“Bahwa penyebab masalah ini tidak terselesaikan terus menerus diakibatkan keangkuhan perusahaan, yaitu PT Dalim. Dimana dari seluruh anggota SPN sendiri sudah melakukan pelayangan surat, sudah melakukan aksi, sehingga tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan,” demikian kata Pimpinan DPC SPN, Hendra Malik.

Keputusan dilakasanakan audiensi kata dia, juga karena semua permasalahan buruh masih menggantung. Belum menemukan titik terang, karena Direktur perusahaan menolak untuk melakukan perundingan dengan semua pihak yang terlibat dan justru diwakilkan oleh kuasa.

“Sedangkan dari pihak pimpinan SPN dan pimpinan sidang menginginkan bahwa direktur perusahaan PT Dalim sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berlangsung. Jangan diwakilkan, karena apabila diwakilkan terus menerus permasalahan tidak akan terselesaikan dan akan tetap menggantung,” jelasnya.

Apabila masalah tersebut tidak terselesaikan hari ini, tekannya, maka aksi demonstrasi akan terus menerus dilakukan sesuai surat pemberitahuan, yaitu pada tanggal 2, 3,4, 7, 8, 9 Februari 2022.

Perlu diketahui, bahwa audiensi hari ini adalah tindak lanjut dari aksi demonstrasi bulan lalu, tepatnya tanggal 19 Januari 2022.

(Rin/PARADE.ID)

Artikel Audiensi Buruh SPN dengan DPRD Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam peresmian itu, Azis menyampaikan harapannya, semoga dengan dibangunnya jalan lingkungan tersebut, bisa menjadi penopang jalan maksimal roda perekonomian di Desa Cikancana.

“Tinggal bagaimana masyarakat merawat dan memanfaatkannya, semoga bisa membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian,” ujarnya, sembari membagikan bansos.

Bansos ini, kata dia, diberikan khusus kepada masyarakat rentan usia. Pemberian ini kata dia juga adalah tanda memaksimalkan tupoksi dirinya sebagai anggota dewan, agar masyarakat bisa merasakannya.

“Saya akan terus memaksimalkan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau sebagai penyambung lidah masyarakat,” aku politisi NasDem tersebut kepada parade.id.

Sementara itu, Camat Sukaresmi, Latif Ridwan menyampaikan kepada masyarakat agar bisa menjaga dan merawat dengan baik jalan yang sudah dibangun serta mengajak masyarakat untuk kooperatif dalam program pemerintah, yaitu percepatan vaksinasi.

“Mari sama-sama kita rawat dan jaga jalan lingkungan ini dan jangan lupa mari kita dukung program pemerintah yaitu percepatan vaksinasi Covid-19,” sampainya.

Tak ketinggalan, Kepala Desa Cikancana, Nanang juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Wakil Ketua DPRD Cianjur yang sudah membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Dalam sambutannya itu, Nanang menyampaikan bahwa masyarakat Desa Cikancana mengaku kooperatif dalam pelaksanaan program pemerintah yaitu percepatan vaksinasi Covid-19.

Kepala Desa Cikancana juga menyampaikan sampai sejauh ini sudah hampir 72 persen warga masyarakat mendapatkan vaksin.

“Sudah sekitar 72 persen dari jumlah penduduk yang wajib laksanakan vaksin,” akunya.

(Sae/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua DPRD Cianjur Azis Sefudin Meresmikan Jalan dan Membagikan Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam rapat itu, keduanya membicarakan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 yang diproyeksikan mencapai Rp4,316 triliun.

Pada pembahasan kemarin juga diperlihatkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Bupati Cianjur Herman Suherman dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan.

Bupati Herman mengatakan bahwa  telah ada kesepahaman semua pihak berkaitan dengan anggaran pada tahun 2021.

“Rapat paripurna ini adalah nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif mengenai perubahan anggaran 2021,” ujarnya.

