Waketum Partai Gelora

Kalo ada orang yang menganggap pak Probo tidak tahan ber oposisi, orang itu tidak saja tidak mengenal pak Prabowo selama ini tetapi juga tidak kenal sejarah bangsa Indonesia sepanjang transisi kita menuju demokrasi ini. Karena Prabowo adalah salah satu Tokoh sejarah nasional yang penting dalam transisi kita menuju negara demokrasi yang lebih matang.

Orde Baru

Pada saat saya, Budiman Sudjatmiko, Andi Arif, dan begitu banyak angkatan sembilan puluhan ini sedang bersekolah, termasuk hampir  figur lain dalam Pilpres kali ini, pak Prabowo telah menjadi legenda di zaman orde baru.

Beliau adalah perwira tinggi militer yang unik dan luar biasa atau disebut oleh para senior pada waktu itu sebagai the rising star. Dia menonjol bukan saja karena menjadi menantu presiden Soeharto tetapi dia memberi warna baru di lingkungan ABRI khususnya angkatan darat.

Prabowo seperti memiliki cara pandang yang berbeda terhadap politik waktu itu di mana presiden Soeharto sangat dominan Dan semua orang seperti tidak punya pandangan alternatif dalam pemikiran Elit, tetapi Prabowo adalah angin segar yang mengelola perbedaan pandangan baik antara sipil dan militer juga antara negara dengan kekuatan kekuatan agama khususnya agama Islam dan kelompok kelompok kritis.

Pada momen momen seperti itu, Prabowo hadir menemui kelompok kelompok masyarakat Yang selama ini dicitrakan sebagai oposisi terhadap negara, juga kaum intelektual yang ruang geraknya sangat tidak bebas karena negara memberlakukan kontrol yang begitu ketat pada kurun itu.

Sampai pada suatu saat, Prabowo nampak seperti punya pandangan yang berbeda beda terkait hubungan antara negara dengan kelompok kritis, dgn  kelompok Islam dan juga kritik terhadap kecenderungan sentralisasi perekonomian nasional pada segelintir konglomerasi.

Pandangan seperti ini cukup langka di masa orde baru dan Prabowo tidak saja bersikap tapi juga justru memfasilitasi kritik kepada negara dan bisa dikatakan dalam hal ini Prabowo adalah tokoh oposisi dari dalam yang memberikan warna baru kepada masyarakat yang nyaris kehilangan harapan bahwa seolah olah negara militeristik yang kejam itu tidak lagi bisa diajak bicara sama sekali.

Inilah yang saya juga anggap sebagai latar belakang dari konflik di ujung orde baru ketika presiden Soeharto mengundurkan diri maka korban pertama yang diserang oleh kekuatan lama adalah pribadi  Prabowo yang terbuka dan unik.

Prabowo Dituduh akan mendalangi kudeta dan bahkan belakangan dituduh sebagai dalang penculikan aktivis pada seluruh masa orde baru, padahal dia sangat dekat dengan para aktivis sampai sekarang yang dibuktikan oleh bersatunya kaum aktivis di belakang Prabowo dalam perjuangan politiknya.

Pasca Reformasi

Pasca reformasi, situasi berubah dan negara tidak lagi sekuat dahulu, tetapi negara sekarang men demokratisir dirinya dengan mendorong kebebasan di seluruh bidang kehidupan. Prabowo, sadar bahwa ia memerlukan transisi untuk keluar dari fitnah yang menyerangnya siang malam tanpa bukti yang terang.

Maka tidak saya berbisnis, Prabowo juga membangun partai politik sebagai prosedur resmi untuk menyusun kekuatan konstitusional menuju kekuasaan negara. Berkali-kali Prabowo mencoba dengan partai barunya untuk memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tetapi, Sebagaimana di akuinya Prabowo kalah berkali-kali tetapi tidak pernah menyerah. Prabowo tetap di garis oposisi dan tidak pernah tertarik serta berniat untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Rekonsiliasi

Barulah setelah Pemilu 2019, yang telah didahului oleh Pemilu sebelumnya yang juga berdarah darah, dalam dunia yang sepertinya mendung di bawah ancaman ketidakstabilan, Prabowo mengambil kesimpulan untuk menyetujui rekonsiliasi yang ditawarkan oleh presiden Jokowi. Maka pak Prabowo menggalang kekuatan elite, untuk bergabung membangun koalisi nasional dalam kabinet yang sangat besar pendukungnya.

