“Sbg Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023. Sy terpilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia,” Demikian diungkapkannya, Selasa (28/11/2023), lewat akun Twitter-nya.

“Sbg Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023. Sy terpilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia. membentuk komisi khusus terkait Palestina yang dapat berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina,” ia melanjutkannya.

Ia memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam Parlemen Asia ini dengan menekankan urgensi situasi Palestina sekarang.

“Sebagai pimpinan sidang mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.”

Menurut Fadli, parlemen sebagai representasi rakyat, harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina.

“Untuk itu, kami mengajak parlemen negara-negara Asia yg tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel,” ajaknya.

Pada sidang ini, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya parlemen APA mendukung kemerdekaan Palestina. Hadir pula dalam sidang ini Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.

“Gigihnya perjuangan @DPR_RI dalam mendorong upaya diplomasi parlemen mendukung kemerdekaan Palestina mendapatkan apresiasi dari parlemen negara-negara Asia yg hadir. Indonesia diminta menjadi Rapporteur dalam Komisi Palestina ini.”

Ia juga mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi, namun diam seribu bahasa saat merespon kekejaman Israel terhadap Palestina.

“Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia,” tekannya.

“Ini semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia,” ia menekankan kembali.

Ia menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia, dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.

“Gencatan senjata yg bersifat sementara saat ini di Gaza tak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.”

Dalam sidang APA, ia mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk.

(Rob/parade.id)

Artikel Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia Terbentuk, Fadli Zon Pimpin Sidangnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon

Tahun 2022 menjadi tahun yg sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun.

Dalam dua tahun terakhir, pandemi berperan penting dalam membuktikan buruknya komitmen pemerintah dalam berdemokrasi. Mulai dari praktik pembatasan informasi yang berdampak pada kebebasan sipil, hingga melemahnya check and balances antar lembaga pemerintah.

Mengutip pandangan Colin Crouch, seorang sosilog dari London School of Economics, dua aspek tsb, setidaknya menjadi sebagian dari tanda-tanda negara yang mengalami post-democracy yakni kondisi kemunduran demokrasi akut meski tak sampai kepada bentuk authoritarian. Sebenarnya, tanda-tanda post-democracy telah muncul sebelum pandemi. Badai pandemi semakin membuktikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar sedang bergerak mundur.

Meski pandemi hampir berakhir dan kebijakan pemerintah yang minim check and balances, seperti UU Cipta Kerja, akhirnya mengalami koreksi konstitusional oleh MK, namun residu yang telah mengikis komitmen demokrasi pemerintah masih melekat kuat. Bahayanya, residu tersebut terus menjalar pada wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas-jelas inkonstitusional.

Tak heran, meskipun menurut laporan indeks demokrasi yang diterbitkan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022 peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara, namun Indonesia masih masuk kategori flawed democracy (demokrasi cacat). Salah satu alasannya, karena proses elektoral dan pluralisme tak bergerak di skor 7,92. Begitupun dengan indikator budaya politik yang juga masih berada di angka 4,38.

Di kawasan Asia Tenggara, kualitas budaya demokrasi Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia (7,24) dan Timor Leste (7,06). Atas dasar itu, di penghujung 2022 dan memasuki tahun 2023, ada dua hal penting menurut catatan saya yang perlu dikawal agar konsolidasi demokrasi Indonesia tidak terus terkikis.

Pertama, menjaga kepastian penyelenggaraan pemilu 2024. Pada 14 Desember lalu, pemilu sudah masuk ke dalam tahapan penetapan peserta. Ada 17 Parpol dan 6 Parpol lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan. Bulan lalu, misalnya, sejumlah media melaporkan masih adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.

Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia. Ironisnya, wacana penundaan pemilu didorong dalam kondisi ekonomi Indonesia yang diklaim pemerintah bergerak impresif. Ini terlihat dari ekonomi Indonesia yg mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) ketika banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Semestinya, kinerja ekonomi yang impresif ini justru dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas demokrasi. Bukan sebaliknya.

