Da’i muda Dewan Dakwah, guru ngaji Ustadz Muammar Alhaqqin adalah seorang pemuda kelahiran Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya).

Ramadan 1445 Hijriyyah lalu, ia bersama tim Kafilah Dakwah Papua Barat, Muammar bertolak dari Jakarta ke Manokwari untuk mencapai lokasi yang bakal menjadi tujuannya.

Kegiatan Kafilah Da’wah merupakan kegiatan rutin setiap tahun dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir (STID M. Natsir) Tambun, Bekasi, di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Program ini berlangsung di bulan Ramadan dengan tugas untuk mengabdi kepada masyarakat di pedalaman, suku terasing, pulau terpencil, Islam minoritas, dan daerah rawan.

Salah satunya adalah Kampung Manunggal Karya, Distrik Aranday, Teluk Bintuni, Papua Barat yang menjadi titik tugas Muammar bersama tim para da’i Kafda untuk menjalankan tugas pengabdian dakwah mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan geografis Papua yang berbeda, tak menjadi hambatan untuk Muammar dan kawan-kawannya cepat beradaptasi. Meski sempat dibayangi kekhawatiran, namun ternyata masyarakat di sini sangat ramah dan menyambut baik kehadiran para da’i Kafda.

Muammar bergerak memulai dakwah, menyapa, dan bersosialisasi dengan masyarakat dan anak-anak di desa ini. Ia memberikan pengajaran, bimbingan, dan pembinaan baca Iqro’, Al-Qur’an, shalat, hingga penyaluran bantuan pangan kepada mereka.

Alhamdulillah, terima kasih sahabat, dukungan infak, sedekah, dan zakatmu telah ikut membantu hadirnya para dai muda guru ngaji Kafda ini ke berbagai titik tugas dakwah di penjuru negeri.*

Artikel Dai Muda Guru Ngaji Asal Aceh Berdakwah hingga Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Umum PP Persis, Ustaz Jeje Zaenudin menyampaikan, para dai dan muballig sebagai ujung tombak dakwah dan pembimbing umat, memiliki peran penting dalam memberi teladan kepada masyarakat. Termasuk menyikapi dan merespon dinamika politik dengan etika dan akhlakul karimah dengan mengamalkan akhlak para nabi.

“Di antara etika politik yang penting dijaga saat ini adalah etika kesantunan dalam komunikasi dan bersosial media terkait isu-isu politik. Jadikan sosial media sebagai sarana berlomba menyebar berita-berita kebaikan (fastabiqul khairat), bukan sebagai sarana lomba menyebar keburukan dengan berita-berita hoaks dan ghibah politik,” kata Ustaz Jeje dalam keterangannya.

“Politik nubuwah yang penting juga dilakukan adalah amar makruf nahyi munkar dalam bentuk memperkuat kontrol sosial. Ini agar tercipta pemilu yang jujur, adil, dan damai, serta mencegah terjadi pelanggaran etika politik seperti kecurangan dan politik uang,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Ustaz Jeje kembali mengajak seluruh komponan bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai sarana mempersatukan umat dalam kepentingan bersama sebagai bangsa. Hajatan Pemilu nasional, kata dia, harus menjadi sarana menyatukan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

“Masyarakat tidak mungkin dan tidak boleh dipaksa untuk menyatukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin. Tetapi masyarakat mesti disatukan persepsinya tentang tujuan dan cita-cita dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar, sesuai dengan falsafah dan ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri negeri ini,” jelasnya. []

Artikel Persis: Dai Harus Jadi Teladan dalam Respon Dinamika Politik pertama kali tampil pada Parade.id.

Alhamdulillah, program ini telah membantu ratusan dai yang tengah menempuh studi strata satu (S1) di kampus STID M. Natsir. Tak sedikit di antara mereka adalah anak-anak dari pedalaman negeri binaan da’i yang kurang mampu.

Salah satunya adalah Rizki, mahasiswa semester empat, program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Rizki, anak asli Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, merupakan salah satu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bapaknya seorang nelayan, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang kalau siang hari pergi ke ladang.

“Dulu untuk berangkat ke sini saja, ngga tahu biayanya dari mana. Tapi, Alhamdulillah pertolongan Allah itu dekat,” kata Rizki saat diwawancari di STID M. Natsir, Senin (20/3/2023).

