Faisal meninggal di RS Mayapada, Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti sebab sakit apa Faisal meninggal.

Menurut informasi, almarhum akan dimakamkan usai asar dari kediamannya di Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.

(Rob/parade.id)

Artikel Ekonom Senior Faisal Basri Meninggal Dunia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengapa? Porsi ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif kecil dibanding negara-negara yang berorientasi ekspor. Kita diuntungkan oleh kurang terintegrasinya kita pada ekonomi global –sesuatu yang sebetulnya tak kita inginkan,” kata dia, Rabu (12/10/2022).

“Tentu kita harus adil: integrasi yang terbatas pada ekonomi global membuat kita juga nantinya akan pulih lebih lambat, ketika ekonomi global pulih,” ia melanjutkan.

Dalam kondisi seperti ini pilihan kebijakan Bank Indonesia menurut dia tidak banyak: menaikkan bunga untuk mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan rupiah dan melakukan intervensi di pasar valuta untuk mencegah volatilitas rupiah.

“Dari jalur keuangan tampaknya dollar AS masih akan terus menguat karena pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik terhadap Eropa, terms of trade AS yang menguat dan dampak kenaikan bunga di AS yang lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan negara lain,” demikian dikutip akun Twitter-nya.

Selain itu, dampak dari Taper Tantrum 2.0 kali ini menurutnya tidak seberat 2013 karena share asing dalam obligasi pemerintah Indonesia menurun dari 32 persen di April 2020 jadi 14,6 persen September 2022. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal yang relatif lebih rendah saat ini, kata dia membuat Indonesia relatif stabil.

Selain itu neraca transaksi berjalan juga mengalami surplus. Surplus terjadi karena Covid-19 telah mengakibatkan meningkatnya rasio tabungan/PDB—karena menurunnya konsumsi akibat pembatasan mobilitas.

“Penjelasan lain: kenaikan harga ekspor komoditas dan energi akibat perang Russia,” terangnya.

Namun, lanjutnya, ketika aktivitas ekonomi kembali normal, rasio tabungan/PDB akan menurun, defisi transaksi berjalan naik. Selain itu, resesi global, akan menurunkan harga komoditas dan energi (diluar batu bara), surplus neraca perdagangan akan menurun. Hal ini berpengaruh kepada nilai tukar.

“Pelemahan rupiah akan membuat beban utang dalam mata uang dollar AS akan meningkat. Selain itu, ada resiko ketaksesuaian mata uang (currency mismatch), jika sebagian besar investasi asing masuk ke sektor dalam negeri, bukan sektor yang berorientasi ekspor,” jelasnya.

“Covid-19 membuat aktivitas ekonomi terganggu. Dengan relaksasi restrukturisasi kredit, NPL terlihat rendah. Namun Loan at Risk (LaR) masih relatif tinggi,” sambungnya.

Jika relaksasi ini berakhir, ada resiko NPL akan meningkat. Bunga tinggi juga meningkatkan resiko perusahaan dengan utang tinggi.

“Apa yang bisa dilakukan? Pertumbuhan ekonomi melambat dan surplus transaksi berjalan Indonesia tahun depan menurun. Untuk menjaga internal dna extenrla balance dibutuhkan ekspansi ekspansi fiskal dan pengetatan moneter,” kata dia.

Masalahnya, kenyataan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia kata dia tidak semudah preskripsi itu. Preskripsi Dornbusch dan Swan sulit dilakukan, karena pada tahun 2023, defisit fiskal akan dijaga di bawah tiga persen.

Selain itu, penurunan harga komoditas dan energi (diluar batu bara) akan membuat penerimaan negara tahun 2023 tak akan setinggi tahun 2022. Kombinasi ini akan membuat fiskal menajdi kontraktif pada tahun 2023.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang terjadi dan kenaikan bunga the Fed akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan bunga. Bisa dibayangkan dampak kontraksi yang akan terjadi.

“BI dan pemerintah harus menerapkan policy mix. Pengetatan moneter dilakukan, tapi tidak berlebihan, pelemahan rupiah terjadi, tapi dijaga agar tak terlalu tajam fluktuasinya. Dari sisi fiskal, dengan defisit dibawah 3% tahun 2023, maka alokasi belanja harus semakin tajam,” dorongnya.

