“Hari ini benar-benar menjadi neraka bagi para pemain saham di pasar modal kita,” kata Ferry.

Menurut Ferry, IHSG pada sesi pertama perdagangan ditutup di level 5.233, turun hampir 11 persen. Perdagangan bahkan sempat dihentikan sementara (suspensi) sejak pembukaan pukul 09.00 WIB. Setelah dibuka kembali 30 menit kemudian, penurunan makin dalam, dari 8 persen hingga 11 persen.

Ferry mengaku sebelumnya sudah menyarankan publik menjauhi pasar saham domestik. “Pada podcast yang terakhir saya katakan IHSG masih berpotensi ke 5.500. Ternyata hari ini jebol jauh lebih dalam dari 5.500,” ujarnya.

MSCI Buka Konsultasi Status “Stand Alone Market”

Pemicu kejatuhan itu, kata Ferry, adalah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Kamis waktu setempat. MSCI membuka konsultasi untuk mengubah status Indonesia langsung menjadi stand alone market.

Ferry menyebut MSCI masih mengkhawatirkan struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi atau “goreng-menggoreng”, serta minimnya bukti penegakan aturan yang efektif.

OJK sebelumnya telah mengumumkan sejumlah reformasi. Di antaranya peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan klasifikasi investor yang lebih rinci, pelaporan high shareholding concentration (HSC), dan peta jalan persyaratan free float minimum 15 persen. Namun, menurut Ferry, investor institusi menilai implementasinya belum konsisten.

“Ini kita disamakan dengan Zimbabwe, dengan Jamaika. Ini status yang paling rendah di dunia,” tegasnya. Ia mencontohkan Rusia yang direklasifikasi MSCI menjadi stand alone market pada 2022.

Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi

Ferry juga mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. “Pelarian modal saya yakin akan terus berlangsung selama rezim Prabowo berkuasa, karena kebijakan-kebijakan ekonominya tidak ada yang masuk akal dan kesannya antibisnis,” katanya.

Ia mengaku keluar dari Dewan Pakar TKN 02 sejak awal pemerintahan berjalan. Menurutnya, program seperti makan bergizi gratis (MBG), Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan membebani banyak pihak.

Ferry meragukan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen pada semester pertama. “Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sangat mencurigakan,” ujarnya. Ia menilai pertumbuhan tersebut tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mengurangi kemiskinan, dan tidak mengangkat kelas menengah.

Ia juga menyoroti kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang turun dari 32 persen pada masa Soeharto menjadi 18,5 persen. “Struktur ekonomi kita makin lama makin reot,” katanya. Menurutnya, hanya 40 persen pekerja yang berada di sektor formal, sedangkan 60 persen di sektor informal.

Dolar Diprediksi Tembus Rp20.000

Ferry memperingatkan risiko krisis pada tahun depan. “Saya yakin banget tahun depan bisa terjadi sesuatu yang kritis dengan ekonomi kita kalau sampai dolar itu lari ke atas 20.000,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, kurs dolar AS telah mendekati Rp18.100. Ia juga menyinggung kebakaran hutan di Kalimantan yang dikeluhkan negara tetangga, yang menurutnya bisa turut memengaruhi nilai tukar rupiah.

Saran untuk Pemerintah

Ferry menyarankan pemerintah merasionalisasi program MBG agar tepat sasaran. “Paling banter kalau dirasionalisasi, budget yang dibutuhkan cuma Rp20–30 triliun, tidak ratusan triliun uang itu dibakar,” katanya.

Ia mengusulkan anggaran dialihkan ke infrastruktur dan sistem transportasi. Ia juga mengusulkan kenaikan upah buruh diimbangi pemotongan pajak korporasi. “Jangan percaya dengan program-program yang ada di dalam otaknya rezim ini,” tutupnya.

Artikel Ekonom: Indonesia Jadi “Neraka” Investor pertama kali tampil pada Parade.id.

Ferry menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Ia meminta Kortas Tipidkor Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) apabila dalam proses penyidikan ditemukan petunjuk yang mengarah ke sana.