Beasiswa Kaderisasi Da’i telah membantu Rizki dan teman-temannya dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, untuk bisa menempuh studi atau kuliah gratis di STID M. Natsir. Mereka adalah para kader atau calon da’i yang diharapkan nanti bisa pulang membangun kampungnya masing-masing dengan dakwah Islam.

Kampus STID M. Natsir memberikan beasiswa kepada para mahasiswa terpilih yang telah lulus tes untuk kuliah gratis menempuh pendidikan S1. Dua tahun pertama mereka wajib tinggal di asrama kampus dan biaya makan sehari-hari gratis yang ditanggung oleh kampus.

Rektor STID M. Natsir, Dr. Dwi Budiman Assiroji, M.Pd.I. menjelaskan bahwa para mahasiswa dididik dalam tiga tahapan, (1) tahap pengkaderan berbasis asrama (hafalan Al-Qur’an dan hadits, ilmu dasar Islam, karakter dai) selama dua tahun, (2) tahap pengkaderan berbasis masjid (magang di masjid, penguatan ilmu prodi, kafilah dakwah) selama dua tahun, dan (3) tahap pengkaderan berbasis masyarakat (penugasan dakwah ke daerah pedalaman, perbatasan, dan kawasan tertinggal) selama dua tahun.

“Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan dukungan melalui program Beasiswa Kaderisasi Da’i sehingga kami bisa melanjutkan kuliah di STID M. Natsir ini. Semoga Allah Ta’ala membalas kebaikan para muhsinin,” ungkap syukur dan terima kasih Rizki mewakili teman-teman mahasiswa.*

Artikel Beasiswa Pendidikan Dai Berikan Kesempatan Kuliah Gratis bagi Anak-anak Pedalaman Negeri pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui dukungan donasi sahabat dan para donatur, Laznas Dewan Dakwah bisa turut mendukung pengiriman para da’i dan da’iyah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir (STID M. Natsir) untuk berdakwah melakukan pembinaan masyarakat di penjuru negeri selama bulan Ramadhan 2023/1444 Hijriyyah nanti.

Di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar (Perbatasan Indonesia-Malaysia), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara.

“Program yang akan lakukan di tempat tugas di antaranya: pelatihan pengurusan jenazah, pembinaan TPA dan majelis taklim, bakti sosial, penghijauan (go green), dan dauroh untuk para remaja,” kata Zahrotunnisa mewakili daiyah yang akan bertugas di Cikembar, Jawa Barat, lewat keterangannya kepada media.

“InsyaaAllah, kami akan mendirikan TPA dan berharap dengan program ini bisa lahir da’i-da’i baru yang bisa membangun Papua dengan Islam dan tauhid yang kuat,” kata Abdillah mewakili kelompoknya yang akan bertugas di Dusun Aranday, Teluk Bintuni Papua Barat.

Semoga para dai-daiyah Kafilah Dakwah Ramadhan bisa melaksankan tugas dakwahnya dengan lancar sehingga bisa membangun dan memberikan manfaat peningkatan ilmu dan amal ibadah masyarakat di penjuru negeri.

“Jazaakumullaahu khairan, terima kasih, kepada sahabat dan para donatur yang telah mendukung pengiriman dai-dai Ramadhan ke penjuru negeri. Semoga Allah Ta’ala membalas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat. Aamiin,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel 145 Dai Kafilah Dakwah Siap Hidupkan Ramadan di Penjuru Negeri pertama kali tampil pada Parade.id.

Gerakan ini adalah gerakan yang menurut Dewan Pembina ACT Ahyudin sangat penting, karena dai adalah aset bangsa, aset peradaban, dan pewaris nabi.

“Kita harus posisikan sebagai orang terhormat. Dai juga bagian dari menyelamatkan umat dan peradaban,” ujarnya.

“Oleh karena itu, penuh yakin dan semangat, kami menyeru gerakan ini hingga dai di Indonesia menjadi pelopor penggerak umat, rahmat bagi semuanya,” sambungnya.

Ada lima program (berlangsung selamanya) konkret dalam gerakan ini, yaitu mendukung biaya operasional dai di bawah MUI. Di tahap awal ACT bersama Global Wakaf dan MUI, dinyatakan olehnya memberikan dakwah Rp1 juta ke 1.000 dai.

