_RI yg buat geger negera ini. Dulu Pak @ganjarpranowo dengan isu E-KTP, lalu sekarang Pak  @aniesbaswedan dengan isu Formula E. Sebenarnya maunya apa sih ? Apa jangan2 @KPK_RI punya CAPRES sendiri ya,” kata Haris di akun Twitter-nya, Jumat (3/2/2023).

Terkait Ganjar, nama dia pernah disebut dalam kasus e-KTP oleh Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin mengaku melihat dengan mata kepala sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP (saat itu), Ganjar Pranowo terima duit suap dari proyek senilai Rp5,7 triliun itu. Duit suap yang diterima Ganjar yakni USD500 ribu.

Menurut kesaksian Nazaruddin, duit itu diberikan kepada Ganjar di ruang kerja Mustoko Weni di DPR. Mustoko merupakan politikus Golkar yang menjabat sebagai badan anggaran DPR.

“Lalu Ganjar menyampaikan kepada saya (Nazaruddin), ini kebersamaan, biar program besarnya jalan,” kata hakim Anwar saat membaca BAP Nazaruddin di sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Pengadilan Tipikor Jakarta, dikutip merdeka.com. Namun dugaan keterlibatan Ganjar itu menurut KPK belum cukup bukti.

Sementara itu, Anies Basweda, disebut-sebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta saat ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun Anies menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK.

Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut.

“Bila Anda katakan saya ambil uang, tunjukkan, bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya, tidak pernah terima, dan ini adalah sebuah project untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional, yang memiliki reputasi,” kata Anies dalam wawancara eksklusif CNN TV.

Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, beroperasi di negara yang aturan pembukuan sangat ketat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam.

(Rob/parade.id)

Artikel Haris Pertama: Setiap Para Capres Sedang Menaikkan Elektabilasnya, Ada Saja Muncul Isu di KPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, kata dia, Capres mendatang juga harus bisa melanjutkan dan bahkan mengembangkan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi pada periode pemerintahannya. Sebab menurut dia, ke depan, Capres tersebut memiliki beban besar untuk melanjutkan peninggalan prestasi Presiden Jokowi.

“Tentu harus orang-orang yang punya kapabilitas dan putra putri terbaik bangsa dengan sejumlah kriteria yang akan menduduki kursi pemerintahan berikutnya. Sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh para Capres dan Cawapres penerus Jokowi yakni menguasi situasi geopolitik global karena situasi dunia sedang dihadapi ancaman krisis ekonomi, pangan dan perang dagang,” paparnya.

“Belum lagi persoalan Covid-19 yang masih menghantui sehingga berdampak pada Indonesia dan di dalam negeri perlunya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia agar menjadi demokrasi yang beradab dan berintelktual,” sambungnya.

Kata dia, Pemilu 2024 memang masih dua tahun lagi tetapi geliat dan manuver dari para elit partai politik dan nama-nama tokoh yang digadang-gadang menjadi Capres pada Pemilu mendatang sudah mulai meramaikan kancah perpolitikan nasional. Sebut saja nama Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Anies Baswedan, Prabowo, Andika Perkasa dan lainnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Kriteria Capres Mendatang Harus Menguasai Geopolitik Global, Kata KOMRAD Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia pun berharap, hangatnya sambutan itu sebagai penanda bahwa dirinya dan Demokrat akan berjalan bersama-sama.

“Saya merasa terhormat, ketika kita merencanakan silaturahmi, diskusi—saya membayangkan beberapa pengurus—yang luar biasa. Begitu hangat sambutannya,” pengakuannya, Jumat (7/10/2022), di DPP Demokrat, Jakarta.

Menurut Anies, bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan itu bergerak dari seluruh arah.

Kita, kata dia, ingin Indonesia yang terus menerus memperbaiki. Dimana setiap fase kita terus melakukan perbaikan.

“Dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi good governence dijalankan—kami melihat mas AHY meneruskan tradisi itu, yang dibangun masa Pak SBY. Kita ingin tradisi itu terus terjaga,” ungkapnya.

“Tradisi menjaga demokrasi, menjaga sportifitas, menjaga kesetaraan dalam semua aspek. Jadi kita diskusi itu bagaimana ada keberlanjutan yang dikerjakan,” sambungnya.

Namun, kata dia, kita juga harus lakukan perubahan untuk perbaikan semuanya. Tapi untuk hal ini tidak mungkin dikerjakan sendirian, tidak bisa dikerjakan satu atau dua orang.

Ini, kata Gubernur DKI Jakarta itu, perlu dikerjakan berjuta-juta orang secara bersama-sama. Jadi, silaturahmi hari ini dengan AHY kata dia bukanlah akhir.

