Hal tersebut disampaikan Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau biasa disapa Buya Fauzi.

Menurut Buya Fauzi, hal tersebut dikatakan karena kaum buruh dan kelas pekerja Depok saat semakin terpuruk kondisinya.

“Telah mati dan nurani Kadisnaker dan Walkot Depok. Ini terbukti dengan amat tidak peduli mereka sebagai Pimpinan Pemerintahan Kota Depok dengan semakin terpuruknya kondisi kaum buruh dan kelas pekerja di Kota Depok,” kata Buya Fauzi dalam keterangan tertulisnya kepada parade.id, Senin (13/5/2024).

Pernah berkali-kali kata Buya Fauzi, Forum Buruh Kota Depok mengajak diskusi dengan mereka untuk membahas banyak hal permasalahan terkait kondisi Ketenagakerjaan yang ada di Kota Depok tetapi tidak pernah satu kali pun Kadisnaker maupun Walkot Depok sudi untuk menghadiri undangan tersebut.

“Atas dasar keprihatinan dan kekecewaan serta kemarahan atas kondisi yang terjadi di atas pasca maraknya PHK sepihak yang kerap dilakukan oleh para pengusaha di Kota Depok serta semakin merajalela praktik outsourcing dan pemagangan yang berimbas munculnya kebijakan upah murah dengan dalih Omnibus Law UU Cipta Kerja, Forum Buruh Kota Depok sepakat untuk menggelar aksi protes kepada Kadisnaker dan Walkot Depok,” imbuhnya.

Di (tengah) aksi protes itu, dituturkan oleh Buya Fauzi, sempat terjadi audiensi. Namun, audiensi itu berujung tidak adanya titik temu dan atau tidak terjadinya kesepakatan apa pun.

Itu karena Walkot Depok tidak hadir. Padahal, pertama kalinya Kadisnaker bertemu dan berdiskusi dengan para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Depok yang tergabung dalam Forum Buruh Kota Depok,” katanya.

Atas kebuntuan itu, massa aksi direncanakan akan kembali minggu depan.

Koordinator Forum Buruh Kota Wido Pratikno mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena Walkot Depok tidak pernah merealisasikan janji-janjinya semasa kampanye 5 tahun lalu.

“Contoh: rumah tripartit Kota Depok yang tidak kunjung selesai pembangunnya sejak janji itu disampaikan oleh Walkot Depok sepuluh tahun yang lalu,” ungkapnya.

Ia pun mengatakan bahwa Walkot Depok telah melakukan kebohongan terhadap buruh dan kelas pekerja.

Tergabung dalam Forum Buruh Kota Depok: SPN, FSPMI, FSP KEP KSPI, FSP KEP KSPSI, FSP LEM SPSI, FARKER REFORMASI dan KAMIPARHO KSBSI.

Sebelum tiba di Kantor Walkot Depok, massa aksi disampaikan oleh Buya sempat melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor. Konvoi dimulai dari Terminal Jatijajar.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketidakpedulian Kadisnaker dan Walkot Depok kepada Buruh Bentuk Penjajahan Gaya Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

Perihal sikap pemerintah kabupaten terhadap UMK dan UMSK tahun 2022 mendatang.

Panglima Komando Daerah (Pangkomda) Laskar Nasional SPN Jawa Barat, Buya Fauzi yang turut serta dalam aksi tersebut mengatakan bahwa pemerintah kabupaten harus bersikap terkait itu.

“Harus ada sikap yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk berani menetapkan sikapnya menaikkan UMK dan UMSK di Kabupaten Bogor di tahun 2022. Dengan cara secepatnya mengundang seluruh pimpinan-pimpinan federasi serikat buruh/serikat pekerja di kabupaten Bogor demi membahas secara serius tuntutan kaum buruh kabupaten Bogor,” katanya, Kamis (23/9/2021), dalam keterangan persnya kepada parade.id.

Sementara itu, Ketua DPC FSP KEP KSPI Kabupaten Bogor, Mujimin mengatakan bahwa dari aksi tersebut telah “membuah hasil”. Dimana tanggal 30 September 2021 seluruh pimpinan-pimpinan federasi serikat buruh/serikat pekerja di Kabupaten Bogor akan diundang oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk melakukan rapat demi membahas secara serius tuntutan aksi pada hari ini.

“Bahwa kenaikan UMK dan UMSK di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 adalah sebuah keharusan,” kata dia, di keterangan yang sama.

Lain dari itu, Pimpinan DPP Federasi Industri Semen Indonesia, Ronida menyampaikan bahwa keluarga besar KSPI Kabupaten Bogor akan tetap terus setia mengawal seluruh sidang demi sidang judical review gugatan KSPI terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus menyuarakan tuntutan kepada Pemerintah untuk secepatnya melaksanakan moratorium izin pendirian pabrik semen Indonesia.

Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Buya, bahwa lima federasi tersebut juga bergabung melakukan aksi pengawalan sidang judical review gugatan KSPI terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja di MK dilakukan.

Dan menurut dia, ini juga bentuk dari konsolidasi mogok nasional jilid II sebagai sikap perjuangan KSPI.

“Hal itu apabila putusan para hakim-hakim yang mulia di MK memutuskan putusan yang tidak berpihak kepada keadilan bagi kaum buruh Indonesia,” katanya.

(Ver/PARADE.ID)

Artikel Aksi Ratusan Buruh Bogor Tuntut Sikap Disnaker terkait UMK dan UMSK pertama kali tampil pada Parade.id.