Aksi unjuk rasa mereka dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja outsourcing PLN (Os PLN). Di antaranya: tolak penurunan upah pekerjapekerja/tenaga alih daya (TAD), tolak jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan kemitraan, setop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT PLN, angkat tenaga kerja alid daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT PLN, dan terakhir menuntut dipekerjakannya kembali 128 tenaga alid daya (TAD) yang telah di-PHK sepihak oleh PT PKP Cirebon, Kuningan, dan Indramayu.

Menurut Sekum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Slamet, aksi ini untuk menindaklanjuti komitmen PLN yang tidak ditepati kepada para pekerja outsourcing (Os).

“Padahal kita sudah melakukan sosial dialog sejak tahun 2022. Namun, komitmen yang disampaikan pihak PLN keberatan yang pada akhirnta menjadi sebuah kesepakatan,” orasinya.

Bermula sejak 2013 pekerjaan outsourcing bekerja dengan tenang dengan adanya (dikeluarkan) SKD. Namun sejak dikeluarkan Perdir tahun 2019, perlindungan dan hak pekerja Os makin dikebiri.

“Status pekerja diubah. Pekerjaan makin ditambah. Akibatnya korban berjatuhan. Ada yang meninggal,” umgkapnya..

Pada Perdir ada aturan yang menurutnya krusial, yakni tentang upah yang sebelumnya 110 persen dari UMK, yang kemudian pada tahun 2019 hanya 100 persen dari UMK.

Juga terjadi pengurangan THR dan pesangon, serta upah lembur. Jaminan pension pun dikurangi.

“Kita perjuangakam THR alhamdulillah sudah penuh. Tapi kita ingin upah tidak dikurangi, karena dampaknya ke upah lembur dan jaminan hari tua yang masih jauh di bawah hari tua (2020),” ungkapnya lagi.

Sebelum aksi besar ini, pada bulan Februari kata dia PLN berkomitmen memperbaikiny. Tapi, pada kenyataannya belum juga hingga bulan Juli ini. ia dan pekerja Os merasa di-PHP.

“Artinya PLN utang kepada pekerjanya (outsourcing). Padahal ini perusahaan BUMN,” katanya.

Perwakilan massa aksi sempat masuk ke dalam gedung Pusat PLN. Melakukan social dialog. Namun, usai masuk selama kurang lebih 3 jam, social dialog disebut buntu.

Pihak PLN masih menimbang apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Massa pun berencna akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak supaya tuntutannya dipenuhi.

“Belum ada kesepakatan. Dan kita akan datang kembali pada tgl 21 Juli,” kata Abdul Bais, Ketum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI).

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi FSPMI di Kantor Pusat PLN Diikuti Ratusan Orang dari Berbagai Daerah pertama kali tampil pada Parade.id.

Presidem DPP FSPMI Riden Hatam Aziz menjelaskan bahwa aksi nanti adalah dalam rangka memperjuangkan pekerja, khususnya di outsourcing PLN (OS PLN), karena pada Februari yang lalu, FSPMI sudah melakukan aksi di Kantor Pusat PLN, yang mana menyampaikan beberapa tuntutan—pada saat itu sudah ada pertemuan dengan pihak PLN, yang diwakili oleh beberapa direksi dan manajemennya.

Namun, dari pembicaraan itu kata Riden yang terealisasi itu hanya satu, yaitu istilah OS PLN adalah Dana Talangan. Sementara yang lainnya ternyata belum terealisasikan oleh pihak PLN.

“Untuk itu berarti pihak PLN tidak komitmen dengan apa yang sudah dibicarakan. Bahkan pertemuan itu makin ke sini makin tidak kontinyu sebagaimana yang disepakati di awal,” ujar Riden, Senin (26/6/2023), saat konferensi pers secara virtual.

“Artinya pertemuan itu yang tujuannya untuk memberikan solusi atau mencari jalan ke luar tetapii sifatnya seolah-olah hanya menggugurkan saja,” sambungnya.

