Kepala BPIW PUPR Hadi Sucahyono mengatakan Kementerian PUPR mendukung pengembangan Demak sebagai ekowisata religi melalui penataan kawasan di daerah tersebut.

Dengan pengembangan kawasan itu Kementerian PUPR memikirkan akses masyarakat menuju kawasan religi itu seperti Masjid Demak yang memiliki nilai sejarah.

“Kita tadi melihat banyak pabrik di sepanjang jalan menuju Masjid Demak. Kita juga akan menata drainase sepanjang jalan nasional,” kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kementerian PUPR akan melakukan penataan kawasan Metropolitan Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan).

Salah satu wilayah yang ada ditata dalam kawasan metropolitan tersebut adalah Kabupaten Demak.

Program yang disiapkan untuk daerah tersebut merupakan program jangka pendek. Nantinya BPIW akan mengeluarkan konsep penataan Demak dan kota-kota lain yang merupakan bagian dari Metropolitan Kedungsepur.

Kepala BPIW mengatakan bahwa penataan kawasan regional itu dilakukan dengan keterpaduan empat ditjen di Kementerian PUPR yakni Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Keterpaduan ini dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah.

Contohnya, Kota Semarang sebagai kota inti, perlu ada jalan akses menuju pelabuhan. Selain itu, pelabuhan laut akan didukung dengan parkir untuk kontainer.

“Perusahaan di kawasan industri juga minta disediakan infrastruktur berupa jalan langsung, dari kawasan tersebut menuju Pelabuhan Semarang. Hal itu yang harus dipikirkan,” ujar Hadi.

Dikarenakan kebutuhan infrastruktur sektor PUPR bersentuhan dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian, maka perlu koordinasi dengan kementerian tersebut.

“Jadi, konsep kita merupakan konsep komprehensif dan terpadu serta berdasarkan kesepakatan dengan berbagai instansi,” kata Hadi.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kementerian PUPR Dukung Demak Sebagai Destinasi Ekowisata Religi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk saat ini, baru terserap sekitar 23 persen,” ujar Teten didampingi Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo saat meninjau petani bawang merah di Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang menerima pinjaman permodalan dari Koperasi Unit Desa Mintorogo di Demak, Jumat.

Ia berharap penyaluran dana bergulir untuk pemulihan ekonomi tersebut bisa mencapai 100 persen pada bulan September 2020.

Menurut pelaku usaha kecil yang dimungkinkan terhenti akibat terdampak penyakit virus corona (COVID-19) di berbagai daerah harus segera mendapatkan bantuan permodalan agar usahanya kembali berjalan.

Dalam rangka memastikan bahwa program tersebut berjalan, kata dia, dirinya bersama rombongan sengaja ke Kabupaten Demak untuk melihat langsung penyalurannya dan restrukturisasi pinjaman, termasuk penerima pinjaman permodalannya.

Pinjaman permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kata dia, memang tidak sepenuhnya ada di Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan ada lembaga pembiayaan lain yang siap memberikan pinjaman, seperti lembaga perbankan, BPR, dan lembaga keuangan lainnya.

“Khusus di Kementerian Koperasi dan UKM ada dana sebesar Rp1 triliun yang pengelolannya melalui LPDB yang penyalurannya melalui koperasi,” ujarnya.

Adapun jumlah koperasi yang digandeng untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi tersebut, mencapai 296 koperasi yang tersebar di Tanah Air.

Koperasi yang digandeng, kata dia, merupakan koperasi yang benar-benar sehat sebelum pandemi COVID-19.

“Sesuai arahan presiden, koperasi simpan pinjam harus diperkuat untuk bisa menyalurkan pembiayaan murah kepada masyarakat. Kalau ada di semua daerah koperasi pinjaman ini bisa menjadi penerusan pinjaman (Channeling) pembiayaan di masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingat koperasi simpan pinjam (KSP) agar jangan hanya memberi kredit untuk sektor perdagangan, tetapi harus berani memberi pinjaman kepada petani, peternak, pengrajin maupun di sektor kuliner.

Jika memungkinkan, kata dia, KSP juga harus berani memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha di sektor pengolahan yang bisa mengolah sektor pertanian.

Terkait dengan bunga pinjaman melalui KSP, kata dia, koperasi memang memiliki aturan sendiri yang menentukan bunga pinjaman dalam rapat umum pemegang saham.

“Kalau dibantu pembiayaan murah dari pemerintah mestinya bisa lebih murah. Sedangkan kerja sama LPDB dengan koperasi bunga maksimal 12 persen dan tentunya masih lebih murah dibandingkan bunga dari lembaga perbankan lain,” ujarnya.

Sementara itu, Siti Mardiyah petani bawang yang menerima pinjaman dari Koperasi KUD Mintorogo berharap kepada Menkop dan UKM agar nilai pinjamannya diperbesar dengan bunga pinjaman yang lebih murah.

Nilai pinjaman yang diperolehnya, kata dia, hanya Rp5 juta yang dibayar setelah tanaman bawangnya dipanen.

“Jika bunga pinjaman lebih murah, tentunya masih ada uang yang bisa disisihkan untuk ditabung,” ujarnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Menkop Targetkan Juli 2020 Dana Pemulihan Ekonomi Tersalur 50 Persen pertama kali tampil pada Parade.id.