Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para pihak yang bersengketa menaati putusan mahkamah yang memang bersifat final dan mengikat. Termasuk para pendukung dan masyarakat untuk menerima dengan legowo hasil yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

“Para pihak kan sudah mengetahui kalau keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi saya berharap para pihak juga konsisten dengan apa yang sudah ditempuh di MK. Dan saya berharap kita semua mengakhiri proses sengketa ini, dengan kembali menjalankan agenda kebangsaan dan agenda kenegaraan selanjutnya. Karena Indonesia harus tetap berjalan,” ungkap LaNyalla, Senin (22/4/2024).

Selanjutnya, LaNyalla mengajak para elit politik dan semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekaligus mengambil hikmah dari semua proses perjalanan bernegara di Indonesia. Termasuk merenungi kembali sistem bernegara kita sejak era reformasi yang menempuh sistem demokrasi langsung, yang sejatinya meninggalkan sistem Pancasila, terutama sila keempat.

“Mari lupakan pertikaian, kembali guyub-rukun,  bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya.

Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme.

Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Seperti diketahui, MK menyidangkan perkara PHPU 2024 sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Keduanya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga meminta MK membatalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.*

Artikel Tanggapan Ketua DPD RI atas Putusan MK pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain tentang lembaga DPD RI, kepentingan daerah dan bangsa, diskusi juga diwarnai dengan obrolan tentang sepakbola.

Keempat Senator baru dari Papua Pegunungan diantaranya, Arianto Kogoya, Nelson Wenda, Matias Heluka, dan Sopater Sam. Sedangkan Senator baru terpilih dari Maluku Utara adalah R Graal Taliawo dan Hasby Yusuf.

Hadir pula Alfiansyah ‘Komeng’ Bustami, Senator baru dapil Jawa Barat. Ketua DPD RI didampingi juga oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Mewakili Senator baru lainnya, Arianto Kogoya berterimakasih sebagai anggota baru diajak berdiskusi langsung Ketua DPD RI, sehingga menambah wawasan dan mempercepat adaptasi dalam menjalankan tugas nantinya.

“Terima kasih kami dari Papua diberikan arahan, sehingga kami semakin paham dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPD RI,” jelasnya.

Menurut Arianto, sebagai wakil daerah dia meminta bantuan agar aspirasi daerah Papua khususnya Papua Pegunungan menjadi atensi pimpinan DPD RI.

“Kami mewakili daerah sangat tertinggal. Masyarakat di sana benar-benar berharap kepada kami untuk bisa memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan. Makanya kami nanti tentu meminta dukungan pimpinan,” papar Arianto.

Dalam kesempatan itu, secara jujur Arianto mengaku sebenarnya lebih mengenal LaNyalla sebagai Ketua PSSI. “Kami saat itu masih sekolah di Papua, kami melihat kiprah Pak LaNyalla di PSSI membangun sepakbola. Sangat luar biasa persepakbolaan nasional ketika dipimpin Bapak karena banyak mengukir prestasi,” ujar dia lagi.

Sementara itu LaNyalla menyampaikan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan terjadi hampir di seluruh daerah, tidak hanya di Papua. “Ini bukan saya ngarang. Persoalan ini saya temukan karena saya turun langsung keliling ke daerah, di semua propinsi dan lebih dari 300 kota,” tukasnya.

Temuan persoalan itu, lanjut Lanyalla, oleh DPD ditelaah dengan baik. DPD RI berdiskusi dengan stakeholder, para ahli,  dan elemen masyarakat lainnya. Diperoleh solusi permasalahan fundamental itu, adalah perbaikan sistem demokrasi dan sistem ekonomi.

“Keduanya harus kembali berlandaskan Pancasila. Kalau tidak, yakinlah bangsa ini  akan semakin terpuruk,” jelas LaNyalla.

LaNyalla juga menyampaikan sebagai anggota DPD RI memang mempunyai tugas pokok mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ditambahkannya, wajah Indonesia adalah wajah dari 38 Provinsi di Indonesia. 

“Artinya, kalau ingin Indonesia maju, maka daerah harus maju. Jika ingin Indonesia makmur, maka daerah harus makmur. Daerah dalam arti 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk Papua,” tuturnya.*

Artikel Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga Bola kepada Senator Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Upaya penguatan tersebut, oleh DPD RI telah dituangkan dalam lima proposal kenegaraan yang ditawarkan untuk menjadi kesadaran kolektif dan konsensus nasional bangsa dan negara.

