Kata Andi, kebiasaan kita adalah hanya membaca judulnya saja, sehingga keliru apa yang ingin disampaikan oleh penulis (baca: SBY).

“Seorang wartawan bertanya: ‘Jadi apa komentar abang menanggapi buku Bapak SBY yang diviralkan lagi usai AHY jadi menteri?’ Saya jawab: salah satu kebiasaan orang Indonesia sejak jaman informasi cepat adalah hanya membaca judul buku. Jadi sering Keleru dan berburuk sangka,” tulis Andi di akun Twitter-nya.

Dalam buku yang ditulis oleh SBY itu, salah satu yang bisa dikutip adalah soal pemaknaan dari cawe-cawe itu sendiri. Menurut SBY, cawe-cawe itu bisa diartikan positif dan bisa juga diartikan negatif.

Menyangkut Jokowi yang cawe-cawe, SBY memiliki lima pendapat dan atau pandangan dengan masing-masing didahuli dengan adanya pertanyaan. Berikut kutipannya:

Pak Jokowi, ataupun pihak Istana, mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tetapi, itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pendapat saya:

Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah.

Dari berbagai sumber yang kredibel didapat informasi bahwa Pak Jokowi hanya menghendaki dua pasangan capres-cawapres. Bukan tiga apalagi empat pasangan.

Pendapat saya:

Terhadap hal ini menurut pikiran saya tidak ada yang salah dari Presiden Jokowi. Siapapun di negeri ini, termasuk Presiden, tidak dilarang untuk punya kehendak dan harapan. Nothing wrong with him.

Juga diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan, dan tidak ingin pula yang bersangkutan jadi Capres.

Pendapat saya:

Tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan.

Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya … politik memang begitu.

Didapatkan berbagai informasi bahwa Pak Jokowi akan memberikan “endorsement” kepada sejumlah tokoh untuk menjadi Capres atau Cawapres.

Pendapat saya:

Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan “keberpihakan” itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya.

Menurut pengakuan dan pernyataan sejumlah pimpinan partai politik, baik secara terbuka maupun tertutup, Pak Jokowilah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres- cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik itu.

Pendapat saya:

Dalam hal ini, saya berpendapat Pak Jokowi tidak bisa dipersalahkan. Mungkin ada yang bilang beliau melanggar etika karena mengambil alih kedaulatan sejumlah partai politik. Yang menentukan capres dan cawapres seharusnya partai politik yang bersangkutan, bukan Presiden… demikian kata mereka.

Tulisan SBY yang dibukukan itu, tertulis bahwa disampaikan khusus kepada jajara kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Buku itu ditulis pada tahun 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel Komentar Politisi Demokrat soal Buku SBY ‘Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi’ pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sembilan tahun melawan sebagai oposisi, hanya untuk ngejar enam bulan menjadi menteri. Aduh, kacau kali, kawan. Sorry ya ketum, ya. Sorry, ya. Mau dibawa ke mana nih jalan partai nih, ketum,” ujar pria tersebut, di media sosial Twitter yang diunggah akun @cobeh2022, Rabu (21/2/2024).

Dengan menjadi seorang menteri di pemerintahannya Jokowi, AHY dianggapnya hanya mengejar jabatan.

“Pelajaran apa yang saya dapat, melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan. Hanya menteri enam bulan. Tapi enggak apa-apalah, biar rakyat menilai dalam persoalan ini,” kata pria itu lagi.

Kendati begitu, pria tersebut tampak “terpaksa” bersyukur dengan raihan suara Partai Demokrat di DPR RI dan di DPRD.

“Tapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini, dengan sembilan tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk enam bulan. Selamat. Congratulation, ketum,” imbuhnya.

Terkait video itu, belum dapat dipastikan dari mana ia berasal. Tapi yang pasti sudah diketahui bahwa AHY baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN. Ia menggantikan Hadi yang ditunjuk presiden menjadi Menko Polhukam.