Peristiwa rekonsiliasi 2019 adalah ikhtiar politik tingkat negarawan yang tidak bisa di lihat dengan kacamata yang partisan karena dua Pemilu sebelumnya yang diselingi oleh Pilkada Jakarta yang berbahaya hampir saja membelah kita berkeping keping tapi kemudian dua tokoh besar ini mau bergabung dan bersatu.

Kita meng mengapresiasi langkah itu setelah kita sukses melewati Covid 19, ketegangan laut China Selatan dan perang Rusia – Ukraina yang sekarang juga masih ditambah oleh perang di timur tengah antara Israel dan Palestina.

Jadi apabila ada orang yang menganggap bahwa rekonsiliasi 2019 adalah karena pak Prabowo tidak kuat lagi menjadi oposisi, pasti itu datang dari otak kecil dan hati yang kecil sambil ingin cuci tangan bahwa dirinya sendiri adalah pencipta pembelahan masyarakat yang sangat berbahaya.

Tulisan singkat ini tidak untuk mengingatkan figur figur ekstrim yang ingin mengambil keuntungan dari pembelahan politik, tapi sekedar sebagai pengingat bahwa Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan figur figur partisan yang datang silih berganti. Prabowo adalah negarawan yang datang untuk satu misi mempersatukan negeri dan meletakkan pondasi Indonesia maju sebagaimana yang telah diawali oleh presiden presiden sebelumnya termasuk presiden Jokowi.

Selamat datang di Era baru Indonesia yang bersatu dan kuat menuju Indonesia emas 2045.

@fahrihamzah

Rabu, 13 Desember 2023

Artikel Prabowo dan Oposisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita tidak boleh lupa bahwa setiap orang punya hak untuk membela diri di depan hakim dan pengadilan tetapi yang lebih penting untuk kita Sadari bahwa setiap orang juga punya hak untuk membela diri di depan publik dan masyarakatnya. #SelamatBebasMasAU,” tulis Fahri Hamzah di akun Twitter-nya, Selasa (11/4/2023).

Di cuitan lainnya, Fahri kemudian menyinggung laku zalim pihak tertentu, yang kemungkinan ada hubungannya dengan apa yang diterima Anas Urbaningrum selama di lapas Sukamiskin.

“Karena setiap orang dilahirkan merdeka, maka harus menjadi kesadaran yang mendalam agar jangan pernah mudah merampas kebebasan orang. Dan yang lebih penting dalam politik adalah jangan pernah dizalimi orang karena kita tidak tahu masa depan orang yang kita dizalimi,” katanya.

Menurut Fahri, kita bisa saja mengatakan bahwa setiap mantan narapidana ingin membersihkan namanya karena pada dasarnya memang mereka bersih setelah dihukum. Tapi kata dia, kemarahan dan keinginan balas dendam adalah cermin dari hukum yg rusak dan bobrok yg selalu menciptakan dedam pada yang dihukum.

“Hukum yang baik adalah hukum yang menyadari bahwa hanya Tuhan yang berhak menghukum sementara kita manusia terutama aparat penegak hukum harus mengambil sifat sifat yang mulia dari Nya agar pantas dan layak menghukum sesama manusia. inilah kalimat yg saya sering ulang dari dulu. Karena hukum yang benar dan yang baik adalah yang menciptakan penerimaan dari mereka yang dihukum di satu Sisi dan pada Sisi yang lain menciptakan kerendahan hati dan bahkan mungkin perasaan takut apabila telah Berbuat tidak adil kepada sesama manusia yang dihukum,” terangnya.

Ia mengaku risih menyaksikan aparat hukum yang menepuk dada dan merasa sangat berkuasa karena berhasil memaksa dan menghukum sesama manusia.

“Hari ini saya melihat mereka mulai gelisah dan gundah gulana karena boleh jadi orang yang mereka pernah hukum kini kembali membuat perhitungan.”

Namun, ia berharap, semoga bulan Ramadan ini membimbing kita untuk bersikap dewasa. Dan semua pihak baik yang pernah dizalimi maupun yang pernah menzalimi sama-sama datang ke satu titik perjumpaan untuk saling memaafkan dan saling menerima.

“Dan itulah makna kita bermaaf-maafan di bulan Syawal nanti,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sambut Kebebasan Anas Urbaningrum, Fahri Hamzah Sindir Mereka yang Menzalimi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Keringat itu ada harganya, pengabdian itu ada harganya, semua tabungan untuk masa depan anak cucu masa pensiun, gak usah nyalahkan yg sdh kerja buat negara,” kata Fahri, membalas cuitan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo Yustinus, Jumat (26/8/2022).