Untuk itu, bagi FSPMI kata dia ini hal yang prinsip. Bagi FSPMI ini hal yang fundamental. Maka ia menyerukan kembali bahwa FSPMI bersama kawan-kawan afilisasi KSPI dan lainnya, juga Partai Buruh itu akan melakukan aksi besar, karena terus terang ia merasa kecewa   dengan pihak PLN yang seolah-olah menganggap enteng. Menganggap remeh terhadap apa yang sudah dilakukan oleh FSPMI dan juga KSPI dan juga Partai Buruh.

“Maka, aksi besar akan kami lakukan awalnya direncanakan tanggal 3. Tapi saya kami lihat, cek kalender ternyata minggu ini Idukadha tanggal 27, kemudian tanggal 28 sudah ada yang salat Iduladha, tanggal 29 pemerintah Iduladha, maka aksi besar akan kami lakukan di tanggal 10 Juli,” terangnya.

Adapun mengenai tuntutan aksi nanti ada empat poin. Ketum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI Abdul Bais membeberkannya.

Pertama adalah mengembalikan upah pekerja sesuai dengan keputusan direksi dengan nomor 1040 tahun 2011 di mana sebelumnya upah OS PLN adalah 110-120 persen, yang ssaat ini pada tahun 2023 besarannya hanya UMK.

“Kedua kita minta praktik volume base yang saat ini sudah mulai diimplementasikan—kita minta dihentikan, karena sudah banyak di perusahaan-perusahaan THD yang melakukan akhirnya pekerja-pekerjanya menolak hingga ada yang di-PHK,” tambahnya.

Ketiga FSPMI meminta bahwa ada kawan-kawan kita di OS PLN yang sudah berprestasi, yang sudah berpengalaman bisa diangkat menjadi pekerja di anak perusahaan.

“Keempat kita juga minta perbaikan-perbaikan tentang penggunaan-penggunaan alat pelindung kerja agar jangan sampai terulang lagi kecelakaan yang mengakibatlkan kematian,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi FSPMI di Kantor Pusat PLN Direncakan pada Tanggal 10 Juli 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Adanya ketakutan dari DPR kepada eksekutif, karena mayoritas yang menduduki di ruang parlemen adalah dari anggota partai politik dan ruang eksekutif para ketua umum partai politik,” ujar Riden, baru-baru ini.

Riden juga menyebut bahwa sahnya Perppu menjadi UU karena ketimpangan peran, antara eksekutif dan legislatif saat ini.

“Koalisi saat ini justru sudah abu-abu atau sudah samar semua. Peran jadi timpang,” tambahnya.

Merespons itu, pihaknya akan melakukan dua perjuangan. Pertama kami akan melakukan Judicial Review (JR) secara hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena secara substansi, isinya ditolak.

Selain itu, yang kedua adalah perjuangan dengan aksi massa. Riden membeberkan bahwa pihaknya akan mengkonsolidasikan kekuatan Gerakan Buruh dan melakukan aksi unjuk rasa, dan dalam waktu tertentu dirinya bersama FSPMI akan melakukan aksi mogok kerja nasional.

“Kita sedang mengonsolidasikan untuk mogok kerja. Karena ini masih di bulan suci Ramadan, maka kita menghargai yang lain. Tapi tetap, kita akan melakukan aksi unjuk rasa di tiap hari Selasa. Mulai selasa besok, ya,” kata dia.

(Verry/parade.id)

Artikel Perppu Disahkan Menjadi UU karena Anggota Dewan Takut dengan Ketum Partainya pertama kali tampil pada Parade.id.

“PLN ini kan BUMN. Mengurus hajat orang banyak. Saya sedang berpikir, memikirkan satu titik, di mana kita perlu melakukan mogok nasional. Artinya, kita setop aktivitas PLN—itu akan saya ambil, ketika persoalan-persoalan ini tidak direspons dengan baik,” ujarnya.

