Dalam lawatan ke Jerman menghadiri pertemuan G7 Climate pada 26-27 Mei 2022, Menteri Arifin bertemu dengan petinggi dua perusahaan besar Jerman, yakni Siemens Energy dan HMS Bergbau AG.

Artikel Menteri ESDM Ajak Investor Asing Tanamkan Modal di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi tersebut merupakan respons atas rencana penambangan panas bumi di Desa Wae Sano Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat NTT, di mana di sana tinggal masyarakat lingkar danau Sano Nggoang yang terdiri dari warga di tiga kampung.

Atas hal itu, Koordinator lapangan (Korlap) Yusuf Hendra dari dua elemen menyatakan bahwa Negara tidak pernah benar-benar hadir dalam persoalan di timur. Bahkan selama ini Pemerintah terkesan tidak mendengar suara penolakan warga.

“Terbukti ketika Pemerintah secara sepihak melakukan penandatanganan MoU yang di antaranya dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur,” ujar Yusuf ketika diwawancarai oleh tim parade.id.

“Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengembangkan Panas Bumi di Wae Sano, dalam acara tersebut juga turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah Untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Eksplorasi) Pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” sambungnya.

Kemudian, mereka juga dengan tegas menolak siasat Pemerintah dan perusahaan yang melakukan kegiatan konsultasi publik yang memakai pendekatan adat duduk bersama (Lonto Leok) di kampung Lempe dan di Kantor Desa Wae Sano.

“Kalau memakai pendekatan adat duduk bersama (Lonto Leok) seharusnya mendengarkan warga, bukannya memaksakan kehendak kepada warga,” imbuh Yusuf.

Berdasakan pandangan di atas, mereka menuntut dan mendesak agar Menteri ESDM, Arifin Tasrif untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di WKP Wae Sano, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Selain itu, mereka juga menuntut dan mendesak Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi oleh PT Sarana Multi Infra Struktur di WKP Wae Sano, selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bawah KementerianKeuangan Republik Indonesia.

Pun menuntut dan mendesak, PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk segera menghentikan segala aktifitas di Desa Wae Sano, termasuk berhenti membuat konflik antarsesama masyarakat Desa Wae Sano dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut dan mendesak Menteri Pariwisata, Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta untuk menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal, dan mendukung pengembangan pariwisata Danau Sano Nggoang yang berbasis pada masyarakat.

Massa juga menuntut dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk segera turun tangan, menghentikan rencana pengembangan panas bumi yang berpotensi besar merusak lingkungan dan ekosistem, juga Danau Sano Nggoang sebagai salah satu danau vulkanik kebanggaan Provinsi NTT.

Termasuk kepada Kepala Daerah di sana, mereka menuntut dan Mendesak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, DPRD Provinsi NTT untuk serius melakukan moratorium tambang di NTT, termasuk di dalamnya menghentikan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano dan wilayah lainnya di NTT.

“Juga mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.

“Mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi  dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, untuk berhenti memfasilitasi niat jahat pihak PT SMI dalam mengembangkan panas bumi di WKP Wae Sano, sebaliknya harus tunduk dan taat pada suara rakyat selaku pihak yang memberikan mandat kepada Anda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat,” pungkasnya tutup.

(Aby/PARADE.ID)

Artikel SP-NTT dan PMB-NTT Gelar Aksi di Kementerian ESDM, Respons Rencana Pembangunan Panas Bumi pertama kali tampil pada Parade.id.

Wabup menerimanya dengan senang hati, karena di daerahnya ini diakui olehnya memang banyak membutuhkan PJU. Sebab banyak jalan di daerah Cianjur Selatan, khususnya, yang membutuhkan penerangan.

“Dan ini dapat membantu program Pemkab Cianjur, yaitu Cianjur Caang,” akunya, Senin (20/9/2021), saat serah terima di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Dengan adanya hibah tersebut, Wabup TB Mulyana berharap, ke depannya seluruh jalan Cianjur bisa mendapatkan penerangan jalan sesuai programnya (Caang).

Selain itu, antara Pemkab dan Kementerian ESDM, diharapkan olehnya bisa lebih banyak lagi memberikan bantuan penerangan jalan yang sangat dubutuhkan oleh masyarakat.

“Pemkab Cianjur mengucapkan terima kasih atas hibah yang diberikan oleh Kementerian ESDM,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESSM Sahid Junaidi dalam sambutannya mengatakan bahwa Program Hibah PJUTS ini merupakan program dari Kementerian ESDM ersama dengan Komisi VII DPR RI yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

Sahli Junaidi berharap, setelah hibah ini diserahkan agar segera dipasang dan dapat segera dinikmati dan berguna bagi masyarakat.

“Sehingga potensi energi baru terbarukan yang ada di Cianjur bisa dikomunikasikan dengan Kementerian ESDM. Agar pengelolaannya bisa dirancang bersama, mengingat energi baru terbarukan untuk ke depannya akan menjadi sumber energi utama di negeri kita bahkan dunia,” harapnya.

Sahid juga berharap bantuan hibah ini dapat bermanfaat dan dipelihara agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Cianjur.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Pemkab Cianjur Terima Bantuan Hibah 400 PJUTS dari Kementerian ESDM pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah mengajak perusahaan dan masyarakat agar berkolaborasi dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomassa tersebut.

“Pembangkit dioperasikan oleh perusahaan, kemudian perusahaan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan bahan baku,” katanya dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Dadan mengungkapkan salah satu pengusahaan energi berbasis biomassa yang telah berjalan baik ada di Merauke, Papua, yang dioperasikan oleh PT Medco Energi.

Pembangkit biomassa itu menghasilkan listrik berkapasitas 3,5 megawatt yang jual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melistriki daerah tersebut.