“Dana pensiun itu tabungan..bayangkan kalau Bank menganggap simpanan kita sebagai beban mereka..apa gak kacau ini…,” kata dia lagi.

Adapun cuitan Prastowo yang dibalas oleh Fahri bunyi adalah:
“Bang @Fahrihamzah tidak membedakan Dana Pensiun yg skemanya fully funded dan skema pensiun PNS yang masih belum menerapkan skema itu. Justru skema pensiun PNS akan diarahkan menjadi dana pensiun seperti yg Anda maksud.”

Sebelumnya, Prastowo menjelaskan mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beban APBN untuk bayar pensiun PNS. Dimana faktanya, kata dia, tahun 2022 ini alokasi APBN sebesar Rp136,4 triliun untuk bayar uang pensiun PNS.

Padahal selama ini PNS dipotong gaji untuk iuran pensiun. Pertama ia menjelaakan, bahwa saat ini pensiun PNS menggunakan UU 11/1969, yang mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. JP menggunakan skema ‘pay as you go’ yang dibayar pemerintah via APBN.

Mandat UU 11/1969 memang demikian, sampai terbentuknya dana pensiun. Pembayaran manfaat pensiun oleh APBN ini untuk pensiunan Pusat maupun Daerah, termasuk janda/duda dan anak-anak yang masih sekolah.

“Bisa dipahami ya kenapa tiap tahun alokasinya meningkat. Tapi bukannya ada potongan? begini penjelasannya,” ia mengawali penjelasannya, kemarin.

PNS, kata dia, dikenai potongan 8 persen per bulan. Rinciannya: 4,75 persen untuk program jaminan pensiun, 3,25 persen untuk program JHT.
Iuran 4,75 persen itu kata Prastowo diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25 persen dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun.

“Jadi jelas ya, kenapa pensiun jadi ‘beban APBN’? karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS Pusat dan Daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN. Karenanya perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tsb terkontrol. Skema fully funded yg diusulkan utk dapat diterapkan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Usulan ini pun kata dia tidak dicerna substansinya, kadung dinyinyirin sepihak karena ada yang seolah merasa paling berhak, sudah mengiur. Lupa kalau itu manfaat yang dibayarkan sekaligus.

“Lha tiap bulan dapat uang pensiun kan? Mari bersyukur, tak perlu tersulut emosi. Justru dukung perbaikan.”

Maka, kata dia, Menkeu mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti membawa manfaat win win. Hal ini juga mendapat dukungan BPK.

“Kita ingin pemerintah yg mendukung rakyat, dan melalui APBN belanja yg tepat sasaran terus dilakukan.”

Ia menyinggung pihak yang hatinya berkobar-kobar, lalu tersulut menyudutkan Menkeu, dipersilakan olehnya.

“Silakan ide ini dikritik, diberi masukan, disempurnakan. Tentu koridornya utk perbaikan dan kebaikan semua, khususnya PNS dan pensiunan. Ini panggilan dan tugas mulia. Matur nuwun.”

Sebelumnya, Menkeu mengungkapkan bahwa skema pembayaran dana pensiun terhadap aparatur sipil negara (ASN) saat ini membebani negara. Karena itu, untuk mengurangi beban dia ingin agar skema pensiunan ini bisa diubah.
Reformasi di bidang pensiun saat ini pun kata dia menjadi sangat penting.

Sri Mulyani mengungkapkan saat ini skema pensiun masih menggunakan pay as you go. Ini artinya perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Dia menyebutkan TNI dan Polri juga menggunakan skma yang sama tapi tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI.

“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dan di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunnya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN,” kata Sri.

Sri Mulyani menambahkan kondisi ini jika dibiarkan akan menjadi risiko jangka panjang. Pasalnya dana pensiun ini dibayarkan terus-terusan hingga pegawai meninggal dan diteruskan ke pasangan dan anak hingga usia tertentu.

“Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Uang Pensiun Itu Hak Rakyat, Bukan Hak Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Efek atas itu (jenggo), kata Fahri, adalah kerusakan sistem yang tak tertangani, pencegahan tak dijalani dan akhirnya semua berakhir sebagai tirani.

“Sampai kapanpun saya akan berusaha secara konsisten membela perbaikan sistem karena itulah warisan terbaik kita dlm bernegara. Demokrasi kita adalah warisan termahal, ia harus diselamatkan dgn segala cara. Jadi sy tidak bela @KPK_RI sampai ia komit bengun sistem. Itu bedanya!” kata dia, Rabu (13/7/2022).

