Bahkan, subsidi BBM kata dia dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan.

“Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, hingga mencapai kesejahteraan,” sarannya, kemarin.

Tapi, subsidi energi, termasuk BBM, kata dia juga menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi,” tertulis demikian di situa pribadinya, Senin (29/8/2022), dengan judul: “Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran”.

Menurut Faisal, selama lima tahun terakhir, 2015-2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9 persen dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah

“Sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai Rp191,01 triliun. Namun, pada 2015 turun tajam menjadi Rp 34,89 triliun, dan sejak itu besarannya kata dia terbilang kecil,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Soal Subsidi BBM, Ekonom Sarankan Ini ke Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.