Senator baru yang hadir antara lain Alfiansyah ‘Komeng’ Bustami (Jawa Barat), Hasby Yusuf (Maluku Utara), Destita Khairilisani (Bengkulu), Elisa Ermasari (Bengkulu) dan Mirah Midadan Fahmid (NTB). Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.

“Prof Kaelan dari UGM sering bilang DPD RI ini Bahasa Jawa-nya pupuk bawang, cuma pelengkap fungsi DPR RI. Ada ketimpangan secara politik, tentunya ini tidak adil. Karena itu penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” tegas LaNyalla di Restoran Parle, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Tetapi, lanjut LaNyalla, DPD RI tidak egois untuk mengejar kepentingan sendiri. DPD RI ingin memperjuangkan hal yang lebih luas dari itu; yaitu untuk kepentingan agar bangsa dan negara ini dapat mempercepat mewujudkan cita-cita dan tujuan lahirnya negara ini.

“Munculnya lima proposal kenegaraan didasari oleh temuan dan aspirasi bahwa bangsa ini masih menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Akar persoalannya adalah Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi dan identitas Konstitusi,” tuturnya.

Untuk itulah, lanjut LaNyalla, DPD RI menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Namun kita menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Makanya DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan pada sistem itu,” tegasnya.

Lalu dimanakah penguatan DPD RI? LaNyalla menjelaskan hal itu ada di dalam proposal kedua yang ada di dalam lima proposal kenegaraan DPD RI. Yakni membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dimana hal tersebut memang menjadi tren perubahan konstitusi di beberapa negara. Termasuk yang terbaru, dilakukan Afrika Selatan.

“Hal itu sangat penting agar Undang-Undang yang dihasilkan, tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik tetapi juga ada keterwakilan masyarakat non-partisan atau people representative. Itulah mengapa, anggota DPD RI, yang juga peserta pemilu dari unsur perseorangan yang berbasis Provinsi secara merata, harus berada di dalam kamar DPR RI,” paparnya.

Sementara pemilihan presiden, harus kembali melalui MPR, yang harus diisi para hikmat yang merupakan penjelmaan rakyat. Karena para pendiri bangsa memilih sistem perwakilan itu berdasar karakteristik yang sesuai dengan Indonesia dan Pancasila.

“Penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Baru, dimana MPR ‘disulap’ menjadi all president men dan tanpa batasan masa jabatan, itulah yang harus dibenahi. Bukan mengganti sistem yang dirumuskan pendiri bangsa dengan demokrasi liberal ala negara-negara barat,” pungkasnya.*

Artikel Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem Bernegara pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu dapat dilihat dari suara sementara dalam real count yang ditayangkan pada website pemilu2024.kpu.go.id pada tanggal 17 Februari 2024, pukul 08.01 WIB, dari 16.751 TPS di Jakarta.

Dailami Firdaus memimpin sementara dari ketiga calon yang ada, dengan 207.367 (9,85 persen) suara yang didapat. Kedua, adalah Fahira Idris, dengan 198.251 (9,41 persen).

Sementara di posisi ketiga adalah Happy Djarot. Isteri dari Djarot Syaiful Hidayat ini mendapatkan 181.653 (8,63 persen) suara. Terakhir ada Achmad Azran. Ia mendapatkan 135.890 (6,45 persen).

Ada 25 orang calon anggota DPD dari Jakarta yang berkompetisi. Mereka selain keempatnya yaitu: Alwiyah Ahmad, Ardi Putra Baramuli, A. Syamsul Zakaria, Christianto Suryowibowo, Darman Saidi Siahaan, Endang Widuri, Ilyas, Mahdani BH Madali, Mustopa Murtado, Pardi, dan St. Ramses Butar Butar.

Selain itu ada Reny Halida, Slamet Abadi, Syaifuddin, Syamsidar Siregar, Syarief Hidayatulloh, Syifa Awalia, Sylviana Murni, Tengku Muhammad Nurhafidz, Ulla Nuchrawaty, dan Zecky Andy Alatas.

