“Kami merasa bangga menjadi pemenang setelah melalui proses seleksi ketat yang diikuti oleh 946 peserta di seluruh Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya untuk Habitatland, tetapi juga untuk seluruh pihak yang percaya pada visi kami dalam menciptakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Pemilik Habitatland Ryan Adam dalam keterangannya pada awak media, Senin (17/2/2025).

Ia mengatakan, setelah meraih penghargaan tersebut di JCC, pihaknya merasa kemenangan ini sebagai bukti komitmen Habitatland dalam mengembangkan proyek perumahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Kompetisi BTN Housingpreneur terdiri dari dua tahap penjurian. Tahap pertama meliputi seleksi berkas, evaluasi bisnis, dan penilaian ide. Sementara itu, tahap kedua melibatkan sesi Live Pitching dan Grand Judging yang dinilai oleh dewan juri terkemuka, termasuk Gubernur Jawa Barat Kamil Ridwan Periode 2018-2023 Pakar Properti Yu Sang, perwakilan BTN, serta dosen dan praktisi di bidang properti.  

“Habitatland memiliki tiga value penting setiap kami menjalani proyek. Pertama, Sustainable Living dengan menerapkan unsur hijau dan ramah lingkungan untuk menciptakan kemandirian setiap rumah. Kedua, Amanah Thayyiban, kami patuh terhadap peraturan undang-undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku,” jelas Ryan.

Ketiga, lanjutnya, Creating Happiness, pihak Habitatland berkomitmen memberikan kebahagiaan dan keuntungan bagi semua pihak dan stakeholder yang terlibat.  

“Sejauh ini, penerapan Konsep Eco House Development dari Habitatland itu mulai dari penyimpanan air, dengan sumur resapan dan biopori untuk menyimpan debit air hujan sebagai sumber air tanah,” kata Ryan. 

Selanjutnya, tambahnya, pengelolaan sampah dengan memasang bio paving block yang mengandung 20% sampah dan 80% adonan pasir semen, sehingga setiap meter jalan menyimpan 2 kg sampah. Sampah organik dikumpulkan dan dijadikan sumber makanan bagi maggot, yang kemudian menjadi sumber protein alternatif.  

“Kemudian soal pengelolaan limbah, kami menggunakan bio septic tank yang mengurai kotoran manusia dengan bantuan bakteri. Tidak hanya itu, kami juga memberikan bonus Water RO di setiap rumah, jadi para penghuni bisa minum langsung dari keran,” papar Ryan.

Dengan teknologi tersebut, Habitatland membuat penghuni rumah menghemat hingga 240 galon air per tahun atau setara dengan Rp 5 juta.   

“Target ke depannya, Habitatland berkomitmen terus mengkampanyekan dan melipatgandakan visi misi kami. Kami ingin setiap proyek real estate di Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai ramah lingkungan seperti yang kami lakukan. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tutur Ryan Adam.  

Dengan kemenangan ini, Habitatland berkesempatan untuk bergabung dalam ekosistem perumahan BTN, yang akan semakin memperkuat posisinya sebagai pengembang properti berbasis keberlanjutan terdepan di Indonesia.  

Tentang Habitatland

Habitatland adalah pengembang properti yang berfokus pada pembangunan perumahan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan visi menciptakan hunian yang mandiri dan ramah lingkungan, Habitatland terus berinovasi untuk memberikan solusi hunian terbaik bagi masyarakat.*

Artikel Value yang Bikin Habitatland Jadi Juara Kompetisi BTN Housingpreneur 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

Meskipun demikian, kehadiran reviewer produk, baik secara online maupun offline, mampu memberikan dampak signifikan terhadap penjualan dan citra merek bisnis Anda.

Para pebisnis yang berpengalaman memahami betapa vitalnya peran ini dalam meningkatkan keberhasilan usaha.

Sering kali, tantangan terbesar dalam berbisnis adalah memastikan produk Anda dikenal luas dan mampu melebihi target penjualan.

Salah satu metode yang efektif untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penggunaan jasa review, terutama yang berhubungan dengan Google Business.

Layanan review produk ini biasanya dilengkapi dengan berbagai strategi pemasaran seperti pemasaran media sosial, pemasaran email, SEO, dan lain-lain.