“Insya Allah ini justru menjadi sebuah awalan baru. Tapi ini juga menjadi hal yang baru, karena kita berinteraksi sudah teramat panjang. Interaksi panjangan ini terbangun trust. Ketika ada kepercayaan, kedekatan, maka perjalanan panjang bisa kita lalui bersama-sama,” harapnya.

“Insya Allah dengan obrolan yang kita lakukan tadi, akan ada kelanjutannya, dengan harapan kelanjutan itu mengarah kemajuan Indonesia yang lebih baik,” harapnya kembali.

Anies menyebut, setelah sebelumnya NasDem, yang kemudian hari ini ke Demokrat, juga akan ada di hari berikutnya percakapan dengan PKS.

“Kita semua sedang dalam percakapan. Apa yang sudah dilakukan Partai NasDem, sekarang kita bicara juga dengan teman-teman Demokrat, Insya Allah percakapan juga meluas ke PKS, yang mudah-mudahn nanti membangun sebuah aliran baru di dalam membangun Indonesia lebih baik,” kata dia.

Percakapan ini kata Anies menjadi bagian tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik. Sebab kita semua ingin menjalankan amanat ini, apa pun amanat yang diemban sebaik-baiknya.

“Saya menyampaikan kepada DPP dan kader Demokrat atas apresiasi, sebuah awalan baru yang sangat mengesankan. Insya Allah ini memperkuat silaturahmi kita, membuat komitmen kita, memperkuat ikhtiar kita bahwa bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Anies.

(Rob/parade.id)

Artikel Anies di DPP Demokrat: Saya Merasa Terhormat karena Disambut Hangat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyambut hangat Anies berharap pertemuannya dengan Anies bisa menjadi awal yang lebih baik, untuk kebersamaan—kita semua ke depan mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik.

“Indonesia terlalu besar kalau hanya untuk dipikirkan satu-dua orang. Satu-dua kelompok saja. Kita ingin Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ini pekerjaan besar, lintas generasi, lintas kepemimpinan. Oleh karena itu, segala hal yang baik kita lanjutkan. Kita tingkatkan. Tapi kalau ada, yang kita rasakan belum baik, ya, harus kota perbaiki,” ujarnya.

AHY mengaku bahwa dirinya dengan Anies memiliki chemistry yang kuat. Ia mengaku hal itu karena adanya visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Pun Anies dengan dirinya diakui memiliki visi dan spirit yang sama.

“Saya baru saja kembali dari perjalanan ke Jawa Tengah dan DIY, untuk melantik para Ketua DPC Partai Demokrat di wilayah tersebut, termasuk melakukan dialog rakyat, untuk bisa mendengarkan aspirasi mereka. Saya menangkap ada semangat yang sama di sana-sini, bahwa masyarakat kita yang berharap Indonesia lebih baik ke depannya,” paparnya.

“Isu-isu di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, termasuk isu-isu demokrasi dalam kebebasan sipil serta penegakan hukum dan keadilan. Kita semua berharap, masyarakat Indonesia juga bisa semakin baik hidupnya dari waktu ke waktu,” sambungnya.

AHH memuji Anies, karena di akhir masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta tetap bekerja keras. Tidak mengenal waktu untuk melayani masyarakat Jakarta.

Sebagai contoh, lanjut AHY, Anies tadi malam hadir di tengah-tengah warga yang terkena musibah banjir yang sempat—ada korban jiwanya—menunjukkan bahwa Anies memiliki leadership in crisis, yang dibutuhkan dalam membangun bangsa ini ke depan.

Ia berharap, semoga di hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Ia juga berharap, semoga kedatangan Anies ini semakin mendekatkan diri ke keluarga besar Partai Demokrat.

“Beliau sendiri adalah salah satu peserta konvensi di Pilpres 2013-2014 yang lalu. Jadi kebersamaan ini telah kami jalin sejak lama. Sebetulnya sejak lama kita memiliki niat baik ini, tetapi karena banyak sekali kegiatan, apalagi beliau (Anies) di masa-masa akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta perlu meyakinkan dapat dituntaskan semua dengan sebaik-baiknya,” kata AHY.

(Rob/parade.id)

Artikel Anies ke DPP Demokrat, Dukung Capres 2024? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sesuai undang-undang dasar lembaga yang berwenang mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik,” katanya, kemarin, dikutip fanpage FB-nya.

Warga Muhammadiyah, kata dia, hendaknya bersikap cerdas dan tidak terpengaruh oleh video yang beredar luas melalui media sosial, bahwa Muhammadiyah memberikan dukungan atas pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebab, video yang beredar itu merupakan disinformasi yang dimaksudkan sebagai propaganda politik.

