Menurut Jumhur, keadaan itu harus menjadi momentum membangun kebersamaan antar semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah dan DPR, swasta pelaku industri, kaum buruh/pekerja termasuk pekerja migran  atau bisa disebut Indonesia Incorporated.

“Dengan kata lain, kejadian ini bisa menjadi dorongan untuk menjadikan Indonesia yang berdikari dengan menjalankan sirkulasi ekonomi domestik yang semakin kokoh sehingga tidak terguncang keras bila terjadi gejolak pada pasar global,” kata Jumhur dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

Jumhur menyinggung diplomasi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan (diplomasi ekonomi), langsung mendatangi otoritas di AS dan meminta untuk tidak memberlakukan dulu penerapan tarif timbal balik tersebut dengan maksud agar tidak mengguncang baik perekonomian Indonesia maupun AS.

Namun, bila memang tarif timbal balik ini harus diberlakukan maka agar diberlakukannya secara bertahap misalnya selama 10 tahun untuk mencapai tarif 32 persen. Hal ini dilakukan kata dia, agar ada proses penyesuaian baik dalam dinamika pasar di Indonesia maupun di AS.

Selain itu kata Jumhur, Presiden Prabowo Subianto perlu memanggil semua Kepala Perwakilan RI beserta Fungsi Eknomi KBRI/KJRI untuk lebih bekerja keras dan cerdas membuka pasar baru di negara-negara new emerging market seperti di Afrika dan Amerika Latin, khususnya untuk pemasaran produk industri Garmen, Alas Kaki dan Mesin serta Perlengkapan Elektrik dan Furnitur yang nilai ekspornya ke AS relatif besar selama ini.

Adapun untuk negara-negara yang struktur demografinya kekurangan tenaga kerja produktif (elderly society) agar bisa dibuka peluang luas untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Perlu ada tindakan nyata agar berbagai penyelundupan khususnya produk garmen, alas kaki dan elektronik bisa dihilangkan. Demikian juga agar hambatan impor (Import Safeguards) ke Indonesia bisa ditingkatkan setidak-tidaknya disamakan dengan rata-rata negara ASEAN,” jelas Jumhur.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya pengalihan perdagangan (trade diversion) produk-produk yang selama ini bisa dijual ke AS tapi dialihkan ke Indonesia sehingga pasti akan mengganggu industri dalam negeri,” Jumhur menegaskan.

Di lain sisi, untuk mencapai suatu sistem sirkulasi ekonomi domestik yang kokoh, maka menurutnya Indonesia perlu meningkatkan daya beli rakyatnya, khususnya di perdesaan yang jumlah penduduknya sekitar 130 juta orang. Cara ini kata dia, bisa dilakukan dengan memastikan Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP) ditingkatkan yaitu dengan adanya pengaturan harga komoditas di tingkat petani, sekaligus meningkatkan industrialisasi perdesaan.

“Peranan BULOG dan Koperasi di perdesaan harus ditingkatkan termasuk dengan cara mengucurkan dana pembelian produk pertanian sehingga NTP bisa berada di kisaran 120-140%. Dengan adanya daya beli yang memadai maka mereka pastinya akan membeli produk hasil industri di perkotaan,” jelas Jumhur.

(Rob/parade.id)

Artikel Kebijakan Tarif Baru Trump Bisa Menjadikan Indonesia Berdikari pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden Prabowo menjelaskan Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Prabowo menyampaikan itu dalam forum World Government Summit di Dubai beberapa waktu lalu.

Prabowo mengakui adanya keraguan publik terhadap BPI Danantara tetapi ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pasalnya, badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun.

Dengan total aset lebih dari USD 900 miliar itu, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Dana ini akan dikelola Danantara dan diinvestasikan ke lebih dari 20 proyek strategis, termasuk hilirisasi mineral, pusat data, AI, energi terbarukan, serta produksi pangan dan protein.

Selain mengelola dividen BUMN, Danantara akan mentransformasikan BUMN agar lebih kompetitif di tingkat global. Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara. Ketujuh BUMN itu antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Prabowo mengklaim telah menghemat USD 20 miliar (Rp 300 triliun) dari efisiensi anggaran.

(Robi/parade.id)

Artikel Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Diluncurkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun pemberian paket stimulus itu meliputi:

• Bantuan beras untuk 16 jt penerima bantuan pangan 10kg/bulan,

• Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt,

• Pembiayaan Industri padat karya,

• Insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji s/d Rp10juta per bulan,

• Bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp 500 jt/th, dan lain sebagainya.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, dengan mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo di akun X-nya.

Soal kenaikan PPN 12 persen, Prabowo menegaskan bahwa hal itu telah sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen di 1 Januari 2025.

“Pemerintah memutuskan kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN Barang Mewah (PPnBM). Contohnya, private jet, kapal yacht, dan barang mewah lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat golongan mampu,” terangnya.

Sementara, untuk barang dan jasa yang tidak termasuk kategori mewah, tarif PPN tetap sebesar 11 persen dan tidak mengalami kenaikan.

“Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN 0%, tetap berlaku sebagaimana sebelumnya,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Komitmen Pemerintah Beri Paket Stimulus di Tengah Kenaikan PPN pertama kali tampil pada Parade.id.