“Keberanian Kortas Tipidkor Polri dalam mengungkap dugaan penyimpangan di sektor energi merupakan langkah yang patut diapresiasi dan didukung, karena penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola energi secara menyeluruh, memulihkan kepercayaan publik dan investor, serta mencegah terulangnya kerugian negara di masa mendatang,” kata Ferry dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (9/7/2026).

Menurut Ferry, kasus dugaan penyimpangan dalam rantai pasok energi nasional tidak hanya berdampak pada potensi kerugian negara, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik dan memengaruhi stabilitas makroekonomi. Ia menilai penyelidikan awal yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengadaan, distribusi, dan pengawasan berpotensi memicu krisis kepercayaan investor apabila tidak segera ditangani.

Ia mengingatkan, di tengah kenaikan inflasi pangan dan meningkatnya imbal hasil obligasi global, sentimen negatif dari kasus tersebut berisiko mempercepat arus keluar modal serta menekan nilai tukar rupiah.

Ferry juga menilai gangguan pada rantai pasok energi dapat menurunkan daya saing industri, mengurangi minat investasi asing, dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Apabila persoalan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistemik dalam pengadaan batu bara atau pasokan listrik, dampaknya diperkirakan meluas hingga meningkatkan biaya produksi, mengganggu operasional industri padat energi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta memperbesar tekanan terhadap rupiah.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Ferry mendorong penegakan hukum yang cepat, transparan, dan tuntas, disertai audit menyeluruh terhadap PLN dan rantai pasok energi nasional. Menurutnya, audit diperlukan untuk mengungkap akar persoalan, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan realisasi pasokan, lemahnya pengawasan, maupun praktik yang menguntungkan pihak tertentu.

Ferry menambahkan, pemulihan kepercayaan pasar hanya dapat dicapai melalui kombinasi penegakan hukum yang tegas, audit yang komprehensif, dan keterbukaan informasi yang konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus melindungi perekonomian nasional dari risiko sistemik yang lebih besar.*

Artikel Ekonom Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Penyimpangan Rantai Pasok Energi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Ferry, tanda-tanda tekanan tersebut sudah terlihat dari beberapa indikator terkini: nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.052 per dolar Amerika Serikat sebelum ditahan lewat intervensi masif Bank Indonesia (BI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di bawah level 6.000, serta Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang anjlok ke 46,9—jauh di bawah ambang 50 yang menandakan zona ekspansi.

“Kondisi fiskal kita sangat reot sekali. Pemerintah sangat sulit sekali mencari dana,” kata Ferry.

Dominasi Fiskal dan Independensi BI

Ferry menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% yang menurutnya ditopang oleh belanja pemerintah yang melonjak 21,81% secara tahunan dan 31% secara kuartalan. Ia menilai besarnya peran negara dalam menggerakkan ekonomi ini mencerminkan gejala fiscal dominance, sebuah kondisi yang menurutnya berbahaya bagi perekonomian, dengan mencontohkan krisis yang pernah melanda Brasil.

Ia juga menyoroti pencabutan independensi Bank Indonesia melalui amandemen Undang-Undang P2SK, yang menurutnya memungkinkan Gubernur BI diberhentikan jika dianggap tidak sejalan dengan visi-misi pembangunan pemerintah. Ferry mengaitkan hal ini dengan kepemilikan BI atas Surat Berharga Negara (SBN) yang menurutnya kini telah melampaui 30% dari total outstanding, sementara porsi kepemilikan asing menyusut dari di atas 40% menjadi sekitar 12%.

Selain itu, Ferry menyinggung sejumlah kebijakan lain yang ia nilai memperkuat campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, di antaranya pencairan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp275 triliun ke bank-bank Himbara oleh Menteri Keuangan Purbaya, pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) yang dapat meminta dana dari APBN untuk proyek pembangunan, serta arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran komisaris dan direksi bank Himbara agar tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan sektor UMKM.

Respons Lembaga Pemeringkat dan Investor Asing

Ferry menyebut sejumlah lembaga pemeringkat telah merespons dinamika ini dengan nada waspada. Ia menyatakan Moody’s dan Fitch menurunkan outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif, tak lama setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal I. Ia juga menyebut adanya tren pelepasan aset Indonesia oleh investor asing dalam beberapa pekan terakhir, termasuk repatriasi laba oleh tiga bank asing—Standard Chartered, HSBC, dan Citibank—ke kantor pusat masing-masing.