Demokrasi adalah satu ikhtiar membangun sistem, sesulit apa pun kita, kata dia, harus membangun kerangka sistem yang bisa bekerja dalam segala situasi, sehingga dapat diwariskan dari waktu ke waktu. Orang-orang boleh datang silih berganti tetapi sistemnya permanen tetap ada.

“Itulah mimpi setiap negara demokrasi yang percaya bahwa kemajuan suatu bangsa tidak boleh dititipkan kepada segelintir orang jagoan-jagoan dan Superman tetapi kepada mekanisme yang baku yang membuat kita dapat meneruskan perjalanan dari waktu ke waktu,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Hal itu, kata politisi Gelora tersebut, menjadi tugas berat KPK yang sekarang. Meskipun tidak ada lagi tepuk tangan untuk jenggo-jenggo dan orang-orang hebat tetapi dari waktu ke waktu kita menciptakan aktor-aktor baru dalam sistem yang memperkuat orkestra pemberantasan korupsi secara sistemik.

Sebab, menurutnya, kesabaran membangun sistem jauh lebih besar makna dan manfaatnya bagi negeri ini dibandingkan dengan hingar bingar popularitas, dan itulah ujian paling berat KPK sekarang.

“Ini berbeda dengan yang lalu, yg penuh tepuk tangan mengharu biru. Terus berjuang teman-teman di KPK, kalian adalah penegak hukum maka teruslah bekerja di bawah panji-panji hukum negara demokrasi kita. Merdeka!”

Di cuitan sebelumnya, ia memuji sikap KPK, soal adanya Pimpinan yang mundur karena kasus etik. Menurut Fahri, ini pertanda baik karena KPK sebagai penegak hukum semakin menjunjung tinggi profesionalitas dan menghindari jebakan politik.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Dahulu, KPK Dihuni Para Jenggo, Benarkah? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kode Fahri ini dapat dilihat dari cuitannya yang menyinggung transportasi air yang mustahil ada di Jakarta, kecuali Gubernur-nya menjadi presiden.

“Propinsi DKI Jakarta dan berbagai propinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur … tadinya memiliki sungai yang bisa dipakai untuk transportasi air seperti di Kaltara. Tapi semuanya seperti mustahil sekarang! Mungkin setelah gubernurnya jadi presiden bisa!“ demikian tulisnya, Ahad (22/5/2022), disertai emoticon tertawa.

Namun, cuitan yang disertai video itu tampak ironi ketika Fahri seperti menyindir sungai Ciliwung yang takkan bisa dijadikan water way seperti sungai lainnya. Sebab sungai Ciliwung kata dia banyak sampah.

“Teman-teman, kita jalan dari Bulungan ke Tarakan melalui sungai. Kalau sungainya sebesar ini baru ada water way. Kalau sungai Ciliwung sudah gak bisa. Gak punya masa depan. Terlalu banyak polusi. Banyak sampah,” kata dia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Fahri Hamzah Kasih Kode Dukung Anies Baswedan Presiden? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jangan gitulah, justru sekarang ketika profesionalisme KPK serta transparansinya semakin nyata dan KPK semakin diawasi dari dlm dan luar kita harus membangun optimisme bahwa sebagai lembaga negara KPK akan tetap bekerja maksimal memperbaiki sistem anti korupsi di negri ini,” kata dia, kemarin.

Kata Fahri, jangaah karena kebencian kepada orang membuat kita putus asa kepada semua idenya. Orang-orang datang dan pergi tapi ide antikorupsi akan bertahan.

Maka, kata dia, kita fokus kepada idenya, apa tawaran alternatifnya. Fahri bahkan menantang orang-orang yang dimaksudnya untuk berdebat. Alasannya agar beradab cara kita berbeda pendapat.

“Saya pernah menjadi pengritik KPK, bahkan ketika jarang ada yg mau mengambil posisi seperti saya. Tapi saya tau, saya harus kritik idenya. Sekarang, para mantan pendukung ini menyerang pribadi orang terus tiap hari. Ayolah dewasa kita. Beradu ide kalau belum selesai,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyarankan ke mereka yang dulu menjadikan KPK sebagai proxy bagi perjuangan politik melawan negara sebaiknya sekarang membantu kawan-kawannya yang sedang berjuang di Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang punya reputasi terbaik.