Inilah yang oleh Willaim J. Bernstein dalam bukunya “The Birth of Plenty”, yang dengan tegas menyimpulkan bahwa economic prosperity seharusnya merupakan faktor kunci lahir dan bertahannya demokrasi, bukan justru mematikan demokrasi. Kedua, yang perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Kita perlu ambil pelajaran berharga dari Pemilu 2019. Belajar dari pengalaman, Pemilu 2019 menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.

Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, yang hingga kini belum diungkap penyebabnya secara tuntas. Di luar persoalan prosedural tersebut, perjalanan pemilu 2019 juga tak lepas dari ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat. Itu semua harus menjadi catatan serius yang perlu diantisipasi agar tidak terulang di Pemilu 2024.

Tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi kita. Dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu Pemilu Serentak. Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis.

Artikel Catatan Akhir Tahun Fadli Zon: Komitmen Demokrasi Semakin Terkikis pertama kali tampil pada Parade.id.

“Turut berduka cita wafatnya B Ridwan Saidi, politisi kawakan, pemikir, penulis, sastrawan, budayawan. Sy kenal lebih dr 30 thn lalu. Ribuan koleksi buku kuno n seratusan piringan hitamnya sdh terintegrasi di @FadliZonLibrary sejak 2009,” ungkap Fadli, Ahad.

Almarhum kata Fadli, selain tokoh, juga seorang teman diskusi yang luar biasa, termasuk memiliki wawasan dan pengalaman yang luas. Ia yakin, almarhum meninggal dalam keadaan husnulkhatimah.

“Selamat jalan Bg Ridwan Saidi … Innalillahi wainnailaihi raajiun. Kabar dr putra-putri beliau Bang Ridwan Saidi telah wafat pagi ini jam 08.35 WIB di RSPI Bintaro. Insya Allah husnul khotimah,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebelum itu, ia sempat menjenguk almarhum di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan, kemarin. Ia menjenguk bersama Fuad Bawazier dan lainnya.

Saat itu, ia berharap, Ridwan diberikan kesembuhan dan kepulihan. Namun takdir berkata lain.

“Usai menjenguk seorg tokoh pemikir, penulis, seniman, budayawan Bang Ridwan Saidi di RSPI Bintaro. Masih dlm keadaan koma,” kata Fadli.

(Rob/parade.id)

Artikel Ridwan Saidi Meninggal Dunia, Fadli Zon: Kehilangan Tokoh Hebat pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tsb kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita.

Sejak bulan lalu @hkti telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, krb penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligations).

Itu sebabnya, HKTI @hkti sejak awal mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut.

Ada beberapa alasan kenapa kebijakan tsb tidak tepat sehingga perlu segera dicabut dan disusun kembali sebuah kebijakan persawitan yg lebih baik.

Pertama, kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosa persoalan yg tak akurat. Sebagai gambaran, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen).

Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pd thn 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton (25,07 persen).

Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yg ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tdk mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan?

Kedua, kebijakan tsb telah merugikan tiga juta petani sawit kita. Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022 lalu, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya.

Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah. Di Sumatera Selatan, misalnya, harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram.

Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000 per kilogram. Secara umum, penurunan harga TBS ini terjadi bervariasi antara Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram.

Selain harganya terus turun, para petani sawit juga kini terancam tak bs menjual hasil panennya, krn sejumlah pabrik kelapa sawit mulai menolak membeli TBS dari petani dan lebih menggunakan hasil kebun sendiri.

Pabrikan memang mau tak mau harus mengurangi kapasitas produksi akibat larangan ekspor ini.
Kalau produknya tak bisa diserap pasar, bagaimana nasib jutaan petani sawit ini?

Ketiga, kebijakan larangan ekspor ini juga bisa merugikan kinerja perdagangan kita. Larangan tsb jelas akan menurunkan penerimaan devisa ekspor. Pada tahun 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar, atau lebih dari Rp500 triliun.

Selain devisa ekspor, ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan kepada kas negara dalam bentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor.