Herman menambahkan bahwa perubahan anggaran adalah sesuatu yang wajar terjadi dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi

“Yang namanya perubahan pasti ada perubahan karena realisasi dan penyesuaian” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar mengatakan bahwa semua alokasi anggaran mengalami proses dengan target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Semua masih berproses alokasi anggaran tersebut. Memang ada peningkatan di PAD dan target kita untuk selanjutnya dinilai lebih tinggi lagi kalau keadaan perekonomian kita sudah normal,” ia menjelaskan.

Di kondisi seperti ini pun ada peningkatan 39,47 persen apalagi jika sudah normal,” sambungnya.

Dikonfirmasi mengenai alokasi anggaran di setiap dinas ataupun instansi di Kabupaten Cianjur, Ganjar memaparkan alokasi masih difokuskan kepada penanganan dan penanggulangan Covid 19.

“Alokasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya berbeda-beda, yang pasti di utamakan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan juga penanganan pencegahan virus covid-19 seperti vaksinasi, obat-obatan dan itu menjadi skala prioritas untuk belanja,” pungkasnya.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Seluruh anggota DPRD, Bupati Cianjur, Sekda, asisten bidang, staff ahli, kepala perangkat daerah, Camat, kepala Desa dan lurah serta lainnya yang dilakukan secara daring.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel DPRD dan Pemkab Cianjur Rapat Paripurna Bahas APBD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan pantauan di lapangan, laporan dari masyarakat dan laporan temuan dari Satpol PP, kemarin ada ratusan pelanggaran prokes di Malioboro dan di beberapa destinasi wisata. Keadaan itu dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus Covid yang baru,” kemarin, (17/5/2021).

Ia meminta sisi anggaran, SDM, Koordinasi, APD dan shelter penanganan Covid juga bisa disiagakan demi terpenuhinya layanan masyarakat yang prima. Selain itu, ia juga meminta segenap jajaran petugas yang beroperasi di lapangan untuk jeli dalam melihat potensi-potensi munculnya klaster baru.

“Lakukan pendekatan secara preventif ke masyarakat dan warga cenderung berkerumun. Cegah kemungkinan terjadinya lonjakan penderita,” desak politisi PKS itu.

Jika warga masih ngeyel, silahkan melakukan koordinadi dengan lembaga atau instansi terkait. Kami harap kita semua, bahkan hingga RT bisa bekerjasama salam memutus mata rantai penyebaran Covid ini,” sambungnya harap.

Untuk warga, ia berharap agar bersabar dulu. Kegiatan silaturahmi Syawalan door to door digantikan dengan telepon dan online dulu demi menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama. Menurutnya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena trend setiap habis libur panjang selalu terjadi kenaikan kasus yang signifikan.

“Kita sungguh berharap tidak ada kenaikan kasus setelah ini, tetapi persiapan berbagai kemungkinan terburuk harus tetap dilakukan. Jangan sampai jika terjadi lonjakan kasus sistem kesehatan kita tidak mampu menampung pasien sebagaimana pernah terjadi awal tahun ini, dimana ratusan warga kesulitan mengakses RS,” imbuhnya.

Bahkan, menurutnya, Shelter-shelter isolasi berbasis desa maupun yang dikelola Pemda juga perlu disiapkan, karena sebagian besar warga yang terkena Corona tidak perlu dirawat di RS, cukup dipisahkan dengan warga lain yang sehat dengan shelter isolasi atau isolasi mandiri.

Dengan demikian, jika ada yang memerlukan rumah sakit bisa terlayani dengan baik karena RS tidak terlalu penuh dengan pasien yang bisa ditangani di luar RS. Menurutnya, hal penting yang bisa dilakukan untuk persiapan ini adalah koordinasi dengan semua elemen satgas, dari pemda DIY, kabupaten/ kota, kecamatan, desa hingga dusun.