“Saya juga punya musuh dalam negara dan pemerintahan yang terdiri dari ide2 dan pikiran yg berkembang menjadi kebijakan yg salah. Tapi cara saya melawan adalah mendirikan partai politik bukan mempolitisasi lembaga negara yang harus independen, netral dan bebas warna politik.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Fahri Melihat Ada Orang yang Antikorupsi tapi Justru Menyerang KPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekarang, Coba kita lihat nasib Bung Karno Presiden pertama kita. proklamator pendiri bangsa yg luar biasa. beliau memang memiliki modal sebagai orang besar tidak saja dikenal di dlm negeri bahkan di seluruh dunia. Namanya menjadi nama jalan2 di Asia dan Afrika.

Bung Karno pemimpin dunia, seorang intelektual yg memukau zaman. tetapi, setelah 20 tahun berkuasa sikap bangsa kita kepadanya berakhir buruk dan menciptakan kisah yang memilukan. Sampai sekarang, belum selesai jua. Anak cucu dan loyalis melanjutkan cerita yg belum selesai.

Sekarang kita tengok pula Presiden Soeharto, Bagaimana awalnya ia dipuja sebagai penyelamat bangsa dari perpecahan dan komunisme. Beliau juga dianggap sukses karena kemampuan manajerialnya, sampai2 orang membuat kajian tentang gaya manajemen seorang “the smiling general” itu.

Dan bagaimana kita mengakhiri beliau setelah 30 tahun berkuasa? sesuatu yang perih dan menciptakan rasa sakit yang tidak selesai sampai sekarang kepada pengikut Setia beliau dan juga anak keturunannya. Terakhir kita dengar ada yg coba menghapus jejaknya dalam sejarah bangsa.

Bung Karno dan Pak Harto, mungkin di antara presiden yang ada adalah yang paling menelan pahitnya pengkhianatan, berbaliknya sikap kroni yang tadinya memuja beliau berdua setinggi langit tapi ternyata berakhir dengan penolakan yang massif.

Beliau berdua mungkin karena paling lama berkuasa, lalu terjadi distorsi generasi. Lahirlah generasi mahasiswa yg memaki dan memintanya turun paksa. Jika Bung Karno diberi gelar pahlawan baru di zaman presiden SBY, Pak Harto masih ditolak sampai sekarang. Dendam belum selesai.

Presiden pertama dan kedua Republik ini masih mengalami sikap tidak wajar sampai sekarang. Kita tidak tahu sikap tak wajar ini akan berlangsung sampai kapan, tapi sepertinya antara orde baru dan orde lama terus mewariskan sikap tidak wajar karena sama-sama berkuasa lama.

Presiden ketiga, mungkin satu2nya presiden yang dianggap berakhir dengan sangat baik pada transisi kita. Meski demikian, beliau awalnya tetap saja mendapat perlakuan yg tak wajar karena dianggap pewaris dari rezim orde baru yang tumbang di tengah jalan.

Meski pak Habibie sukses membawa Indonesia keluar dari dua krisis besar, sinisme kepada beliau dan upaya kudeta elite yg makin kasar tak redup2. Sebagai gerakan mahasiswa Pada masa itu saya menyaksikan sendiri bagaimana elit dan mahasiswa berkolaborasi menjatuhkan Presiden.

Padahal bayangkan, hanya dlm waktu kurang setahun, beliau pimpin penuntasan krisis politik dgn menyelenggarakan pemilu yg hasilnya diterima secara luas, Lalu krisis ekonomi ketika ekonomi kita bisa ditarik kembali ke titik normal setelah dihantam oleh krisis moneter besar 97/98.

Semua prestasi itu tidak membuat beliau diterima, bahkan Sidang Istimewa MPR tahun 1999 menolak pidato pertanggungjawaban presiden Habibie. Maka dengan alasan itu, kelompok yang tak menghendaki beliau menganggap beliau harus segera berakhir karena dianggap gagal.

Saya sendiri menyayangkan kebijakan Presiden Habibie untuk melaksanakan referendum bagi Timor Timur. Menurut saya itu tindakan gegabah. tetapi dunia internasional memuji beliau pada waktu itu, untuk mengakhiri tuduhan dunia bahwa kita melakukan pelanggaran HAM berat di sana.

Tapi, menurut saya presiden Habibie adalah orang yang paling tepat membaca situasi pada waktu itu ketika sebagian dari pengikut beliau mengusulkan beliau tetap maju sebagai calon presiden mandataris MPR hasil pemilu tahun 99 yang sukses, beliau menolak dengan tegas.

Karena demikian pak Habibie adalah orang yg akan diingat oleh sejarah sebagai pemimpin yg bisa bersikap untuk tak memperpanjang jabatannya dlm masa transisi. Dan beliau hanya menjadi presiden singkat, sebuah masa yang sangat padat dan sukses adalah sesuatu yg luar biasa.

