“Protes apa pun dibenarkan dalam demokrasi sepanjang tidak menyalahi kaidah hukum yang berlaku,” demikian keterangannya, kepada parade.id, kemarin malam.

Namun demikian, lanjut dia, buruh mesti sikap bijaksana dalam menyikapi kontroversi UU cipta kerja ini. Tidak boleh emosional dan sentimental, apalagi hanya termakan oleh hasutan pihak tertentu yang punya agenda terselubung (hidden agenda) guna mengacaukan situasi di tengah pandemi.

Sebenarnya, kata dia, secara regulatif, jika ada pihak yang merasa tidak puas, cukup menggunakan jalur prosedur konstitusional.

“Semua instrumen cukup tersedia baik yang formal bersengketa di pengadilan hukum maupun non formal seperti protes jalanan. Tapi jangan anarkis dan merusak fasilitas umum,” imbaunya.

Pada tahap ini kata dia, penting kiranya semua pihak berpikir jernih dan rasional. Jangan sampai protes tetapi tidak dibekali dengan pengetahuan memadai subtansi isunya.

“Pemerintah dan DPR tentu tidak mungkin mempertaruhkan kredibilitas mereka mengesahkan UU yang merugikan rakyat. Pasti punya niat baik untuk menarik investor luar berdatangan, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

“Butuh kesabaran tingkat dewa menunggu realisasi kebijakan politik, biar waktu yang akan menjawab,” sambungnya.

Buruh, mahasiswa, civil sociaty dan komponen politik lainnya bisa melakukan upaya hukum menolak semua atau menolak sebagian regulasi, tinggal sediakan data kuat serta siap berdebat secara subtansinya nanti.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah protes jalanan berdemonstrasi namun tentunya harus sesuai dengan koridor hukum, jangan bertindak anarkis, merusak dan provokatif.

Demo bukan perkara mudah, bukan semata teriak dan gelar spanduk, namun butuh kajian yang mendalam dari setiap issu yang di perjuangkan di jalanan.

“Begitulah sejatinya kesatria demokrasi, memanfaatkan sedikit celah memperjuangkan kepentingan politik lainnya. Kalah menang urusan belakang, intinya jangan kalah sebelum bertanding,” terangnya.

Terlepas dari kontroversi UU cipta kerja menjadi ajang pertaruhan terakhir, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, yakni menarik investor, membuka lapangan kerja serta menggairahkan kembali sektor ekonomi, ada 2 (dua) tahun lagi waktu tersisa untuk membuktikan semuanya. Jangan keburu berkonklusi bahwa peraturan ini merugikan rakyat.

“Berikan kesempatan yang luas kepada pemerintah untuk merealisasikan semua keputusan UU tersebut,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Sekretaris FSBDSI Menyikapi Masih Adanya Aksi soal Omnibus Law Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saat lebaran/Idulfitri seperti ini para buruh/ pekerja sebaiknya kembalilah kepada keluarga kalian untuk merayakannya bersama keluarga yang kita cintai, yang selama ini kita tunggu-tunggu momen bertemu dengan orang tua, sanak saudara. Dan saya ucapkan selamat hari Raya Idulfitri 1443H, mohon maaf lahir dan batin,” katanya, Sabtu (30/4/2022), lewat keteranga persnya.

“Dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Buruh Sedunia bagi buruh/pekerja. Semoga kita semakin bersatu bersama-sama membangun bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai ini yang lebih baik lagi,” sambungnya.

Menurut dia, para buruh/ pekerja lebih mengedepankan silaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara. Bahkan bagi buruh/pekerja yang merantau berjuang dengan susah payah untuk mudik pulang ke kampung halaman walaupun jauh dan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah hanya untuk bertemu dengan sanak saudaranya.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tanggal 1 Mei di peringati dan dirayakan sebagai Hari Buruh Sedunia oleh seluruh anggota dan para pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Tapi untuk tahun ini Hari Buruh bersamaan dengan Hari Raya Idulfitri 1443 H.”

“Masih banyak pekerjaan rumah bagi perangkat organisasi SP/SB dalam hal memperjuangkan hak dan Kepentingan buruh/pekerja,” kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi May Day Menjelang Idulfitri Tidak Elok pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahkan Presiden telah menyatakan dengan tegas bahwa negara kita ini berdasar pada konstitusi maka akan tunduk kepada itu. Selain daripada itu, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan bahwa ia tidak berniat dan tidak berminat menjadi Presiden tiga periode,” kata dia, dalam keterangan kepada media, Rabu (6/4/2022).

“Inilah yang menjadi pertanyaan, kalau unjuk rasa menolak jabatan Presiden tiga periode sedangkan Presidennya sendiri tidak berminat dan tidak punya niatan, lha, terus yang didemo siapa?” sambungnya tanya.

Kecuali, kata dia, Jokowi mengumumkan bahwa ia menginginkan jabatan Presiden tiga periode, baru mahasiswa berdemo.

Mengenai Pemilu, dalam pengamatannya telah diputuskan oleh ketua DPR RI, Puan Maharani. Menyatakan bahwa Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada tahun 2024, bulan Februari.

