Pramono saat ini masih mengkaji wacana kenaikan tarif. Alasannya, biaya operasional TransJakarta terus meningkat tiap tahun. Ia menilai tarif Rp3.500 sudah tidak relevan, terutama untuk rute jauh seperti Blok M-Soekarno Hatta. Sebagai perbandingan, bus Damri untuk rute serupa dipatok sekitar Rp100.000.

Ketua PK FSB GARTEKS KSBSI TransJakarta Sudarman Sihombing menyebut tarif lama berdampak pada kesejahteraan pekerja. Jika tarif tidak naik, penambahan armada baru akan terhambat dan perawatan bus terkendala. Ia khawatir perusahaan akan melakukan efisiensi, termasuk PHK pekerja kontrak di tengah tekanan inflasi dan resesi global.

“Kalau tarif TransJakarta tidak dinaikkan, pasti bakal terjadi kebijakan pengurangan atau efisiensi kepada pekerja, khususnya kontrak. Kami tidak mau masalah PHK menimpa kami yang sudah punya istri dan anak,” tegas Sudarman.

Andreas Hutagalung dari Departemen Media DPP FSB GARTEKS KSBSI menambahkan, kenaikan tarif dinilai memihak pekerja selama tujuannya meringankan subsidi APBD dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Integrasi layanan TransJabodetabek serta peningkatan kualitas perawatan, kebersihan, dan pelayanan juga jadi pertimbangan.

Serikat buruh juga menyoroti program sosial Pramono selama 2 tahun menjabat, seperti Kartu Pekerja Jakarta, sekolah swasta gratis untuk 103 sekolah, dan 2.843 lowongan kerja padat karya jangka pendek untuk menekan pengangguran.

Andreas menegaskan kehadiran serikat di TransJakarta bukan untuk demo, melainkan sebagai mitra dialog sosial. “Kalau perusahaan maju, maka pekerjanya juga akan sejahtera,” katanya.

Keputusan final kenaikan tarif TransJakarta disebut Pramono akan segera diumumkan dalam waktu dekat.*

Artikel FSB GARTEKS KSBSI TransJakarta Dukung Kenaikan Tarif TransJakarta pertama kali tampil pada Parade.id.