Program perlindungan sosial menjadi prioritas, selain itu belanja harus diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak multiplier yang tinggi. Pemerintah harus memberikan prioritas pada “mana yang harus” dan bukan “mana yang ingin”.

“Perkiraan saya ekonomi Indonesia akan melambat, ketidakpastian tinggi, namun Indonesia tak akan mengalami resesi. Yg terjadi adalah perlambatan ekonomi. Namun tak ada ruang utk membuat kebijakan yg salah,” kata dia.

Kendati begitu, ekonomi Indonesia menurutnya memang masih relatif kuat tahun ini. Tapi, perlambatan akan terasa tahun depan.

“Inflasi di Jerman dan US, memaksa Bank Sentral menaikkan bunga. Kontraksi ekonomi di AS dan Eropa akan menurunkan permintaan ekspor global termasuk China. Ekspor Indonesia akan menurun. Situasi akan diperburuk dengan menurunnya harga komoditas, yg selama ini ‘menyelamatkan’ RI,” katanya.

Dari jalur perdagangan, resesi global, khususnya perlambatan ekonomi China, akan menurunkan ekspor Indonesia. Namun di siai lain, tensi geopolitik akibat perang Russia-Ukraina akan membuat harga batu bara relatif tinggi.

“Seberapa besar ekspor kita akan terpukul? Tergantung dari net effect (efek bersih) penurunan ekspor akibat resesi global dengan kenaikan harga batu bara akibat perang Russia,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Indonesia akan Terkena Dampak Resesi Ekonomi Global pertama kali tampil pada Parade.id.

Bahkan, subsidi BBM kata dia dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan.

“Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, hingga mencapai kesejahteraan,” sarannya, kemarin.

Tapi, subsidi energi, termasuk BBM, kata dia juga menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi,” tertulis demikian di situa pribadinya, Senin (29/8/2022), dengan judul: “Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran”.

Menurut Faisal, selama lima tahun terakhir, 2015-2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9 persen dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah

“Sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai Rp191,01 triliun. Namun, pada 2015 turun tajam menjadi Rp 34,89 triliun, dan sejak itu besarannya kata dia terbilang kecil,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Soal Subsidi BBM, Ekonom Sarankan Ini ke Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun kata dia, masalahnya, pada pembatasan kendaraan yang tidak bisa dilakukan karena pendapatan DKI mayoritas dari kendaraan. Padahal, di beberapa negara eropa sudah dua pertiga kendaraan green elektrik.

Ia pun berpendapat, masih belum ada kebijakan negara, pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi penduduk dari racun polusu

“Advokasi untuk membatasi kendaraan pasti kalah secara politik ekonomi,” kata dia, Selasa (23/8/2022), di akun Twitter-nya.

Mesti ada tindakan yang menurut moderat. Moderat adalah transisi go green dengan motor listrik dan mobil listrik (yang polusi dikenakan pajak lingkungan karena polusi).

Di cuitannya, Didik sempat memention akun Ismail Fahmi. Sebelumnya, ia juga mencuitkan perihal kualitas udara di Jakarta.

Menurut Fahmi, seluruh Jakarta ternyata sedang parah-parahnya polusi. Dan konsentrasi partikulat pm2.5 di tempatnya sebesar 88.

“Lumayan lebih baik dari BSD yg angkanya 91. Tapi ini jauuh di atas ambang sehat menurut BMKG sebesar 65,” kata dia.

Dikutip kumparan.com, kualitas udara pagi Jakarta kembali menduduki peringkat 1 dengan kualitas udara terburuk se-dunia. Berdasarkan situs IQ Air, skor Air Quality Index US Jakarta berada di peringkat atas 5 besar daftar kota dengan polusi udara terburuk, yakni 177 per pukul 07.00 WIB.

Polusi udara di Jakarta didominasi oleh polutan utama PM 2.5. Polutan ini adalah partikel mikro yang tidak hanya mengancam kesehatan tapi juga mengurangi jarak pandang karena menghasilkan lapisan kabut di atmosfer.

PM2.5 dideskripsikan dengan ukuran sekitar 2,5 mikron, dan banyak berasal dari emisi mesin yang menggunakan bahan bakar fosil.

Skor polusi udara Jakarta hingga pukul 07.25 WIB sempat mengalami penurunan yakni pada skor atau indeks 142. Peringkat Jakarta turun berada di bawah Kota Santiago, Chile.

