Mahasiswa Hukum Jayabaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan kebijakan Electronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Kebijakan tersebut dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum masal serta mewujudkan ketertiban masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum. Kemacetan menjadi masalah utama di Provinsi DKI Jakarta sebagai penyebab utama polusi udara dan polusi suara.

Merujuk keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 persentase tertinggi disematkan pada kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 21,76 juta (75,92%) kendaraan bermotor. Sementara itu kendaraan mobil sekitar 18,89%, meliputi 4,1 juta unit mobil penumpang, 785,6 ribu unit truk, dan 342,7 ribu unit bus. Berarti terdapat kenaikan sebesar 7,6 persen dibandingkan secara year-on-ye (YoY)

Keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 persentase tertinggi disematkan pada kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 21,76 juta unit (75,92%) kendaraan bermotor. Sementara itu kendaraan mobil sekitar 18,89%, meliputi 4,1 juta unit mobil penumpang, 785,6 ribu unit truk, dan 342,7 ribu unit bus. Berarti terdapat kenaikan sebesar 7,6 persen dibandingkan secara year-on-ye (YoY). menurut sumber yang sama jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai 10,64 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 0,38 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Efektifitas Kebijakan Penanggulangan Kemacetan

Sampai saat ini masalah kemacetan di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat, meskipun pemerintah provinsi telah menerbitkan beberapa strategi dan kebijakan terkait penyelesaian masalah kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, pemerintah menerapkan strategi peningkatan kualitas dan penambahan jumlah kendaraan umum seperti Busway, MRT dan LRT agar masyarakat beralih dari mobil pribadi ke kendaraan umum. Namun faktanya, jumlah kendaraan pribadi setiap tahun tumbuh 7,6%, bahkan jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta akan mencapai 21,76 juta pada tahun 2021.

Beragam strategi yang dilakukan pemerintah dilakukan dapat disiasati oleh masyarakat misalnya pada kebijakan plat ganjil genap dengan membeli 2 kendaraan, mengganti plat kendaraan sampai menggunakan joki untuk mensiasati kebijakan 3 in 1 sehingga kemacetan menjadi terus meningkat dan pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut sehingga pemerintah berwacana untuk menerbitkan kebijakan Jalan berbayar (ERP). Strategi Pemerintah dalam menerbitkan kebijakan Jalan Berbayar (ERP) akan dilakukan pada 25 ruas jalan di DKI Jakarta dengan tarif Rp 5.000-Rp 19.000 yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2023. Kebijakan pemerintah provinsi justru menambah dan memperluas titik kemacetan yang ada di DKI Jakarta, karena pada dasarnya pengguna kendaraan bermotor akan menghindari jalan berbayar sehingga terjadi penumpukan kendaraan bermotor di titik jalan lainya. Dan tentunya akan menyebabkan masalah masalah baru.

Menurut Raheem, (2015) kemacetan adalah ketidakmampuan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang memuaskan atau kecepatan perjalanan yang tidak terduga. Kepadatan kendaraan di jalan menimbulkan beberapa masalah yaitu:

1. Tercipta penundaan (waktu yang hilang sementara karena arus lalu lintas terhambat) dan sedikit kegiatan produktif
2. Pemborosan bahan bakar dan meningkatkan polusi udara
3. Kerusakan pada mesin kendaraan yang lebih cepat karena sering melakukan pengereman
4. Stres dan frustrasi. Ketidaknyamanan kemacetan dengan waktu berhenti yang terlalu lama menyebabkan ketidaknyamanan dan dan meningkatkan kecenderungan kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera dan kematian.

Sedangkan menurut Nimas Sekarlangit,dkk, (2016) pada faktanya, memang tidak ada siapa pun yang suka menunggu. Akan tetapi kondisi di lingkungan seringkali memaksa seseorang untuk berada pada situasi menunggu bahkan mengantri. Ketika menunggu inilah muncul kemungkinan ketidakstabilan emosional. Kondisi menunggu dan efeknya terhadap psikologi orang yang menunggu sangat bervariatif tergantung pada situasi dan keadaan masing masing orang. Seperti halnya orang yang sedang perjalanan menuju mall akan berbeda responnya dengan seorang yang menunggu pada lalu lintas dengan orang yang sedang terburu-buru akibat terlambat bekerja. Karena itu lama waktu tunggu maksimal terhadap efek psikologis orang yang menunggu tidak dapat ditentukan secara pasti.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan jalan berbayar (ERP) juga membebankan masyarakat kecil dimana kendaraan bermotor roda 2 merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mencari nafkah guna memenuhi kehidupanya.

