“Itu sebenarnya tujuan kita semua,” kata dia kepada awak media, Senin (14/10/2024), di Jakarta.

“Jokowi memang tinggal berapa hari lagi. Tapi dinastinya harus dihentikan, karena dia merusak bangsa dan negara,” ia melanjutkan.

Dinyatakan olehnya, Jokowi tiap hari melakukan kebohongan. Dan finalnya adalah ingin menjadikan dinasti untuk menutupi kebohongannya.

Didu mengajak untuk bersatu untuk menghentikan itu. “Prinsipnya, saatnya kita bersatu. Selamatkam bangsamu dari dinasti yang menggunakan kebohongan, kelicikan, dan keculasan untuk menguasai negeri ini,” tegas Didu.

(Rob/parade.id)

Artikel Tujuan Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober Kata Said Didu Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah China meminta utang kereta api Cepat dibayar lewat APBN, dan jika gagal maka tuntutan berikutnya adalah meminta infrastruktur yg untung utk diserahkan ke China,” kata Didu, di akun Twitter-nya,  Kamis (13/4/2023).

Di cuitan lainnya, Didu telah memprediksi bahwa akan ada jebakan dari utang China. Pertama, kata dia, adalah mengajukan proposal murah untuk menyingkirkan pesaing. Kedua, membuat detil proyek—biaya naik. Ketiga, meminta jaminan pemerintah atas pembiayaan dan kontrak jangka panjang.

Selanjutnya, kata Didu, kalau tidak bisa, maka China akan meminta saham mayoritas dan turn key project. Terakhir, China menjadi pemiliknya.

“Pembengkakan anggaran, penolakan penurunan bunga pinjaman dari China, dan permintaan jaminan dari China agar pinjaman dijamin APBN adalah fakta bhw jebakan China pada KA cepat sudah terjadi,” kata dia.

Soal pembiyaan kereta cepat, seperti diketahui bahwa pembiayaannya membengkak (cost overrun). Dan pembengkakan biaya itu akan ditambal dari sejumlah sumber.

Dana untuk menambal bengkak proyek ini berasal dari konsorsium pemegang saham maupun pinjaman (loan). Terbaru, proyek ini diperkirakan bengkak antara US$ 1,176 miliar hingga US$ 1,9 miliar, atau sekitar Rp 17,52 triliun hingga Rp 28,31 triliun (asumsi kurs Rp 14.900).

(Rob/parade.id)

Artikel Mewaspadakan Hal Ini usai China Minta APBN Penjamin Utang Kereta Cepat pertama kali tampil pada Parade.id.

“#JalanTOL. Kultwit ini saya buat karena ada beberapa hal yg perlu diluruskan dari pernyataan Bpk Presiden Jokowi bhw seakan jalan Tol yang terbangun sejak 2014 adalah hasil kerja pemerintahan sekarang. Tidak ada tendensi apapun thdp klain tersebus jika memang demikian,” ia memulai cuitannya, Sabtu (16/4/2022).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU), pengertian jalan tol adalah jalan alternatif berbayar yang konsesinya diserahkan oleh pemerintah dalam waktu tertentu kepada investor dengan hak menarik pembayaran terhadap kendaraan yang lewat, dengan besaran tarif yang ditetapkan.

Sesuai pengertian bahwa jalan tol adalah jalan alternatif berbayar, maka kata Didu, jalan tol boleh dibangun jika pemerintah sudah membangun jalan yang bagus, yang menghubungkan daerah, yang akan dibangun tol dan tarif tol harus lebih kecil dari besarnya biaya jika lewat jalan biasa.

“Batasan pada butir 4 tersebut sangat penting agar pemerintah : 1) bertanggung jawab menyediakan jalan GRATIS yg bagus 2) tidak melepaskan tanggung jawab penyediaan jalan kepada badan usaha dg jalan Tol BERBAYAR. 3) Jika bangun jalan Tol maka tarifnya hrs lbh murah,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Atas dasar butir di atas, maka jalan tol hanya boleh dibangun jika sudah ada jalan penghubung dalam kondisi bagus dari satu titik ke titik lain yang akan dibangun jalan tol dan jalan tol yang akan dibangun tersebut sudah layak dengan tarif yang lebih murah dari biaya lewat jalan biasa.