Di pasar modal, Ferry mencatat aksi jual bersih asing yang menurutnya mencapai sekitar Rp3,27 triliun dalam sepekan, meski IHSG sempat menguat ke level 6.587,5.

Tekanan pada Rupiah dan Cadangan Devisa

Ferry memperkirakan BI akan kesulitan mempertahankan rupiah di bawah level Rp18.000 per dolar AS dalam waktu lama, karena intervensi yang dilakukan menggerus cadangan devisa. Ia menyebut posisi cadangan devisa pada Mei 2026 berada di angka 144,9 miliar dolar AS, dan mengingatkan bahwa penurunan hingga di bawah ambang 140 miliar dolar AS berisiko memicu kepanikan pasar serta serangan spekulatif terhadap rupiah.

Beban Pembiayaan Negara

Ferry menyoroti sulitnya pemerintah mencari pembiayaan, tercermin dari rendahnya rasio penawaran (coverage ratio) pada lelang SBN—yang menurutnya kini di bawah dua, jauh dari rata-rata di atas empat—serta imbal hasil (yield) SBN yang telah menembus 7,15%. Ia juga menyinggung Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) bertenor satu tahun yang menawarkan yield mendekati 7,79%, serta obligasi ritel Indonesia (ORI) terbaru yang ditawarkan dengan kupon 6,90% untuk tenor tiga tahun dan 7% untuk tenor enam tahun.

Upaya Menteri Keuangan Purbaya menawarkan panda bond di Tiongkok, menurut Ferry, juga tidak membuahkan hasil signifikan, meski secara resmi disebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Ferry meragukan klaim tersebut dan menyebutnya “insulting my intelligence”, karena semestinya kelebihan permintaan justru mempercepat penerbitan obligasi, bukan menundanya.

Ia turut menyoroti rencana penerbitan Merah Putih Bond dan Patriot Bond oleh Danantara, yang menurut ketentuan dalam Pasal 50A amandemen UU P2SK akan memberikan perlindungan hukum pidana maupun perdata kepada pembelinya. Ferry mengutip pemberitaan Bloomberg yang menyebut kebijakan ini berpotensi membuka celah bagi aliran dana ilegal, dengan risiko Indonesia dikucilkan dari sistem keuangan global.

Inflasi, Daya Beli, dan Daya Saing

Ferry mencatat inflasi nasional merangkak naik dari di bawah 3% pada April 2026 menjadi 3,34% pada Juni, dengan inflasi pangan yang menurutnya bisa melampaui 7%. Ia mengingatkan potensi fenomena El Nino pada Agustus mendatang dapat semakin mendorong inflasi pangan ke level dua digit.

Ferry juga menyoroti penyusutan kelas menengah Indonesia dari sekitar 57 juta menjadi 45–46 juta orang dalam beberapa tahun terakhir, serta penurunan peringkat daya saing Indonesia ke posisi 48 dari 70 negara, tertinggal dari Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Ia turut menyinggung kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) oleh MSCI pada November mendatang.

Proyeksi ke Depan

Ferry memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit dipertahankan di kisaran 5% pada kuartal-kuartal mendatang, bahkan berpotensi turun jauh di bawah 3%, seiring keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk memberikan stimulus. Ia menyinggung tunggakan pemerintah kepada PLN yang disebutnya mencapai Rp10 triliun dan kepada Pertamina senilai 4,5 miliar dolar AS untuk subsidi dan kompensasi, yang menurutnya akan menyulitkan pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3%.

Ia juga menyoroti program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilainya membebani anggaran, meski disebutkan akan direstrukturisasi—termasuk kabar pemangkasan anggaran MBG sekitar Rp100 triliun pada tahun depan.

Ferry menutup analisisnya dengan mengimbau investor di pasar modal untuk berhati-hati, meski IHSG masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan beberapa tahun terakhir. “Bukan berarti itu murah kalau outlook ekonomi kita semakin hari semakin tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Artikel Ekonom: Dominasi Fiskal Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Faisal meninggal di RS Mayapada, Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti sebab sakit apa Faisal meninggal.

Menurut informasi, almarhum akan dimakamkan usai asar dari kediamannya di Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.

