“Festival ini berangkat dari keadaan yang terjadi pada 39 buruh yang bekerja di PT Maruni Daya Sakti (MDS) yang beralamat di Kapuk, Jakarta Barat. 39 buruh itu mengalami tindakan PHK ilegal yang dilakukan oleh pengusaha,” kata dia, kepada media.

Menurut Salman, tindakan perusahaan itu merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap anggota FBTPI-KPBI. “Buruh sudah jelas menjalani aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Nota Penetapan dari Sudinakertrans Jakarta Barat, yang menyatakan kerja kontrak dan outsourcing pada pekerja di PT MDS tidaklah sah atau melanggar aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Namun, Salman melanjutkan, nota tersebut malah dijawab oleh perusahaan dengan tindakan PHK sepihak. Bahkan kabar terbaru buruh yang sedang berjuang disebutnya mendapatkan tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi.

“Akan tetapi, bak besi dipukul dengan palu buruh yang sedang berjuang malah terbentuk mental dan semangatnya. Kami kaum buruh masih tetap yakin akan perjuangan aksi massa dan selalu berupaya seribu macam cara untuk kemenangan atas perjuangan ini,” katanya.

Perjuangan 39 orang anggota FBTPI-KPBI itu, selain didukung oleh organisasi, juga didukung oleh Partai Buruh.

Festival ini juga menurut Salman adalah suatu upaya bahwa perjuangan kelas pekerja harus menggunakan segala macam cara untuk mencapai kemenangannya. Semangat Festival Kebudayaan ini ialah suatu bentuk perjuangan buruh yang juga itu adalah perjuangan rakyat Indonesia.

“Sebagaimana kalimat yang kami ilhami bahwa, ‘Seni itu harus berpolitik, karena politik kelas pekerja adalah panglima’, serta slogan kelas pekerja yang kami percayai, ‘Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera’,” ia menegaskan.

“Atas dasar prinsip tersebutlah kami menyelenggarakan Festival Kelas Pekerja yang dalam prinsipnya yaitu menghimpun partisipasi rakyat Indonesia untuk bersimpati pada perjuangan dan berjuang bersama menghapus mata rantai penindasan pada rakyat Indonesia,” ia melanjutkan.

Festival ini akan diramaikan dengan berbagai macam kegiatan kebudayaan rakyat yaitu puisi, teatrikal, musik, pengajian (Qori), pesan solidaritas. Paling penting dari kegiatan ini ialah, kelas pekerja mengadakan Posko Kesehatan dengan mendatangkan tenaga medis dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang terhimpun dalam komunitas Rakyat Berhak Sehat yang merupakan sel kerja Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (REHAT – LMID.

Kegiatan kali ini juga menyediakan Posko Sekolah PKBM agara masyarakat dapat mengakses ijazah Paket Gratis. Hal ini merupakan kebutuhan yang pokok bagi masyarakat sekitar perusahaan yang tidak pernah diberikan oleh perusahaan PT MDS.

“Kami mencoba menghimpun dan menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi rakyat dengan mendirikan posko cek kesehatan dan posko pendidikan paket gratis. Tepat pada hari ini, demi memperhebat dan menyatukan segala unsur rakyat tertindas,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Festival Kelas Pekerja Depan Pabrik: Berangkat dari Keadaan 39 Buruh yang Di-PHK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau tidak diakomodir, kita bisa lumpuhkan (pelabuhan), walaupun itu objek vital. Sebab di dalam kan bagian dari kita, buruh,” orasinya, Jumat (18/11/2022), di depan Balai Kota Jakarta.

Aksi di depan Balai Kota soal kenaikan upah tahun 2023. Massa buruh meminta agar upah naik 13 persen. Selain itu, buruh meminta kenaikan upah tidak menggunakan PP Nomor 36.

Kalau menggunakan PP Nomor 36, maka kenaikan upah tidak mencapai 13 persen. Buruh meminta kenaikan upah menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tuntutan upah naik 13 persen pun menurut Salman sangat realistis. “Apalagi saat upah tidak naik tetapi malah BBM dan kebutuhan lain yang naik–maka ini adalah awalan untuk terus aksi hingga kepentingan buruh diakomodir,” kata dia.