Maksud tarif jalan tol murah dari biaya lewat jalan biasa adalah tarif tol lebih rendah dari selisih biaya operasional kendaraan jika lewat jalan biasa. Contoh jika tarif tol Rp50.000, maka selisih biaya operasional lewat jalan biasa harus lebih besar Rp50.000.

Hal ini kata Didu dimaksudkan agar pemerintah, pertama tidak seenaknya menaikkan tarif tol. Kedua, pemerintah tidak mengabaikan penambahan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan biasa. Dan ketiga, tidak melepaskan pengusaan jalan kepada badan usaha atau swasta.

“Atas uraian tersebut, tahapan pembangunan Tol sbb : 1) perencanaan 2) study kelayakan 3) lelang dan pemenang 4) pembebasan tanah 5) pembangunan 6) operasional 7) penyerahan ke negara. Tahap I, rencana jalur jalan Tol tsb sdh ada jalan umum GRATIS dg kondisi bagus.”

Study kelayakan minimal mencakup jumlah kendaraan yang akan lewat, lama konsesi, rencana besaran tarif dengan batasan maksimum harus lebih murah dari penghematan jika lewat jalan tol dibandingkan lewat jalan umum gratis.

Tahap tiga, proses lelang harus dilakukan dengan variabel penilaian: tarif tol terendah, waktu konsesi terpendek, kondisi jalan terbaik, dan pelayanan terbaik. Atas emlat indikator tersebut maka investor yang menang adalah yang biaya investasinya terkecil, bukan karena faktor lain.

“Karena target pemerintahan saat ini adalah sebanyak-banyaknya maka tahapan study kelayakan dan proses lelang diabaikan sehingga diberikan penugasan kepada BUMN. Dampaknya adalah tarif tol naik, tidak layak, BUMN berutang dan rugi, akhirnya ditawarkan Tol dijual.”

Tahapan empat, pembebasan tanah. Ini, menurut dia, adalah tahapan krusial sehingga difasilitasi oleh negara lewat BPJT. Proses pembebasan tanah dilakukan setelah proses lelang untuk menghindari pembengkakan biaya.

“Sepertinya pembengkakan biaya pembebasan tanah saat ini terjadi.”

Proses pembangunan dilaksanakan oleh investor pemenang lelang dengan semua biaya, termasuk biaya pembebasan tanah adalah tanggung jawab investor. Tidak ada peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol, maka peresmial jalan tol bukan tugas pemerintah.

OPerasional dan pememeliharaan dilakukan oleh badan usaha pemilik konsesi jalan tol tsb sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara investor dengan BPJT selama waktu konsesi.

Saat waktu konsesi selesai maka jalan tersebut diserahkan ke Negara dan menjadi jalan gratis.

“Saatnya dibahas PAKET jalan Tol Lintas Jawa dan Sumatera. Proses Paket Jalan Tol ini dilakukan lintas pemerintahan dg tahapan sbb:
1) perencanaan 1995 2) lelang 1996 3) pengumuman pemenang 1996-1997 4) stagnan 1998 – 2004 – walau ada bbrp ruas yg dibangun. 5) evalusi kemampuan pemegang konsesi 2005-2009 sambil membangun yg sudah layak dg investor yg mampu 6) pengembalian konsesi ke negara oleh pemegang konsesi yg tidak mampu 2009-2010. 7) lelang ulang atau penyerahan ke BUMN ruas-ruas yg dikembalikan 2010-2012 8) pembangunan seluruh ruas jalan Tol yang sudah layak mulai 2012.”

Sebab sebagian besar pambangunan jalan tol yang sudah layak dimulai 2012 maka banyak ruas jalan tol selesai setelah 2014 dan diresmikan oleh Jokowi.