(Rob/parade.id)

Artikel Kader Ledek AHY karena Menjadi Menteri di Pemerintahan Jokowi? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati begitu, Demokrat menyerahkan keputusan akhir kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto dan tidak mengusulkan kadernya masuk dalam bursa bacawapres Prabowo.

“Selebihnya, urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya, dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” kata AHY.

Dalam rapat itu, AHY menegaskan pada prinsipnya Demokrat menghendaki Prabowo menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, siapa pun cawapresnya.

Terkait itu, ada tiga posisi yang dipegang oleh Partai Demokrat. Pertama, Demokrat ingin Prabowo ini menang dalam pemilihan presiden.

Kedua, kewenangan untuk memilih cawapres ditentukan oleh Prabowo sendiri sebagai capres.

“Dengan niat dan tujuan serta pertimbangan bahwa pasangan cawapres tersebut akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat akan berjuang penuh untuk memenangkan Pak Prabowo. Siapa pun pada akhirnya pasangan yang dipilih, karena tujuan kita menang,” kata AHY.

Meskipun Demokrat tergolong yang paling baru dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), AHY menyampaikan Prabowo selalu membuka ruang dan diskusi dengan pimpinan Demokrat.

“Beliau tanya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan Demokrat. Kita punya hak di situ, dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi,” kata AHY.

Hari ini, kumpul di Kertanegara, guna membahas bacawapres Prabowo. Hadir pada pertemuan itu: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto , Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Perwakilan Partai Prima, dan Pewakilan Partai Garuda.

(Rob/parade.id)

Artikel Demokrat Dukung Khofifah Masuk Daftar Bacawapres Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bukan soal Gibran tapi soal MK yg bertindak di luar kewenangannya,” kata Benny, di akun Twitter-nya, Jumat (13/10/2023), ketika merespon gambar artikel yang ia upload.

MK, kata dia, dahulu dibentuk untuk mencegah pembentuk—membuat UU melanggengkan kekuasaan, mencegah KKN, dan mencegah hukum dijadikan alat.

“Lalu siapa yg mencegah MK menyalahgunakan kekuasaan atau mencegah MK diperalat rezim yg berkuasa? No answer!” kata Benny, di cuitan lain.

MK, belakangan ini menjadi sorotan karena pada tanggal 16 Oktober 2023 akan akan membahas-putuskan terkait usia capres maupun capres—yang mengarah untuk “kepentingan” pihak tertentu, dengan adanya uji materi yang dilakukan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres berumur 40 tahun. Pada tanggal 16 Oktober 2023 itu, sidang akan digelar di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.

Perkara yang akan diputus adalah 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi.

Lalu, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana; Nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.

Selain itu, Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A; Nomor Perkara 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A; Nomor Perkara 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.

Terdapat pula agenda sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk Nomor Perkara 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Para memohon meminta batas usia minimal 40 tahun diturunkan dengan berbagai usulan.

(Rob/parade.id)

Artikel MK Menjadi Aktor Perusak Demokrasi jika Menurunkan Syarat Batas Usia Capres/Cawapres pertama kali tampil pada Parade.id.

Keduanya adalah pengurus DPAC Partai Demokrat Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Saya meminta maaf, khususnya kepada Bapak SBY dan Ketum Umum DPP Demokrat Bapak AHY,” demikian video permintaan maaf yang diunggah Wasekjend DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon di akun Twitter-nya, Sabtu (23/9/2023).

Usai mengucapkan permintaan maaf, keduanya menyatakan tetap solid mendukung keputusan Partai Demokrat yang mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden di 2024.

“Bahwa saya tetap solid atas keputusan Partai Demokrat yang telah mendukung Bapak Prabowo sebagai presiden,” tegas Isa Ansori.

Jansen mengucapkan terima kasih atas klarifikasi keduanya.

“Terimakasih atas klarifikasinya teman2. Mari kita semua solid menjalankan apa yg telah diputuskan oleh Partai,” tulis Jansen.