(Rob/parade.id)

Artikel Kualitas Udara Jakarta, Ekonom Senior Ikut Bicara pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu, kata dia, lantaran kenaikan harga energi dan pangan (akibat perang Russia dan Ukraina)—membuat kenaikan harga dari sisi supply.

“Nov lalu saya pernah menulis mengenai resiko stagflasi. Tampaknya kekuatiran ini akan terjadi. Alasannya biaya produksi naik, tapi permintaan melemah. Implikasinya marjin keutungan akan menurun, krn mereka tak bisa sepenuhnya membebankan kenaikan biaya pada konsumen,” demikian anlisisnya, kemarin.

Dalam jangka menengah panjang, lanjut dia, resesi akan membuat permintaan energi akan menurun. Harga energi di satu sisi bisa menurun. Implikasiya boom komoditas SDA yang dinikmati Indonesia akan berakhir, ekspor kita akan melambat.

“Artinya perlambatan ekonomi Indonesia akan terjadi dlm jangka panjang akibat dua hal: pengetatan fiskal dan moneter dan perlambatan ekspor. Seberapa besar?” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Penurunan ekspor akan sangat tergantung krisis di Ukraina ini, kata dia. Bila krisis di Ukraina berlanjut, pasokan energi terganggu, maka harga batu bara dan kelapa sawit masih akan tetap tinggi. Ekspor Indonesia masih tinggi.

“Net effect antara perlambatan permintaan energi akibat resesi dan kenaikan harga energi akibat perang Russia yg akan menentukan seberapa besar ekspor kita akan terdampak.”

Oleh karena itu, menurut dia salah satu concern ekonomi global saat ini adalah mengenai tekanan inflasi. Untuk mengantisipasi inflasi di US, the Fed mengambil langkah menaikkan tingkat bunga secara agresif.

Kenaikan bunga ini akan berdampak kepada perlambatan ekonomi di US. Itu sebabnya orang berbicara mengenai resiko resesi di US. Resesi di US dapat memiliki dampak ke negara lain melalui perlambatan ekspor ke US. Dan implikasinya bisa terjadi resesi global.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kekhawatiran Ekonom terhadap Manufaktur Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina pertama kali tampil pada Parade.id.

“mahasiswa & civil society sebel dgn kembalinya sistim otoriter & KKN, geopolitik menilai ini rezim Pro-Beijing. Angin perubahan sdh tiba !” kata dia, Rabu (27/4/2022).

Saat itu, April-Mei 1998, lanjut Rizal, kelangkaan beras, krisis utang konglomerat, APBN bolong besar karena krisis perbankan, BBM harus naik 74 persen.

“teman2 prodemokasi sudah ndak mau Soeharto, geopolitik juga ingin transisi Indonesia ke sistim demokratis. Akhirnya Pak Harto yg sangat kuat undur diri,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Itu kata dia sebab kondisi objektif. Di mana krisis ekonomi sosial rakyat, krisis likuiditas dan dinamika geostrategis.

“Ada adagium, “Perubahan itu tidak terelakan” – Change is inevitable. Kita bisa suka atau tidak suka,, klo kondisi objektifnya sudah matang, hanya resiko perubahan yg bisa diminalisir !”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ekonom Sebut Ekonomi Rakyat Hari Ini Sangat Berat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ekonom Rizal Ramli (RR), yang mengetahui hal itu seperti menyarakan agar Presiden merumuskan kebijakan. Kalau perlu pecat pejabat yang dinilai doyan impor.

“Itu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” kata Rizal, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Presiden Jokowi Jengkel Kementerian dan Daerah Banyak Beli Barang Impor: Bodoh Banget Kita!” Jumat (25/3/2022).

Dikutip dari media yang RR komentari, disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk belanja barang dari luar negeri alias impor. Jokowi tidak menutupi kejengkelannya saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

“Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” ujar Jokowi yang mengaku mengetahui pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN banyak dari luar negeri.

Presiden merinci anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun. Sementara BUMN senilai Rp420 triliun.

“Ini duit guede banget, besar sekali!” kata Jokowi keras.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Jengkel soal Beli Barang Impor, Ekonom Dorong Rumuskan Kebijakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis. Akui sajalah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin,” kata Faisal, Rabu (14/7/2021).