“Bagaimana dg ruas Tol yg blm layak ? Kebijakan pemerintahan sebelumnya bhw ruas jalan Tol yg blm layak pembangunannya ditunda agar : 1) tdk membebani rakyat dg tarif tol yg mahal 2) tdk menimbulkan mafia tanah 3) tdk menyerahkan tugas pemerintah bangun jalan biasa.”

Bahkan kata Didu ada beberapa ruas jalan tol yang sudah dibangun tapi tidak layak, saat itu dihentikan karena jika dilanjutkan akan membebani rakyat atau Badan Usaha, seperti ruas Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu).

Didu merasa, sepertinya kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada, seakan jalan tol adalah tugas utama pemerintah padahal tugas utama pemerintah adalah sediakan jalan umum gratis dan menjadikan jalan tol sebagai target walau sudaj membuat BUMN merugi dan terlilit utang.

“Kesimpulan dari kultwit ini : 1) pembangunan jalan TOL bukan tugas pemerintah – hanya kebijakan. 2) pembangunan jalan Tol dilakukan jika sudah layak dg tahapan proses yg baik 3) paket jalan Tol lintas Jawa-Sumatera adalah hasil kerja lintas pemerintahan sjk 1995 4) pembangunan jalan Tol tidak boleh menyebabkan pemerintah lalai membangun dan memelihara jalan umum GRATIS 5) Jalan pintas (TOL) untuk bahagia dalam bola adalah menjadi fans klub hebat @ManCity. Itu saja. Mari berdiskusi dg akal sehat.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Jalan Tol yang Ada pada Tahun 2014 Hasil Kerja Rezim Jokowi? pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pembahasan rinci Said Didu tentang solar dan pertalite, kemarin, lewat akun Twitter-nya:

#antriBBM Kenapa harga BBM naik, kenapa solar dan petralite kosong di berbagai daerah, apa penyebabnya, siapa yg bertanggungjawab dan bagaiman solusinya.

Kenaikan harga BBM sudah jelas penyebanya yaitu krn harga crude naik menjadi sktr $ 110 per barrel yg jadi pertanyaan kenapa saat harga crude anjlok menjadi sktr $ 20 BBM tdk diturunkan ? Yg akan saya bahas rinci adalah tentang solar dan petralite.

Seperti diketahui bhw asumsi harga crude di APBN 2022 adlh $ 63 per barrel dg harga tsb harga solar subsidi Rp 5.150 dg subsidi tetap Rp 500 per liter. Artinya harga keekonomian solar jika harga crude sktr $ 60 per barrel adlh Rp 5.650 per liter.

Jika harga crude sktr $ 110 per barrel dg kurs $ sktr Rp 14.500 maka harga keekonomian solar menjadi sktr Rp 13.000 per liter. Nah – selisih harga sktr Rp 8.000 per liter dg solar bersubsidi inilah menjadi sember permasalahan. Demikian juga halnya dg petralite

Biar jelas bhw formula sederhana harga BBM Indonesia : (harga crude x kurs) + harga bhn baku tambahan + biaya pengolahan + biaya transportasi + biaya penyimpanan + biaya penyusutan + PPN + pajak daerah + marjin produsen + marjin SPBU.

BBM jenis petralite saat ini belum jelas, apkh menjadi BBM bersubsidi atau BBM penugasan utk menggantikan BBM Premium, krn dalam APBN 2022 jenis BBM bersubsidi adlh premium tp saat ini premium “dihilangkan” di pasar. Blm ada keputusan resmi ttg petralite

Bagi pemerintah, kenaikan harga crude justru menguntungkan. Dengan produksi 700.000 barrel/hari, setiap kenaikan $ 1 menaikkan pendapatan (tmsk pajak) sktr Rp 3,0 trilyun. Jika harga sktr $ 100, asumsi APBN $ 63 maka kenaikan pendapatan sktr Rp 110 trilyun.

Artinya ada dana utk bisa subsidi BBM. Antri solar dan petralite karena stok berkurang – kenapa stok berkurang ? Akan diuraikan berikutnya.
Siapa yg bertanggung jawab thdp kekurangan stok ? Akan diuraikan butir bekutnya.
Bagaimana solusinya ? Akan diuraikan.