Selain dana operasional dakwah itu, Ahyudin juga mengatakan akan menyiapkan bantuan pangan untuk 1.000 dai. Selanjutnya akan ada wakaf rumah untuk para dai.

“Berikutnya kami akan berusaha bisa siapkan wakaf motor untuk berdakwah. Kami juga menyiapkan konsep program ekonomi untuk dai,” terangnya.

Ketua MUI Kiai Cholil Nafis menyambut baik program atau gerakan ini. Ia mengapresiasinya.

“Terima kasih kepada ACT. Dengan MoU yang ada, kita praktikan ke masyarakat (dai),” sampainya.

Menurut kiai Cholil, gerakan ini adalah gerakan baik. Ia mengajak agar kita seperti MUI membersamainya.

Dan menurut kiai, hal itu adalah suatu bentuk hormat kepada para dai. Dai memikirkan umat, kita memikirkan mereka (dai).

“Kita memikirkan mereka. Sebab dai tidak akan minta. Sekalipun mereka kekurangan, mereka takkan menampakkannya. Maka kita berterima kasih kepada ACT,” katanya.

MUI pun kata beliau, mendukung gerakan ini, agar menyebar tidak hanya di sini (pusat), tetapi di daerah-daerah.

“Jangan sampai dai itu minta. Maka dari itu perlu kita cukupi kebaikan ini. Perlu juga kita siarkan. Ini bukan ria,” tandasnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Kolaborasi ACT dan MUI: Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Klo sertifikasi da’i  itu harus formal n diberi honor, sdgkan da’i bersertifikat atau terstandar itu peningkatan kompetensi n wawasan,” kata dia, Selasa (8/6/2021), di akun Twitter-nya.

Pun menurutnya pemerintah juga harus membina ormas-ormas sekaligus membimbing kepada para dai.

Menurut kiai Cholil, dai bersertifikat bukanlah syarat penceramah bisa berceramah, tetapi lebih kepada peningkatan kemampuan.

“Keseringan penceramah bicara di publik harus diimbangi dg membaca dan mendengarkan orang lain,” kata dia, ketika menjawab pertanyaan salah satu netizen dengan akun @Basuki80844076.

“Ber efek ke Kyai Langgar/mushola ga pak.kyai. Nanti kalo iya dan Kyai nya ga lolos. Yng jadi imam siapa?” tanya akun itu.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berencana akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Hal itu disampaikan olehnya ketika Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR baru-baru ini.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sudah Benar Dai Diberi Sertifikat, Bukan Disertifikasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kondisi itulah yang dialami oleh Ustaz Sigit Sugiatno dan beberapa asatiz lainnya yang mendedikasikan dirinya menyampaikan risalah agama Islam kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman.

“Saya belum bertemu dengan keluarga saya di bulan Ramadan tahun ini,” kata Ustaz Sigit dalam bincang-bincang Ngaji Sore Spesial Ramadan yang disiarkan di kanal YouTube Laznaz Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Selasa (27/4/2021).

Meski belum pernah bertemu dengan anak dan istrinya namun Ustaz Sigit bertekad untuk terus berdakwah di daerah pedalaman. Menurutnya ada panggilan khusus ketika harus bersentuhan dengan masyarakat di pedalaman yang tidak hanya jauh dari ingar-bingar kota tetapi juga dakwah Islam.

Ustaz Sigit tidak mau jika suatu saat nanti menyesal ketika dirinya sudah tidak bisa berdiri dan berjalan untuk mengajak masyarakat di pedalaman kepada cahaya agama Islam. Dia juga meratapi penyesalannya di masa tua yang menyadari bahwa meninggalkan dakwah di pedalaman adalah sebuah kesalahan.

“Tapi kalau masih bisa berdakwah di daerah pedalaman maka akan saya lakukan. Doakan saya agar terus istikamah berdakwah di pedalaman,” ujarnya.

Selain meminta doa agar dirinya istikamah, Ustaz Sigit juga meminta kepada jemaah Dewan Dakwah untuk mendoakan istrinya agar selalu diberikan ketabahan dan kesabaran saat ditinggal ke pedalaman.

Menurut Ustaz Sigit, istrinya selalu mendukung ketika dirinya harus kembali untuk berdakwah di daerah pedalaman meskipun di bulan Ramadan ini mereka belum pernah bertemu.