Berikut adalah enam keuntungan utama dari memanfaatkan jasa review produk untuk usaha Anda:

1. Peningkatan Potensi Penjualan

Dengan menggunakan jasa review produk, Anda berpeluang untuk meningkatkan potensi penjualan. Semakin banyak review berkualitas yang diterbitkan, semakin tinggi kemungkinan konsumen tertarik untuk membeli produk Anda. Ulasan yang baik biasanya mengandung unsur call to action yang efektif, dan hal ini dapat mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian.

2. Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

Kredibilitas adalah kunci untuk menarik minat konsumen. Dengan bermitra dengan penyedia jasa review yang berpengalaman, Anda dapat membangun reputasi positif di mata pelanggan. Konsumen cenderung percaya pada produk yang berasal dari bisnis dengan kredibilitas tinggi, yang dapat Anda capai melalui layanan review yang konsisten dan berkualitas.

3. Menjangkau Target Pasar Secara Lebih Luas

Salah satu keunggulan dari jasa review produk adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tanpa terhambat oleh batasan geografis. Media digital memungkinkan Anda untuk memperkenalkan produk ke konsumen dari berbagai daerah dengan lebih efektif dan efisien.

4. Membangun Hubungan yang Baik dengan Konsumen

Jasa review juga memiliki potensi untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. Dengan halaman review yang menarik dan informatif, Anda dapat memberikan pengalaman positif kepada konsumen. Kepuasan pelanggan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya repeat order atau loyalitas yang lebih kuat terhadap merek Anda.

5. Penghematan Biaya Promosi

Menggunakan jasa review produk dapat membantu Anda menghemat biaya promosi dibandingkan dengan metode tradisional. Promosi melalui platform digital tidak memerlukan biaya cetak yang signifikan, dan Anda dapat menghindari biaya tinggi untuk iklan di media cetak atau televisi.

6. Coba Review Menggunakan Rajabacklink

Penyedia jasa review seperti Rajabacklink dapat mengoptimalkan promosi melalui artikel SEO dan media sosial, sehingga Anda tetap dapat bersaing meskipun dengan anggaran terbatas.

Dengan demikian, ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari penggunaan jasa review produk dalam mengembangkan bisnis.

Rajabacklink adalah salah satu penyedia jasa review terpercaya yang dapat membantu Anda mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan hingga memperkokoh posisi merek Anda di pasar.*

Artikel 6 Keunggulan Gunakan Jasa Review Produk untuk Bisnis pertama kali tampil pada Parade.id.

Warisan utang pemerintahan Jokowi tersebut membuat pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki beban utang jatuh tempo dengan besaran total Rp3.749 triliun pada tahun 2025 hingga 2029.

Presiden baru telah merencanakan banyak program yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Bagaimana analisis dari para peneliti INDEF menanggapi fenomena ini?

Menurut Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, peningkatan defisit pada RAPBN, yang mana persentase defisit dianggarkan berkisar hingga 2,82 persen, merupakan keputusan yang cukup berisiko.

“Persentase ini membuat ruang maneuver untuk antisipasi gejolak ekonomi menjadi sangat terbatas, yaitu hanya sekitar Rp30 triliun,” katanya dalam keterangan saat diskusi, Kamis (4/7/2024).

Rilisnya RAPBN 2025 ini menurutnya membuat publik serta sektor bisnis menjadi resah terhadap situasi ekonomi di masa mendatang.

“Menggunakan analisis big data media sosial, peningkatan utang dianggap menjadi beban yang kurang bermanfaat dan seharusnya tidak diprioritaskan, sementara pemerintahan mendatang dianggap tidak dapat menyelesaikan/menangani permasalahan warisan utang.”

Hal ini kata dia justru berlawanan dengan teori ekonomi yang seringkali menyatakan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah biasanya disambut dengan baik oleh publik. Namun, reaksi ini rasional apabila melihat dari sektor bisnis yang juga semakin pesimis.

“Oleh karena itu, realisasi belanja anggaran harus rasional, yang mana target defisit moderat alih-alih agresif. Selain defisit fiskal, defisit neraca transaksi berjalan juga harus diperhatikan karena menggambarkan kestabilan cadangan devisa.”

Menurut Eisha M Rachbini, Direktur Program INDEF, kondisi APBN saat ini tidak baik-baik saja.

“Apabila melihat tren dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pelebaran yang cukup signifikan antara penerimaan dengan belanja negara sejak pemerintahan Jokowi,” kata dia.

Profil belanja negara sendiri juga masih didominasi oleh pembayaran bunga utang, baru kemudian oleh belanja negara.

