“Pemerintah mengusulkankan tiga nama untuk menggantikan Gubernur Anies memimpin Jakarta, mengisi kekosongan kepemimpinan di provinsi DKI Jakarta dari Oktober 2022 sampai 2024, yakni Sekda DKI, Kasatpres Presiden, dan Deputy 4 Kepala Staf Presiden. Dari tiga nama ini yang menarik adalah masuknya pejabat setingkat eselon 1, yakni Juri Ardiantoro,” kata dia, dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Juri, yang notabene bukan pejabat karir Pemda DKI seperti kedua calon yang diusulkan lainnya, yakni Sekda Matali dan kasatpres Heru menurut dia menarik, paling tidak ada salah satu track record Juri yang patut menjadi poin penting. Pertama, kata Kardi, karirnya dimulai dari aktivis kepemiluan sampai menjadi Ketua KPU. Kedua, Juri adalah akademisi dan kemudian dipercaya menjadi rektor universitas NU.

“Dari sisi track record-nya hampir sempurna, semua karirnya mulus tanpa cela, sehingga tidak heran presiden Jokowi mengangkat Beliau menjadi Deputy 4 KSP. Seperti halnya Gubernur Anies yang karirnya dimulai dari rektor universitas Paramadina, Juri juga saat ini menjabat sebagai rektor universitas NU.”

Selain itu, Juri dinilai olehnya memiliki profil yang sejuk, dengan pembawaannya yang smart, tenang dan adem, menampakkan figurnya sebagaimana Gubernur Anies.

“Jakarta adalah kota metropolitan meski Ibu Kota dipindah ke Paser penajam Kaltim, kota ini merupakan standar serta parameter bagi kota-kota lainnya di Indonesia, pemimpin sekaliber gubernur Anis yang muda, santun dan cerdas masih menjadi tolak ukur pemimpin di Indonesia, khususnya Jakarta, dan cerminannya tampak nyata ada di Juri Ardiantoro.”

Ia pun berharap semoga Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri mengangkat Juri menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Hal itu agar melanjutkan, mewujudkan maju kotanya serta bahagia warganya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Forum Masyarakat Kepulauan Seribu Jakarta Jagokan Sekda DKI Gantikan Anies pertama kali tampil pada Parade.id.

“Izinkan nama almarhum Dr. H. Saefullah, M.Pd. terabadikan di gelanggang ini sebagai kenangan atas kontribusi panjangnya bagi kotanya yang ia banggakan dan bagi warganya yang ia cintai,” kata Anies.

Pemberian nama tersebut juga dengan alasan bahwa Rorotan adalah tanah kelahiran putra Betawi itu, 57 tahun silam. Dimana sebagian besar hidupnya dihibahkan untuk membangun kampung dan kota kelahirannya.

Saefullah pernah menjadi ketua RW di Rorotan, menjadi guru, Wali Kota hingga menjadi Sekda, semua dijalankannya dengan sepenuh hati-hati, kata dia.

“Semoga dari gelanggang olahraga ini mengalir segala kebaikan, inspirasi dan prestasi, dan makin memperpanjang catatan amal jariyah dan catatan warisan almarhum, serta menjadi kebanggaan bagi warga Rorotan dan juga bagi kota Jakarta,” kenangnya, seperti tertulis di halaman Facebook-nya.

“Jadikan gelanggang olahraga ini lebih dari sekadar melatih fisik yang kuat dan sehat, namun juga membangun ikatan komunitas yang guyub dan erat.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Gubernur Anies Namakan GOR Rorotan dengan Nama Sekda Saefullah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dan bagi sebagian orang lagi, Banjir yg menimpa banyak daerah itu justru menjadi “ladang amal” menghidupkan spirit ta’awun, tolong menolong atau gotongroyong. Dengan tentu sambil menyampaikan kritik konstruktif bila memang ada yg alpha dengan kebijakan,” kata Dahnil, Rabu (24/2/2021), di akun Twitter-nya.