Selain Salman, ada orator lainnya. Sebut saja seperti Ketua DPD SPN DKI Andre Nasrullah, Ketua DPD LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto, dan lainnya.

Aksi mereka tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). Di dalamnya serikat atau konfederasi buruh, seperti KSPI, KPBI, KASBI, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Majelis Nasional FBTPI Sebut Perjuangan Buruh soal Upah Tidak Main-main pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam paparan lewat siaran pers yang diterima parade.id, dijelaskan bahwa pelabuhan adalah sebuah wilayah yang dikenal sebagai objek vital nasional, yang merupakan pintu masuk pundi-pundi modal, karena pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor maupun barang antar pulau.

Pelabuhan Tanjung Priok demikian dunia mengenalnya, sudah beroperasi lebih dari satu abad. Akan tetapi budaya penindasan yang tertinggal dari para penjajah ternyata masih marak dipraktikan oleh oknum pelaku usaha di lokasi kerjanya masing-masing hingga saat ini.

Bahkan komitmen bersama yang sudah dibuat untuk menjadikan wilayah pelabuhan tanjung priok sebagai “RUMAH BERSAMA” bagi pengusaha dan buruhnya terkesan hanya sebagai komitmen di atas kertas belaka.

Bukti konkret dari kondisi yang memprihatinkan dimana buruh yang bekerja di lingkungan pelabuhan ini ternyata belum bisa menikmati “kenyamanan rumah bersama”, yang dicanangkan tahun 2015 itu masih dapat dilihat secara nyata melalui perlakuan dari pihak mangemen PT. Jatim Petroleum Transport, yang dengan arogan meminta para buruhnya untuk menandatangani kontrak kerja tanpa memberi kesempatan pada buruh yang bersangkutan mempelajari isi/naskah dari kontrak yang akan mengikatnya tersebut.

“Dan karena menolak menandatangani kontrak tersebut maka para buruh ini yang notabene bertugas sebagai awak angkutan yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di perusahaan ini akhirnya dirumahkan!” demikian bunyi keterangan persnya.

Selain peristiwa di atas, masih dapat pula dilihat betapa banyaknya tenaga kerja yang diberdayakan dengan status Tenaga Non Organik (TNO) yang dalam kesehariannya wajib bekerja dengan sistem yang sudah ditetapkan dan dengan mekanisme kerja, yang tentu saja tidaklah berimbang dengan penghasilan diterima setiap bulan.

“Sudah seperti itu, masih juga ada praktik pemotongan atas penghasilan yang diterima para TNO ini. Dengan dalih pemotongan uang cuti yang entah darimana dasar aturannya sampai pada penahanan Dana Cadangan PHK yang dilakukan oleh pihak koperasi pegawai maritime (Kopegmar) dengan tanpa alasan yang dapat diterima oleh para TNO, sehingga akhirnya di bawah Kepemimpinan para TNO yang berada dalam barisan perlawanan berbendera Serikat Pekerja Pelabuhan Terminal Kendaraan Indonesia (SPPTKI), kemudian melaporkan peristiwa penahanan Dana Cadangan PHK berikut pemotongan Uang Cuti ini ke instansi ketenagakerjan di wilayah Jakarta Utara.”

Berangkat dari problem yang sangat melukai rasa keadilan kaum buruh di atas, maka FBTPI-KPBI menyatakan dengan tegas mengutuk setiap bentuk penindasan terhadap kaum buruh Indonesia pada umumnya, dan kaum buruh di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok khususnya.

FBTPI-KPBI juga siap bergandengan tangan dengan berbagai elemen rakyat lainnya untuk menyatakan perlawanan kepada para penguasa di wilayah objek vital nasional yang ada di Negara ini, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok, karena bagi mereka, sejarah pembangunan dan perbaikan sebagian Infrastruktur pelabuhan Tanjunh Priok yang dilakukan oleh para romusa di zaman penjajahan dahulu tidak boleh terulang di era kemerdekaan ini.