Sehingga semua paham tugas dan posisinya saat diperlukan. Termasuk dalam hal ini adalah koordinasi admimistrasi anggaran.

“Jangan sampai kondisi lapangan, penanganan terhambat oleh administrasi anggaran yang rumit sebagaimana beberapa waktu lalu,” harapnya.

Walau secara umum masyarakat sadar dan paham akan bahaya virus Covid-19 yang mudah menular dan mematikan, tapi berdasarkan pantauan dan informasi yang beredar, masih juga ada banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat hari raya lebaran Idulfitri kemarin.

Ia berharap tidak ada lonjakan kasus setelah lebaran ini, tetapi kemungkinan terburuk harus tetap disiapkan.

(Bay/PARADE.ID)

Artikel DPRD Minta Satgas Covid Siaga untuk Hindari Klaster Baru di Yogyakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan bahwa hanya 7 raperda yang disampaikan ke pemerintah provinsi Jawa Barat dan 6 yang mendapatkan fasilitasi untuk ditetapkan jadi peraturan daerah.

“Dari Raperda usul prakarsa DPRD 8 buah Raperda yang dibahas oleh panitia khusus, hanya 7 buah Raperda yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan hanya 6 yang mendapatkan fasilitasi untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Herman.

Adapun ke enam Raperda tersebut yakni, Raperda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; Raperda tentang kabupaten ramah lanjut usia; Raperda tentang penyediaan, penyerahan, pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan; Raperda tentang kabupaten layak anak; Raperda tentang pengelolaan sampah dan; Raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

“Raperda tentang pendidikan Pondok Pesantren, karena berdasarkan fasilitasi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren merupakan kewenangan dari Kementerian Agama” katanya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel DPRD dan Bupati Cianjur Menetapkan 8 Raperda Usul Prakarsa DPRD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hearing dari hari ini yaitu mengenai terbitnya UU tentang Pondok pesantren. Kami dari forum telah melakukan rapat, dan kami bersepakat untuk sama-sama membuat rancangan peraturan daerah, baik diminta maupun tindak untuk memberikan anggaran kepada pondok pesantren,” kata Mughni selaku koordinator di DPRD.

Menurut Ketua DPRD Murnan, secara umum sebenarnya ada payung hukum untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren, yaitu Perda Tahun 2016 pasal 52, ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah memberikam bantuan kepada pendidikan yang didirikan oleh swasta sesuai dengan kemampuan Pemda”.

“Jika memang peraturan mau lebih dikhususkam dalam Perda Ponpes, dalam pengaturan draf maka akan kami libatkan para tokoh-tokoh yang berkompten dalam bidangnya,” katanya menangggapi.

Dengan 213 pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Kerjasama Pondok Pesantren, Murnan akan menghitung kebutuhan yang dibutuhkan sehingga bisa disiapkan pendanaan, di samping keuangan Pemda yang terbatas. Juga mengingat sekolah swasta yang banyak.

“Kami juga kurang mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pesantren. Oleh karena itu kami berharap bisa diberikan masukan terkait dengan itu,” katanya.

Dilaksanakannya agenda tersebut untuk menindaklanjuti UU No. 18 tahun 2019 tentang Ponpes, dan meminta kepada DPRD beserta Pemda segera membuat Perda yang mengatur tentang Ponpes.

Anggota Forum tersebut berencana akan melakukan Hearing dengan Pemda Lotim untuk meminta kepada pemda agar segera membuat Perda tentang Ponpes.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kab. Lombok Timur Murnan, Wakil Ketua DPRD, Badran, Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren Lombok Timur Mugni dan Sekertaris Gunawan Rusli, Kasi Pondok pesantren Kemenag Lombok Timur Makinudin, dan lainnya.

(Moh/PARADE.ID)

Artikel Forum Kerjasama Pondok Pesantren Bertemu DPRD Lombok Timur pertama kali tampil pada Parade.id.