Hal tersebut tampaknya tidak sesuai harapannya, di mana setelah banyak kontestasi politik yang terus menguras rasa dan emosi, kita bisa sejenak masuk “pitstop” berkontemplasi untuk mengubur benci sehingga politik saling ejek ini bisa berganti menjadi politik berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul hoirot)

“‘pitstop’ Politik itu bukan bermakna berhenti lho!!!.”

Justru menurut dia sebaliknya, bekerja. Bekerja untuk kebaikan publik sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab, sambil memperbaiki semua proses politik kita yang lebih sehat dan dewasa.

“Padahal di tengah Pandemi ditambah musibah Banjir kita mengalami  kesulitan ganda lho!!!”

Artinya, kata dia, dibutuhkan kolaborasi, spirit ta’awun atau tolong menolong yang lebih besar lagi untuk kemajuan banga dan negara.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kebencian Politik Menggeser Empati Sebagian Orang pertama kali tampil pada Parade.id.

Suara mereka bersahut-sahutan, seperti kodok bernyanyi menyambut musim penghujan.

Kebijakan Anies menarik rem darurat, akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta  diserang habis.

Jumat (11/9) #4niesDanCovidBerbahaya menjadi salah satu trending topik. Sejumlah artis alias influencer juga turut mempersoalkan kebijakan Anies. Cuma caranya lebih halus. Tidak langsung membully.

Orkestra nada menyerang Anies di medsos,  bersamaan dengan serangan secara sporadis para menteri kabinet Jokowi.

Tak tanggung-tanggung. Pasukan tempur menggeruduk Anies dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menuding rencana Anies menarik rem darurat sebagai biang keladi nyungsepnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa saham Jakarta.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang selama ini tak pernah jelas rimbanya, tiba-tiba juga muncul. Dia mengingatkan PSBB di DKI Jakarta jangan sampai menghalangi distribusi logistik. Dampaknya bisa menghancurkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Perindustrian Agus Gurmiwang Kartasasmita mengingatkan PSBB jangan sampai menghancurkan industri manufaktur yang kini tengah menggeliat.

Di luar ketiga menteri yang membidangi ekonomi,  yang paling menarik adalah pernyataan Wamenlu Mahendra Siregar. Dia mengingatkan, jika PSBB dipukul rata, termasuk industri manufaktur, dampaknya ekonomi akan kolaps.

Sebagai Wamenlu tidak pada tempatnya Mahendra bicara semacam itu. Benar dia pernah menjadi Mendag pada era SBY. Dia punya kompetensi bicara. Namun dengan posisinya sekarang, sungguh tak elok.

Akan lebih baik bila Mahendra bicara bagaimana upaya pemerintah membuka “lockdown”  dari lebih 60 negara terhadap Indonesia. Itu tugas pokok dan fungsi dia yang tidak kalah seriusnya.

Nabok Nyilih Tangan

Fenomena pengeroyokan rame-rame atas Anies, dalam khasanah budaya Jawa disebut sebagai “nabok nyilih tangan.”  Alias memukul dengan meminjam tangan orang lain.

Jokowi tak mau tangannya kotor dengan menyerang Anies. Dia meminjam tangan para menterinya, bahkan para buzzer untuk menghajar Anies. Tangannya tetap bersih.

Bersamaan dengan itu Jokowi agaknya berharap,  publik lupa atau setidaknya tidak sadar bahwa apa yang dilakukan Anies merupakan tindak lanjut instruksinya.

Dalam rapat kabinet Senin (7/9) Jokowi mewanti-wanti agar penanganan kesehatan lebih didahulukan ketimbang ekonomi. Logika yang sesungguhnya sangat benar.

Media menyebutnya Jokowi siuman. Selama ini berbagai kebijakan Jokowi selalu lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan.

Kebijakan inilah yang menjadi arena pertempuran antara Anies Vs Jokowi selama pandemi.

Anies menginginkan lockdown untuk Jakarta. Pemerintahan Jokowi menolaknya. Jokowi sampai harus mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies di Balaikota DKI.

Tito mengingatkan bahwa kewenangan lockdown berada di pemerintah pusat. Pemda tidak boleh mengambil kebijakan sendiri.