Mereka menuntut kepada pihak Pimpinan/Manajemen PT. Jatim Petroleum Transport untuk segera memanggil dan memperkerjakan kembali 12 (dua belas) orang buruh/pengurus dan anggota SBPN-FBTPI PK. JPT di posisi semula. Kemudian meminta agar dibayar rapelan kekurangan upah sejak tahun 2020 s/d 2022.

Selain itu meminta agar para buruh/pengurus PK SBPN-FBTPI PT JPT diikutsertakan ke dalam daftar penerima manfaat program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dengan jalan mendaftarkan para buruh yang bersangkutan sebagai peserta ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Selain itu, meminta kepada Pengurus Kopegmar untuk segera merealisasikan pembayaran Dana Cadangan PHK kepada Buruh atas nama Joko Larast dan lainnya (daftar nama sudah terlampir dalam laporan pengaduan); Mengembalikan Dana Cuti tahunan kepada masing-masing buruh/TNO karena tidak ada alasan pembenar sedikit pun bagi pihak mana pun untuk memangkas Hak Normatif Kaum Buruh tanpa alasan yang bisa diterima oleh pemilik hak dimaksud.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi PK SBPN-FBTPI Hari Ini: Tegakan Keadilan di Wilayah Objek Vital Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Diskusi tersebut dilaksanakan di depan perusahaan PT Maruni Daya Sakti, Kapuk, Jakarta Barat.

Dalam keikutsertaan parade.id, diskusi ini dilakukan di dalam tenda yang sederhana, yang kemudian pihaknya mengatakan, “Ini adalah tenda perjuangan kami.” Demikian kata pemateri, Nur Yasin.

Yasin ini, selain pemateri, juga seorang korban pemutus hubungan kerja (PHK). Ia korban PHK sepihak perusahaan.

“Bahwa diskusi ini untuk merefleksikan perjuangan para anggora serikat buruh yang sudah terlalu lama diabaikan oleh pihak manajemen perusahaan. Diabaikan kurang lebih selama 2,5 bulan atas nasibnya di perusahaan Maruni Daya Sakti,” pengakuannya.

Tegar, pemateri lainnya yang kemudiann menyimpulkan, bahwa buruh harus belajar dan berjuang. Sebab, perjuangan kaum buruh bukan hanya soal ekonomi semata, akan tetapi kaum buruh harus memperjuangakan hak politiknya, untuk menuju kesejahteraan buruh dengan Perjuangan Kelas.

“Slogan yang sering kira serukan adalah, Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera, adalah identitas kelas buruh. Maka dari itu buruh harus mempunyai kesadaran untuk berkuasa dan menggantikan kekuasaan yang lama, yang menindas kaum buruh dengan kekuasaan yang baru, dimana buruh mengelola negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat,” katanya.

(Abe/PARADE.ID)

Artikel Membangkitkan Semangat Perjuangan Kelas di Dalam Serikat Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah dengan partai politik (parpol)  juga mengeluarkan wacana, terkait penundaan pemilu 2024, sehingga hal tersebut membuat masyarakat hari ini mengalami dilematis politik.

Ketua Majelis Nasional Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Zainal Abidin atau yang kerap disapa bung Salman, menilai fenomena tersebut merupakan imbas dari krisis kapitalisme, yang menurutnya, hal tersebut kemudian seluruhnya dibebankan ke pundak rakyat Indonesia, secara khusus adalah rakyat dan kelas pekerja.

