“Kalau tanggal 5 Desember 2023 revisi UU Desa tidak disahkan, maka kita akan memboikot Pemilu 2024. Tidak akan bantu Pemilu 2024,” kata Ketum DPP APDESI Surtawijaya.

“Biarkan mereka jalankan sendiri seperti buat TPS dan tidak ada pelayanan desa,” lanjutnya.

Pengesahan revisi UU Desa menurut dia adalah harga mati.

“Harga mati untuk revisi UU Desa tanggal 5 Desember. Ini perjuangan masyarakat desa, bukan politik atau kelompok. Kalau ada yang menulis dipelesetkan, hati-hati, karena ini perjuangan masyarakat desa,” tegasnya.

Ada keuntungan atau kerugian jika revisi UU Desa ini berhasil. Pun sebaliknya.

“Kalau ditandatangani, kita dukung parpolnya dan parpol lainnya yang mendukung (tandatangani). Jadi Puan tak perlu takut kalau ingin merevisi. Kita pastikan, kalau Puan tandatangani, kita dukung partainya (PDI P) dan parpol lainnya. Kalau tidak ditandatangani kita ingatkan hati-hati,” ia mengingatkan.

Salah satu poin revisi UU Desa yakni anggaran, disebutnya untuk mempercepat pembangunan di desa. Ia membagi, agar untuk desa 70 persen dan pusat 30 persen.

Kalau tidak demikian, ia mengancam akan mengepung istana. “Jangan bicara retorika Indonesia emas. Jangan mimpi. Kalau mau, BUMNDes diberikan Kepala Desa. Percayakan kami, Kepala Desa. Itu kalau benar mau maju dan mau Indonesia emas terealisasi,” katanya.

Massa tutup jalan

Tidak adanya perwakilan yang menemui massa, membuat massa menutup jalan di depan gedung DPR RI. Massa bersikeras agar suara dan atau aspirasinya didengarkan oleh Anggota maupun Pimpinan DPR RI, khususnya Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.

Bahkan massa sempat melempari gelas plastic air mineral ke dalam halaman Gedung DPR RI. Massa juga sempat membakar spanduk atau banner yang dibawa, sebagai bentuk kekecewaan tidak adanya perwakilan yang menemui.

Usai itu, dua Anggota Dewan, dari DPR RI dan DPD, menemui mereka. Secara umum, kedua Anggota Dewan itu mendukung perjuangan yang dilakukan Kepala Desa dan perangkatnya.

Anggota Dewan dari DPD itu adalah Fachrul Razi , dari Aceh. Dan Anggota Dewan dari DPR adalah Fraksi Partai Demokrat, Santoso.

Tidak sampai di situ, massa juga sempat mengancam menutup jalan tol jika keinginannya atau tuntutannya tidak terpenuhi, terlebih mesti bertemu Pimpinan DPR, Puan Maharani.

Namun, penutupan jalan tol tidak sampai terjadi. Perwakilan dan atau pimpinan DPR menemui perwakilan/pimpinan massa aksi dari berbagai organisasi desa.

Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya perwakilan desa membawa kabar yang cukup baik.

“Insyaallah tanggal 5 Desember 2023, revisi UU Desa bisa diketuk di paripurna. Pada tanggal itu, kita akan kembali lagi, untuk syukuran atau ribut,” kata Asri Anas, salah satu perwakilan desa yang masuk.

Mendapat informasi atau kabar itu, koordinato aksi pun menginstruksikan massa bubar jalan. Aksi selesai. Massa membubarkan diri dengan tertib.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Ribuan Perangkat Desa di Depan Gedung DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal status misalnya, Ketua Panitia Silaturahmi Nasional PPDI, Cuk Suyadi beralasan karena selama ini perangkat desa belum jelas, apakah ASN, PNS honorer, karyawan swasta atau kuli.

“Kami ingin mendapatkan payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian,” kata dia.

