Hal itu disampaikan Greenpeace Indonesia. Greenpeace Indonesia menilai pemerintah seperti tidak belajar dari adanya pulau kecil yang tenggelam.

“Pemerintah seperti tidak belajar dari tenggelamnya pulau kecil di Riau, Kepri, dan Kep. Seribu akibat tambang pasir laut. Dengan laju kenaikan muka air laut akibat #krisisiklim saat ini, eksploitasi pasir laut bisa mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia,” demikian cuitan akun Twitter Greenpeace, Senin (29/5/2023).

Suara Greenpeace Indonesia merespons cuitan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti. Susi berharap keputusan itu dibatalkan, karena kerugian lingkungan menurut dia akan jauh lebih besar.

“Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dg penambangan pasir laut,” tulis Susi.

Greenpeace Indonesia mendukung cuitan Susi itu. “Jadi, ya, sependapat dengan Bu @susipudjiastuti semoga keputusan ini dibatalkan,” dukung Greenpeace.

Dikutip tempo.co,  keputusan Jokowi tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.

Dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

“Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis 9 ayat Bab IV butir 2 huruf d.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Izinkan Kembali Ekspor Pasir Laut, Percepat Tenggelamnya Pulau Kecil Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Dan ini, kata Presiden, juga berlaku untuk batu bara dan gas alam cair.

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya bisa diberi sanksi. Tidak mendapatkan izin ekspor, atau pencabutan izin usaha.

“Prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat,” tertulis di akun Twitter-nya.

Selain itu, soal minyak goreng, Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.

“Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, lakukan lagi operasi pasar.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Presiden Ingatkan Perusahaan di Bidang Ini Dahulukan Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi eksportir produk perikanan mengingat Indonesia memiliki kebijakan yang sejalan dengan pemerintah Amerika Serikat dalam hal keamanan produk pangan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam,” kata Menteri Edhy dalam webinar “Tantangan dan Peluang Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan ke AS”, Selasa.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-5 dengan nilai ekspor ke Amerika Serikat, yaitu sebesar 1,9 miliar dolar atau sekitar 8,2 persen pangsa pasar impor produk perikanan AS.

Atas capaian tersebut, Edhy Prabowo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersatu dan bersama dalam menguatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global.

Apalagi, lanjutnya, aktivitas ekspor dinilai juga memiliki tantangan yang relatif besar dengan semakin ketatnya persyaratan dari negara tujuan dan adanya persaingan antar negara-negara eksportir produk perikanan.

“Ekspor merupakan salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena ekspor memiliki keterkaitan langsung, terutama kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan,” kata Menteri Edhy.

Sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku usaha, Edhy memastikan jajarannya terus berupaya mengembangkan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan, sistem ketertelusuran ikan, implementasi Seafood Import Monitoring Program, implementasi logbook, serta terus menjaga sumberdaya laut.

Ia mengemukakan bahwa cara yang ditempuh pemerintah di antaranya melalui konservasi sumberdaya perikanan, seperti mengurangi resiko kematian mamalia laut dalam kegiatan penangkapan ikan.

“KKP mengapresiasi bantuan teknis yang selama ini diberikan oleh Pemerintah AS melalui USAID maupun organisasi lainnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem laut,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Semester I tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 2,4 miliar dolar atau meningkat 6,9 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Sedangkan suprlus neraca perdagangan semester I 2020 sebesar 2,2 miliar dolar atau meningkat 8,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Pada periode tersebut Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama dengan nilai ekspor 977,8 juta dolar atau 40,6 persen terhadap total ekspor perikanan. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Komoditas utama ekspor perikanan ke AS meliputi udang, rajungan, tuna-cakalang, tilapia, dan rumput laut.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Menteri Edhy Ingatkan Persyaratan Ekspor ke AS Semakin Ketat pertama kali tampil pada Parade.id.