Berikut adalah hasil wawancara ekslusif tim parade.id bersama bung Salman, yang ditemui di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FBTPI, kemadin, di Tanjung Priok, Jakarta Utara:

Bagaimana sikap FBTPI sebagai organisasi buruh melihat kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga pangan yang lainnya?
Pertama, Indonesia sejatinya adalah penghasil CPO terbesar didunia nomor satu, produsen cpo pada hari ini dikisaran 46,88 juta pertahun dari hasil produsen CPO, itu memang agak menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang kurang lebih mendapatkan 40 juta ton kurang lebih, ditiap tahunnya.
Ini ironi, di tengah tingginya produsen CPO tetapi yang terjadi malah kelangkaan minyak goreng di pasaran dan ini sangat berdampak luas bagi masyrakat Indonesia.
Salah satu yang kemudian mempengaruhi tingginya minyak goreng pada saat ini adalah adanya kewajiban pemrintah yang mewajibkan produsen CPO menerapkan aturan, terkait masalah g30 bahan baku biodiesel. Ini adalah satu aturan pemrintah yang di pandang sangat memaksakan.

Kemudian?
Kemudian yang kedua, produsen CPO pada saat ini akan merasa diuntungkan ketika hasil produksi mereka dijual atau di ekspor, sehingga yang terjadi pada saat ini kelangkaan minyak goreng di Indonesia, dan ini sangat menyulitkan, khususnya ibu-ibu atau kaum perempuan yang notabenenya ini menjadi kebutuhan pokok sehari-hari bagi kita masyarakat indonesia.

Kemudian, di tengah kelangkaan minyak goreng, yang sampai mengorbankan nyawa, kita bisa melihat ibu-ibu antre luar biasa, hanya untuk mendapatkan satu liter minyak goreng.

Justru partai politik atau para petinggi-petinggi partai yang justru mudah mendapatkan minyak, ada yang bagi-bagi minyak sampai 16 ton, dan ini yang menjadi pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan minyak sebanyak itu ? Apakah mereka memang di indikasikan menimbun minyak tersebut, sehingga di momentum tahun-tahun politik kedepan itu akan menjadi bahan suatu keuntungan bagi mereka, ini sungguh miris.

Sehingga sikap FBTPI, agar pemerintah dengan tegas menindaklanjuti hal tersebut, karena kita sama-sama tahu sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan puasa.

Kemudian, hal yang terjadi juga pada saat yang bersamaan, pemerintah dan parpol pendukung nya mewacanakan penundaan pemilu, lantas dimana posisi FBTPI?
Terkait wacana penundaan pemilu yang ditunda sampai tahun 2026,artinya masa jabatan presiden di perpanjang. lagi-lagi rezim hari ini membuat satu blunder, karena sudah jelas itu bertentangan dengan konstitusi kita, khususnya undang-undang dasar 1945,  dimana masa jabatan presiden itu, maksimal hanya sepuluh tahun atau dua periode, justru wacana tersebut yang membuat rezim hari ini mengangkangi aturan tersebut.
Ini yang akhirnya membuat pertanyaan besar di tengah masyarakat, ada apa?
kalau, alasan pemerintah menegeluarkan wacana penundaan pemilu akibat keadaan ekonomi pada saat ini yang mengalami keterpurukan. Seharusnya justru, alangkah baiknya rezim pada saat ini memajukan agenda pemilu, karena jika dimajukan akan membuat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

Contohnya?
Contohnya adalah, ketika pemilu dimajukan UMKM atau percetakan kaos itu akan semakin bertumbuh, artinya ini akan semakin menumbuhkan ekonomi, kalo alasan penundaan tersebut adalah ekonomi.

Sikap kita di dalam FBTPI, jelas sangat menolak wacana tersebut,ini merupakan kehendak rezim yang anti rakyat dan rezim yang haus kekuasaan, ditengah situasi sulit.

