Keduanya terkait itu, sama-sama tidak mau Muhammadiyah ikut melakukan pengelolaan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah itu.

Amien Rais beralasan karena Muhammadiyah sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup.

“Saya ingin menyampaikan sedikit saja jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan, enggak usah, Muhammadiyah lebih dari cukup,” kata Amien, dalam channel YouTube Amien Rais Official Rabu (5/6/2024).

“Karena itu Muhammadiyah tidak ikut terlibat dalam kebijakan ormas keagamaan boleh mengelola tambang,” kata Amien lagi.

Sudah lebih dari cukup yang dimaksud oleh Amien karena penghasilan Muhammadiyah datang dari berbagai sisi, seperti dari rumah sakit dan sekolah (pendidikan) di berbagai daerah.

“Kita punya kampus yang juga gagah-gagah, hebat-hebat yang sudah bisa self efficiency dan segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara, enggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain,” ujar Amien.

Selain itu, Amien menganggap pertambangan merupakan wilayah yang rawan. Ia tidak mau Muhammadiyah masuk pertambangan dan malah terlibat praktik sogok-menyogok.

“Jadi kemudian kita (kalau) kecemplung di situ nanti kita terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan, karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, ada segala macam sogok-menyogok dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai kita masuk” ungkap Amien.

Sementara itu, Din Syamsuddin tegas meminta Muhammadiyah untuk menolak pengelolaan tambang. Dim menilai tawaran itu lebih banyak mudharat-nya daripada maslahatnya.

“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem),” katanya dalam keterangan resmi, kepada media, Rabu (5/6/2024).

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemberian izin untuk mengelola tambang juga akan memunculkan potensi sejumlah masalah. Masalahnya adalah:

a. Pemberian konsesi tambang batubara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua Ormas Islam itu, dan tetap tidak seimbang dengan pemberian konsesi kepada perusahan-perusahaan yang dimiliki oleh Kelompok Segelintiran tadi. Luas diketahui satu perusahaan, seperti Sinarmas menguasai lahan (walau bukan semuanya batubara) seluas sekitar 5 juta hektar. Bahkan, Dunia Minerba Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Sumber Daya Alam Indonesia sungguh “dijarah secara serakah” oleh segelintir orang yang patut diduga berkolusi dengan pejabat.

b. Pemberian tambang batubara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global (saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil). Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara (sila bandingkan dengan lahan yang dikuasai oleh para pengusaha).

c. Pemberian tambang “secara cuma-cuma” kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan. Menurut pakar, Sistem Tata Kelola Tambang dengan menggunakan sistem IUP dan Kontrak Karya adalah Sistem Zaman Kolonial berdasarkan UU Pertambangan Zaman Belanda (Indische Mijnwet) yang dilanggengkan dengan UU Minerba No.4/2009 dan UU Minerba No.3/2020. Sistem IUP ini tidak sesuai Konstitusi tidak menjamin bhw Perolehan Negara/APBN harus lebih besar dari Keuntungsn Bersih Penambang. Selain sistem IUP ini selama bertahun-tahun terbukti disalah gunakan oleh Oknum Pejabat Negara yang diberi wewenang mulai dari Bupati, Gubernur, hingga Dirjen dalam mengeluarkan IUP untuk menjadikan Wewenang Pemberian IUP sebagai sumber korupsi. Jika Ormas Keagamaan masuk ke dalam lingkaran setan kemungkaran struktural tersebut maka siapa lagi yang diharapkan memberi solusi.

d. Pemberian konsesi tambang batubara kepada organisasi masyarakat dalam keadaan politik nasional yang kontroversial akibat Pemilu/Pilpres akan mudah dipahami sebagai upaya kooptasi, peredaman tuduhan ketidakadilan, dan di baliknya akan memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu dan kaum kleptokrat di pemerintahan. Harapannya, NU dan Muhammadiyah bungkam terhadap kemungkaran di depan mata.

“Karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah aksi afirmatif, yakni dengan mempersilakan pengusaha besar maju, tapi rakyat kebanyakan diberdayakan (bukan diperdayakan),” ujarnya.