Penyebab antri solar penyebabnya adalah permintaan solar subsidi melebihi kuota solar subsidi dlm APBN. Diperkirakan banyak konsumen solar non subsidi “membeli” solar subsidi. Ini terjadi krn selisih harga antara solar subsidi dg non subsidi sktr Rp 8.000 per liter

Penetapan harga dan jumlah produk bersubsidi dlm APBN sbb :
Total nilai Subsidi = Kuota jumlah produk disubsidi x ((Harga Pokok Penjualan – Harga Penetapan Pemerintah) + marjin).
Artinya bhw total jumlah solar yg disubsidi penjualannya tdk boleh lbh dari kuota

Artinya jika pemerintah belum memutuskan penambahan kuota solar bersubsidi dan aparat blm berhasil menjaga “penyelundupan” solar bersubsidi maka @pertamina tidak boleh menambah supply solar bersubsidi-jika pertamina menyalurkan lbh dari kuota maka jadi pelanggaran.

Selain masalah kuota, @pertamina juga hadapi masalah kekurangan dana subsidi yg harus ditalangi oleh pertamina. Dana subsidi solar dlm APBN hanya Rp 500 per liter sementara selisih harga sdh sktr Rp 8.000 maka pertamina menalangi sktr Rp 7.500 per liter.

Dana talangan tsb baru akan dibayar oleh pemerintah stlh diaudit oleh BPK tahun berikutnya dan itu pun biasanya dicicil oleh pemerintah. Kejadian tsb selalu berulang shg utang pemerintah ke Pertamina umumnya di atas Rp 100 trilyun. Ini mengganggu cash pertamina

Masalah petralite lebih rumit dari solar krn petralite blm ditetapkan sbg BBM bersubsidi shg dibutuhkan keputusan pemerintah berupa :
1) total kuota petralite
2) kuota masing- masing daerah
3) harga petralite bersubsidi
apakah ada petralite non subsidi ?

Perkiraan saya, harga keekonomian petralite saat harga crude sktr $ 100 per barrel sktr Rp 12.000 per liter. Jika harga jual saat ini tdk berubah Rp 7.650 per liter maka diperlukan subsidi sktr Rp 4.

350 per liter. Kita menunggu berapa kuota dan dan dana subsidi

Jadi penyebab antri solar adlh:
1) kuota solar subsidi tdk mencukupi
2) dana subsidi solar dlm APBN tidak cukup
3) ditengarai konsumsi solar non subsidi beralih ke solar subsidi
4) pertamina makin berat menanggung talangan subsidi solar
Pemerintah hrs turub tangan

Penyebab antri peralite :
1) harga pertamax naik
2) blm ada kptsn resmi bhw petralite tmsk BBM subsidi/penugasan
3) blm ada kptsn besaran subsidi, harga jual, dan kuota petralit bersubsidi
4) dg harga skrg pertamina menanggung kerugian shg wajar mengurangi supply

Penanggungjawab keputusan utk menyelesaikan antri solar dan petralite :
1) penyediaan dana subsidi : Menkeu
2) penetapan kuota dan harga : MenESDM
3) Mekanisme pelaksanaan : MenBUMN/Pertamina
Tentunya harus mendapatkan persetujuan DPR-biasanya tinggal ketok palu

Sngat disayangkan bhw setiap ada gejolak kenaikan harga – justru keputusan kenaikan harga lbh diutamakan dibandingkan dg penyediaan produk bersubsidi bagi rakyat.
Ini terjadi pada kasus minyak goreng dan BBM.
Baran bersubsidi blm disiapkan tapi harga dinaikkan

Kesimpulan terjadinya antrian solar dan petralite :
1) lambatnya kptsb pemerintah ttg dana subsidi, kuota, dan harga.
2) pertamina tdk bisa menyelasaikan krn diluar kewenangannya dan tdk kuat menanggung kerugian.
3) tanpa subsidipun @ManCity akan juara BPL dan UCL

Artikel Harga BBM Naik karena Harga Crude Naik, Kata Pengamat pertama kali tampil pada Parade.id.