(Rob/parade.id)

Artikel Empat Nama Ini Berpeluang Menjadi Anggota DPD RI Mewakili Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini terjadi karena saham emiten teknologi PT GoTo Tbk. (GoTo) terus terjun bebas. GoTo membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun pada 2022.

Membengkaknya kerugian bersih dipastikan berimbas kepada Telkomsel yang menanamkan investasinya pada GoTo. Aksi korporasi Telkomsel ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang mengingatkan akan sejumlah kasus serupa yang berakhir menjadi skandal hukum.

“Seperti pernah dialami pengelola dana pensiun Pertamina, yang juga melakukan aksi korporasi dengan membeli saham yang lalu mengalami kerugian. Yang ujungnya direksi dipidana karena dianggap ada ‘main mata’ dalam investasi 600 miliar rupiah itu,” ungkap LaNyalla, dalam keterangannya, Ahad (26/3/2023).

Dikatakan LaNyalla apa yang dilakukan Telkomsel juga didalilkan sebagai potensi untuk keuntungan. Aksi korporasi dengan menyuntikkan dana sekitar Rp6,4 triliun kepada GoTo didalilkan sebagai bagian dari pengembangan bisnis untuk menghasilkan potensi baru.

“Tetapi faktanya yang terjadi justru kerugian baru. Ini bisa menjadi skandal hukum. Terutama bila dikaitkan dengan keputusan investasi tersebut yang disebut oleh banyak kalangan ada vested of interest melalui keterlibatan sejumlah pihak di lingkaran Telkom, Telkomsel dan GoTo,” urainya.

Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim tersebut berharap pola-pola seperti ini tidak terus terjadi di entitas bisnis yang saham mayoritas dimiliki pemerintah seperti Telkom dan lainnya.

“Jangan sampai perusahaan milik negara terimbas, sehingga negara terpaksa melakukan bailout atau penyuntikan melalui PNM terus menerus akibat kinerja BUMN yang buruk gara-gara aksi korporasi yang menguntungkan pihak ketiga,” pungkas LaNyalla.

(Rob/parade.id)

Artikel GoTo Merugi, LaNyalla Ingatkan Telkomsel soal Potensi Skandal Investasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada pertemuan tersebut, Komite I DPD RI dan Kemhan sepakat menjalin kerja sama dan kemitraan strategis untuk mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

“Adapun pertemuan yang dilaksanakan pertama kalinya antara DPD RI dengan Kemhan, dimaksudkan mendapatkan prespektif yang utuh dari Kemhan, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara,” demikian tertulis di akun Twitter resmi Kemhan, Senin (7/2/2022).

Pada pertemuan tersebut, Wamenhan memberikan penjelasan kepada DPD RI yang berhubungan dengan kebijakan strategis pertahanan negara, dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Selain itu, Wamenhan juga menjelaskan sejauh mana penerapan konsep Sishankamrata dalam mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, termasuk progres upaya sinergi antar semua komponen bangsa yang telah dirintis oleh Kemhan untuk menghadapi ancaman.

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, juga dihadiri Anggota Komite I DPD RI. Pertemuan diselenggarakan secara fisik tetapi terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta sebagian lainnya secara virtual sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

Turut mendampingi Wamenhan pada rapat kerja dengan Komite I DPD RI antara lain, Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono dan Kabainstrahan Kemhan Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, serta pejabat terkait di lingkungan Kemhan.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Wamenhan Menghadiri Raker dengan Komite 1 DPD RI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perjanjian FIR dg S’pore memulai sejarah baru utk mwujudkan cita2 konstitusi biru UUD45 dlm melindungi segenap bngsa & tanah, air & udara Indonesia dg skaligus penguatan peran Indonesia di masa depan,” kata di, kemarin.

Hal tersebut kata Prof Jimly juga mengingatkan kita agar Indonesia jangan hanya menjadi penonton pasif dan terus ribut sendiri mengenai semua hal.

“Dunia sdg brubah cepat karna Prkmbangn iptek yg kian disruptif di segala bidang, aplg infokom. Bhkan ancaman Perang Dunia makin nyata. Indonesia msti kompak bsatu brbuat konkrit utk kemajuan, keadilan & prdamaian,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Indonesia dengan hal itu, juga terbukti tidak memenjarakan diri dalam politik, eknomi dan budaya serba pasar bebas, semua diperebutkan untuk diri sendiri, keluarga atau kelompok/golongan sendri.