Ormas keagamaan bisa kelola tambang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 83A ayat (1).

(Rob/parade.id)

Artikel Amien Rais dan Din Syamsuddin soal Ormas Keagamaan Kelola Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

Din mengatakan demikian untuk menyinggung Jokowi yang dilihatnya cawe-cawe pada Pemilu 2024.

“Kalau tidak dihentikan maka akan berkelanjutan. Jokowi akan terus cawe-cawe ke anak hingga ke cucunya,” kata Din Syamsuddin kepada media, Jumat (19/4/2024), di aksi damai bersama di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK), din mengingatkan agar menegakkan kedaulatan rakyat. Hakim MK, kata dia, jangan takut ancaman atau godaan untuk menegakkan itu.

“Maka kami berjuang untuk menegakkan itu,” kata Din.

Dalam kesempatan itu, sebelum aksi benar-benar dimulai, massa melaksanakan Salat Jumat bersama. Din menjadi khatib di Salat Jumat itu.

(Rob/parade.id)

Artikel Din Syamsuddin: Pilpres 2024 Puncak Gunung Es Pelanggaran terhadap Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sambil melakukan istigasah kubro di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 April 2024, diawali jam 13.00 WIB hingga selesai,” demikian ajakan Din dalam video singkat yang diterima media, Senin (15/4/2024).

Din juga mengajak kepada segenap warga negara yang ikut aksi nanti untuk memberikan dukungan kepada MK, untuk berpegang pada etika dan moral, mengedepankan hati nurani dan akal budi untuk memutuskan perkara seadil-adilnya, secara objektif, imparsial (tidak berpihak) dan juga secara bertanggung jawab, serta tidak terpengaruh dengan godaan maupun ancaman.

Aksi tidak hanya akan dilakukan pada tanggal 16 April 2024 atau hari ini, Selasa, melainkan juga akan dilakukan pada tanggal 19 April 2024, di tempat yang sama (Gedung MK).

“Insyaallah aksi-aksi kita ini akan dikabulkan oleh Allah SWT dan mempengaruhi hakim MK untuk memutuskan seadil-adilnya,” imbuh Din.

Aksi nanti bertema besar: Memohon Keadilan bagi Negeri. Akan dihadiri dari berbagai elemen dan atau ormas.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi di MK 16 April Didukung Din Syamsuddin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mari bergabung pada Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina pada hari Ahad, 7 April 2024 mulai pukul 4 sore di kawasan Monas Jakarta,” ajak Din Syamsuddin, ketika konferensi pers bersama tokoh di Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).

“Dalam konstitusi Indonesia yakni pembukaan UUD 1945 dijelaskan bangsa Indonesia berperan mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ia melanjutkan.

Pada saat konferensi pers Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di AQL Islamic Center itu, hadir tokoh nasional selain Din. Mereka adalah KH Bachtiar Nasir, Pendeta Shepard Supit, Ustaz Zaitun Rasmin, dan Hidayat Nur Wahid.

Mereka semua kompak menyeru masyarakat Indonesia untuk terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

(Abdul Razaq/parade.id)

Artikel Kekejaman Zionis atas Gaza di Luar Batas Kemanusiaan, Kata Din Syamsuddin pertama kali tampil pada Parade.id.

Din Syamsuddin, selaku Presidium GPKR menjelaskan, aksi digelar untuk mendorong Anggota Dewan menggunakan hak angketnya terkait maksud di atas.

“Sebetulnya, banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar UU. Maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan,” kata Din, beberapa waktu lalu, disiarkan YouTube Langkah Anies.

Din menyebut, aksi di DPR akan besar, karena melibatkan banyak elemen atau simpul (45) organisasi, yang tidak hanya datang dari para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Itu agar DPR mendengar suara kita. Kita akan menegakkan kedaulatan rakyat tanggal 19 Maret, jam 2 di DPR,” jelasnya.

Kepada Tim AMIN dan Tim Ganjar-Mahfud, Din mendorong agar hak angket terlaksana

Kendati begitu, Din mendorong dan mendukung Tim AMIN dan Tim Ganjar-Mahfud untuk hak angket. Alasannya karena hak angket adalah hak DPR, termasuk juga hak interplasi.