“Tetapi istri saya selalu mendukung ketika saya pergi dan tidak pernah menghalangi atau mengeluh. Dia manusia biasa tapi sosok yang baik,” kata Ustaz Sigit.

Sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kekurangan, aku Ustaz Sigit, terkadang terbesit di benaknya untuk menyudahi aktivitas dakwahnya di daerah pedalaman. Namun pikiran itu seketika sirna setelah teringat dengan masyarakat di pedalaman yang sangat merindukan agama Islam.

Berdasarkan pengalamannya, masyarakat di daerah pedalaman sangat senang dan antusias dengan kehadiran agama Islam. Hal inilah yang dapat mengembalikan ghiroh-nya untuk kembali berdakwah di kawasan pedalaman.

“Saya pernah bertemu dengan orang tua namanya Pak Jengki. Dia berkata kepada saya di pertemuan pertama ‘Kasihani saya. Kasihani saya. Saya sudah tua, tidak ada orang tua dan kakek-nenek. Saya merindukan Islam dan ingin mati dalam keadaan Islam’,” cerita Ustaz Sigit.

Setelah pertemuan pertama dengan Pak Jengki, komunikasi antara Ustaz Sigit dengan masyarakat lainnya pun semakin intensif. Bahkan menurut Ustaz Sigit, sosok Pak Jengkilah yang menjadi perantara hidayah Islam yang Allah berikan kepada masyarakat perkampungan lainnya.

“Sekarang Pak Jengki sudah meninggal dunia,” pungkas Ustaz Sigit.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Dedikasi Dai di Pedalaman yang Rela Belum Bertemu Keluarga di Bulan Ramadan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ternyata Buzzers itu akalnya lemah dan susah mencerna berita. Yg mau disertifikasi itu para Da’i bukan MUI,” demikian cuitannya, Kamis (10/9/2020).

“Tapi mereka memahamkannya MUI TAKUT DISERTIFIKASI…,” sambungnya.

Para buzzer dianggap beliau kerap gak nyambung sama sekali ketika diajak berdiskusi. Harusnya, bagi yang mereka membayar jasa buzzer malu.

“Kasihan sekali Buzzers peliharaan yg ramai menyerang MUI, IQ nya 200 sekolam. Sang “Pemelihara” Buzzer apa tidak malu, ya? Yg mau disertifikasi itu da’i, bukan pengurus MUI.”

Diserangnya MUI, dalam penglihatannya karena MUI boleh jadi karena terkait dengan RUU HIP dan RUU BPIP. Ia pun merasa ada kekuatan pro komunis dan para “raksasa” besar yang terganggu.

“Kenapa MUI diserang secara masif? Buzzers dikerahkan, bahkan umat seberang Agama Islam pun ikut menyerang MUI, dan para personal MUI? Umat Rapatkan Barisan..!”

MUI sendiri memang menolak sertifikasi yang direncanakan oleh Kemenag. Salah satu alasannya adalah merasa khawatir akan adanya intervensi dari pemerintah.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Wasekjen MUI: Ternyata Buzzer Itu Akalnya Lemah pertama kali tampil pada Parade.id.

MUI belum ambil keputusan. Terima tawaran untuk terlibat, atau tidak. Belum ada pernyataan resmi. Mendadak, Sekjen MUI, Anwar Abbas membuat pernyataan mengejutkan.

Jika sertifikasi Muballigh ini diberlakukan, Sekjen MUI, Anwar Abbas akan mengambil sikap tegas: mundur! Anwar Abbas membuat surat pernyataan yang diposting di salah satu group WA. Pernyataan Anwar Abbas pun viral. Dan sejumlah media membicarakannya.

Kenapa diposting keluar? Kenapa tidak dibicarakan hanya di internal MUI? Apakah bijak membuat pernyataan mundur dengan memviralkannya di luar MUI?

Pernyataan Anwar Abbas yang diposting keluar seolah memberi petunjuk bahwa MUI tak satu suara soal “project” sertifikasi Muballigh. Ini juga seolah memberi informasi bahwa di MUI sedang menguat kelompok yang setuju dan menerima rencana sertifikasi muballigh ini. Logikanya, jika penerimaan sertifikasi muballigh gak menguat di MUI, untuk apa Anwar Abbas membuat ancaman seperti itu. Ancaman Anwar Abbas bisa dipahami sebagai pressure terhadap menguatnya penerimaan terhadap rencana sertifikasi muballigh tersebut.