(Rob/parade.id)

Artikel Ekonom Senior Faisal Basri Meninggal Dunia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengapa? Porsi ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif kecil dibanding negara-negara yang berorientasi ekspor. Kita diuntungkan oleh kurang terintegrasinya kita pada ekonomi global –sesuatu yang sebetulnya tak kita inginkan,” kata dia, Rabu (12/10/2022).

“Tentu kita harus adil: integrasi yang terbatas pada ekonomi global membuat kita juga nantinya akan pulih lebih lambat, ketika ekonomi global pulih,” ia melanjutkan.

Dalam kondisi seperti ini pilihan kebijakan Bank Indonesia menurut dia tidak banyak: menaikkan bunga untuk mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan rupiah dan melakukan intervensi di pasar valuta untuk mencegah volatilitas rupiah.

“Dari jalur keuangan tampaknya dollar AS masih akan terus menguat karena pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik terhadap Eropa, terms of trade AS yang menguat dan dampak kenaikan bunga di AS yang lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan negara lain,” demikian dikutip akun Twitter-nya.

Selain itu, dampak dari Taper Tantrum 2.0 kali ini menurutnya tidak seberat 2013 karena share asing dalam obligasi pemerintah Indonesia menurun dari 32 persen di April 2020 jadi 14,6 persen September 2022. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal yang relatif lebih rendah saat ini, kata dia membuat Indonesia relatif stabil.

Selain itu neraca transaksi berjalan juga mengalami surplus. Surplus terjadi karena Covid-19 telah mengakibatkan meningkatnya rasio tabungan/PDB—karena menurunnya konsumsi akibat pembatasan mobilitas.

“Penjelasan lain: kenaikan harga ekspor komoditas dan energi akibat perang Russia,” terangnya.

Namun, lanjutnya, ketika aktivitas ekonomi kembali normal, rasio tabungan/PDB akan menurun, defisi transaksi berjalan naik. Selain itu, resesi global, akan menurunkan harga komoditas dan energi (diluar batu bara), surplus neraca perdagangan akan menurun. Hal ini berpengaruh kepada nilai tukar.

“Pelemahan rupiah akan membuat beban utang dalam mata uang dollar AS akan meningkat. Selain itu, ada resiko ketaksesuaian mata uang (currency mismatch), jika sebagian besar investasi asing masuk ke sektor dalam negeri, bukan sektor yang berorientasi ekspor,” jelasnya.

“Covid-19 membuat aktivitas ekonomi terganggu. Dengan relaksasi restrukturisasi kredit, NPL terlihat rendah. Namun Loan at Risk (LaR) masih relatif tinggi,” sambungnya.

Jika relaksasi ini berakhir, ada resiko NPL akan meningkat. Bunga tinggi juga meningkatkan resiko perusahaan dengan utang tinggi.

“Apa yang bisa dilakukan? Pertumbuhan ekonomi melambat dan surplus transaksi berjalan Indonesia tahun depan menurun. Untuk menjaga internal dna extenrla balance dibutuhkan ekspansi ekspansi fiskal dan pengetatan moneter,” kata dia.

Masalahnya, kenyataan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia kata dia tidak semudah preskripsi itu. Preskripsi Dornbusch dan Swan sulit dilakukan, karena pada tahun 2023, defisit fiskal akan dijaga di bawah tiga persen.

Selain itu, penurunan harga komoditas dan energi (diluar batu bara) akan membuat penerimaan negara tahun 2023 tak akan setinggi tahun 2022. Kombinasi ini akan membuat fiskal menajdi kontraktif pada tahun 2023.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang terjadi dan kenaikan bunga the Fed akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan bunga. Bisa dibayangkan dampak kontraksi yang akan terjadi.

“BI dan pemerintah harus menerapkan policy mix. Pengetatan moneter dilakukan, tapi tidak berlebihan, pelemahan rupiah terjadi, tapi dijaga agar tak terlalu tajam fluktuasinya. Dari sisi fiskal, dengan defisit dibawah 3% tahun 2023, maka alokasi belanja harus semakin tajam,” dorongnya.

Program perlindungan sosial menjadi prioritas, selain itu belanja harus diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak multiplier yang tinggi. Pemerintah harus memberikan prioritas pada “mana yang harus” dan bukan “mana yang ingin”.