Polemik Perpres Miras saat ini menurutnya bisa jadi momentum untuk mendorong kebuntuan selama ini, dan ia berharap semoga DPRD DKI mengabulkan keinginan Gubernur Anies untuk menjual saham Delta milik DKI.

“Sejak awal kepemimpinan, mas Anies sudah berkirim surat ke DPRD untuk pelepasan saham tsb tp tidak direspon oleh ketua DPRD dan nampaknya Ketua DPRD tidak setuju. Diantaranya di tahun 2018 dan 2019 menurut Plt Kepala BP BUMD DKI ketika itu,” ujarnya, Jumat (5/3/2021), di akun Twitter-nya.

Sebagai partai pengusung, lanjutnya, PKS men-support rencana pelepasan saham tersebut karena itu janji yang harus ditepati saat kampanye. Serta sesuai dengan karakter Pemda DKI yang ingin pemerintahan yang bersih, maju kotanya dan bahagia warganya.

“Padahal DKI sendiri sudah memiliki aturan yg mendukung pelepasan saham bir. Seperti Perda No 8 Tahun 2007 ttg Ketertiban Umum,lalu Perda No 74 thn 2005 ttg Minuman Beralkohol, kemudian Pergub DKI Jakarta No 187 ttg Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.”

“Sampai Peraturan Menteri Perdagangan No 25 thn 2019,” sambungnya.

Menurutnya, aturan sudah mencukupi, tinggal dukungan dari rekan-rekan DPRD DKI.

“Mengingat ketika ada pemindahtanganan aset daerah di atas 5 miliar,perlu persetujuan DPRD DKI sesuai dgn Peraturan Pemerintah No 27 Thn 2014 (Pengelolaan Barang Milik Negara).”

Hasil dari penjualan tersebut, kata dia, bisa dialihkan untuk kemanfaatan warga Jakarta maupun investasi lain agar tidak menimbulkan sentimen sosial dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Dengarkan masyarakat, sebagai regulator Pemprov pun tetap bisa mengontrol penjualan minuman beralkohol tanpa perlu memiliki saham di perusahaan tsb.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel PKS Dukung Anies Lepas Saham Bir pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Nasdem, Muhammad Abdul Azis Sefudin berharap vaksinasi untuk anggota DPRD serta seluruh warga Cianjur berjalan lancar.

“Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Maret 2021 proses vaksinasi Covid-19 untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Semoga dalam proses vaksinasi untuk warga Cianjur lancar,” ujarnya, Senin (1/3/2021).

Wakil Ketua DPRD yang juga Sekretaris DPD Nasdem Cianjur itu mengajak seluruh masyarakat Cianjur untuk mensukseskan vaksi. Vaksinasi merupakan ikhtiar untuk bangkitnya perkonomian.

“Ayo kita vaksin, karena ini vaksin yang aman dan halal. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi dari covid-19. Kesehatan pulih ekonomi bangkit” Tutupnya.

Selain Bupati yang divaksin, telah ada juga sebelumnya dari kelompok influencers. Vaksinasi berjalan pada beberapa waktu lalu.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Setelah Bupati, Kini Giliran Vaksinasi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

FPI mempertanyakan kebenaran adanya partai politik yang mendukung soal itu, yakni PDIP dan Gerindra.

“Apakah Ranperda tersebut akan diterapkan karena adanya dukungan dari Partai Gerindra dan P-DIP?” tanyanya, di ruangan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

FPI menilai, soal itu, karena perederan miras di Makassar sudah sampai ke tingkat Kecamatan yang tersebar di Kota Makassar. Dan FPI berharap hal itu tidak sampai seperti prostitusi (online).

“Kita ambil contoh dari kasus prostisusi yang karena lemahnya pemerintah daerah mengambil tindakan sehingga terjadilah prostisusi secara online dan jangan sampai miras juga seperti itu karena tidak ada kepedulian pemerintah,” sambut ustaz Syaiful, Sekretaris DPW FPI Kota Makassar.