Hilangnya potensi devisa yang cukup besar itu tentu bisa menekan nilai tukar rupiah. Secara makro, dampak kebijakan ini sudah bisa dilihat pada akhir bulan nanti.

Keempat, kebijakan larangan ekspor ini telah melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Pasca-pemberlakuan larangan ekspor CPO Indonesia, Malaysia kini menjadi penguasa 84 persen ekspor CPO.

Padahal, Malaysia sebelumnya hanya memiliki porsi sekitar 27 persen saja dari total produksi CPO dunia. Absennya Indonesia dari pasar CPO dunia jelas sebuah kerugian. Kita gagal memanfaatkan kenaikan harga komoditas CPO bagi kepentingan ekonomi nasional.

Kelima, kebijakan larangan ekspor itu terbukti gagal menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng pada minggu kedua Mei ini masih berada di angka Rp24.500 per liter. Angka ini masih jauh lebih mahal dari tetapan harga eceran tertinggi yg dibuat pemerintah.

Kegagalan ini hanya menguatkan kesimpulan di awal bahwa kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri selama ini memang bukan karena persoalan stok, melainkan karena lemahnya penegakkan hukum.

Ini sudah dibuktikan oleh Kejaksaan Agung yang telah menetapkan tersangka mafia minyak goreng.

Jadi, sebelum kebijakan larangan ekspor CPO ini memberi kerugian yang lebih besar, HKTI mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut larangan tersebut. Sesudah itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat.

*Penulis adalah Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon

Artikel Cabut Segera Larangan Ekspor CPO dan Perbaiki Kebijakan Persawitan Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sy mengikuti beberapa berita, yg dimulai dari cuitan seorang buzzer, yg isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dgn seorang terduga teroris yg baru saja ditangkap Densus 88, hanya krn sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tsb, sy ingin memberi klarifikasi sbg berikut,” tulis Fadli, Rabu (16/3/2022), di akun Twitter-nya.

Klarifikasi pertama, Fadli mengatakan bahaa sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam, 2014-2019), setiap hari ia menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang ia terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call.

Sebagai wakil rakyat, kata dia, selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasinya sebagai anggota DPR RI.

“Pada 28 Mei 2015, saya bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), @Fahrihamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) yang dipimpin oleh Ustadz Bachtiar Nasir (UBN),” ungkapnya.

Mereka, lanjutnya, tengah menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang.

“Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta sy n Saudara @Fahrihamzah sbg representasi pimpinan wakil rakyat untuk scra simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tsb pd FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh para wartawan yg hadir.”

Setiap kegiatannya sebagai anggota dan pimpinan parlemen, ia selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik.

“Selama saya menjabat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, kegiatan-kegiatan itu sy dokumentasikan dalam buku “Berpihak Pada Rakyat” yg terdiri dari lima jilid. Pertemuan dengan anggota delegasi FIPS tadi dicatat dan didokumentasikan pada buku jilid pertama halaman 285.”

Sebagai catatan, tekannya, bahwa semua dana yang tertera dalam simbol (USD 20,000) adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau Saudara Fahri Hamzah. Ia dan Fahri Hamzah kenal dengan tiga anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bachtiar Nasir, Mustofa Nahra, serta pengacara Achmad Michdan.

“Namun, empat orang lainnya saya tidak kenal.”

Sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015 FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri disebutnya menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan.

“Penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan. Ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza, sbg Wakil Ketua @DPR_RI saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik.”

Ia mengatakan upaya untuk mengait-ngaitkan dirinya dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, ia menganggap ini adalah fitnah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan terorisme hanya karena pernah menerima terduga teroris Farid Okbah di Istana.

“Sbg informasi, pada 29 Juni 2020 Farid Okbah pernah diterima Presiden Joko Widodo di Istana. Pada tanggal 16 November 2021, Farid Okbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan?”

“Penjelasan ini sy buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yg secara insinuatif berusaha memutarbalikan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali,” pungkasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Klarifikasi Fadli Zon terhadap Fitnah yang Mengaitkan Kerja DPR dengan Isu Terorisme pertama kali tampil pada Parade.id.