“Smua diambil, diminta, direbut atau malah dirampok. Dripd trus kompetisi mngambil lebih baik kolaborasi sinergi saling mperkuat utk Indonesia.”

Dalam kesepakatan terkait Perjanjian Ekstradisi dan Persetujuan Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura, maka dalam Perjanjian Ekstradisi yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan Pasal 78 KUHP.

Sementara itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Kesepakatan FIR Indonesia dengan Singapura Karya Diplomasi yang Mesti Disyukuri pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Fahira, pengajuan JR ini adalah sebuah ikhtiar agar pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilu 2024 diselenggarakan dengan akal sehat di mana salah satu syaratnya adalah menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi hanya nol persen.

“Ada kesenjangan yg luar biasa besar antara keinginan para pbuat UU Pemilu agar ambang batas 20% dpertahankan dg kehendak publik luas agar ambang batas dhapuskan. Itulah knp norma ambang batas pemilihan presiden ini terus diuji di MK, krn memang tdk sesuai dg prinsip demokrasi,” kata dia.

Kita, kata dia, ingin Pilpres 2024 diselenggarakan dengan aturan yang mengedepankan akal sehat. Sebab ketentuan PT 20 persen di tengah keharusan Pileg dan Pilpres digelar serentak sejatinya sudah tidak relevan lagi.

“Demi keadilan dan asas kesetaraan dalam berkompetisi, semua partai peserta pemilu mempunyai hak dan kesempatan yang sama mengajukan calon presidennya masing-masing,” tertulis di akun Twitter-nya, kemarin.

“Saya ikut mengajukan judicial review ke MK sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Bangsa ini harus belajar dari kerasnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada dua pilpres sebelumnya,” sambungnya.

Ketiganya merasa, begitu banyak kontradiksi yang diakibatkan aturan ambang batas 20 persen yang semestinya sudah tidak lagi kita pertahankan. Rakyat pun harusnya diberi keleluasaan untuk memilih calon yang memang disediakan oleh sistem yang konstitusional.

Rakyat juga kata dia punya hak dasar untuk mendapatkan akses terhadap banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden sesuai konstitusi. Dan pengembalian hak dasar rakyat itu salah satunya melalui penghapusan ambang batas.

“Saya melihat bakal ada gerakan besar dari rakyat untuk menuntut agar PT 20% ini segera dihapuskan. Gerakan menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen adalah bentuk keletihan masyarakat atas praktik-praktik demokrasi yg tidak lagi dilandasi oleh akal sehat.”

Ia mengatakan, bahwa tuntutan penghapusan ambang batas pemilihan presiden adalah juga semangat ingin mengembalikan hak demokrasi kepada rakyat.

“Saya rasa banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan Hakim MK @officialMKRI untuk menerima gugatan ini. Memang ambang batas pencalonan presiden harus dinolkan.”

Sebagai informasi, desakan dari berbagai pihak agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden diturunkan menjadi nol persen semakin menguat menjelang Pemilu 2024.

Publik luas menilai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah parpol secara nasional pada Pemilu sebelumnya mengabaikan makna negara demokrasi.

Dimana ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah parpol secara nasional pada Pemilu sebelumnya mengabaikan makna negara demokrasi yang menjamin setiap warga negaranya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mcalonkan diri sebagai capres.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Tiga Anggota DPD Ajukan JR ke MK terkait PT 20 Persen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kuncinya sila keempat Pancasila. Musyawarah. Semangat musyawarah ini diharuskan saling mendengar. Saling gitu, loh. Ini kan gak mau saling mendengar,” kata dia, dalam perbincangan dengan Ketua MUI KH Cholil Nafis, di kanal YouTube MUI, kemarin.

Atas hal itu, Prof Jimly pun melihat bahwa saat ini terbentuk dua pola. Pemuja dan pembenci (terkait kritik). Tapi, keduanya menurut dia sama-sama irasional, karena keduanya sudah dipenuhi kebencian.

“Bukannya orang yang dipujanya itu hebat sekali, enggak. Bukan karena dia hebat. Cuma karena pemuja ini karena tidak suka dengan pembenci,” ungkapnya.