Rekomendasi Kebijakan

Dari apa yang pernah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemacetan kami dari kelompok thariq bin ziyad memberikan rekomendasi Limitation Vehicle Motor (Pembatasan Kendaraan Bermotor) di antaranya :

-Pembatasan Penjualan Kendaraan Bermotor

-Penaikan harga on the road kendaraan bermotor

-Pembatasan Kelayakan Kendaraan yang beroperasi di jalan dengan jangka usia 5 tahun.

Pembatasan penjualan kendaraan bermotor bisa dilakukan guna menghambat kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta sebagai upaya dalam menanggulangi kemacetan. sementara pembatasan kendaraan dengan skema menaikan harga on the road yang disesuaikan dengan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan perusahaan penjualan yang ada di DKI Jakarta dapat meminimalisir cost akibat dari pembatasan kendaraan bermotor. rekomendasi tentang kelayakan kendaraan bermotor bertujuan agar kendaraan yang beroperasi di jalan raya hanya yang berusia 5 tahun kebelakang guna menekan emisi gas dan polusi udara.

Limitation Vehichle Motors (Pembatasan Kendaraan Bermotor) serta penerapan sistem tersebut dapat mewujudkan kota Provinsi DKI Jakarta bebas dari kemacetan dan polusi udara serta polisi suara. Semua langkah ini tentunya memerlukan peran aktif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan dengan membuat suatu peraturan daerah guna kemaslahatan.

Ringkasan

Berdasarkan badan pusat statistik trend pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tahun 2017 – 2021 konsisten mengalami peningkatan mencapai 21,8 juta unit kendaraan pada tahun 2021. Peningkatan tersebut menjadi penyebab utama kemacetan yang berdampak pada polusi udara dan polusi suara. Pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi penyebab kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengeluarkan strategi guna mengurangi kemacetan mulai dari ganjil/genap 3 in 1 dan lainya. namun pada kenyataannya jumlah kendaraan bermotor meningkat tiap tahunya. Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat wacana kebijakan jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) yang berpotensi membebankan masyarakat. Untuk itu kami memberikan rekomendasi kebijakan Limitation Vehichle Motor atau pembatasan kendaraan bermotor guna menanggulangi kemacetan.

Artikel Pembatasan Kendaraan Bermotor Guna Mengganti Wacana Kebijakan Jalan Berbayar (ERP) di Provinsi DKI Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini rencana jahat. ERP adalah diskriminatif,” kata Jumhur, saat hadir di aksi tolak ERP oleh atusan driver ojol PREDATOR, di depan Balai Kota, Rabu (8/2/2023).

Jumhur menyinggung penerapan ERP di Singapura, yang disebutnya justru dikritisi oleh masyarakatnya.

“Mereka saja di sana bilang bahwa (ERP) itu perampokan secara elektronik. Padahal itu rakyatnya berpenghasilan 16-17 kali daripada kita di sini,” ungkapnya.

Kalau tidak ada sikap tegas (perubahan) dari pemerintah untuk menolak ERP, Jumhur berencana akan aksi bersama PREDATOR. Sebab menurut dia soal ERP bukan hanya persoalan ojol, melainkan juga berdampak pada pekerja dan buruh.

“Tidak ada kata lain, Kalau tidak ada perubahan maka bangun kekuatan kalian. Sebab ini bukan perjuangan ojol, melainkan semua,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum KSPSI Sebut Rencana Penerapan ERP Melanggar Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

Syafrin menerima aspirasi massa aksi PREDATOR. Syafrin mengaku paham terhadap tuntutan PREDATOR.

“Kami akan bawa (tuntutan massa) ke dewan, karena sudah ada di DPRD (untuk dibahas), karena egislasinya ada di sana, untuk tidak dilanjutkan dan dikembalikan ke Pemprov. Rencana ini akan ditarik dari DPRD dan dikembalikan ke Pemprov,” kata dia, di hadapan massa aksi PREDATOR, Rabu (8/2/2023).

