Ketua Harian Partai Gerindra dengan pemilik nama lengkap Sufmi Dasco Ahmad itu mengatakan, untuk Pilgub Jateng, pihaknya (KIM) sepakat memasangkan Ahmad Luthfi dengan Taj Yasin Maimoen, walau ada aspirasi mencalonkan Kaesang.

“Sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak Luthfi dengan Gus Yasin,” kata Dasco, dikutip cnnindonesia, Jumat (23/8/2024).

Keputusan memasangkan Ahmad Luthfi dengan Taj Yasin Maimoen ditegaskan Dasco bukan karena perubahan aturan yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini kata dia, sudah diambil jauh-jauh hari.

“Jadi memang, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin,” pengakuan Dasco.

(Rob/parade.id)

Artikel Dasco Pastikan KIM Tidak Usung Kaesang di Pilgub Jateng pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa pada hari ini 22 Agustus Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024), dikutip cnnindonesia.

Pembatalan Revisi UU Pilkada tak lepas dari tekanan rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan daerah yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi, termasuk di depan Gedung DPR, Senayang, Jakarta.

Sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR telah menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat pada Selasa. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam.

(Rob/parade.id)

Artikel Revisi UU Pilkada Dibatalkan, Tekanan Rakyat Berhasil pertama kali tampil pada Parade.id.

Kesimpulan tersebut dituangkan dalam keterangan resmi para pengurus IKOHI yang hari ini, Kamis (15/8/2024), melakukan konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Mereka yang hadir dalam konferensi pers adalah Usman Hamid (Anggota Dewan Penasihat IKOHI), Wilson (Dewan Penasihat IKOHI), Zaenal Muttaqien (Sekum Badan Pekerja IKOHI), dan Wanmayetti (Ketua Badan Pekerja IKOHI).

Dalam keterangannya itu, IKOHI mempertanyakan etika dari para inisiator pertemuan tersebut.

“IKOHI memperoleh konfirmasi tentang adanya pertemuan tersebut dari sebagian korban dan keluarga korban lainnya dan juga dari informasi di media sosial, khususnya usai Sufmi Dasco mengunduh foto-foto pertemuan tersebut di akun Instagram dan dimuat dalam berita,” demikian kata Zaenal Muttaqien (Sekum Badan Pekerja IKOHI).

“Dari foto nampak sejumlah korban penculikan seperti Mugiyanto Sipin dan Aan Rusdianto beserta keluarga korban aktivis yang hilang seperti Utomo D. Rahardjo, Paian Siahaan, dan lainnya,” imbuhnya.

IKOHI memperoleh bukti bahwa pertemuan tersebut diinisiasi dan difasilitasi oleh pejabat staf Kantor Staf Presiden yang pernah menjadi korban penculikan aktivis pada 1998, yaitu Mugiyanto Sipin.

Menurut sumber kredibel IKOHI, pertemuan tersebut disertai pemberian uang senilai Rp1 Miliar kepada setiap korban dan para keluarga korban yang hadir sebagai tanda “tali kasih”. Hingga kini mereka yang hadir pun masih menutup-nutupi pemberian uang tersebut.

IKOHI menilai, para inisiator pertemuan Hotel Fairmont sengaja memanfaatkan kerentanan struktural sosial-ekonomi keluarga korban untuk tujuan dan kepentingan pragmatis jangka pendek mereka sendiri.

Mereka juga memanfaatkan situasi keluarga korban yang mengalami kelelahan fisik dan mental akibat perjuangan panjang puluhan tahun tanpa kepastian keadilan dari negara.

“Mereka gagal dalam memerankan dirinya di dalam kantor Staf Presiden untuk memenuhi janji mereka tentang program pemulihan hak para korban melalui PPHAM. Kegagalan dan ketidakmampuan mereka kemudian ditutupi dengan cara memanfaatkan sebagian korban dan keluarga korban yang berpikir pragmatis,” katanya.

Kegagalan atas realisasi pemulihan hak korban ini lalu menjadi celah yang dimanfaatkan para inisiator demi memuluskan tindakan politik transaksional dengan membuat kesan seolah pertemuan dengan para elite partai Gerindra adalah bagian dari PPHAM.

Bagi IKOHI, cara-cara seperti itu tidak etis dan tidak lebih dari sekadar upaya picik yang memanipulasi kerentanan ekonomi dan kelelahan fisik korban dalam mencari keadilan yang tak kunjung ditegakkan oleh otoritas negara.

IKOHI mencatat, politik transaksional pernah terjadi di kasus Tanjung Priok dan Talangsari Lampung.

“Polanya mirip, para inisiator memanfaatkan kerentanan ekonomi dan kelelahan korban, termasuk merangkul sebagian korban agar mengajak korban lainnya untuk mau berdamai dengan mahar uang dan janji-janji dukungan ekonomi dan usaha,” ungkapnya.

Secara lebih luas, IKOHI juga mencermati ulah segelintir orang dan kelompok oportunis yang mengatasnamakan aktivisme untuk menjadi tenaga ahli, staff khusus, dan konsultan politik di balik layar pada momen-momen politis seperti pemilihan umum.