Selain melibatkan perusahaan dalam pembangunan pembangkit biomassa, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk bisa memproduksi energi biomassa skala kecil.

“Nanti untuk pembangkit kecil didorong dengan dana pemerintah yang sekarang kami pikirkan adalah dengan dana alokasi khusus (DAK),” ujar Dadan.

Direktur Operasi Medco Energi Budi Basuki mengungkapkan pembangkit listrik biomassa di Merauke, merupakan pembangkit listrik swasta pertama dengan energi baru terbarukan yang ada di Papua.

Menurutnya, pengoperasian pembangkit tersebut menunjukkan keberhasilan public private partnership antara PLN dan Medco Energi dengan dukungan pendanaan dari pemerintah melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Total investasinya Rp140 miliar yang terjadi di wilayah terujung Indonesia bagian timur Merauke. Kami mencoba ini sebagai pilot project,” ungkap Budi.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemanfaatan biomassa yang bersumber dari hutan tanaman industri menjadi energi hijau yang berkelanjutan, sekaligus memberikan sumbangan pengurangan emisi yang besar karena sifatnya yang karbon netral.

“Selain itu, telah terbukti pembangkit ini bisa mengurangi biaya pembangkitan dan import BBM, serta menggunakan sumber daya lokal,” pungkas Budi.

Kementerian ESDM mencatat potensi bioenergi di Indonesia mencapai 32,6 gigawatt dengan angka pemanfaatan sebesar 1,9 gigawatt atau sekitar 5,7 persen.

Bioenergi merupakan salah satu energi ramah lingkungan yang didapatkan dari sumber biologis umumnya biomassa berupa limbah industri kayu, jerami, hasil pertanian seperti tebu dan singkong yang dapat diolah menjadi bahan bakar.

Kotoran hewan dan sampah organik juga merupakan biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi. Energi dari biomassa merupakan salah satu bagian dari siklus karbon.

Pemanfaatan teknologi bioenergi tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi memberikan kontribusi bagi penyediaan energi bersih yang dapat menekan emisi karbon.

Pemerintah telah mencanangkan kawasan hutan produksi yang khusus diperuntukan untuk pembangunan hutan energi sebagai sumber bahan baku bioenergi dalam upaya meningkatkan kapasitas pemanfaatan biomassa sebagai energi bersih.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Strategi Pemerintah Tingkatkan Ketersediaan Biomassa pertama kali tampil pada Parade.id.

Blok matarape merupakan kawasan pertambangan Gagal lelang karena didapati adanya Maladministrasi pada proses lelangnya, hingga kini kawasan tersebut masih dalam status Quo. Namun ironinya terdapat aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT Astima Konstruksi dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP).

“Blok Matarape merupakan kawasan pertambangan yang sedang dalam status quo akibat hasil lelang yang dianulir oleh kementerian ESDM RI, mestinya bebas dari kegiatan pertambangan. Namun ironisnya berdasarkan data dan hasil kajian, kami menemukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh PT ASKON dan PT MLP secara ilegal”, tegas Arnol Ibnu selaku Koordinator lapangan AMUBA Indonesia saat berorasi didepan Kementerian ESDM RI.

Lanjut Arnol, pihaknya menduga ada konspirasi yang terjadi dalam lingkup Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Syahbandar Molawe, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama Aparat penegak hukum. Menurutnya sangat mustahil apabila kawasan pertambangan yang telah diputihkan tersebut, luput dari pantauan aparat penegak hukum dan pemerintah. Sehingga dengan pembiaran aktivitas kedua perusahaan tersebut telah membuktikan bahwa ada konspirasi dengan pihak terkait, pihaknya meminta Kementerian ESDM RI segera menurunkan satgas penindangan dan melakukan upaya hukum terhadap aktivitas PT ASKON dan PT MLP

“Kami menduga ada konspirasi yang terjadi dalam lingkup Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Syahbandar Molawe, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama Aparat penegak hukum. Karena mustahil apabila kawasan pertambangan yang telah diputihkan tersebut, luput dari pantauan aparat penegak hukum dan pemerintah. Sebab pembiaran aktivitas kedua perusahaan tersebut telah membuktikan bahwa ada konspirasi dengan pihak terkait, untuk itu kami meminta Kementerian ESDM RI segera menurunkan satgas penindangan dan melakukan upaya hukum terhadap aktivitas PT ASKON dan PT MLP”, ucapnya.

Sementara itu Kepala Biro Layanan Informasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian ESDM, Agung Purwanto saat menerima masa aksi menyayangkan kinerja Inspektur pertambangan diwilyahah tersebut. Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan segera menurunkan Satgas Penindakan dilokasi kawasan pertambangan Blok Matarape sambil menelaah laporan dari pengunjuk rasa, Ia juga mengatakan apabila yang disangkakan AMUBA Indonesia terbukti benar maka pihaknya mewakili pemerintah akan melaporkan kedua perusahaan tersebut keaparat penegak hukum

“Loh, emang apa kerja Inspektur tambang disana ? Kalau begitu, Segera kami laporkan ke pak menteri, setelah itu mungkin secepatnya juga kami menurunkan Satgas penindakan untik menghentikan aktivitas disana dan apabila yang disangkakan teman-teman ini terbukti benar maka kami akan melaporkan kedua perusahaan tersebut keaparat penegak hukum”, pungkasnya.

Selanjutnya AMUBA Indonesia berencana akan melaporkan dugaan ilegal mining PT. ASKON dan PT MLP ke Mabes Polri dan KPK RI pekan depan

“Pekan depan kedua perusahaan ini akan kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan KPK RI”, tutupnya.

(Lendi/PARADE.ID)

Artikel Kementerian ESDM Didesak Proses Hukum Ilegal Mining Perusahaan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.