Syafrin mengaku, bahwa aspirasi massa (ojol) adalah masukan untuknya (dalam regulasi). Ia akan segera mengoordinasikannya apa yang menjadi tuntutan PREDATOR.

“Akan dikoordinasikan di DPRD dan dikembalikan ke Pemprov. Akan ada evaluasi,” tegasnya, di mana sebelum itu massa ingin Kadishub bersikap konkret.

Massa tidak ingin sikap Kadishub yang akan membahas ERP. Massa ingin, soal ERP ini tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

Dalam aksi tadi, banyak orator yang menyampaikan penolakan wacana ataupun rencana penerapan ERP ini. Salah satu orator yang mewakili penolakan ERP adalah Dani, dengan menyinggung penerapan ERP di tujuh negara.

Kata dia, soal penerapan ERP itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh negara tersebut, karena salah satu alasan pendapatan ekonomi masyarakatnya.

“Mereka itu pendapatannya jauh dari kita di DKI Jakarta. Maka kami tidak ada kompromi untuk wacana atau rencana penerapan ERP ini,” ungkapnya.

Ia justru menyalahkan Kadishub soal wacana ataupun rencana ERP ini, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas itu.

“Kadishub yang bertanggungjawab. Kadishub ini harus dicopot. Kalau Heru tidak berani, dan tidak berani mengeluarkan sikap, turun saja dari kursi gubernur,” pintanya.

Orator lain, Wiwit, mempertanyakan mengapa ERP ini direncanakan untuk diterapkan, dengan menyinggung jalan adalah fasilitas umum.

“Kami tolak ERP ini karena jalan kan fasilitas umum. Siapa pun harus pakai. Mengapa ada yang bayar dan ada yang tidak. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya,” orasinya.

Wiwit kemudian menyinggung akan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan rencana penerapan ERP. Artinya, alasan untuk mengatasai kemacetan diragukan olehnya.

Aksi dimulai siang hari, selesai sore hari. Aksi selesai usai Kadishub menemui massa aksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Kadishub DKI Jakarta Menemui Massa Aksi Tolak ERP pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak orator yang menyampaikan penolakan wacana ataupun rencana penerapan ERP ini. Salah satu orator yang mewakili penolakan ERP adalah Dani, dengan menyinggung penerapan ERP di tujuh negara.

Kata dia, soal penerapan ERP itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh negara tersebut, karena salah satu alasan pendapatan ekonomi masyarakatnya.

“Mereka itu pendapatannya jauh dari kita di DKI Jakarta. Maka kami tidak ada kompromi untuk wacana atau rencana penerapan ERP ini,” ungkapnya.

Ia justru menyalahkan Kadishub soal wacana ataupun rencana ERP ini, karena dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas itu.

“Kadishub yang bertanggungjawab. Kadishub ini harus dicopot. Kalau Heru tidak berani, dan tidak berani mengeluarkan sikap, turun saja dari kursi gubernur,” pintanya.

Orator lain, Wiwit, mempertanyakan mengapa ERP ini direncanakan untuk diterapkan, dengan menyinggung jalan adalah fasilitas umum.

“Kami tolak ERP ini karena jalan kan fasilitas umum. Siapa pun harus pakai. Mengapa ada yang bayar dan ada yang tidak. Negara jangan berbisnis dengan rakyatnya,” orasinya.

Wiwit kemudian menyinggung akan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan dengan rencana penerapan ERP. Artinya, alasan untuk mengatasai kemacetan diragukan olehnya.

Aksi dimulai siang hari, selesai sore hari. Aksi selesai usai Kadishub menemui massa aksi. Naik ke mobil komando dan memberikan penjelasan terkait aspirasi ojol.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Ojol PREDATOR di Balai Kota: Tolak ERP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tuntutan kita adalah menolak ERP dan pecat Kadishub DKI Jakarta. PREDATOR akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois,” demikian keterangan PREDATOR melalui video yang diterima parade.id, Selasa (7/2/2023).