Sepanjang pademi ketegangan antara pemerintah pusat dan Anies terus berlangsung.

Menkeu Sri Mulyani pernah menyebut Pemprov DKI tak punya dana  Bansos. Mensos Juliari Batubara menyebut penyaluran Bansos di DKI tumpang tindih. Sementara Menko PPM Muhadjir Effendi mengaku menegur Anies karena data dan penyaluran Bansos di DKI acakadut.

Belakangan justru terungkap pemerintah pusat dalam hal ini Depkeu berutang besar kepada DKI. Dana perimbangan yang belum dibayarkan sebesar Rp 6,39 triliun. Anies sudah sempat menagih dan mengeluhkannya ke Wapres Ma’ruf Amin.

Perseteruan kali ini setidaknya menjadi arena pertempuran babak ketiga antara Anies Vs Jokowi. Hanya saja kali ini Anies harus ekstra hati-hati.

Kendati opini publik berpihak kepadanya, namun kondisi psikologis masyarakat sudah sangat berbeda.

Secara ekonomi daya tahan publik kian melemah. Mereka terpaksa melakukan pelanggaran pembatasan karena tuntutan perut tidak bisa dikompromikan.

Dampak penarikan rem darurat akan membuat kontraksi besar. Apalagi bila tidak dibarengi kompensasi bagi rakyat.

Rakyat bisa ngamuk. Anies akan menjadi sasaran.

Sudah menjadi rahasia umum keuangan DKI  memburuk dan menyusut hampir separoh. Pemerintah pusat sejak awal tidak mau bertanggungjawab atas beban anggaran akibat kebijakan yang diambil.

Jokowi mati-matian menolak lockdown karena tidak mau bertanggung jawab atas beban anggaran yang harus dipikul.

Anies juga dihadapkan pada penolakan kepala daerah di sekitar DKI yang bakal terkena dampak kebijakan tersebut. Walikota Bogor Bima Arya Sugianto tegas menolak rencana PSBB total. Dia minta Anies berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Dilihat dari paduan suara para menteri dan serangan para buzzer, sudah jelas menunjukkan kemana arah kebijakan Jokowi.

Jokowi  menegaskan  penanganan kesehatan harus diutamakan, eh ketika Anies mau menjalankan, malah diserang habis-habisan.

Anies pasti tahu belaka bahwa pernyataan Jokowi tidak bisa diartikan secara harfiah. Linier.  Jokowi selalu melakukan hal-hal yang  berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan.

Dia menyatakan akan reshufle, tapi ternyata tidak. Dia menyatakan ekonomi akan meroket, itu artinya ekonomi akan nyungsep.

Kalau sekarang dia menyatakan kesehatan harus diutamakan, maka harus diartikan tetap ekonomi lah yang diutamakan.

Masalahnya Anies saat ini tidak punya pilihan lain. Rem darurat harus ditarik. Bila tidak akan terjadi crash. Korban jatuh lebih besar.

Terus meningkatnya pasien terinfeksi. Membludaknya pasien di rumah sakit rujukan, serta jumlah kematian yang terus bertambah, menunjukkan situasi sudah darurat tingkat tinggi.

Anies harus pandai-pandai mengatur siasat. Di satu medan tempur harus  melawan Covid-19 yang tidak kasat mata. Di medan tempur lain harus menghadapi pemerintah pusat yang berada di depan mata. End.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel Pertempuran Tiada Henti Anies Vs Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu malam.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

“Dalam dua pekan angka kematian meningkat kembali, secara persentase rendah tapi secara nominal angkanya meningkat kembali. Kemudian tempat tidur ketersediaannya maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh jika kita tidak lakukan pembatasan ketat,” ucap Anies.

Pemberlakuan kembali PSBB yang diperketat ini mulai 14 September 2020 namun belum diketahui kapan berakhirnya.

Diketahui, angka rataan kasus positif (positivity rate) COVID-19 di Jakarta adalah 13,2 persen atau di atas ketentuan aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bawah angka lima persen.