“Coba bayangkan, kalau seluruh tenaga alih daya setop, akan gelap gulita ini negeri. Maka akan padam semua wilayah. Maka ketika listri tidak ada, saya rasa roda perekonomian pun akan lumpuh,” sambungnya.

Namun sebenarnya, ia sebagai presiden tidak menginginkan hal itu dilakukan. “Tapi ketika, manakala dirut PLN tidak memperhatikan ini, maka tidak ada pilihan lain. Sebab bagi kami akan terus melakukan perjuangan,” kata dia.

“Saya pastikan setelah tanggal 14 Februari, tidak ada respons yang positif, saya pastikan akan berkelanjutan, makin membesar. Dan kami juga nanti mungkin akan buat tenda juang di depan Kantor PLN Pusat. Jadi ada dua jika aksi besok tidak direspons dengan baik: bikin tenda juang di depan Kantor Pusat PLN dan aksi di BUMN secara besar-besaran,” kata dia lagi.

Di saat ditanya apakah sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak PLN, Riden menjawab sudah. Pertemuan itu kurang lebih lima bulan lalu.

Dalam pertemuan itu, Riden selaku presiden dan tim (kurang lebih 8 orang) bertemu dengan Direktur SDM PLN. PLN dengan tim lengkap.

Riden mengatakan bahwa waktu itu sudah ada kesepahaman, bahwa persoalan-persoalan yang ada dibahas oleh tim tersebut. Saat itu ia sebagai presiden mendelegasikan kepada Slamet (Sekum Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik) untuk bernegosiasi.

Di PLN mereka juga bawa tim. Level manajer. Melakukan diskusi di mana melakuka pertemuan itu sebanyak 5-7 kali.

“Tapi dari hasil pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, dengan alasan tidak memiliki kapasitas,” katanya.

Namun, menurut Riden, hal itu menurut tidak masuk akal. Tidak logis. Riden pun menganggap itu sebagai “pelecehan”. Satu hal yang sangat tidak bagus yang dilakukan sebuah perusahaan besar (BUMN).

“Maka dari itu lah, sikap FSPMI kembali ke semula, yakni unjuk rasa,” katanya.

Riden pun kembali menegaskan dan memastikan, jika pada aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Februari 2023 tidak meresponsnya dengan positif, maka akan ada aksi lanjutan. Aksi itu akan dilakukan di Kementerian BUMN.

Namun ia berharap, pada tanggal 14 Februari itu, PLN memberikan respons positif.

“Kalau sudah ada itu, kami tidak akan melakukan aksi lanjutan. Sebab aksi itu bukan tujuan. Itu strategi kami. Jika tidak direspons, saya pastikan, bisa jadi minggu selanjutnya (Selasa), bisa saja hari Rabu. Tapi saya pastikan seminggu setelahnya pasti kami akan ada aksi besar di kantor BUMN,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel FSPMI Akan Mogok Nasional jika Aksi Tanggal 14 Februari Tidak Direspons Baik oleh PLN pertama kali tampil pada Parade.id.

Riden menyebut akan ada tujuh tuntutan yang dibawa oleh FSPMI, yang semuanya dinilai paling mendasar. Di antaranya soal upah yang diturunkan, menolak perubahan status hubungan kerja, tolak pekerjaan berdasarkan volume base, tolak dana talangan yang dilakukan tenaga alih daya (TAD), meminta PLN menyikapi kecelakaan kerja, meminta TAD di berisiko tinggi bisa diangkat ke anak perusahaan PLN, dan terakhir meminta dipekerjakan kembali pekerja di PT Duma Karya Burian (DKB).

“Maka kami, FSPMI, akan terus melakukan aksi-aksi. Besok, hari Selasa, tanggal 14 Februari itu di Kantor Pusat PLN. Itu tidak kurang dari 2.000 massa sejabodetabek, yang kita arahkan ke Kantor Pusat PLN,” ujarnya, saat konferensi pers secara virtual.

Alasannya mengapa melakukan aksi di sana, kata Riden, sebab adanya surat dari Direktur PLN, surat edaran, atau perdir (peraturan direktur), yang mengakibatkan, berimbas kepada perusahaan-perusahaan TAD tersebut.