Dasar penolakan PREDATOR terhadap wacana atau rencana ERP ini karena kebijakan ini dinilai hanya akan membebani, menyusahkan, merugikan, seluruh masyarakat DKI Jakarta maupun masyarakat di luar DKI Jakarta yang sering menggunakan jalan.

“Ini untuk kepentingan kita bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk menolak kebijakan zalim ini.”

PREDATOR mengimbau sekaligus mengajak ojol lainnya untuk bergabung untuk aksi di hari Rabu nanti.

“Dan kami PREDATOR mengajak semua komunitas-komunitas ojol, wadah-wadah ojol, organisasi-organisasi ojol maupun ojol yang single fighter yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di luar Jabodetabek, untuk ikut serta turun aksi pada hari Rabu ini.”

Rencana aksi PREDATOR akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB-selesai. Adapun informasi yang kami dapatkan terkait penanggung jawab aksi adalah Irfan Semandu. Jenderal lapangan (jenlap) Iqbal BOM.

(Verry/parade.id)

Artikel Kelompok Ojol Bernama PREDATOR Berencana Aksi Tolak ERP di Balai Kota, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya membatalkan niat ataupun rencana kebijakan tersebut. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengkaji persoalan kemacetan secara komprehensif sehingga tidak mengeluarkan langkah kebijakan yang bersifat parsial,” kata dia, kepada parade.id, baru-baru ini.

Sementara itu, menurut Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta Andi Aditya wacana-rencana ERP itu justru bukan mengurangi kemacetan tetapi memindahkan kemacetan yang ada. Selain itu, hal tersebut kata dia justru akan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas yang membuat pemerintah harus menjaga unsur keadilan.

“Bahwa kendala sistem ERP di DKI Jakarta sendiri akan menambah kekhawatiran. Kemudian, adanya potensi diskriminatif terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas, serta pemerintah perlu memikirkan adanya alternatif atau penambahan lain dalam sarana transportasi bagi masyarakat secara masif,” ungkapnya.

Sebagaimana yang dikethaui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan memberlakukan kebijakan ERP. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Kebijakan ini direncanakan untuk mengatasi salah satu masalah utama DKI Jakarta yaitu kemacetan. Mengingat, tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai 48 persen. Adapun tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000-Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000-Rp19.900, dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel DPD GMNI DKI Jakarta Menilai Kebijakan ERP Tidak Tepat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemberlakuan jalan berbayar yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tidak akan efektif. Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti ‘dipalak’ oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Mirah, dalam keterangan pers tertulis ASPEK Indonesia kepada media, Jumat (20/1/2023).

“Kemacetan di DKI Jakarta tidak akan bisa dihindari, karena ruas jalan di Jakarta memang terbatas dan jumlah kendaraan yang melintas juga banyak,” sambungnya.

Selain itu, ia juga menanggapi beberapa isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), di mana kendaraan yang kebal ERP salah satunya angkutan umum berpelat kuning. Itu artinya kata dia, ojek online dan kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan, akan terbebani biaya jalan berbayar.

“Perusahaan mungkin akan membebani biaya jalan berbayar kepada konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan biaya jalan berbayar juga akan dibebani kepada pengemudi ojol atau kurir, akibat kebijakan tarif ojol dan kurir yang tidak layak,” imbuhnya.

Mestinya, kata Mirah, di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sebaiknya jangan menambah beban hidup masyarakat.

Terkait 25 ruas jalan berbayar yang saling terkoneksi dan waktu pemberlakuan ERP yang terdapat dalam Raperda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB juga diresponsnya.

Menurut dia, sama saja Pemerintah DKI Jakarta akan terus membebani biaya jalan berbayar untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rejeki, tanpa pandang bulu. Jika ojol atau kurir dalam sehari harus bertugas di beberapa ruas jalan berbayar, tentunya akan sangat terbebani dengan kebijakan yang tidak bijak ini.

“ASPEK Indonesia juga memiliki anggota pengemudi daring dan kurir, yang telah menyampaikan aspirasi keberatannya kepada ASPEK Indonesia, untuk disampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel ASPEK Indonesia Minta Pemprov DKI Tidak Memberlakukan Kebijakan ERP pertama kali tampil pada Parade.id.