Apa dampak dari situasi tersebut di sektor perburuhan?
Dampak yang paling terbesar kepada kelas buruh adalah, krisis-krisis tersebut semua di bebankan kepada pundak rakyat Indonesia yang hari ini mayoritas adalah kelas pekerja atau buruh. Sehingga, tidak menutup kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akan massif.
Sistem kerja kontrak yang sangat menyulitkan kaum buruh. Dalam hal ini, pemerintah harus fokus pada persoalan rakyat, bukan malah membebani rakyat dengan mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat. Dan ini adalah imbas dari munculnya aturan cipta kerja yang secara sah untuk melakukan penghisapan dan penindasan secara legal.
Padahal, aturan tersebut sudah dikategorikan inkonstitusional, dan pemerintah lagi-lagi menutup mata pada persoalan rakyat ini, sehingga dikategorikan sebagai inkonstitusional bersyarat.
Kemarin, kemenaker membuat kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) nomor 2 tahun 2022, yang kemudian mendapatkan gelombang protes yang sangat besar sehingga wacana yang dikeluarkan oleh kemnaker adalah melakukan revisi.
Kami secara tegas menolak dengan adanya revisi, permenaker no 2/22 harus dicabut dan dikembalikan kepada peraturan yang sebelumnya, dan kami menegaskan pemerintah untuk menaati atura-aturan yang pro terhadap rakyat dan menghapuskan kebijakan yang anti rakyat.

Apa yang akan direncakan fbtpi dalam waktu dekat melihat situasi tersebut?
Banyak beberapa partai yang mendukung penundaan pemilu dan pemanjangan jabatan presiden sampai 2026. Kita dari Federasi Buruh Transportasi Indonesia (FBTPI) yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan juga sekaligus salah satu pendiri Partai Buruh.

Ketika kelangkaan minyak tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh pemerintah dan wacana penundaan pemilu terus dilaksanakan, maka dalam waktu dekat kita akan menggalang kekuatan massa atau people power. Sebab, kita tidak berkehendak pemerintah mengangkangi aturan tersebut.

Artikel Eksklusif! Wawancara dengan Ketua Majelis FBTPI soal Minyak Goreng dan Penundaan Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya diamanatkan oleh para buruh untuk memimpin perjuangan kaum buruh melalui alat FBTPI. Saya dipilih secara demokratis oleh kaum buruh yang tergabung dalam FBTPI,” ujarnya kepada parade.id, kemarin.

Dalam sambutannya sebagai Ketum, Cubling mengatakan bahwa perjuangan buruh FBTPI secara tegas menolak kebijakan-kebijakan yang anti terhadap kelas buruh dan rakyat miskin lainnya. Dan perjuangan yang menurutnya tetap sama di tiga tahun terakhif.

“Bahwa FBTPI akan terus menjadi alat bagi kaum buruh untuk belajar bersama rakyat miskin dan berjuang bersama rakyat miskin, di tengah rezim pemerintahan hari ini yang anti demokrasi dan anti rakyat, yang selalu membebani krisis di pundak rakyat pekerja,” paparnya.

Ia menolak keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggapnya selalu menitik beratkan terhadap kaum buruh.

“Kekalahan gerakan rakyat dan buruh secara umum kita sama-sama rasakan. Mulai dari PP 78 2015, Omnibus Law dan lain-lainnya,” kata dia.

“Dimana Omnibus Law hari ini, yang sudah jelas inkonstitusioanal bersyarat tetap dijalankan. Seharusnya ketika sudah inkonstitusional tak usah bersyarat, karena ini merugikan kaum buruh. Jelas, perjuangan kami akan mati-matian untuk menolak iti dan menuntut untuk segera di cabut,” sambunya tegas.

Hal lain yang ia singgung adalah soal upah. Khusus ke Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang telah dikembalikan ke awal menurutnya adalah bentuk kebaikan pemerintah terhadap kaum buruh.

“Kenaikan upah dan pencabutan Permenaker 2/2022 merupakan perjuangan berdarah-darah dari kelas buruh bukan bentuk kebaikan pemerintah. Sudah jelas kita turun ke jalan-jalan dan mengkampanyekan penolakan terhadap regulasi tersebut. Jadi jelas, ini adalah perjuang kaum buruh bukan pemerintah,” katanya.

Selain itu, ia menyinggung Partai Buruh. Menurut dia, di kepemimpinannya dan sebagaimana hasil kongres bahwa akan (tetap) sama-sama berjuang untuk memenangkan alat politik alternatif rakyat pekerja tersebut melalui komite politik.