Sebelum melakukan permintaan maaf dan klarifikasinya, Jansen mengatakan keduanya telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Ketua BPOKK Demokrat DKI Jakarta, DPC Demokrat Jaksel dan DPAC Jagakarsa tempat mereka bernaung.

“Sbg Hakim Mahkamah Partai Demokrat saya ingin menyampaikan ‘semua hak itu ada batasnya. Apalagi bagi kita yg sudah terikat jd kader & pengurus partai. Sebelum diputus kita boleh berdebat, jika sudah, itu yg harus kita patuhi dan jalankan’,” tegas Jansen.

(Rob/parade.id)

Artikel Dua Kader Demokrat Klarifikasi dan Minta Maaf, Buntut Mendukung Anies Baswedan Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

“Baru saja saya berkomunikasi dgn Ketua DPD Demokrat DKI mas Mujiyono. Wanhor dan/atau BPOKK Demokrat Propinsi DKI akan segera memanggil yg bersangkutan didalam video ini — jika benar yg bersangkutan adalah kader dan/atau pemegang KTA Partai — bukan sekedar simpatisan yg sdg pakai baju Demokrat. Perkembangan lebih lanjut akan di update,” demikian respons Jansen.

Kendati begitu, apabila dirasa ada yang masih mendukung Anies presiden, menurut Jansen, Demokrat menyadarinya.

“Kami juga sepenuhnya sadar, namanya mas Anies ini sudah ‘hampir 1 tahun berada didalam rumah besar Partai Demokrat’ pasti ada saja kader kami yg masih sulit move on, walau secara nyata mas Anies ini sudah melakukan penghianatan dan ucapannya tidak bisa dipegang. ‘Manis di mulut, pahit di praktek’,” kata Jansen.

“Apalagi bagi kader kami di Demokrat DKI Jakarta, yg sejak 5 tahun sudah dekat bahkan jadi pembela mas Anies ketika jadi Gubernur DKI. Termasuk Fraksi Demokrat di DPRD DKI selama 5 tahun itu berada dibelakang dan membela beliau utk mensukseskan program dan kebijakannya selaku Gubernur,” ia melanjutkan.

Namun demikian, Jansen menegaskan, ketidakpatuhan kader, apalagi pengurus terhadap hal ini adalah pelanggaran terhadap AD/ART partai.

“Karena Majelis Tinggi Partai (MTP) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai sudah memutuskan Partai Demokrat mendukung pak @prabowo yg secara resmi tgl 21 September 2023 kemarin sudah di deklarasikan oleh Ketum AHY dalam Rapimnas, maka seluruh kader di Indonesia wajib patuh terhadap hal itu dan memenangkannya,” katanya.
(Rob/parade.id)

Artikel Demokrat DKI Dukung Anies Baswedan Presiden? pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan SBY untuk merespons adanya “gejolak” di Koalisi Perubahan, usai Anies dikabarkan menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres)-nya.

“Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa belum saatnya kita mengambil keputusan ke mana Partai Demokrat akan bergabung, misalnya. Atau Capres mana yang kita dukung, contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya dalam satu, dua, tiga hari ini,” ujarnya, di Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jumat (1/9/2023), di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Menurut dia, perlu menenangkan hati dan pikiran sebelum mengambil keputusan. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, maka dipersilakan mengambil keputusan.

“Alasan saya. Saya ini prajurit, saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan, kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, pada pressure yang sangat berat, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah,” kata Presiden ke-6 itu.

Soal itu, menurut SBY tidak berarti lama. Bisa sebaliknya tetapi kuncinya lepaskan dahulu emosi itu. Bikin semuanya rasional dan tenang sehingga keputusannya insyaallah tidak salah. Keputusannya tepat.

“Implementasinya, mari tenangkan hati kita. Saya melihat wajah-wajah Anggota Majelis Tinggi cool, tenang. Saya juga makin senang dengan ini semua. Dan insyaallah dalam waktu tidak begitu lama pun kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel SBY: Belum Saatnya Kita Mengambil Keputusan ke Mana Partai Demokrat Bergabung pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pernyataan pers lengkapnya:

Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).
3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:

a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.

b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres[1]Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.

c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu: 1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan; 2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; 3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan; 4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan; 5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; 6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

d. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, “Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY”.

e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.

f. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.

g. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhiseluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik.

h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.

i. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi.

j. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.

k. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.

l. Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.