“Belanja modal sendiri masih rendah, bahkan lajunya cenderung menurun. Indonesia juga harus mengantisipasi jatuh tempo piutang 2025 yang mencapai Rp 800 triliun.”

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus memprioritaskan program yang memiliki efek multiplier yang tinggi, serta menunda program yang membebani fiskal.

“Dalam pelaksanaannya pun, pemerintah harus tetap prudent dalam pelaksanaannya, dengan tidak mengorbankan kapabilitas di masa mendatang dengan belanja jangka pendek.”

Sementara itu menurut Imaduddin Abdullah DIrektur Kolaborasi Internasional INDEF, salah satu sasaran utama visi Indonesia emas 2045 adalah pendapatan per kapita setara dengan negara maju.

“Demi mencapai hal tersebut, pendapatan per kapita harus mencapai minimal 7 persen dengan target optimum 8 persen. Namun, realitanya Indonesia sulit mencapai pertumbuhan 7 persen.”

“Demi mencapai pertumbuhan tinggi, dibutuhkan peningkatan investasi dari 2,5 persen ke 3 persen dan peningkatan produktivitas dari 1 persen menjadi 1,4 persen.”

FDI Indonesia cenderung lebih rendah dibanding negara-negara tetangga padahal FDI berperan penting untuk menarik pendanaan dan dapat menstimulasi produktivitas. Perbaikan iklim investasi penting untuk dilakukan dan FDI dapat diarahkan pada sektor yang mendukung industrialisasi.

“Anggaran pendidikan dan riset Indonesia masih relatif kecil sehingga menghambat perkembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.”

Sejumlah dilema dari kebijakan fiskal Prabowo-Gibran adalah perlu menjaga defisit fiskal dan pembiayaan pembangunan di saat yang bersamaan, perlu melakukan mobilisasi penerimaan tanpa memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta melakukan stimulus fiskal untuk jangka pendek sembari menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal jangka panjang.*

Artikel Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat digital public infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik,” kata Presiden Jokowi saat  menyampaikan pidato di acara peluncuran GovTech Indonesia. Presiden juga menekankan perlunya kerja sama dan integrasi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. “Setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data,” tambah Presiden Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca -peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasarkan pada portofolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital  yang  sebelumnya  sudah  menjadi  produk  unggulan  mereka.  Karenanya  penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.

Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia dan amanah yang diberikan kepada PERURI. Apresiasi juga kami sampaikan atas dukungan Kementerian PANRB, Kementerian BUMN dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui INA Digital. PERURI berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-sebaiknya dan kami siap mengemban peran kunci dalam percepatan kemajuan bangsa”. Penunjukkan  PERURI  sebagai  GovTech  Indonesia  merupakan keberhasilannya  dalam menjalankan transformasi digital secara konsisten beberapa tahun terakhir. Peluncuran produk digital pada tahun 2019 menjadi bukti nyata komitmen PERURI untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan me-leverage bisnis di bidang sekuriti digital.

PERURI yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, juga telah sukses menjalankan amanat dalam pembuatan meterai elektronik. Inovasi ini telah merangkul digitalisasi dalam memberikan kontribusi  positif  dalam  mempercepat  proses  administratif  dan  meningkatkan  efisiensi  di Pemerintahan.

“Proses transformasi yang kami jalani tidak hanya berfokus pada bisnis dan infrastruktur, tapi kami juga memahami pentingnya sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, PERURI juga  telah  menghadirkan  talenta -talenta  digital  terbaik untuk  mendukung  keberhasilan transformasi digital  pemerintah.

Saat  ini,  seluruh  karyawan  PERURI  telah  seratus  persen tersertifikasi sebagai digital talent dan menempatkan PERURI di posisi Kedua teratas di antara seluruh BUMN,” ujar Dwina.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyatakan, “Berkat dorongan dan kerjasama  dari  Kementerian/Lembaga,  alhamdulillah  hari  ini  kita  bisa  percaya  diri  untuk meluncurkan langkah awal dari GovTech yang merupakan kerja keras dari 400 anak bangsa yang punya kepercayaan bahwa Indonesia bisa.” Lebih lanjut Erick menyampaikan, “Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami dan kami masih terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata,” kata Erick.