“Proses pemilihan presiden dan wakil presiden masih lama. Masyarakat, khususnya warga Persyarikatan, hendaknya tetap tenang dan menjaga situasi yang kondusif, kerukunan, dan persatuan,” ia mengingatkan.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah Tidak Terlibat dalam Dukung Mendukung Calon Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

“Diikuti oleh Ridwan Kamil (23.3%), dan mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti, sebanyak 11,8 persen,” demikian siaran pers kedaiKOPI kepada media, Ahad (19/12/2021).

Sementara, nama capres yang berasal dari tokoh Parpol yang memiliki elektabilitas tertinggi dari lembaga survei adalah Prabowo Subianto sebesar 55,5 persen. Di posisi kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan persentase angka 16,0 persen.

“Sementara cluster Kepala Daerah hasil survei menunjukan bahwa Anies Baswedan menjadi pemilik elektabilitas calon presiden tertinggi dengan angka 37,4 persen yang disusul Ganjar Pranowo (34.5%), dan Ridwan Kamil (13.8%).”

Founder sekaligus analis politik, Hendri Satrio mengatakan, ketika membahas mengenai Presidential Treshold (PT) 20 persen, maka seharusnya para relawan dan pendukung Capres non-ketua Parpol tidak perlu saling serang, karena posisinya mereka (Capres non-parpol) sama, yaitu sama-sama tidak mempunyai tiket (untuk maju menjadi Capres).

“Para relawan dan pendukung seharusnya bersatu dan seharusnya yang harus terus ditekan adalah para Ketum Parpol dan MK supaya bisa (Presidential Treshold) 0 persen, dan Ketua Parpol agar bisa lebih banyak mendengar suara rakyat”, katanya.

Survei Opini Publik Menuju 2024 ini diselenggarakan pada tanggal 16-24 November 2021 dengan metode survei Face to Face Interview (Home Visit), kepada 1200 responden yang berada di 34 provinsi dengan Error Sampling sebesar ± 2,83 persen pada pada interval kepercayaan 95,0 persen.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel KedaiKOPI terkait Pilpres: Anies Non-Parpol Paling Dipilih, Prabowo Elektabilitas Tertinggi pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator Presidium Poros Prabowo-Puan, Andianto mengatakan bahwa deklarasi tersebut adalah aspirasi masyarakat Banten sekaligus wujud komitmen untuk sungguh-sungguh menguatkan dukungan pasangan ini di seluruh Indonesia. Dan membuktikan bahwa Prabowo-Puan adalah ‘The real leader’, bukan pemimpin yang ujug-ujug ada.

“Di awal Poros prabowo-puan ini dideklarasikan kami sudah menyebutkan akan memyebarkan dan meyakinkan rakyat di seluruh indonesia bahwa pasangan ini pasangan yang akan bisa buat Indonesia semakin kuat dan makmur disegani negara bangsa lain. Deklarasi di provinsi Banten ini jadi salah satu wujudnya,” kata dia, lewat keterangan persnya, Senin.

Deklarasi dukungan rakyat di bawah poros Prabowo-Puan menurut dia akan terus berlanjut secara spontan di Indonesia. Akan ada menyusul 10 provinsi lagi.

“Ini semakin membuktikan dukungan rakyat yang semakin kuat. Ada banyak komponen masyarakat di provinsi lain yang akan menyusul mendeklarasikan poros pasangan ini di provinsi dan kabupaten di Indonesia.”

Menurutnya selain adanya bukti deklarasi dukungan, hasil-hasil survei yang kredibel juga bukti lain bahwa pasangan ini sangat diinginkan rakyat untuk berdampingan memimpin Indonesia.

“Dari hasil survei banyak lembaga juga menunjukkan selain secara individu tinggi elektabilitas nya secara berpasangan juga tinggi. Kami melihat prabowo tanpa tebar pesona di mana-mana, elektabilitasnya tetap tinggi dan terus mengalir. Isu pendukung kecewa pun agak sudah mereda.”

Poros Prabowo-Puan diklaim olehnya tanda pengertian masyarakat kita yang sudah mengerti, bahwa ini demi kesatuan bangsa. Puan juga semakin bertambah elektabilitasnya.

Secara realistis, lanjutnya, Puan harus sekarang menjaga momentumnya di kemudian hari. Apalagi dilihat dari dukungan pencalonan oleh parpol sangat gampang dan pasti akan terus bertambah bila masing-masing partai menetapkan nanti.

“Yang pasti kami tidak akan tinggal diam. Kami akan ikut berjuang secara persuasif meyakinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang real leader bukan pemimpin pragmatis dan ujug-ujug yang kalau ada maunya saja baru dekat ke rakyat.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Deklarasi Poros Prabowo-Puan di Banten, Koordinator: Keduanya The Real Leader pertama kali tampil pada Parade.id.