Pun dengan pembenci juga demikian. Bukan karena yang dibenci itu jahat sekali. Bukan. Ini, kata dia, tidak rasional saja.

“Dia makin tidak rasional mengekspresikan kebencian karena tidak suka kepada pemuja. Ini berlaku semua orang,” katanya lagi.

Menurut dia, tokoh-tokoh yang dipuja dan yang dibenci itu sebagai korban. Ia pun mengimbau kepada para pemimpin untuk menenangkannya. Merukunkan, membuat hubungan-hubungan dialog sehingga hubungan kebencian berubah menjadi cinta. Silaturahim.

“Saya rasa, para tokoh, para pemimpin yang memegang jabatan harus memahami psikologi komunikasi. Bagaimana mereka turun untuk menenangkan, merukunkan. Bukan malah mendukung para buzzer,” pesannya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Memaknai Sila Keempat Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita beruntung di @DPDRI masih ada Prof @JimlyAs. Kita doakan sehat selalu utk guru kita ini. Semoga 135 DPD yg lain sepemikiran dgn beliau,” pujian Jansen, Senin (30/8/2021).

Bahkan menurut Jansen secara pribadi, Jimly pantas mendapat penyematan sebagai “Bapak Mahkamah Konstitusi”.

“Beliaulah peletak dasar & pondasi MK yg kita kenal hari ini. Baik sbg Ketua pertamanya utamanya lagi pemikirannya. Inilah sumbangsih beliau utk bangsanya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Ditangan beliau sbg Ketua pertamanya, MK yg menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, menemukan bentuknya.”

Dan, katanya, mulai dikenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Menjadi institusi yang sangat dipercaya publik, dengan putusan-putusannya yang “menggetarkan”.

”Saya pribadi salah seorang yg cukup banyak memiliki buku Prof @JimlyAs. Jika buntu biasanya masih sering buka2 buku beliau. Krn soal Tatanegara tak bisa dipungkiri, beliaulah (yg masih hidup) salah seorang terbaik yg dimiliki Indonesia hari ini. Primus Interpares pd bidang ini.”

Sebelum itu, terkait hal itu, Jimly yang juga Ketua Tim Kerja PPHN DPD mengatakan tak ada pembahasan itu di DPD. Dia berpandangan perpanjangan masa jabatan tak dapat dilakukan karena amanah konstitusi mengharuskan pemilu diadakan tahun 2024.

“Tidak ada (pembahasan). Dan pasti tidak bisa karena enggak ada hubungan pandemi sama masa jabatan presiden, penyelenggaraan pemilu itu kan enggak ada hubungan. Dan tidak mungkin pandemi dijadikan alasan untuk mengubah pemilu. Enggak bisa,” kata Jimly, Selasa (24/8).

“Jadi kalau ada kebijakan yang dibuat menyimpang dari aturan normal itu kan hanya untuk mengatasi akibat pandemi dan menjamin kesehatan dan memulihkan pasca pandemi. Kalau pemilu enggak ada urusan, enggak ada kaitannya,” jelas mantan Ketua MK itu, dikutip kumparan.com.

Apalagi, kata dia, saat ini KPU sudah mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, UU Pemilu juga tak jadi dibahas kembali di DPR.

“UU Pemilu, KPU sudah siapkan pilpres pemilu serentak mulai Juni 2023 katanya dipercepat, jadi sudah ada aturannya. Dulu tahun 2020 ada rencana revisi UU Pemilu tapi dikeluarkan dari prolegnas artinya UU pemilu enggak berubah berarti jadwal pemilu tetap,” jelas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly yakin tak ada parpol yang menginginkan perpanjangan masa jabatan. Sebab, menurut dia, semua parpol sudah memiliki calon presiden.

“Tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa tidak mungkin? Semua partai punya calon maka dia tidak mungkin mau 3 periode partai mana pun saya tanya satu-satu partai itu kalau misal dia tidak tegas ngomong itu cuma malu-malu aja,” ucapnya.

“Semua punya capres masa dia mau usung Jokowi lagi enggak mungkin. Jadi itu hoaks semuanya,” tandas Jimly.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Politisi Demokrat Jansen Sitindaon Puji Mantan Ketua MK Jimly soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.