Transformasi PERURI juga mengantarkan perusahaan pada wajah baru dengan melakukan perubahan  identitas  perusahaan  (rebranding)  yang  mencerminkan  komitmen  perusahaan terhadap inovasi dan teknologi serta kesiapan PERURI menjalani penugasan baru. Rebranding yang dilakukan PERURI tidak hanya tentang perubahan visual, tetapi juga mendefinisikan ulang jati diri dalam mencerminkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Acara peluncuran logo baru PERURI disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo serta berbagai pihak lainnya dan digelar di Kota PERURI yang merupakan area kerja Govtech Indonesia (22/5).

Tentang INA Digital

INA Digital adalah bagian dari PERURI yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Pembentukan INA Digital diwujudkan sejak PERURI mendapatkan mandat dari Pemerintah dalam Perpres No. 82 tahun 2023. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien

Pada tahap pertama, INA Digital akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan  kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.

Layanan  digital  terpadu  ini  akan  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  pelayanan  publik, memudahkan akses masyarakat, dan mengurangi kerumitan yang sering dihadapi saat ini. Kedepannya  masyarakat  hanya  perlu  mengakses  satu  portal  untuk  berbagai  layanan pemerintahan sehingga dapat lebih menghemat waktu, mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik.

Tentang PERURI

PERURI merupakan BUMN yang telah sukses bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Melalui penugasan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, lini bisnis Peruri semakin meluas mulai dari Banknotes Printing Technology, Security Printing Technology, Digital Security Technology hingga Government Technology (GovTech). Sebagai GovTech Indonesia, PERURI memiliki peran strategis dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah dan menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan selalu menjadi benang merah penugasan Peruri, dari penugasan utama mencetak  simbol  kedaulatan  bangsa,  kini  dipercaya  mengemban  tugas  yang membutuhkan  kemampuan  dalam  menjaga  kedaulatan  data  nasional.*

Artikel PERURI Siap Menjadi Garda Depan Digitalisasi Pemerintahan usai Peluncuran GovTech Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024 di Gudang Bulog DKI Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Berkaitan dengan Ramadan tahun ini, kami mengimbau agar rekan-rekan yang di daerah melaksanakan pemantauan dan sinergi berkaitan dengan ketersediaan [komoditas pangan] dan keterjangkauan harga,” ujar Tomsi.

Dia mengarahkan Pemda dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagai upaya memitigasi kenaikan harga komoditas pangan.

Hal ini termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang harus dipantau lantaran dapat memicu kenaikan harga komoditas lainnya.

Dirinya menyebutkan sejumlah komoditas yang masih mengalami kenaikan harga di beberapa daerah. Komoditas itu di antaranya telur ayam, bawang putih, minyak goreng, beras, daging ayam, gula pasir, bawang merah, dan cabai. Karena itu, Pemda termasuk jajaran Forkopimda perlu melakukan upaya pengendalian.

Tomsi menyebutkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan Pemda, seperti melakukan gerakan pangan murah, memastikan kecukupan stok pangan, kelancaran distribusi, dan koordinasi terhadap kebijakan tarif angkutan di daerah.

Pemda juga perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan pasokan komoditas termasuk upaya yang telah dilakukan pemerintah.

“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan saya minta untuk terus dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tersosialisasi dengan baik apa upaya-upaya yang telah kita lakukan,” jelas Tomsi.

Selain itu, Tomsi menekankan kepada Pemda yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, IPH tersebut menjadi penyebab tingginya inflasi.

“Agar [daerah] betul-betul turun cek dan mencari permasalahannya serta [melakukan] upaya-upaya [pengendalian] yang konkret,” ujarnya.

Di lain sisi, Tomsi mengingatkan Forkopimda agar menjaga stabilitas keamanan menjelang Lebaran. Sejumlah lokasi akses menuju bandara, terminal, maupun pelabuhan mulai dapat diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan. Ini termasuk menertibkan pasar tumpah yang dapat menimbulkan kemacetan.

“Kemudian tetap siaga mengantisipasi kejadian bencana, dan yang terakhir adalah pemantauan situasi lapangan dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta khusyuknya Hari Raya Idulfitri tahun ini,” tandasnya.*

Artikel Kemendagri Imbau Pemda Perhatikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kedatangan pesawat terbaru dengan registrasi PK-PWL ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah kami, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan dan pengalaman penerbangan bagi pelanggan setia kami, serta menunjukkan kepercayaan pabrikan dan lessor pesawat terhadap pertumbuhan bisnis Pelita Air,” demikian kata Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan, kepada media, Selasa (21/11/2023).