Hal lain soal nomor induk perangkat desa (NIPD), Suyadi menyatakan alasannya karena sejauh ini yang ada hanya unsur PNS dan P3K. Tapi perangkat desa tidak masuk keduanya.

“Tuntutan kita, perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian,” katanya.

Ketum DPN PPDI Widhi Hartono mendukung penuh usulan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024. Ia menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK).

“PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Desa. Selanjutnya, DPN PPDI menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari pertimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah,” ujarnya.

DPN PPDI juga menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. DPN PPDI juga menuntut dana desa berjumlah sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar 250 milliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa.

“Dana desa disebut jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa” katanya.

Terakhir, DPN PPDI menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Sebab, sosok tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan UU Desa. Sebab menurutnya, Menteri Desa kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa yaitu kepala desa, BPD dan perangkat desa.

Berikut enam poin tuntutan PPDI:
1. Masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepada desa.
2. Memasukkan poin-poin usulan. Aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Perangkat desa yang terdiri atas kades, sekdes, kasi, kadus, bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.
4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.
5. Pemerintah wajib mendorong menuding dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.
6. Diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa (UU APD) untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.

Perwakilan bertemu Komisi II
Perwakilan atau pimpinan PPDI bertemu perwakilan Komisi II DPR RI. Mereka bertemu dua orang, satu dari Partai Demokrat dan kedua dari PKB.

Dari Partai Demokrat, diwakilkan oleh Herman Khoiron. Setelah bertemu perwakilan/pimpinan PPDI, Herman menyatakan bahwa tuntutan yang dibawa PPDI telah disetujui oleh Komisi II. Alasan diterima menurut dia karena tuntutan itu rasional dan masuk akal, termasuk masa jabatan karena menyangkut kesejahteraan perangkat desa sehingga harus diperjuangkan.

“Kami akan dorong agar UU Desa masuk sebagai prioritas tahun 2023 sehingga tuntutan perangkat desa bisa kami perjuangkan,” kata dia di hadapan massa PPDI.

PKB, yang diwakili M Toha, juga demikian setuju. Di antaranya setuju kalau masa kerja perangkat desa hingga usia 60 tahun–tidam sama dengan masa jabatan Kepala Desa. Ia juga menyatakan setuju, kalau perangkat desa mesti disejahterakan.

Selain itu soal status, Toha sepakat agar diberi kejelasannya. Dan terakhir ia mengatakan akan berupaya menerbitkan UU Aparatur Pemerintah Desa.

(Rob/parade.id)

Artikel Ribuan Massa PPDI Demo di Depan Gedung DPR RI, Menuntut Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada awal Desember, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuntaskan kunjungan ke-50 desa wisata di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Dia meyakini desa-desa tersebut akan berkontribusi dalam membangun Indonesia kelak.

“Desa wisata dan desa kreatif ini adalah pencipta lapangan kerja. Jadi penggeraknya adalah masyarakat desa, UMKM dan kewirausahaan-kewirausahaan setempat yang berkearifan lokal,” kata Sandiaga beberapa waktu lalu.

Simak beberapa daftar desa wisata yang menarik untuk dikunjungi di Tanah Air, inspirasi tempat berlibur tahun 2022.

Desa wisata Tetebatu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Desa wisata ini berada di kawasan lembah gunung Rinjani. Suasananya sejuk dan menyenangkan, bahkan tempat ini dijuluki Ubud versi pulau Lombok. Pengunjung bisa jalan-jalan santai di sekitar kaki gunung Rinjani. Pengunjung dapat menikmati pemandangan gunung Sangkareang dan Gunung Rinjani dari desa tersebut. Di sana, terdapat pula air terjun Sarang Walet atau Bat Cave yang bisa ditempuk dengan cara berjalan kaki selama 15 menit. Di sana juga terdapat air terjun Kokok Duren.

Kemudian, wisatawan juga bisa mengunjungi Hutan Monyet dengan melihat monyet hitam endemik asli Tetebatu. Wisata eco farm juga ditawarkan di desa wisata ini, termasuk melihat proses pembuatan kopi dan minyak kelapa.