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, kasus aktif di Jakarta yang masih dirawat atau diisolasi sampai saat ini Rabu (9/9) sebanyak 11.245. Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 49.837 kasus, sementara 37.245 orang dinyatakan telah sembuh dan total 1.347 orang meninggal dunia.

Sementara itu, untuk data tempat tidur, berdasarkan data yang diterbitkan Dinas Kesehatan DKI pada Rabu (8/9), untuk isolasi harian COVID-19 di 67 RS rujukan adalah sekitar 77 persen dari kapasitasnya saat ini sebanyak 4.456 tempat tidur.

Dengan demikian, hanya tersisa sekitar 1.024 tempat tidur isolasi harian untuk penanganan paparan dari Virus Novel Corona jenis baru ini.

Sementara itu, okupansi tempat tidur ICU mencapai 83 persen dari kapasitasnya sejumlah 483 tempat tidur, atau hanya menyisakan sekitar 83 unit ICU di 67 Rumah Sakit Rujukan untuk penanganan paparan Virus Novel Corona jenis baru ini.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Anies Berlakukan Kembali PSBB Total pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kebijakan Dishub DKI yang memberlakukan ganjil genap pada hari Senin, 3 Agustus 2020 jelas mendorong munculnya ‘cluster transmisi’ COVID-19 ke transportasi publik,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Menurut Teguh, wacana Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan ganjil genap selama 24 jam dan melibatkan kendaraan roda dua akan membuat pekerja beralih menggunakan transportasi publik apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan aturan pembatasan karyawan masuk kerja.

Kebijakan ini akan membuat penumpukan penumpang di sejumlah stasiun kereta api pada jam-jam sibuk, sehingga berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 mengingat  transportasi berbasis rel tersebut memiliki kemampuan mengangkut penumpang dalam jumlah besar.

“Jujur saja, saat ini hanya commuter line yang masih mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, angkutan lain seperti bus sudah tidak mungkin diandalkan,” katanya.

Menurut Teguh, persoalan kemacetan di DKI Jakarta di masa pandemi COVID-19 haruslah diselesaikan dari akar permasalahannya.

Ombudsman menengarai peningkatan penglaju (komuter) dari wilayah penyangga ke Jakarta dan menumpuknya penumpang di transportasi publik khusus Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek karena ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam membatasi jumlah karyawan yang harus masuk kerja.

“Jadi yang harus dibatasi adalah jumlah penglaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta. Itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov secara tegas membatasi jumlah pegawai dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta,” ujar Teguh.

Selain pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan swasta yang membandel terhadap ketentuan pembatasan jumlah karyawan yang boleh masuk hanya 50 persen, Ombudsman Jakarta Raya menyoroti waktu ‘shift’ kerja yang diberlakukan selama ini sesuai dengan SK 1477/2020 yaitu shift pertama pukul 07.00 – 16.00 WIB dan shift kedua pukul 09.00 – 18.00 terlalu pendek.

Menurut Teguh, pendeknya waktu shift kerja ini yang menyebabkan para penglaju tetap berangkat kerja di jam yang sama dengan saat belum ada pembagian shift.

“Data dari PT KCI dan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait kenaikan jumlah penumpang selalu terjadi di jam sibuk pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 19.00 WIB, sementara angka kemacetan di ruas jalan kota dan tol juga terjadi di waktu yang sama,” ujarnya.

Ombudsman Jakarta Raya, lanjut Teguh, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut.

Hal yang sangat mungkin adalah memberi rentang waktu sif yang lebih panjang dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek, misalnya sif pertama mulai pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB, sementara sif kedua mulai pukul 11.00 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB.

“Kekurangan jam kerja bisa di kompensasi ke hari kerja, menjadi 6 hari kerja agar jumlah jam kerja satu minggu tetap terpenuhi,” kata Teguh.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ombudsman Ingatkan Ganjil Genap Justru Bisa Munculkan Klaster Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

Perwira Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan persnya, Kamis, menjelaskan bahwa jumlah pasien sembuh merupakan akumulasi dari pencatatan sejak 23 Maret 2020.

“Rekapitulasi sejak 23 Maret lalu, pasien terdaftar sebanyak 5.859 pasien, pasien sembuh 3.630 orang,” kata Kolonel Marinir Aris Mudian.