Begitu juga oleh Ketua KPU yang telah mengumumkan bahwa Pemilu akan diadakan pada tahun 2024. Artinya, kata dia, adalah tidak ada alasan untuk mengadakan aksi unjuk rasa dengan dalih menolak jabatan Presiden tiga periode.

“Tidak dapat kita pungkiri banyak masyarakat yang masih menginginkan presiden Jokowi masih tetap memimpin negeri ini karena berbagai keberhasilan kinerja beliau, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, perekonomian, pandemi dan lain-lain.”

Sebaliknya, banyak pula sekelompok orang yang memang menginginkan dan mendesak Presiden Jokowi mundur. Tapi sampai saat ini belum ada alasan yang kuat untuk hal itu.

“Mungkin dengan cara memakai mahasiswa untuk unjuk rasa akan berhasil misinya itu.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Sekjen DPC FSBDSI Bekasi Sebut Aksi Mahasiswa Tolak Presiden Tiga Periode Ironi pertama kali tampil pada Parade.id.

Partai Buruh saat ini sebut saja di belakanganya ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dan ada nama tokoh buruh lainnya.

Sebagaimana pengakuannya Iqbal, misal, bahwa “dibentuknya” kembali partai buruh karena amanat dari almarhum Muchtar Pakpahan. Beliau dikenal sebagai aktivis atau ikon buruh, yang sebelumnya menjadi pemimpin partai buruh (red.,).

Partai buruh ini memiliki tujuan sebagaimana lazimnya partai berdiri/terbentuk, yakni mengakomodir kepentingan banyak rakyat. Tetapi dalam hal ini (partai buruh) lebih akan mementingkan buruh/pekerja. Katanya, agar setiap kepentingan atau isu buruh/pekerja dapat tersalurkan dengan baik. Sebab sejauh ini belum ada partai politik yang dirasa maksimal mengakomodir kepentingan buruh/pekerja.

Partai buruh, diharapkan Iqbal dapat berbuat demikian. Hal yang tentunya selalu ia yakini seperti di negara lain. Dimana partai buruh terbilang berhasil mengakomodir kepentingan buruh/pekerja, hingga ke selain itu.

Bahkan harapan setelah eksisnya partai buruh ini, buruh dapat menguasai parlemen. Bahkan dapat menjadi penentu kebijakan pemerintah, baik secara nasional maupun di daerah-daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Harapan itu sah-sah saja. Bahkan semua partai memiliki target seperti itu.

Namun, dari perspektif partai di Indonesia, masih dalam paradigma nasionalis dan agamis. Jadi menurut saya eksistensi partai buruh akan sulit berkembang.

Buktinya yang sudah ada pun tidak bisa eksis di nasional, karena partai yang sifatnya sektoral khusus buruh. Dimana hak sektor dari kepentingan buruh sudah banyak diambil oleh partai lain yang memperjuangkannya.

Apalagi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pekerja/buruh itu sendiri sudah banyak menjadi pengurus partai sebelumnya, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun di ranting-ranting setingkat kecamatan maupun kelurahan-kelurahan.

Ini justru akan mengganggu peran di antara kaum buruh akan semakin besar terjadi: ketika ada kepentingan politik yang menyangkut sektoral industri atau buruh.

Niat baik dalam membentuk Partai Buruh memang perlu mendapat apresiasi, tetapi yang dikhawatirkan setelah buruh memasuki ruang percaturan politik 2024, mereka yang duduk di parlemen tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi buruh.

Seperti Partai Buruh masa lampau, yang pernah mengikuti proses Pemilu 1999, 2004 dan 2009, dimana Partai Buruh tidak berkontinyu hingga tahun 2014.  Hal ini disebabkan Partai Buruh tidak dapat bersaing dengan partai-partai besar yang telah memiliki underbow partai serta basis massa di level grassroot, baik di tingkat kecamatan maupun provinsi. Sehingga Partai Buruh kurang mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Belum lagi sebagian besar buruh masih disibukkan dengan persoalan-persoalan industrialisasi seperti PHK dan gaji/upah.

Jadi intinya, melihat realita yang dialami oleh anggota buruh, maka saya, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) berpandangan pembentukan Partai Buruh tidak lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan buruh, karena pembentukan Partai Politik sarat nuansa politik praktis. Belum lagi cost menuju kursi parlemen sangat besar, bagi yang mampu atau pemilik modal tentunya sangat mudah dan akan sulit bagi anggota buruh yang tidak memiliki biaya sama sekali.

Jadi buruh lebih cocok eksis di wadah organisasi perburuhan ketimbang di partai politik praktis. Sebab ruang gerak para aktivis buruh semakin luas untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan para anggota-anggotanya itu sendiri. Tidak dibatasi dengan membuat partai yang sangat erat dengan oligarki.

Maka menurut saya akan sulit partai buruh akan berkembang dan menguasai parlemen atau pemegang kebijakan di pemerintahan.

*Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)

Purwadi

Artikel Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.