Pesawat ke-10 ini dan disusul oleh pesawat ke-11 di minggu ke-2 bulan Desember 2023 disebutnya akan segera diintegrasikan ke dalam jaringan penerbangan untuk membantu Pelita Air meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk periode musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Dengan adanya 2 pesawat tambahan tersebut, Pelita Air akan membuka rute-rute baru dan menambah frekuensi penerbangan di rute yang sudah kami layani sehingga total tambahan kapasitas yang akan disediakan meningkat lebih dari 20 persen,” jelasnya.

“Animo tinggi masyarakat mengiringi perkembangan Pelita Air melalui pencapaian tingkat keterisian (Seat Load Factor) pada Kuartal III sebesar 83,2 persen dan sebesar 87,1 persen pada bulan Oktober 2023. Hingga saat ini, Seat Load Factor pada MTD (Month to Date) bulan November 2023 telah mencapai 88,7 persen,” lanjutnya menjelaskan.

Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Pelita Air serta dukungan yang luar biasa dari pelanggan.

“Kedatangan pesawat ke-10 ini dan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Pelita Air terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inovatif bagi pelanggan setia kami,” ia menegaskan.

Dengan kedatangan pesawat ke-10 dan pertumbuhan yang solid ini, Pelita Air optimis melanjutkan perannya sebagai salah satu katalis dalam industri penerbangan Indonesia dan akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.*

Artikel Kedatangan Armada ke-10 Airbus A320, Pelita Air: Menguatkan Komitmen Melayani Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam workshop itu, hadir beberapa pembicara, seperti Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (SBRC) IPB Meika Syahbana, Kepala Divisi Teknologi Proses Dept. TIN FATETA IPB Erliza Hambali, Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society Direktorat Kemitraan BPDPKS Aida Fitria—mewakili Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman, dan Sekjend Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (APOLIN) Rapolo Hutabarat.

Masing-masing pembicara memaparkan materinya. Secara umum, pembicara menyinggung potensi dan tantangan bagi kita, pada umumnya, dan Indonesia khususnya, untuk menjadikan oleokimia sebagai bahan dasar berbagai macam produk yang ditingkatkan perhatiannya, agar negara dapat lebih bersaing.

Misal potensi—peningkatan pangsa pasar, di mana data terbaru menunjukkan peningkatan sebanyak 6,3 persen. Naiknya angka itu, karena beberapa faktor pendorong, di antaranya personal care, kosmetik, mamin (makanana dan minuman), farmasi, dan lain-lain.

Hal itu diuraikan Kepala Divisi Teknologi Proses Dept. TIN FATETA IPB, Erliza Hambali.

Prospek oleokimia ini pun disebutnya bernilai sangat besar dengan nilai tambah yang dijalankan. Oleh karena itu kata dia perlu terus dikembangkan produk turunannya seperti oleokimia di dalam negeri.

“Pengetahuan kita untuk mengembangkan produk turunan harus dibangun. Dalam workshop ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru bagi peserta terutama segi teknologinya. Pengembangan ini tentunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya

Namun demikian, menurut Sekjend APOLIN Rapolo Hutabarat, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama terhadap potensi oleokimia itu.

“Semakin ke hilir itu memang volumenya makin sedikit dan ragam produknya makin banyak tetapi nilai tambahnya itu jauh lebih besar dari produk hulunya. Sementara yang di hulu volumenya digunakan dalam maupun luar negeri dalam volume yang cukup besar tetapi nilai tambahnya lebih kecil daripada produk-produk hilir lanjutan, ungkap Rapolo.

Memang, kata Rapolo, semakin banyak ragam jenis itu—nilai tambah yang diperoleh di dalam negeri juga jauh lebih besar, karena terjadi investasi yang cukup mahal dari sisi peralatan, teknologi pengembangan sumber daya manusia.

“Tentunya pelatihan alih teknologi. Itulah yang menyebabkan daya saing kita akan semakin meningkat,” katanya.

“Didukung juga oleh kebijakan pemerintah, seperti pemberian harga gas 6 dolar di plan masing-masing perusahaan yang memperoleh harga gas tersebut,” sambungnya.

Kemudian ada tax holiday dan berbagai kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah kita, sehingga seluruh komponen yang diproduksi oleh chemical itu lebih lancar proses kepabeanannya.

“Supaya daya saing kita semakin meningkat,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Potensi dan Tantangan Oleokimia dari Minyak Sawit pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pun masih sesuai dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikelola dengan baik,” kata dia, kemarin.

Berdasarkan data dari publikasi APBN kita April 2023, posisi utang pemerintah per 31 Maret 2023 adalah Rp7.879,07 triliun.