Saya berpendapat, bahwa sebagai penyelamat transisi Indonesia harusnya presiden Habibie menerima hadiah Nobel Perdamaian. Usul itu tentunya soal lain, tapi yang saya ingin Ingatkan adalah akhir yang baik presiden Habibie membuahkan hasil yang baik bagi beliau dan anak cucunya.

Setelah Pak Habibie kita mendapatkan presiden baru yaitu presiden KH. Abdurrahman Wahid atau kita sebut Gus Dur yang juga berakhir di tengah masa jabatan. Beliau memimpin kurang dari setengah periode setelah dipaksa mundur dan digantikan oleh Presiden Megawati sd thn 2004.

Saya tidak mau memperpanjang perdebatan tentang Gus Dur dan Bu Mega karena memang proses politik yang melahirkannya keduanya cukup rumit tetapi saya ingin mengatakan bahwa antara Gus Dur dan ibu Megawati kedua-duanya tidaklah mengalami transisi yang baik.

Dalam kasus Gus Dur dan ibu Mega, seharusnya mereka berdua sebagaimana naiknya adalah Jalan Tengah atas pembelahan di kalangan masyarakat pada waktu itu. Mereka harus terus dijadikan Monumen bagi rekonsiliasi nasional ketika kelompok Islam dan nasionalis mencari titik temu.

Lalu, pasca pemilihan presiden langsung kita baru memiliki dua presiden yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi yang berkuasa dua periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama dua periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita.

Bersyukur bahwa pada periode kedua, Pak SBY berakhir dengan baik tanpa agenda tambahan yg bermasalah. tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi Partai yg beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau “selamatkan” dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai.

Sekarang partai itu diwarisi oleh anaknya dan sedikit-banyak ada cidera dalam pewarisan, tidak mulus. Sebetulnya sah2 saja pak SBY menyelamatkan partai yg ia dirikan tetapi oleh sebagian kalangan itu menciderai kenegarawannnya. Kita tahulah apa yg akhirnya dialami partai itu.

Tentang presiden kita yg terakhir, yang Saya bayangkan adalah bahwa presiden Jokowi akan lebih mulus dari Presiden SBY oleh beberapa alasan: pertama, beliau bukan pemimpin partai politik yg akan tergoda tetap berkuasa di belakang layar seperti mantan presiden sebelumnya.

Kedua beliau tidak bisa mewariskan kekuasaan apapun Kepada keluarganya. Sangat baik sekali apabila fakta ini Diteruskan oleh Beliau agar anak keturunannya tidak sama sekali nampak memanfaatkan kekuasaan langsung yang beliau miliki dalam bisnis dan politik.

Dan ketiga, anak menantu beliau telah menjadi pejabat publik melalui proses politik Pilihan rakyat dan bukan sebuah pewarisan sebagaimana tuduhan orang bahwa ia melanggengkan dinasti. Dinasti adalah pewarisan darah bukan pemilihan oleh rakyat.

Terhadap posisi ini, saya berpendapat bahwa Pak Jokowi tidak mewariskan dinasti tapi menyerahkan mereka untuk berkompetisi. Rakyat bisa memilih bisa juga tidak. Di Amerika Serikat, Bush Jr, Kennedy Jr dan lain-lain tidak disebut mewariskan dinasti dlm arti negatif.

Memang dalam kompetisi demokrasi akan nampak seberapa besar seorang penguasa menggunakan kekuasaan publiknya untuk kepada pribadi dan keluarganya. Dan ini ini masuk ke pada wilayah etik seberapa kita menjunjung tinggi etika dalam politik dan kekuasaan.

Belakangan mulai ada keberanian masyarakat melaporkan presiden dan keluarganya terkait bisnis. Ini harus menjadi lampu kuning karena sekali lagi ini adalah semacam “kutukan periode kedua”. Pak SBY juga mengalami pada periode kedua korupsi pejabat partainya terbongkar.

Terkait kekuasaan di parpol, adalah lebih mungkin disebut mewariskan dinasti kepada orang yang mewariskan partai politik dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi karena beliau bukan pimpinan partai politik dan anaknya bukan pejabat teras partai politik tertentu.

Oleh sebab itu Saya membayangkan Pak Jokowi akan berakhir lebih baik daripada presiden yg mewariskan parpol. Ini poin krusial yang harus dipertahankan oleh mereka yang betul2 mencintai Pak Jokowi secara benar, demi keselamatan bangsa dan negara, serta beliau dan keluarganya.