Tertanda,

Teuku Riefky Harsya

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim

Artikel Pernyataan Pers Lengkap Partai Demokrat soal Perkembangan Terkini dengan Koalisi Perubahan pertama kali tampil pada Parade.id.

AHY, dalam akun Twitter-nya mengatakan, bahwa pertemuannya dengan Puan membahas gagasan kenegaraan, kerakyatan dan kebangsaan yang bisa dirajut bersama.

“Meski dalam politik sikap bisa berbeda, tetapi persahabatan & silaturahmi harus terus terjalin. Masa depan adalah milik kita, generasi muda, menatap hari esok yg lebih baik,” cuit AHY.

Puan mengatakan, pertemuan dengan AHY kemungkinan saja ada lanjutannya. Ia menyinggung pesta demokrasi 2024.

“Tentu yang jauh lebih penting soal kesepakatan kita untuk menciptakan Pemilu 2024 sebagai pestanya rakyat, pemilu damai yang menggembirakan dan mempersatukan, bukan sebaliknya,” tulis Puan di akun Twitter-nya.

Ia dan AHY mengakau sama-sama memahami bahwa membangun bangsa dan negara bukan soal politik praktis saja tetapi juga ada aspek pra dan pascanya seperti apa.

“Apalagi dunia politik yang sangat dinamis sangat membutuhkan komunikasi intens dan terus menerus,” katanya.

Ia mengaku mengobrol dengan AHY hampir lebih 1 jam. Mengobrol selama itu pun disebut Puan karena sudah kakak dan adiknya dengan AHY.

Lantas, politisi Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan pertemuan keduanya, dengan menyinggung kesepakatan antara PDI Perjuangan dan Demokrat.

“Akankah pertemuan dua pemimpin muda ini berbuah kesepakatan antara PDIP dan Demokrat — dua Partai yang sama-sama pernah punya pengalaman memimpin Indonesia — untuk lebih dari sebelumnya bekerjasama bagi kesejahteraan, demokrasi dan kebhinekaan Indonesia?” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pertemuan AHY dengan Puan Maharani Hari Ini, Sinyal Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada pertemuan itu, kata Hasbil, keduanya sedang membicarakan rencana pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pertemuan ini tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini masing-masing Partai terkait kontestasi Pilpres 2024. Koalisi Perubahan SOLID!” tulisnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, tampak senada dengan Hasbil, bahwa pertemuan itu tetap berada di jalur yang berbeda. Dimana PDI Perjuangan dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres, dan Partai Demokrat dukung Anies sebagai Capres.

“Apa Pesan penting dari foto pertemuan Sekjend dari dua partai besar ini? Pesannya clean and clear bahwa keduanya berbeda dalam hal pencalonan tokoh utk menjadi presiden akan datang. Yang baju merah mengusung gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan yang baju warna biru mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan,” timpal Benny, di unggahan Hasbil.

“Perbedaan lainnya, yg biru dukung sistem Pemilu terbuka dan yg warna merah ingin Pemilu tertutup,” sambungnya.

Kendati begitu, kata Benny, keduanya memiliki persamaan. Yakni sama-sama mencintai negeri dan menyayangi rakyatnya.

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kata Benny, juga sama-sama ingin ada perubahan dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa, juga bernegara, melalui Pileg dann Pilpres 2024.

“Juga sama2 menolak presiden jadi boneka oligarki dan ini terpenting, sama2 menolak kehendak rezim utk menunda Pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden. Pertemuan yg menjanjikan kegembiraan baru utk rakyat di seantero negeri,” kata Benny.

(Rob/parade.id)

Artikel Pertemuan Sekjend PDI Perjuangan dengan Sekjend Partai Demokrat Membicarakan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.