Desa wisata Wae Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Desa wisata ini memiliki potensi yang unik. Berada di atas ketinggian 1.000 mdpl, Desa Wisata Wae Rebo sering disebut surga di atas awan. Selain itu, desa ini juga memiliki 7 rumah adat yang menjadi ikon dari Wae Rebo, yakni Mbaru Niang, yang berbentuk kerucut.

Adat dan kebudayaan mereka telah membaur dengan kebiasaan penduduk Pulau Flores. Namun arsitektur bangunannya masih memiliki unsur Minang. Pengaruh Minang bisa dijumpai pada arsitektur Niang Dangka, atap Mbaru Niang ini.

Hamparan rumput hijau yang dikelilingi pegunungan lengkap dengan kabut juga menjadi pesona desa. Sehingga memberikan kesan magis, namun damai, tenang, dan sejahtera. Berkat eksotisme alam dan budaya Desa Wae Rebo, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan pengakuan kepada desa tersebut sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 yang lalu.

Desa wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Di desa wisata ini, pengunjung bisa melihat berbagai bangunan tua dengan arsitektur Eropa yang kontras dengan suasana pedesaan. Desa wisata ini punya alam subur dan menawarkan pengalaman agrowisata beragam, pengunjung dapat mencicipi buah yang dipetik langsung dari kebun.

Permainan tradisional yang menimbulkan nostalgia juga hadir di sini, seperti gasing dan enggrang. Jangan lupa dengarkan Membaca Lontar, tradisi membacakan kisah hikayat menggunakan bahasa Sasak.

Desa wisata Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta

Desa wisata ini dinobatkan Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nation World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu Desa Wisata Terbaik Dunia 2021. Bisa ditempuh sekitar satu jam perjalanan dengan mobil dari Yogyakarta, pengunjung bisa melihat keindahan alam dan keunikan Gunung Api Purba yang menjadi daya tarik.

Terdapat puluhan homestay untuk menginap, memberi pengalaman seru merasakan suasana pedesaan dan tinggal bersama penduduk setempat. Pengunjung dapat belajar aneka hal, mulai dari flora dan fauna, mengolah coklat yang jadi oleh-oleh khas, membatik hingga unggah-ungguh.

Desa wisata Lembang Nonongan, Toraja Utara, Sulawesi Selatan

Desa wisata Lembang Nonongan menawarkan beberapa atraksi kehidupan masyarakat untuk dinikmati wisatawan, seperti To Mangrengnge ‘Pare yang merupakan kegiatan masyarakat memanen padi, To Ma’lambuk sebagai kegiatan tumbuk padi, To Mangrengnge’ Utan, kegiatan masyarakat memanen hasil hutan, serta To Mewai sebagai bentuk kegiatan masyarakat mengambil air di sungai.

Desa wisata ini juga memiliki ragam kuliner seperti kue Depatori yang berasal dari tepung beras lalu dicampur dengan gula merah, Pa’piong berupa olahan makanan seperti ayam, ikan, maupun daging yang dimasak menggunakan bambu.

Pengunjung juga bisa melihat ragam kain tenun, hiasan manik-manik hingga Tongkonan Nonongan yang merupakan rumah adat tertua serta memiliki nilai historis tinggi, baik dari segi mitologi masyarakat Toraja maupun dari sistem kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku hingga sekarang.

Desa wisata Tamansari, Banyuwangi, Jawa Timur

Desa ini menawarkan wisata alam hingga tradisi. Pengunjung bisa mendatangi Kawah Ijen yang memiliki api biru memikat, kolam air Sendang Seruni yang sumbernya dari mata air pegunungan, hutan pinus hingga kampung bunga. Wisatawan yang penasaran dengan apra penambang bisa menginap di homestay di Kampung Penambang untuk melihat lebih dekat aktivitas mereka.