Maka itu saya menghimbau kepada kawan-kawan semua agar jangan menjerumuskan presiden Jokowi dengan gerakan yang merusak demokrasi kita dan juga merusak masa depan kenegarawanan dari Presiden Jokowi. Kita harus tau batas konstitusional kita yg telah menjadi budaya dan ritual.

Saya adalah orang yang ingin Pak Jokowi berakhir dengan baik sehingga akan dikenal nama besar dan kenegarawanannya karena patuh dan taat kepada jadwal konstitusi kita. Tolong ini dipikirkan secara matang. Jangan nafsu mengalahkan akal sehat. Jangan ngawur dan sembrono.

Demikianlah Harapan saya yg tidak muluk2. saya berharap jika ada yang bisa berbicara kepada Pak Jokowi beliau akan diingatkan untuk tidak memberikan jalan kepada para pencari perhatian dan kekuasaan lebih, para pengkhianat yg ingin berada di sekitar kekuasaan untuk selama2nya.

Watak bangsa kita yg feodal memungkinkan semua itu terjadi dan itulah yang diderita oleh semua presiden yang saya sebut di atas. kita harus waspada agar Pak Jokowi tidak menderita hal yang sama masuk kelubang permainan yang membuat namanya tercatat buruk ketika berakhir kelak.

Sekali lagi saya selama dua periode bukan pemilih Pak Jokowi bukan pendukung Jokowi tidak pernah menjadi Tim Sukses Pak Jokowi. Dan tidak ingin menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau ada lagi presiden yang berakhir secara tragis dan memalukan.

Saya ingin bahwa jadwal dan tradisi konstitusionalisme yang sudah kita lahirkan berdarah2 dan kita jaga, selamat sampai kapanpun karena hanya dengan itu semua anak bangsa bisa bertumbuh dgn aman dan selamat sampai tujuan kita masing2 menjadi di insan yg ber-peradaban tinggi.

Selamat berjuang sahabat, Mari kita rawat Republik kita dengan segala upaya. Cara yang paling penting adalah menjaga akal dan budaya. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi yang melaksanakan. Merdeka!

*Penulis adalah Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah

Artikel Mari Kita Rawat Republik Kita dengan Segala Upaya pertama kali tampil pada Parade.id.

Semua itu pasti ada sebab-sebabnya yang bisa kita pelajari. Semua itu pasti bisa kita hindari.

Maka Ikhtiar bangsa kita membangun negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum dan konstitusi adalah dalam rangka kita menghindari hal-hal yang pahit dalam sejarah. Itulah yang harus kita pelajari.

Kita tidak perlu berbicara jauh ke masa-masa pra kemerdekaan, tentang pemimpin kerajaan-kerajaan daerah yang memang sistemnya memungkinkan ketidakpastian jadwal suksesi terjadi, sehingga kekuasaan kadang harus sering berakhir dengam kudeta berdarah dan penakluk keluar sebagai pemimpin negara.

Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah tradisi Pasca Republik.

Mudah kita analisa karena jumlah presiden yang kita miliki belumlah terlalu banyak. Tetapi, Presiden yang kita miliki dan tidak terlalu banyak tersebut pun hampir semua harus berakhir secara tragis dan memilukan.

Maka, pelajaran ini harus kita ingat dan kita harus jaga presiden kita sepanjang sejarah masa depan, termasuk presiden yang sekarang Pak Jokowi supaya berakhir dengan baik.

Saya bukan pemilih dan pendukung beliau, tapi saya tidak mau ada lagi ada presiden yang berakhir dengan cidera. Sebab cara berakhirnya seorang presiden sangat menentukan perjalanan bangsa kita ke depan.

Seorang presiden yang berakhir karena dikudeta biasanya menciptakan kudeta selanjutnya. Setiap presiden yang berakhir pilu menciptakan dendam bagi generasi pendukungnya di masa selanjutnya.

Sesungguhnya ini bukan kata saya ini adalah pelajaran dari sejarah umat manusia tidak saja di Indonesia tapi di mana-mana. Dan kita bersyukur sekarang Indonesia telah menjadi negara yang memiliki jadwal politik yang pasti tidak ada misteri tentang jadwal seorang presiden diganti.

Dalam demokrasi jadwal pergantian pimpinan adalah ritual yang pasti karena dalam demokrasi kita tidak percaya lagi bahwa ada orang yang tak tergantikan.

Dalam demokrasi semua pemimpin atau seluruh orang dianggap sama karena yang penting adalah sistemnya bukan orangnya.

Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin. Mereka manusia biasa seperti kita.

Sekali lagi, mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR menyepakati 14/2/2024 kita Pemilu. Semuanya sudah berlangsung baik terutama dalam dua pemilihan presiden langsung yang terakhir.