“Perkiraan saya ekonomi Indonesia akan melambat, ketidakpastian tinggi, namun Indonesia tak akan mengalami resesi. Yg terjadi adalah perlambatan ekonomi. Namun tak ada ruang utk membuat kebijakan yg salah,” kata dia.

Kendati begitu, ekonomi Indonesia menurutnya memang masih relatif kuat tahun ini. Tapi, perlambatan akan terasa tahun depan.

“Inflasi di Jerman dan US, memaksa Bank Sentral menaikkan bunga. Kontraksi ekonomi di AS dan Eropa akan menurunkan permintaan ekspor global termasuk China. Ekspor Indonesia akan menurun. Situasi akan diperburuk dengan menurunnya harga komoditas, yg selama ini ‘menyelamatkan’ RI,” katanya.

Dari jalur perdagangan, resesi global, khususnya perlambatan ekonomi China, akan menurunkan ekspor Indonesia. Namun di siai lain, tensi geopolitik akibat perang Russia-Ukraina akan membuat harga batu bara relatif tinggi.

“Seberapa besar ekspor kita akan terpukul? Tergantung dari net effect (efek bersih) penurunan ekspor akibat resesi global dengan kenaikan harga batu bara akibat perang Russia,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Indonesia akan Terkena Dampak Resesi Ekonomi Global pertama kali tampil pada Parade.id.

Bahkan, subsidi BBM kata dia dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan.

“Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, hingga mencapai kesejahteraan,” sarannya, kemarin.

Tapi, subsidi energi, termasuk BBM, kata dia juga menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi,” tertulis demikian di situa pribadinya, Senin (29/8/2022), dengan judul: “Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran”.

Menurut Faisal, selama lima tahun terakhir, 2015-2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9 persen dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah

“Sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai Rp191,01 triliun. Namun, pada 2015 turun tajam menjadi Rp 34,89 triliun, dan sejak itu besarannya kata dia terbilang kecil,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Soal Subsidi BBM, Ekonom Sarankan Ini ke Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun kata dia, masalahnya, pada pembatasan kendaraan yang tidak bisa dilakukan karena pendapatan DKI mayoritas dari kendaraan. Padahal, di beberapa negara eropa sudah dua pertiga kendaraan green elektrik.

Ia pun berpendapat, masih belum ada kebijakan negara, pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi penduduk dari racun polusu

“Advokasi untuk membatasi kendaraan pasti kalah secara politik ekonomi,” kata dia, Selasa (23/8/2022), di akun Twitter-nya.

Mesti ada tindakan yang menurut moderat. Moderat adalah transisi go green dengan motor listrik dan mobil listrik (yang polusi dikenakan pajak lingkungan karena polusi).

Di cuitannya, Didik sempat memention akun Ismail Fahmi. Sebelumnya, ia juga mencuitkan perihal kualitas udara di Jakarta.

Menurut Fahmi, seluruh Jakarta ternyata sedang parah-parahnya polusi. Dan konsentrasi partikulat pm2.5 di tempatnya sebesar 88.

“Lumayan lebih baik dari BSD yg angkanya 91. Tapi ini jauuh di atas ambang sehat menurut BMKG sebesar 65,” kata dia.

Dikutip kumparan.com, kualitas udara pagi Jakarta kembali menduduki peringkat 1 dengan kualitas udara terburuk se-dunia. Berdasarkan situs IQ Air, skor Air Quality Index US Jakarta berada di peringkat atas 5 besar daftar kota dengan polusi udara terburuk, yakni 177 per pukul 07.00 WIB.

Polusi udara di Jakarta didominasi oleh polutan utama PM 2.5. Polutan ini adalah partikel mikro yang tidak hanya mengancam kesehatan tapi juga mengurangi jarak pandang karena menghasilkan lapisan kabut di atmosfer.

PM2.5 dideskripsikan dengan ukuran sekitar 2,5 mikron, dan banyak berasal dari emisi mesin yang menggunakan bahan bakar fosil.

Skor polusi udara Jakarta hingga pukul 07.25 WIB sempat mengalami penurunan yakni pada skor atau indeks 142. Peringkat Jakarta turun berada di bawah Kota Santiago, Chile.