Desa ini juga menawarkan wisata edukasi peternakan sapi perah hingga lebah madu. Kesenian yang bisa disaksikan di desa ini meliputi pencak silat, jaranan dan balap kambing yang berlangsung setahun sekali.

*Sumber: Antara

Artikel Desa Wisata, “Hidden Gem” Destinasi Liburan di Negeri Sendiri pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam acara KolaborAksi Regional 2 dengan perwakilan pemerintah daerah di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2021), Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19, kunjungan desa wisata naik 30 persen di saat pariwisata lainnya mengalami kontradiksi.

“Oleh karena itu, Pak Bupati dan Wakil Bupati diharapkan bisa mendorong kepada dinasnya aktif dalam Jaring Desa Wisata atau Jadesta.com,” ujar Menparekraf Sandiaga, baru-baru ini.

Sandiaga juga menyampaikan agar Kepala Daerah Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka dan Berau, untuk bisa menjadikan rumah-rumah di destinasi wisata sebagai alternatif penginapan atau homestay. Sehingga bisa memunculkan peluang lapangan pekerjaan.

“Homestay ini juga banyak diinginkan, dan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung ke desa wisata,” ujarnya, dikutip dari lama Kemenparekraf.

Lebih lanjut, Sandiaga juga mendorong agar di tiap daerah dapat menggelar event dengan mengedepankan tradisi dan budaya setempat.

“Memang ke depan ini kegiatan kita banyak diawali atau memusatkan kepada event, jadi event di Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka, dan Berau harus dikembangkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu; Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Rizki Handayani Mustafa; dan jajaran direktur.

Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf, Nia Niscaya, meminta para kepala daerah agar menyiapkan konten promosi wisata di daerahnya untuk dipromosikan melalui akun media sosial yang dimiliki Kemenparekraf di antaranya @indtravel, dan @pesonaid_travel. Sebab, cara tersebut dinilai efektif untuk memasarkan produk pariwisata dan ekonomi kreatif ke wisatawan nusantara hingga wisatawan mancanegara.

“Kami dari Deputi Pemasaran akan mendukung lebih intens. Oleh karena itu kami ingin meminta bantuan bapak ibu untuk menyiapkan konten video TVC durasi 30 detik, 1 menit, kemudian juga digital yang bisa kami publikasikan di akun media sosial kami,” ujarnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Menparekraf Minta Empat Kada Kembangkan Wisata di Desanya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Akan dicoba diramu menjadi buku yang mudah dinikmati, dalam bentuk e-book atau hardbook,” kata Henky dalam konferensi pers daring, Kamis.

Buku tersebut akan dibuat dalam waktu dekat dan mengandung informasi yang berguna untuk para pelaku perjalanan. Dia mengatakan, Kemenparekraf yakin desa wisata akan menjadi tujuan dan atraksi liburan baru di Indonesia.

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 bisa membantu desa wisata di Tanah Air untuk berjuang bangkit di tengah pandemi COVID-19.

Program ini diharapkan bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Ada 1.831 jumlah peserta yang terdaftar dalam ADWI yang dinilai berdasarkan tujuh kategori, yaitu homestay, toilet, suvenir, desa digital, CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability), konten kreatif, serta daya tarik wisata. Semua kategori itu didasarkan pada empat pilar utama yaitu pengelolaan atau manajemen, sosial budaya, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Pemenangnya akan diumumkan pada 7 Desember 2021.

Pengembangan desa wisata di Indonesia dilakukan untuk menciptakan destinasi yang berkualitas, “resilient” dan berkelanjutan. Desa wisata adalah kawasan dengan potensi dan keunikan daya tarik wisata khas, yakni merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Sebuah kawasan bisa jadi desa wisata bila punya daya tarik wisata, entah itu alam, budaya atau buatan, punya komunitas masyarakat, punya potensi sumber daya manusia lokal yang bisa terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata, punya kelembagaan pengelolaan, punya dukungan dan peluang ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata serta punya peluang pengembangan pasar wisatawan.