Dalam audiensi, perwakilan partai yang diduga mendukung miras online tidak ikut hadir. Hanya PKS yang hadir.

Dalam tanggapannya, Andi Hadi Ibrahim Baso dari PKS dan selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD menyatakan bahwa partainya secara pribadi mendukung perjuangan FPI menyikapi penjualan miras di Kota Makassar yang sangat meresahkan.

“Sebenarnya, selain masalah miras yang harus jadi perhatian juga adalah maraknya narkoba di tengah masyarakat karena akan merusak moral dan generasi penerus bangsa,” katanya.

Ia mengakui bahwa penjualan miras di Kota Makassar memang sangat tinggi sehingga perlu pengawasan lebih intens dari pemerintah terkait.

“Sebenarnya Perda terkait miras di Kota Makassar itu sudah ada dan jika itu diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar maka tidak akan ada permasalahan yang timbul,” tekannya.

Ranperda yang mengizinkan penjualan Miras secara online di Kota Makassar kabarnya didukung oleh beberapa fraksi Partai, terutama Partai Gerindra dan PDIP. Sedabgkam yang menolak ada dua partai, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS.

Hadir dalam audiensi itu Andi Hadi Ibrahim (Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar/Fraksi PKS), Azwar (Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar/ Fraksi PKS), Anwar Faruq (Anggota DPRD Kota Makassar/ Fraksi PKS), Syaiful (Sekretaris DPW FPI Kota Makassar), Habib Faisal Syegaf Al Habsyi (Wakabid Hisbah DPW FPI Kota Makassar), serta 30-an orang dari Laskar FPI Kota Makassar.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Miras Online Didukung PDIP dan Gerindra? FPI Datangi DPRD Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal tersebut dipastikan dengan adanya surat pemberitahuan penutupan yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Isinya akan ada sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan.

“Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan maka gedung DPRD DKI Jakarta akan diadakan penutupan kantor dan penyemprotan disinfektan,” kata Prasetio dalam surat yang diterima di Jakarta, Selasa malam (28/7).

Dalam surat itu, Prasetio juga meminta agar kegiatan kerja dan aktivitas di DPRD DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk sementara dihentikan selama lima hari.

“Terhadap kegiatan-kegiatan kerja dan aktivitas DPRD DKI Jakarta akan dimulai kembali terhitung hari Senin, 3 Agustus 2020. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal akan dijadwalkan kembali melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus),” ujarnya.

Selain dibagikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD DKI, surat tersebut juga ditembuskan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan DKI, Inspektur DKI Jakarta, Kepala BKD DKI, Kepala Dinas Kesehatan DKI dan Plt Sekretaris DPRD DKI.

Saat dikonfirmasi, Prasetio menyebut bahwa saat ini satu anggota DPRD DKI Jakarta dan satu PNS Sekretariat DPRD DKI menjalani isolasi di Rumah Sakit (RS).

Prasetio menduga pasien yang dipastikan terpapar kasus COVID-19 dengan dilakukan tes usap (swab test mandiri) ini, tertular tidak di Gedung DPRD mengingat banyaknya intensitas bertemu masyarakat.

“Ke depannya, kantor ditutup sementara sampai Senin, mau disemprot disinfektan. Lalu nanti per fraksi akan swab, termasuk saya karena belakangan banyak aktivitas di kantor,” kata Prasetio.

Sebelumnya, Gedung lama DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ditutup dan disterilisasi selama tiga hari pada Senin (13/7) sampai Rabu (15/7) menyusul informasi ada staf di gedung wakil rakyat tersebut terpapar COVID-19.

“Disteriliasi, kemarin sudah didisinfeksi karena banyaknya tamu dan kunjungan dari luar. Ini untuk antisipasi saja,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/7).

(Antara/PARADE.ID)

Artikel DPRD DKI Ditutup Lima Hari karena Ditemukan Kasus Positif Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.