Menurut dia, selama sehari terakhir ini atau pasien sembuh dibandingkan data hari sebelumnya mengalami penambahan sekitar 26 orang.

Rekapitulasi pasien sejak 23 Maret lalu juga mendata sebanyak 151 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya pasien, sedangkan untuk data yang meninggal dunia dicatat tetap tiga orang.

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, sesuai dengan data pada hari Kamis, merawat sebanyak 924 pasien positif COVID-19.

“Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlet total 1.025 orang terdiri atas 596 pria dan 429 perempuan,” katanya.

Perincian jumlah pasien yang dirawat tersebut, yakni sebanyak 924 orang berstatus positif COVID-19 dari hasil pengujian pemeriksaan sampel lendir yang diambil dari hidung maupun tenggorokan atau swab test.

Berikutnya, terdapat 96 pasien reaktif hasil pemeriksaan cepat atau rapid test, sebanyak dua pasien dalam pengawasan (PDP), kemudian kategori orang dalam pemantauan (ODP) terdapat tiga pasien.

Pasien RSD Wisma Atlet yang positif COVID-19 bertambah 83 orang, pasien reaktif tes cepat berkurang satu orang, pasien dalam pengawasan berkurang dua orang sebelumnya, serta tiga orang dalam pemantauan (ODP).

Sementara itu, RS Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Galang merawat sebanyak 73 pasien, 16 pasien berstatus positif COVID-19 dan 17 pasien dalam pengawasan serta orang yang dalam pemantauan terdapat 40 pasien.

Pasien yang terdaftar di rumah sakit itu sejak 12 April 2020 sebanyak 367 orang, terdapat 292 pasien yang sudah pulang, dua orang dirujuk ke rumah sakit lain, dan tidak ada pasien meninggal di RSD Pulau Galang.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel 3.630 Pasien RSD Wisma Atlet Sembuh CAovid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Siap. Aku bantu suarakan ya. Soal responnya dan gimana sebenarnya aturannya, karena aku kurang paham soal ini, kita tunggu jawaban yg resmi dari pak Gub @aniesbaswedan dan jajaran Pemda DKI ya.. Tetap semangat dan sehat selalu untuk semua orang tua didik dimanapun berada,” demikian cuitannya, Jumat (26/6/2020), ketika menjawab salah satu warganet tersebut.

Berikut cuitan warganet tersebut di akun @AbuNasya2:

“Anakku MENANGIS , saya Orang Tua hanya bisa Pasrah, Tawakkal, Berdoa’  & Menulis Twit ini . Aturan baru PPDB DKI Jakarta sangat Tidak adil dan aneh..?! Mohon Pemprov DKI membatalkan & merivisi aturan penerimaan ZONASI yang aneh berdasarkan umur yang membuat suram pendidikan.”

Menurut Jansen, Anies rasanya perlu kembali menjelaskan peraturan baru tersebut kepada warga atau orang tua anak didik. Pasalnya, dalam peraturan baru tersebut, cukup banyak adanya keluhan yang muncul di permukaan.

“Nuwunsewu mas @aniesbaswedan. Saya tidak terlalu ngerti soal aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Yg saya baca Ombusman dukung Pemda DKI. Itu aja.”

Selain kepada Anies, Jansen juga menanyakan hal tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Gimana terkait Penerimaan siswa baru ini Nadiem Makarim dan @Kemdikbud_RI? Jika benar Gubernur/Bupati/Walikota hanya melaksanakan Permendikbud, tapi imbasnya kena mereka yg didamprat orangtua murid. Harusnya soal usia ini diketati waktu masuk SD lah. Kalau di SMP & SMA terlambat,” katanya.

Terkait di atas, orang tua murid di Jakarta pernah melakukan aksi penolakan. Para orang tua memaknai bahwa jalur baru tersebut memprioritaskan usia tua.

Namun kenyataannya tidak demikian. Pihak terkait menjawab bahwa hal itu bukan bagian dari prioritas (utama).