*Sumber: Antara

Artikel Informasi Seputar Desa Wisata di Indonesia Akan Dibukukan pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun sejak pelaksanaannya hingga saat ini, tujuan tersebut belum tercapai maksimal, salah satunya dikarenakan masalah mendasar, yakni kurangnya kapasitas aparatur Desa sebagai pihak yang memegang kewenangan pengelolaan dan eksekutor kebijakan di tingkat desa.

Dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat dari 12,82 persen pada Maret 2020 ke 13,20 persen pada September 2020, berbanding di wilayah perkotaan yang hanya 7,38 persen ke 7,88 persen di periode yang sama. Ini menandakan bahwa kinerja pemerintah desa belum signifikan mendorong kesejahteraan meski dengan ketersediaan dana desa yang melimpah.

Menurut Aminah dan Sutanto (2018), minimnya kapasitas aparatur Desa terlihat dari lemahnya kemampuan dalam menyusun rencana dan pertanggungjawaban APBDesa. Meski disediakan platform penunjang seperti program dan aplikasi yang memudahkan kinerja mereka, masalah lainnya justru muncul, yaitu ketidakmampuan menjalankan berbagai platform tersebut.

Platform-platform yang ada terus dikembangkan, diiringi dengan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Desa. Namun faktanya, jumlah platform yang banyak justru tidak praktis.

Di sisi lain, Desa harus menghabiskan dana dan waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan platform yang umumnya bersifat teknis-administratif. Konsekuensinya, hal yang lebih penting seperti perumusan kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan potensi desa menjadi terbengkalai.

Karena itulah kita sudah harus memikirkan strategi baru dengan penggunaan teknologi tepat guna yang efektif, efisien, serta sesuai dengan karakteristik dan lanskap wilayah sasaran.

Terlebih kita sudah masuk pada era digitalisasi dengan pemanfaatan teknologi maju seperti Kecerdasan Buatan atau AI (Vinuesa dkk, 2020).

Peluang pemanfaatan AI yang berorientasi pada kemudahan operasionalisasi, bisa menjadi solusi. Sehingga aparatur Desa tidak perlu mengikuti pelatihan yang banyak, sesuai jumlah platform yang ada.

Desa di Era Digitalisasi

Pesatnya perkembangan era digitalisasi telah melahirkan banyak inovasi mutakhir seperti Internet of Things (IoT), big data, cloud computing, hingga artificial intelligence (AI) yang dimanfaatkan di berbagai sektor kehidupan manusia (Rabah, 2018). Konsep smart governance dan smart city adalah contoh dari penerapan AI di pemerintahan dan sektor publik. Selain itu, di Indonesia sudah banyak anak bangsa yang siap berkolaborasi memanfaatkan AI di sektor ini.

Berkaitan dengan pengembangan sumber daya aparatur Desa dan pemberdayaan masyarakat, mestinya prinsip dasar dari keberadaan platform yang ada saat ini sudah diorientasikan untuk adaptif pada pemanfaatan AI, minimal pada level sederhana, seperti virtual assistant yang mendampingi pekerjaan aparatur desa baik secara teks melalui chatbot maupun voice conversation seperti Siri di IOS atau Google Assistant di Android.

Untuk menuju ke sana, maka kita perlu mengevaluasi strategi dan platform yang sudah ada. Hasil evaluasi nantinya akan melahirkan perencanaan yang spesifik dan kompatibel, salah satunya berupa rekomendasi pemutakhiran sistem dan aplikasi kepada vendor dan pemerintah, dengan mengusung prinsip inovasi, efisiensi dan efektifitas.

Sebagai contoh, banyaknya aplikasi android yang mesti diinstal oleh aparatur dan pendamping Desa, seharusnya disimplifikasi dalam bentuk platform super apps, sehingga mereka hanya perlu menginstal satu aplikasi saja untuk mengakses semua fungsi yang sudah ada, terlebih dalam ekosistem smartphone saat ini, platform super apps dianggap lebih efektif dan efisien (Nayebi & Ruhe, 2017).