Kedua, Anwar Abbas menganggap sertifikasi muballigh ini bagian dari upaya pemerintah mengontrol, mengawasi dan membatasi para muballigh. Otomatis itu sama saja mengontrol, mengawasi dan membatasi para ulama. Bagaimana negara bisa menjadi baik jika peran “nahi munkar” ulama dibatasi?

Apalagi jika dikaitkan dengan keberhasilan pemerintah mengontrol partai, TNI, kepolisian, KPK, pers, kampus dan sejumlah ormas selama ini, maka sertifikasi muballigh semakin meyakinkan adanya upaya pemerintah untuk mengontrol semua potensi kekuatan kontrol di luar pemerintah. Ulama ini benteng terakhir rakyat. Jika ulama juga dikontrol, kelarlah negara ini.

Ketika kontrol umat menguat, banyak ulama yang semakin kritis dan terlibat dengan urusan politik, pemerintah merasa gak nyaman. Selalu takut dan was was. Dihantui kekhawatiran yang dibuatnya sendiri. Untuk menghadapi ini, isu radikalisme terus diproduksi. Menuduh “good looking” sebagai ciri radikalisme. Katrok… Katrok… Menggelikan!

Rupanya, upaya ini tidak cukup berhasil. Bahkan belakangan, MUI justru terdepan menolak sejumlah kebijakan penguasa, Perppu dan RUU. Terutama RUU HIP, Omnibus dan UU Minerba. Juga meminta pembubaran BPIP.

Hubungan MUI dengan pemerintah saat ini memang tidak begitu harmonis. Terutama sejak keluarnya Fatwa terkait kasus penistaan agama Ahok, dan maklumat MUI tentang RUU HIP. Sejak posisi ketum MUI ditinggal Kiai Ma’ruf Amin, MUI makin kritis, tegas dan berani.

Sertifikasi muballigh yang digagas kemenag dengan melibatkan MUI telah menimbulkan sejumlah kecurigaan. Pertama, MUI bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dan mengontrol kekuatan ulama dan umat yang selama ini kritis dan beroposisi terhadap pemerintah.

Kedua, membatasi gerakan dakwah agar tidak masuk dalam wilayah politik. Intinya, dakwah gak boleh kritik pemerintah. Gak boleh bicara Khilafah, ngomongin kebijakan pemerintah dan menyinggung korupsi. Bicara iman taqwa yang hanya terkait surga neraka saja. Kalau begitu, buat apa agama ada di dunia?

Oleh banyak ulama dan kalangan umat, sertifikasi muballigh jika diberlakukan, maka potensinya sangat besar mampu membonsai dan mengkriminalisasi para muballigh. Karena itu, sekjen MUI tegas. Buat apa tetap bertahan di MUI, kalau kemudian MUI dijadikan alat penguasa untuk membonsai dan mengkriminalisasi ulama. Mundur!

Jakarta, 7 September 2020

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid

Artikel MUI Diobok-Obok, Sekjen Ancam Mundur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sertifikasi da’i tdk perlu kecuali mau menekan da’i…,” katanya, Ahad (6/9/2020), di akun Twitter-nya.

Dai, kata beliau, bukanlah seorang pengajar. Dai hanya mengajak. Dai pun tidak mendapatkan gaji dari Negara. Berbeda dengan guru agama.

“Guru Agama mau disertifikasi silakan. Soalnya Guru tersertifikasi memang mengajar dan mendapat tunjangan dari negara.”

Untuk sertifikasi, Kemenag dinilai tidak memiliki hak ke para dai. Selain itu, sertifikasi berpotensi negara, dalam hal ini Kemenag melakukan sweeping ke para dai yang tidak bersertifikat karena puluhan juta jumlahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral MUI, Wasekjen MUI sudah menyatakan secara tegas bahwa menolak sertifikasi dai yang akan dilakukan oleh Kemenag RI. Bahkan Sekjen mengancam akan mengundurkan diri dari MUI bila hal itu terjadi.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tengku: Sertifikasi Dai Tidak Perlu, Kecuali Ingin Menekan Dai pertama kali tampil pada Parade.id.