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Keluhkan PPDB, Warganet Ngadu ke Politisi Demokrat pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus aturan usia pada PPDB DKI Jakarta lantaran khawatir anak-anaknya tak lolos masuk SMP dan SMA negeri yang dituju.

Gunawan (56), salah satu orang tua yang ikut aksi mengaku anaknya hendak masuk SMA. Saat ini usia anaknya masih 14 tahun. Ia khawatir anaknya itu tak diterima karena umur masih di bawah ketentuan.

“Masalahnya gini (anak saya dengan usianya) waktu SD keterima negeri, SMP keterima negeri, masa sekarang nggak keterima? Kalau memang enggak boleh dari awal lah,” kata Gunawan kepada CNNIndonesia.com, di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6).

Gunawan mengaku sudah kecewa dengan  kebijakan pemerintah yang meniadakan ujian nasional 2020 karena pandemi virus corona. Ia bercerita anaknya sudah mengikuti bimbingan belajar hingga pendalaman materi di sekolah.

Rasa kecewa itu kemudian semakin menjadi ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan usia sebagai faktor peringkat seleksi PPDB. Ia khawatir anaknya tak bisa sekolah jika tidak lolos karena usia.

Gunawan mengatakan tak mungkin memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena kendala biaya. Ia menyebut anaknya sejak SD sudah masuk sekolah negeri karena alasan bebas biaya.

“Uangnya dari mana? Anies mau kasih? Nadiem mau kasih? Kalau mau saya rela,” ujarnya.

Senada, Nining (46) juga khawatir anaknya yang masih berusia 15 tahun tak lolos PPDB karena usia yang masih muda. Terlebih jika disandingkan dengan peserta PPDB yang usianya jauh lebih tua, mulai 16 tahun sampai 20 tahun.

“Katanya untuk pemerataan, tapi mengorbankan banyak orang. (Kalau syaratnya dari) usia itu bukan cuma untuk orang miskin, orang kaya juga bisa lolos,” katanya.

Nining mengatakan banyak orang tua bingung karena penerapan aturan usia dalam PPDB dilakukan di tengah jalan. Menurutnya, aturan tersebut seharusnya diterapkan mulai jenjang SD.

Sementara, Devy (38) mengaku anaknya tak lolos PPDB jalur Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anaknya kini berusia 12 tahun dan akan masuk SMP. Namun, ia heran anaknya yang memiliki nilai rapor rata-rata 85 tak lolos.

“Anak saya nilai rapornya rata-rata 85, tapi kenapa enggak masuk? Saya rakyat miskin, saya pegang KJP,” ujarnya.

Devy berpendapat kebijakan batas usia dalam PPDB jenjang SMP/SMA menihilkan usaha siswa dalam belajar di sekolah. Menurutnya, bakal banyak anak berprestasi yang tak bisa masuk sekolah negeri karena kalah dengan anak yang usianya jauh lebih tua.

Devy mengaku sudah tak mungkin dirinya menyekolahkan sang anak ke sekolah swasta. Ia mengatakan terkendala biaya di tengah pandemi virus corona.

Oleh karena itu, GEPRAK menuntut agar Anies mengganti kriteria usia sebagai parameter utama dalam seleksi PPDB. Selain itu memperbesar proporsi kuota PPDB jalur prestasi untuk memberikan peluang bagi siswa yang berusia muda.

Aturan soal penerimaan siswa berdasarkan kriteria usia tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

Salah satu poin dalam surat keputusan itu yakni mengenai proses seleksi melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam zonasi maupun afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengklaim kebijakan ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin yang kerap gugur di jalur zonasi karena tidak bisa bersaing secara akademik.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid mengatakan aturan usia pada Penerimaan Peserta Didik Baru sudah ada sejak 2017.

Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta baru menetapkan aturan tersebut tahun ini karena UN ditiadakan akibat pandemi Covid-19. DKI Jakarta lantas memakai kategori usia sebagai salah satu kriteria pemeringkatan PPDB jalur zonasi.
(cnnindonesia/PARADE.ID)

Artikel Orang Tua Siswa Desak Anies Hapus Aturan Usia PPDB Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.