“Jika calon yang didukung menang, mereka berharap jabatan. Ketika kalah, mereka mencari cara untuk bisa kembali menjadi aktivis/akademisi sambil terus mencari peluang keuntungan dari politik transaksional baik dari kandidat politik yang didukung maupun jejaring oligarkinya,” sindirnya.

“Melalui pernyataan ini, IKOHI sekali lagi menyatakan kritik keras dan penolakan kami serta menyuarakan sikap para keluarga korban yang menyesalkan cara-cara manipulatif yang transaksional, pragmatis, dan oportunistik dari mereka yang mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi padahal untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya,” tambahnya tegas.

IKOHI menegaskan bahwa pertemuan dan pemberian uang semacam itu tidak akan dapat menghapus tanggungjawab negara untuk menggelar proses hukum atas pelanggaran berat HAM dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1997/1998.

Menurut Usman Hamid, pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak mengenal kedaluwarsa atau berakhirnya batas waktu penuntutan.

“Penghilangan paksa para aktivis adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak mengenal kedaluwarsa, kesalahan pelakunya tidak bisa diampuni dengan amnesti atau atas alasan perintah atasan atau atas dalih pernah ada pengadilan yang digelar. Sampai kapan pun, negara tetap wajib untuk menghukum pelaku utamanya,” tegas Usman.

Ketentuan Pasal 46 UU 26/2000 menyatakan, “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”

“Dengan tidak berlakunya ketentuan daluwarsa dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, maka kasus penghilangan paksa aktivis 1997 dan 1998 tetap dapat diproses dan diadili,” tegas Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu.

Anggota keluarga korban penghilangan paksa dan Gerakan HAM masih tetap relevan untuk terus menuntut tanggung jawab Jokowi dan Prabowo melalui pembentukan pengadilan ad hoc HAM, mencari kejelasan nasib dan keberadaan aktivis yang hilang, memulihkan hak- hak para korban, dan meratifikasi Konvensi PBB Tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, sesuai empat rekomendasi DPR RI tahun 2009.

Pertemuan Dasco dengan sejumlah keluarga korban berlangsung di hotel Fairmont. Pertemuan awal Agustus 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel IKOHI soal Dasco Bertemu dengan Keluarga Korban Orang Hilang 98 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Silaturahmi Kebangsaan,” tulis Dasco.

Dasco menegaskan bahwa pertemuannya dengan HRS bersama Habiburokman merupakan silaturahmi kebangsaaan, untuk membangun Indonesia Maju.

“Silaturahmi kebangsaan merajut silaturahmi, memandang ke depan, dalam kebersamaan, membangun Indonesia Maju,” ujarnya, dikutip detik.com.

Habiburokman menyebut dalam pertemuan itu tidak membahas politik. Dia menyebut pertemuan itu membicarakan terkait kemaslahatan umat.

“Semalam tidak bicara politik, tapi bicara soal kemaslahatan umat,” kata Habiburokhman.

Pertemuan mereka terlihat akrab, juga hangat. Tampak ketiganya saling menggenggam erat tangan ketika sedang berpose.

Di slide foto lainnya, Dasco tampak sedang mendengarkan HRS bicara.

(Rob/parade.id)

Artikel Dasco dan Habiburokman Bertemu Habib Rizieq: Silaturahmi Kebangsaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Dasco menyampaikan bahwa perjuangan belum tuntas dalam menjemput kemenangan, sembari menyinggung beberapa hasil survei makin hari makin menunjukkan Elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran dan elektabilitas Partai Gerindra mengalami kenaikan.

“Untuk itu saya mengingatkan, untuk diri saya maupun untuk kita semua bahwa dengan adanya kenaikan itu tentunya kita tidak terlena, kita tidak merasa puas, tetap harus bekerja keras untuk menuntaskan perjuangan kita,” demikian instruksi Sufmi Dasco, Selasa (2/1/2024).

Disco meminta seluruh kader untuk dekatkan diri kepada rakyat dan selalu berhati-hati menjaga ritme perjuangan. Sebaba menurutnya, tantangan berat dalam beberapa hari ke depan adalah bahwa akan selalu dicari-cari kesalahan.

“Paslon kita (Prabowo-Gibran) akan dicari-cari kesalahannya dan akan di-framing untuk tujuan men-downgrade elektabilitas Paslon kita (Prabowo-Gibran) maupun Partai Gerindra,” kata dia.

“Untuk itu kita jangan berkecil hati, kita harus tetap semangat, kita harus mengedepankan program-program partai kita. Kita harus tetap mengedepankan kelebihan-kelebihan paslon kita. Mengedepankan kelebihan-kelebihan Program Paslon kita untuk tujuan kita Indonesia Maju ke depan,” lanjutannya.

Dengan begitu, Dasco mengajak bersama-sama untuk menjemput kemenangan. Menuntaskan perjuangan yang ada.

“Oleh karena itu sekali lagi, mari kita hadapi tantangan di 2024 ini dengan penuh semangat. Kita hadapi kontestasi ini dengan Riang Gembira. Kita hadapi perjuangan ini dengan suka cita,” ajaknya.

(Rob/parade.id)

Artikel Instruksi Harian Sufmi Dasco 2024 kepada Seluruh Kader Gerindra: Perjuangan Belum Tuntas pertama kali tampil pada Parade.id.