“Berikut infografiknya. Tentu kita berpijak pada data resmi yg konsisten dipakai tahun ke tahun, rezim ke rezim,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Utang sebesar itu pun dinilainya aman. Indikatornya adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang besarnya 39,17%  persen, jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam Undang-undang sebesar 60 persen, sehingga tidak benar jika dikatakan utang pemerintah lebih dari 100 persen PDB.

“Kemudian ada lagi disebut-sebut tentang kewajiban kontinjensi. Hal ini perlu kita luruskan supaya tidak mengecoh dan menyesatkan publik,” ia coba meluruskan.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan di neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap kontinjensi pada akhir pelaporan.

Hal ini kata dia dikarenakan kewajibannya baru bersifat potensi, belum tentu akan terjadi/terealisasi.

“Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, utang BUMN tidak masuk dalam kategori kewajiban kontinjensi. Entitas lain seperti BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), Pemda, dan BUMD juga tidak termasuk dalam cakupan LKPP. (Sumber:LKPPAudited_2021).”

BUMN sendiri disebutna merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menurut UU Keuangan Negara. Utang BUMN tentu menjadi kewajiban BUMN, bukan kewajiban Pemerintah Pusat, termasuk untuk pembayaran pokok utang dan bunganya.

Utang BUMN baru dianggap sebagai kewajiban kontinjensi Pemerintah, Prastowo melanjutkan, jika utang ini mendapatkan jaminan oleh Pemerintah.

Kewajiban kontinjensi tersebut tidak serta pula menjadi utang pemerintah sepanjang mitigasi risiko default/gagal bayar dijalankan (berdasarkan history, hingga saat ini zero default atas jaminan Pemerintah).

Di sisi lain, keuntungan BUMN kata dia juga tidak serta merta menjadi penerimaan pemerintah. “Hanya jika BUMN membayarkan dividen sejumlah tertentu, maka penerimaan dividen ini diakui sebagai pendapatan (PNBP) oleh pemerintah,” katanya.

Selain itu, persoalan kewajiban pembayaran uang pensiun oleh pemerintah, dapat dijelaskan bahwa pemberian manfaat pensiun dilakukan setiap bulan sebagai wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri atas dedikasi dan pengabdian selama bekerja.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan pensiun agar lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal. Tata kelola program pensiun yang baru akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan akuntabel,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Stafsus Menkeu Bantah Utang Indonesia 17 Triliun, Berikut Penjelasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati begitu, Posko Satgas tetap buka memberikan pelayanan selama Libur Nasional Hari Idulfitri 1444 H dan Cuti Bersama.

“Dari 1.537 perusahaan yang diadukan, Provinsi DKI menjadi daerah terbanyak yakni 425 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat yakni 305 perusahaan,” demikian bunyi rilisnya, dari Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.

Sementara, daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR

Adapun jenis aduan yang masuk terdiri dari 1.162 aduan THR tidak dibayarkan, 753 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 388 THR yang terlambat dibayarkan

“Usai Cuti Bersama, @KemnakerRI akan menggelar Rapat Koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.”

(Rob/parade.id)

Artikel Posko Satgas THR Keagamaan 2023 Terima Ribuan Aduan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kirain situ ngerti dan sadar
Hobby dan Kecendrungan @jokowi untuk berpihak pada China Beijing di berbagai proyek2 infrastruktur menutup logika, mengabaikan hitungan2 rasional dan akal-sehat, akhirnya merugikan negara dan rakyat ? Segitunya, kenapa ya ?” kritik Rizal Ramli, Kamis (13/4/2023), lewat akun Twitter-nya.

RR mengatakan ini pelajaran sangat berharga untuk PDI Perjuangan karena salah memilih, yang disebutnya petugas partai.

“Pelajaran yang sangat berharga untuk @PDI_Perjuangan yg salah memilih petugas partai yang tidak betul2 menghayati nasionalisme dan Trisakti, yg hanya bermodal pencitraan dan populeritas berbayar (PollingRP, InfluenceRP, BuzzeRP dan Media berbayar). Trisakti hanya jadi slogan2 !” tegasnya.

Cuitan RR mengomentari berita di salah satu media dengan judul “China Minta APBN Indonesia Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat”.

China kekeh minta APBN menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut.

(Rob/parade.id)

Artikel China Minta APBN Penjamin Utang Kereta Cepat, Ekonom Kritik Keras Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.