“Bukankah marjin vaksin sudah dipatok 20% dan jasa pelayanan 15%?” sambungnya.

Sebelumnya, Faisal mengaku bahwa pernah mengusulkan agar pemerintah membe beli stok vaksin yang dikelola BUMN tetapi ditolak pemerintah. Menteri Kesehatan menolak, kata dia, karena kemahalan. Pemerintah bisa beli lebih murah.

“Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berbasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnisoleh BUMN,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Faisal pun menyebut ini sebagai, yang ia kerap katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah. Pasalnya, produsen vaksin tentu saja mengenakan harga lebih mahal kalau untuk motif business to business.

“Karena itu, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah, supaya daya tawarnya tinggi.”

Dikutip kompas.com, Manajemen PT Kimia Farma Tbk sebelumnya menegaskan bahwa penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial. Layanan penyuntikan vaksin yang menyasar individu itu semata dilakukan untuk mendukung program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra, mengatakan harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harga vaksin untuk VGR individu/perorangan sama dengan harga vaksin untuk VGR badan usaha/badan hukum, yaitu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk tarif layanan penyuntikannya,” ujarnya.

“Sehingga kami tidak memanfaatkan program Vaksin Gotong Royong individu untuk tujuan komersial, tetapi upaya kami untuk mendukung pemerintah mempercepat proses vaksinasi,” sambung Agus.

Selain itu, lanjut dia, jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gratis pemerintah juga berbeda dengan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong.

Vaksin program pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan vaksin dari Sinovac dan Astra Zeneca. Sementara Vaksin Gotong Royong dari Kimia Farma menggunakan vaksin Sinopharm.

“Kami memastikan hal itu tidak akan mengganggu vaksinasi program yang biayanya ditanggung oleh pemerintah,” ucap Agus.

Menurut dia, vaksinasi gotong royong individu berbayar dilakukan sebagai respons melonjaknya kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Respons Ekonom: Kimia Farma Mengaku Tidak Mencari Untung di Vaksin Berbayar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau untungnya Rp100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp17,2 triliun. Makanya ada vaksin ‘gotong royong’ (lebih tepat vaksin rente),” ungkapnya, Selasa (13/7/2021).

Menkes Budi Gunadi menurut sudah pasti tahu soal ini. Apalagi vaksinnya sudah kadung dipesan.

“Itulah yang disebut oleh para direksi BUMN farmasi sebagai peluang bisnis. Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah dan akan dibeli,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

BUMN-BUMN farmasi pun disebutnya murni menjadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70 persen yang dicanangkan pemerintah.

“Kalau audit BPK nantinya menemukan ada praktik mark up, BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Kalau ada unsur pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku.”

Seharusnya, kata dia, jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha (Kadin).

“Saatnya meluruskan yang bengkok-bengkok. Akui kesalahan yang lalu, mari mengoreksinya, mulai lembaran baru demi selamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia, utamanya yang papa.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Membayangkan Betapa Menggiurkan Bisnis Vaksin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pengendalian virus covid-19 memang sangat sulit, terutama yg delta. Negara2 Eropa juga banyak yg mengalami gelombang kedua,” demikian kata Kwik, kemarin.

Kita, kata dia, juga dahulu sudah baik hati mau dijadikan yang dulu disebut “babu”. Kini saatnya hal itu tidak terjadi lagi.

“sekarang malahan dibeginikan dlm transit saja di bandara2 asing, apalagi memasuki negaranya. Nanti kalau kita kuat kita balas,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Hal di atas tampaknya tidak sejalan dengan, dimana kita sudah lama melepaskan prinsip kesetaraan atau asas resi prositas dalam hubungan internasional.

Yakni warga seluruh dunia boleh masuk Indonesia tanpa visa telebih dahulu. Cukup visa on arrival.

“Kita juga sdh bersedia jadi pembantu rumah tangga di mana2 (TKW).”

Negara yang mungkin saja disinggung oleh Kwik terkait di atas adalah Singapura. Dimana negara itu pada hari ini, Senin (20/7/2021) melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya, dengan alasan bahwa situasi pandemi di Indonesia memburuk.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jangan Jadikan Indonesia Negara Paria oleh Bangsa-bangsa Lain pertama kali tampil pada Parade.id.