“Ketika nanti direktur utama PLN, masih tidak merespons yang kami minta, maka saya pastikan FSPMI akan bersama-sama dengan KSPI aksi besar-besaran ke kantor BUMN, karena PLN ini di bawah BUMN. Kita akan  menyatakan direktur PLN pada posisi tidak bisa mengelola PLN,” tegasnya.

Aksi tanggal 14 Februari akan dilakukan serentak di seluruh provinsi. Di luar itu di kantor PLN masing-masing.

(Rob/parade.id)

Artikel FSPMI Akan Melakukan Aksi di Kantor Pusat PLN pada Tanggal 14 Februari 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka dalam kesempatan ini, aksi kami di 6 Februari di depan DPR RI ini menyatakan enam tuntutan itu. Wahai anggota DPR, kalau benar kalian wakil rakyat, maka hari inilah mestinya kalian berpihak pada kami, pekerja. Masyarakat di Indonesia. Tapi bila tidak mendengar juga apa yang kami tuntut hari ini, tentu kami akan meninggalkan dirimu di 2024,” tegas Riden.

Adapun tuntutan kedua, FSPMI beserta Partai Buruh, menolak dengan keras RUU Omnibus Law Kesehatan. Alasannya, karena draftnya akan mereduksi UU BPJS Ketenagakerjan dan juga akan mereduksi UU BPJS Kesehatan.

“Tentu ini sangat membahayakan bagi pekerja dan buruh,” kata Riden.

Ketiga, meminta pada Menaker khususnya, pengawasan tentang K3. Ia mengulas kasus di Morowali.

“Kasus morowali yang kemarin terjadi kerusuhan, itu sebetulnya diawali bahwa banyak terjadi kecelakaan bahkan telah meninggal 2 orang jatuh dari crane ke tungku. Terbakar. Juga ada hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi. Intinya K3 kami minta betul-betul harus diawasi  ketat dan diimplementasikan dengan benar,” pintanya tegas.

Keempat, menuntut perlindungan terhadapa pekerja outsourcingdi perusahaan-perusahaan BUMN—lagi-lagi Riden menilai negara memberi contoh yang buruk kepada masyrakat, kepada rakyat. Dimana para pekerja BUMN, outsourcing-nya hari ini, bukannya lebih baik justru lebih buruk.

“Contoh, upah mereka malahh turun. Perlindungan mereka malah turun. Kemudian khusus di sektor PLN, ini yang sangat tragis, di mana ada pelanggan PLN, dalam waktu yang seharusnya mereka membayar kemudian tidak membayar maka akan jatuhnya utang. Tapi kebijakan manager area PLN, tidak mau ada pelanggannya dinyatakan berutang. Maka konsekuensinya si karyawan, si pekerja PLN itu yang harus menggantikannya,” ungkapnya.

“Membayarkannya, dengan istilah talangan. Ini sangat ironi. Sudah upahnya dikecilin, sudah kesejahteraannya tidak diperhatikan, maka ia harus menalangi juga pembayaran ketika ada pelanggan yang tidak mampu bayar pada saat itu,” ia melanjutkan.

Kelima, menolak penerapan wacana ataupun  rencana pemerintah, dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta soal jalan berbayar.

“Kondisi pelayanan transportasi publik belum memadai. Kalau nanti jalan ini berbayar, maka akan menimbulkan biaya hidup yang main tinggi. Tentu ini tidak akan berlaku untuk karyawan pekerja saja, juga kepada seluruh masyarakat. Maka sikap kami dengan tegas menolak rencana pemerintah DKI untuk menerapkan ERP ini,” tegasnya.

Terakhir,FSPMI beserta Partai Buruh meminta perlidnugan terhadap pekerja perkebunan, terhadap pekerja lokal, yang tidak boleh didiskriminasi. Lagi-lagi Riden memberikan contoh kasus di Morowali.