“Mestinya tidak ada parpol yang menolaknya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan,” harap Din.

GPKR kata Din terbentuk karena adanya kejahatan terhadap hak dan kedaulatan rakyat. Dimana rakyat “diserang” sembako, bansos, serangan fajar, dan lainnya pada Pemilu 2024.

“Maka kami mendirikan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat,” kata Din.

GPKR adalah gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan partai politik, berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani planggar hukum dan etika politik.

Presidium lainnya selain Din adalah: Abdullah Hehamahua Didin S Damanhuri, Fachrur Razi, Hafid Abbas, Oegroseno, Paulus Januar, Rochmat Wahab, dan Sabriati Aziz.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GPKR di DPR terkait Pemilu Curang, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya dapat memahami dan menyetujui, serta mendukung pilihan PKS untuk pemilihan presiden yang akan datang, yang bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat, serta mengusung Doktor Anies Baswedan sebagai calon presiden,” ujar Din.

Menurut Din, Anies merupakan sosok atau figure yang tepat untuk Indonesia ke depan, terutama menghadapi perubahan geo politik, geo ekonomi, dan geo strategic global dewasa ini yang epsintrum pertumbuhan ada di depan mata, yaitu east asia (asia timur) dengan race of the china.

“Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner yang memahami cita-cita nasional dan mampu memobilisasi potensi rakyat Indonesia dan juga bisa berdialog dengan kalangan internasional. Maka ini adalah pilihan yang tepat. Dan saya berharap akan menjadi kenyataan,” katanya.

Secara khusus Din melihat perilaku PKS tentang pencapresan ini meletakannya ke dalam satu keihklasan, kelegawan sehingga tidak mendesaskan diri, mendesakan keinginan, walaupun di PKS ia tahu banyak qualified, banyak yang mumpuni, baik Preside PKS sendiri maupun, ada juga seperti Aher yang sukses di Jawa Barat dan figur-figur lain.

“Oleh karena itu, saya menaruh harapan kepada PKS ke depan untuk tetap berpegang teguh pada khittah ini: menjadi partai yang berorientasi pada penciptaan atau perwujudan cita-cita nasional tetapi tetap berdiri pada nilai-nilai Islam,” harapannya.

Din memberikan apresiasi kepada PKS di mana ia amati dan ia nilai merupakan partai yang menisbatkan dirinya dengan Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Terpenting konsistensi perjuangan partai-partai politik untuk kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

“Mutiara yang hilang dari kehidupan kebangsaan kita sekarang, partai politik hanyalah sebagai partai yang sering berorientasi pada kekuasaan semata atau melanggengkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Hilang adalah orientasi pada cita-cita nasional: Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan kematangan,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Din Syamsuddin Dukung Pilihan PKS Mencapreskan Anies Baswedan karena Hal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selama saya berkenalan dan bersama Prof. Din Syasuddin di organisasi MUI dan beberapa kesempatan lainnya  tak Pernah menemukan tanda2 radikalisme ekstrimisme. Meskipun perlu klarifikasi dan penelusuran jejaknya tapi saya yakin beliau muslim yg tdk terpapar radikalisme ekstrimisme,” ungkapnya, baru-baru ini di akun Twitter-nyaz

Boleh jadi, kata beliau, kata radikal dan intoleran pada akhirnya untuk membungkam sekaligus menyudutkan orang yang tak disukai.

“Padahal ya pelapor itulah yg radikal dan intoran terhadap perbedaan,” tanggapannya, ketika ada akun yang mengomentari salah satu cuitannya.

“lama lama kyai @cholilnafis juga mereka sebut radikal.. dimulai dari HRS… saya yg tukang azan dimusholah lama lama juga bakal dibilang i ntoleran…subuh subuh ko udah ‘koar2’,” tulis akun @DidingNurislam.

Tampaknya yang menuding Din radikal atau penganut paham radikalismen tidak mengetahui mana wilayah perbedaan dan wilayah perpecahan. Padahal kata beliau hal itu penting untuk diketahui.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Penuding Din Tak Paham Agama dan Keagamaan Islam pertama kali tampil pada Parade.id.