Simplifikasi dan pemutakhiran sistem aplikasi ditujukan untuk memudahkan integrasi teknologi berbasis AI ke dalam platform. Saat ini, teknologi berbasis AI yang memungkinkan dan relevan dengan kebutuhan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa adalah AI virtual assistant. Fungsinya adalah sebagai pendamping secara real time untuk pekerjaan yang bersifat teknis, administratif, serta menunjang perumusan program desa. Ini dimungkinkan karena algoritma AI dirancang otomatis menyesuaikan dengan level pengetahuan, lanskap sosial-ekonomi dan potensi spesifik desa tersebut.

Sebagai gambaran, jika pengguna (user) merasa bingung menggunakan suatu fitur di dalam platform yang ada, ia bisa memberikan pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sistem AI virtual assistant akan merespon dengan memberikan petunjuk dan opsi-opsi yang relevan dengan kebutuhan pengguna tersebut. Secara langsung, melalui mekanisme ini pengguna akan dimudahkan sekaligus di-edukasi.

Dalam jangka panjang, teknologi ini akan menjadi pondasi bagi berbagai jenis teknologi berbasis AI lainnya di desa, baik itu sektor ekonomi, iklim, pertanian, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Sembari memastikan penerapannya tidak tersentralisasi pada algoritma AI saja, di mana peran sumber daya manusia masih yang utama, maka nilai lokalitas dan sosial masyarakat akan terus terpelihara, tentu saja di samping terwujudnya kesejahteraan bagi desa itu sendiri.

 Menyambut Bonus Demografi

Tantangan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa di era saat ini adalah tingkat melek teknologi. Jika strategi dan platform peningkatan kapasitas tidak efektif maka tujuan digitalisasi sektor pemerintahan tingkat desa tidak akan terlaksana, dengan demikian pembangunan di desa pun relatif akan terhambat.

Karenanya, pemerintah di tingkat pusat perlu menyediakan strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi masyarakat agar sejalan dengan tujuan peningkatan kapasitas. Salah satunya dengan penyediaan aplikasi dan sistem digital yang efektif serta efisien. Kemudahan operasionalisasi mesti diprioritaskan, maka diperlukan simplifikasi terhadap sistem dan aplikasi yang sudah ada disertai pemanfaatan teknologi AI melalui virtual assistant.

Pemanfaatan teknologi AI akan menjadi terobosan luarbiasa di sektor pemerintahan di Indonesia. Selain sebagai implementasi kebijakan digitalisasi nasional, ini akan menjadi gambaran masa depan sumber daya manusia di desa yang telah beradaptasi dengan teknologi mutakhir (Nurjaya dkk, 2021).

Hal ini akan bermuara pada perkembangan signifikan di sektor pembangunan sekaligus sebagai wujud optimisme masyarakat desa dengan terwujudnya tujuan SDGs 2030 dan bonus demografi 2030-2040.

*Pemerhati Sosial dan Politik, Taupan Iksan Tuarita

Artikel Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Era Otonomi Desa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau desa yang sudah mandiri, tentunya kita tidak selalu fokus ke mereka, karena sudah mandiri. Kita lebih fokus ke desa yang dianggap tertinggal,” katanya, kemarin, di Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta.

Selain fokus, desa tertinggal juga menjadi prioritas daripada desa yang sudah mandiri ataupun maju.

“Desa kan tidak semua tertinggal. Ada desa maju dan desa mandiri. Kita bisa memilah-milah mana desa yang tertinggal itu menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Hal itu ia sampaikan, karena sejauh yang BKNDI tahu bahwa di Indonesia ini masih cukup banyak desa yang dianggap tertinggal. Ia pun memiliki cita-cita untuk desa, yakni jangan ada lagi masyarakat yang miskin di sana.