Stop permainan ini, jangan coba-coba mencoreng wajah ibu pertiwi dengan permainan konyol ini.

Jangan rusak apa yang sudah kita perjuangkan dengan susah payah dan kita jaga setiap hari. Jangan bermain api nanti terbakar sendiri.

Sejarah pemimpin kita penuh onak dan duri.

*Penulis adalah Politisi Gelora, Fahri Hamzah

Artikel Sejarah Pemimpin Kita Penuh Duri pertama kali tampil pada Parade.id.

“parpol harus bikin pengakuan bahwa parpol sedang banyak masalah. Menghindar dari korupsi, KKN, oligarki, dan praktik jual beli jabatan gak sanggup bagaimana mau bilang baik2 aja? #DemokratisasiParpol,” katanya, Ahad (26/9/2021).

Pun, kata dia, kader parpol-parpol yang sudah dapat jabatan dari rakyat dan kadernya juga menyimpang dan pimpinanya nyeleweng harus juga rendah hati untuk menerima konsep demokratisasi parpol sebagai cara memperbaiki partai di negeri ini.

“jangan kayak gak punya salah gitu dong,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Fahri juga menyebut bahwa parpol sedang terkunci dalam masalah besar. Harus ada keberanian untuk keluar bersama-sama, kata dia.

Dan menurutnya, ini bukan soal menang-menangan. Parpol sebagai lembaga pemikiran yang menampung aspirasi publik harus mengidentifikasi masalahnya secara tepat, karena salah, baca salah solusi.

“Kalau kita tanya partai politik di Indonesia sekarang, ‘BAGAIMANA KALIAN CARI UANG?’ Jawabannya cukup bingung karena akan ada di antara uang pribadi, korupsi dan uang yg berasal dari sumber yg tidak bisa dijelaskan. Sampai kapan ini dibiarkan?  #DemokratisasiParpol jawabannya!”

Menurut dia, parpol itu adalah suplier utama para pejabat puncak dalam negara, para pengambil keputusan inti mulai presiden sampai kepala desa. Kalau parpol gagal, maka negara kata dia bisa gagal.

Dan ini masalah serius. Maka, lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini, kita harus memperbaiki tradisi partai politik, karena ia jantung negara.

“Selain persoalan internal parpol yg terkait #DemokratisasiParpol UU partai politik juga melakukan kesalahan termasuk membiarkan dominasi pemerintah untuk mengatur parpol. Kalau sekarang eksekutif melakukan intervensi itu karena UU yg dibikin parpol di @DPR_RI memberi jalan.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Fahri Sebut Ini, Kalau Ada yang Menganggap Parpol Baik-baik Saja pertama kali tampil pada Parade.id.

“lakukan pencegahan. #BeraniCegahHebat,” katanya, Sabtu (25/9/2021).

Selain pencegahan, Fahri mengingatkan agar KPK jangan sibuk menangkapi orang saja. Kalau perlu, untuk meningkatkan kinerjanya, KPK panggil Menteri Keuangan

“PR @KPK_RI yg penting sekali…Atur anggaran politik yg masuk akal,” demikian kata mantan Wakil Ketua DPR tersebut di akun Twitter-nya.

Besar kemungkinan, kepercayaan mulai tumbuh lagi kepada KPK salah satunya karena kemarin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ditangkap KPK. Bahkan Fahri merasa apa yang disampaikan oleh KPK ketika dalam konferensi persnya terasa berbeda.

Misal bobot sebuah pembicaraan oleh pimpinan lembaga antirasuah tersebut lebih kuat. Penguasaan masalah dan hukum acara juga mantap.

“Semoga @KPK_RI ke depan lebih baik. Wartawan nampak puas dan tuntas. Jgn ragukan kawan. #MajuTerusKPK,” komentarnya, ketika menyaksikan konferensi pers oleh akun Twitter resmi milik KPK: “Sesaat Lagi Konferensi Pers Penahanan Tersangka Azis Syamsuddin Kasus Dugaan Suap DAK Lampung Tengah”.

Azis, yang diakuinya sebagai sahabat yang cukup lama bersama dan sebagai sesama anggota DPR sejak 2004, ia ikut merasakan kesedihan yang dalam.

Ia pun berharap semoga politisi Golkar tersebut bisa kuat dalam melalui masa-masa yang dianggapnya sulit.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Fahri Hamzah Sebut Kepercayaan kepada KPK Mulai Tumbuh Lagi pertama kali tampil pada Parade.id.