“Membesarkan dan memenangkan partai buruh telah kita bingkaii. Hal ini akan menjadi gambaran agenda politik strategis yang kita imani dan kita tunaikan dalam setiap kesempatan kapan pun dan di mana pun,” tegasnya.

Terpilihnya Cubling dideklarasikan di Sekretariat DPP-FBTPI, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Ia terpilih usai kongres yang ke-III Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) pada tanggal 27-28 februari 2022 lalu.

Kemudian menggelar deklarasi Struktural Baru di tingkatan Badan Pengurus Harian atau Dewan Pimpinan Pusat FBTPI (DPP-FBTPI) dan arah perjuangan FBTPI untuk tiga tahun ke depan.

(Tegar/PARADE.ID)

Artikel Mudarip Ketum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) 2022-2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kongres ini, berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 27-28 Februari 2022. Kongres FBTPI kali ini memiliki tema “Perbesar Kekuatan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Menangkan Partai Buruh”.

Menurut Ketua Umum KPBI Ilhamsayah atau yang akrab disapa Boing mengatakan bahwa kongres ini merupakan bagian dari penguatan organisasi. Konsolidasi bagi basis-basis yang sedang mengalami persoalan ketenagakerjaan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak),” kata dia, Senin (28/2/2022).

Kongres yang ketiga ini, lanjut dia, juga merupakan bentuk persatuan yang sering ingin sama-sama digaungkan. Dan untuk sama-sama memenangkan Partai Buruh dalam Pemilu 2024.

Hal lain, untuk meningkatkan perjuangan menuju kesejahteraan, FBTPI rencananya akan melakukan perubahan struktur. Dan diharapkan ke depan perubahan struktur Dewan Pengurus dan Pimpinan Pusat FBTPI mampu membawa kesejahteraan buruh yang tergabung di dalam tubuh FBTPI.

FBTPI merupakan federasi anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Serikat ini mengorganisir buruh terutama di sektor pelabuhan, transportasi, dan pergudangan.

FBTPI sempat melancarkan mogok nasional melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinta, yaitu Undang-undang Cipta Kerja.

Sebanyak 100 orang lebih, menghadiri kongres teraebut, mereka semua berasal dari serikat anggota yang tergabung dalam payung federasi, dan juga hadir tamu undangan.

Kemudian, hadir juga peserta dari mahasiswa, pemuda dan pelajar yang mengikuti kongres, dan juga sebagai peserta peninjau.

(Aby/PARADE.ID)

Artikel FBTPI Selenggarakan Kongres Ketiga, Ketum KPBI Singgung Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemudian langkah ini, Anies dalam merevisi UMP dituding melanggar aturan kebijakan pemerintah pusat soal PP Nomor 36 Tahun 2021. Komentar ini tentu saja datang dari organisasi pengusaha lokal, yaitu Apindo,” demikian katanya, lewat siaran persnya kepada parade.id, Selasa (28/12/2021).

Ashari mengatakan apa yang menjadi langkah Gubernur Anies adalah benar. Bahaa ump yang dikeluarkan sebelumnya tidak menempatkan kelas buruh dalam posisi yang seharusnya dan tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

“Apindo sudah jelas dia adalah organisasi yang inisiasi oleh pengusaha, yang aturannya akan terus-terusan menindas buruh untuk menaikan keuntungannya apabila UMP kembali direvisi. Kami akan kembali memenuhi jalan-jalan untuk menuntut kenaikan upah yang layak,” katanya.

Ashari, mengkritisi komentar yang di berikan oleh Apindo tentang kekeliruan Gubernur DKI dalam menjalankan aturan ini dalam rapat FBTPI DPC Jakarta Barat.

Gubernur Anies sebelumnya merevisi Upah Minimum Provinsi ( UMP). Dimana sebelumnya naik hanya 0,8 persen menjadi 5,1 persen.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Komentar Apindo soal Anies Revisi Kenaikan Upah Dinilai FBTPI Keliru pertama kali tampil pada Parade.id.