Ia juga berharap ke depannya desa-desa di seluruh Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

“Ya, tidak boleh rakyat kita miskin,” tegasnya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Banyaknya Desa Tertinggal daripada Desa Mandiri dan Maju pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Gianyar Tambah Empat Desa Wisata pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan dana desa digunakan untuk hal produktif maka desa akan ada penghasilan untuk APBDes,” kata Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi objek wisata itu di Pariaman, Jumat.

Ia menjelaskan ini yang membedakan antara BUMDes dengan bidang usaha lainnya diantaranya koperasi yang merupakan dari, oleh, dan untuk anggota sedangkan BUMDes yang dibentuk berdasarkan peraturan desa atas dasar musyawarah desa keuntungan untuk warga.

Ia menyebutkan ada dua keuntungan yang didapatkan oleh warga jika desanya merupakan desa wisata yaitu pertama, dapat sebagai tempat bersantai serta bercengkrama dengan keluarga dan sejawat.

Sedangkan yang kedua, lanjutnya dapat meraih keuntungan ekonomi dari usaha yang dijalankan dan hasilnya dinikmati oleh warga di daerah itu melalui BUMDes.

Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana desa untuk hal yang produktif.

“Kalau dana desa digunakan untuk hal yang produktif maka dana desa itu tidak habis serta merta,” tambahnya.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan objek wisata Jembatan Pelangi tersebut terbuat dari bambu sehingga terkesan alami yang justru yang hal tersebut saat ini diminati oleh banyak kalangan apalagi di sana terdapat rumah pohon guna menambah daya tarik untuk swafoto.

Objek wisata Jembatan Pelangi yang dibangun dengan panjang 360 meter dengan anggaran Rp117 juta tersebut dapat menambah variasi pariwisata di daerah itu.

Sebelumnya Pemerintah Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat membangun agrowisata jembatan pelangi dengan menggunakan dana desa sekitar Rp117 juta.

“Keunggulan jembatan pelangi ini yaitu wisata edukasi untuk mengajarkan anak-anak mencintai alam,” kata Genius.

Ia menyebutkan hal tersebut karena di objek wisata itu terdapat hamparan sawah, pepohonan, taman bunga, serta kolam ikan yang dapat dilihat dari jembatan sepanjang 360 meter yang diwarnai.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendes PDTT Kunjungi Objek Wisata Jembatan Pelangi di Pariaman pertama kali tampil pada Parade.id.

Siaran pers yang diterima dari Dinas Penerangan Lantamal VIII, Ahad, menyebutkan selain desa binaan, Danlantamal juga meresmikan Bintara Pembina Samudera (Babinsa).

Peresmian itu ditandai dengan penyematan badge lengan kepada perwakilan Bintara Lanal Tolitoli serta penyerahan topi rimba dari Babinsa Ginunggung kepada Babinsa Samudera sebagai bentuk kebersamaan untuk membangun desa pesisir.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanaman bibit rumput laut oleh Danlantamal VIII bersama Wakil Bupati Tolitoli H. Rahman H. Buding dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolitoli.

Kemudian penyerahan hibah tanah dari masyarakat Desa Ginunggung kepada Lanal Tolitoli untuk pembangunan Pos Babinsa Samudera.

Danlantamal VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) Donar Philip Rompas mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu tugas TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang diarahkan untuk menggali dan memberdayakan potensi masyarakat desa maritim menjadi potensi pertahanan.

Kegiatan itu juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung rencana pembangunan nasional.

TNI AL menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilaksanakan hanyalah langkah awal membantu masyarakat untuk membangun daerahnya.

“Kelangsungan dan kesinambungan kegiatan ini sangatlah tergantung kepada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan segenap institusi terkait, utamanya bagi mereka yang peduli terhadap kesulitan masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan,” kata Danlantamal.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Danlantamal Resmikan Desa Ketahanan Pangan Binaan Lanal Tolitoli pertama kali tampil pada Parade.id.