(Rob/parade.id)

Artikel Kualitas Udara Jakarta, Ekonom Senior Ikut Bicara pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu, kata dia, lantaran kenaikan harga energi dan pangan (akibat perang Russia dan Ukraina)—membuat kenaikan harga dari sisi supply.

“Nov lalu saya pernah menulis mengenai resiko stagflasi. Tampaknya kekuatiran ini akan terjadi. Alasannya biaya produksi naik, tapi permintaan melemah. Implikasinya marjin keutungan akan menurun, krn mereka tak bisa sepenuhnya membebankan kenaikan biaya pada konsumen,” demikian anlisisnya, kemarin.

Dalam jangka menengah panjang, lanjut dia, resesi akan membuat permintaan energi akan menurun. Harga energi di satu sisi bisa menurun. Implikasiya boom komoditas SDA yang dinikmati Indonesia akan berakhir, ekspor kita akan melambat.

“Artinya perlambatan ekonomi Indonesia akan terjadi dlm jangka panjang akibat dua hal: pengetatan fiskal dan moneter dan perlambatan ekspor. Seberapa besar?” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Penurunan ekspor akan sangat tergantung krisis di Ukraina ini, kata dia. Bila krisis di Ukraina berlanjut, pasokan energi terganggu, maka harga batu bara dan kelapa sawit masih akan tetap tinggi. Ekspor Indonesia masih tinggi.

“Net effect antara perlambatan permintaan energi akibat resesi dan kenaikan harga energi akibat perang Russia yg akan menentukan seberapa besar ekspor kita akan terdampak.”

Oleh karena itu, menurut dia salah satu concern ekonomi global saat ini adalah mengenai tekanan inflasi. Untuk mengantisipasi inflasi di US, the Fed mengambil langkah menaikkan tingkat bunga secara agresif.

Kenaikan bunga ini akan berdampak kepada perlambatan ekonomi di US. Itu sebabnya orang berbicara mengenai resiko resesi di US. Resesi di US dapat memiliki dampak ke negara lain melalui perlambatan ekspor ke US. Dan implikasinya bisa terjadi resesi global.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kekhawatiran Ekonom terhadap Manufaktur Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina pertama kali tampil pada Parade.id.

“mahasiswa & civil society sebel dgn kembalinya sistim otoriter & KKN, geopolitik menilai ini rezim Pro-Beijing. Angin perubahan sdh tiba !” kata dia, Rabu (27/4/2022).

Saat itu, April-Mei 1998, lanjut Rizal, kelangkaan beras, krisis utang konglomerat, APBN bolong besar karena krisis perbankan, BBM harus naik 74 persen.

“teman2 prodemokasi sudah ndak mau Soeharto, geopolitik juga ingin transisi Indonesia ke sistim demokratis. Akhirnya Pak Harto yg sangat kuat undur diri,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Itu kata dia sebab kondisi objektif. Di mana krisis ekonomi sosial rakyat, krisis likuiditas dan dinamika geostrategis.

“Ada adagium, “Perubahan itu tidak terelakan” – Change is inevitable. Kita bisa suka atau tidak suka,, klo kondisi objektifnya sudah matang, hanya resiko perubahan yg bisa diminalisir !”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ekonom Sebut Ekonomi Rakyat Hari Ini Sangat Berat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ekonom Rizal Ramli (RR), yang mengetahui hal itu seperti menyarakan agar Presiden merumuskan kebijakan. Kalau perlu pecat pejabat yang dinilai doyan impor.

“Itu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” kata Rizal, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Presiden Jokowi Jengkel Kementerian dan Daerah Banyak Beli Barang Impor: Bodoh Banget Kita!” Jumat (25/3/2022).

Dikutip dari media yang RR komentari, disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk belanja barang dari luar negeri alias impor. Jokowi tidak menutupi kejengkelannya saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

“Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” ujar Jokowi yang mengaku mengetahui pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN banyak dari luar negeri.

Presiden merinci anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun. Sementara BUMN senilai Rp420 triliun.

“Ini duit guede banget, besar sekali!” kata Jokowi keras.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Jengkel soal Beli Barang Impor, Ekonom Dorong Rumuskan Kebijakan pertama kali tampil pada Parade.id.