“Morowali sekali lagi saya katakan, di pabrik nikel, terjadi diskriminasi yang luar biasa terhadap pekerja lokal. Jenis pekerjaan yang sama tetapi upahnya sangat berbeda dengan pekerja TKA-TKA China. Di perkebunan pun demikian. Ironi. Ini negeri adalah penghasil minyak terbsesar di dunia. Tapi para pekerja, para karyawannya, justru sangat-sangat miris kehidupannya,” pungkasnya.

Kata Riden, aksi massa hari ini tidak kurang adri 5 ribu orang, yang datang dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

(Rob/parade.id)

Artikel Enam Tuntuan FSPMI-Partai Buruh di Aksi 6 Februari, Riden Ingatkan Ini ke DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selain ulang tahun di tanggal 6, angka 6 juga merupakan nomor urut dari Partai Buruh,” ungkapnya, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Aksi pada tanggal 6 Februari 2023 itu akan membawa isu atau tuntutan penolakan Perppu tentang Cipta Kerja (Ciptaker), juga soal RUU Kesehatan. Aksi FSPMI kata Riden didukung Partai Buruh.

“Selain menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Cipta Kerja dan RUU Kesehatan, dalam aksi kali ini FSPMI didukung Partai Buruh juga meminta agar Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri pertambangan diperketat. Sebab, persoalan K3 inilah yang salah satunya memicu konflik di perusahaan GNI,” jelas Riden.

Hal lain yang juga disuarakan adalah perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh putsourcing perusahaan BUMN, seperti misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan alih daya yang ada di lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, buruh juga menolak ERP atau kebijakan bayar berjalan elektronik.

Aksi nanti dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.

Selain di Jakarta, aksi juga serempak akan dilakukan di berbagai kota industri, antara lain di Serang – Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden FSPMI Sebut Aksi 6 Februari 2023 Itu Istimewa, karena Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun isu atau tuntutan yang akan dibawa oleh Aliansi Buruh Cianjur itu adalah penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.

Kedua, menuntut agar upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 dinaikkan sebesar 15 persen. Tuntutan terakhir, meminta agar kenaikan harga BBM Subsidi diturunkan.

Hal di atas disampaikan Doni Ismail selaku Kabid Pendidikan Serikat Buruh FSPMI KSPI Cianjur kepada media, Sabtu (17/9/2022).

Doni menjelaskan isu atau tuntutan di atas. Kata dia, dalam pengamatannya, kebijakan demi kebijakan yang dibuat pemerintah terus menyakiti hati para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia, di mana belum lama buruh disakiti dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, yang salah satunya mengakibatkan tidak adanya kenaikan UMK Tahun 2022.

“Sekarang kita para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia kembali tersakiti dengan kebijakan pemerintah, yakni dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi di saat harga minyak dunia turun dan pemerintah seakan tidak mempertimbangkan itu,” kata dia.

Atas hal itu, menurut dia, akan memicu kenaikan harga bahan pokok, transportasi dan harga lain-lainnya. Sehingga memberatkan para buruh/pekerja dan masyarakat Indonesia.

“Kita menilai ketika UMK Kab. Cianjur Tahun 2023 tidak ada kenaikan sebesar 15 persen—tidak akan ada penyesuaian, daya beli masyarakat akan berkurang, terlebih pasca kenaikan harga BBM Bersubsidi dan berakibat tingkat inflasi akan lebih tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, aksi yang dilaksanakan nanti kata dia akan terus berlanjut sesuai instruksi dari pimpinan masing-masing serikat pekerja. Ia mengimbau kepada buruh agar menyiapkan diri, menyiapkan mental.

“Kita akan terus berjuang dan melawan, karena diam ada sebuah pengkhianatan,” pungkasnya.

(Ang/parade.id)

Artikel Tiga Elemen Buruh Ini Siap Menggelar Aksi di Pendopo dan DPRD Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun tema yang diusung pada Rapim itu ialah, “Tidak Pernah Menyerah dalam Berjuang”.

Menurut Presiden DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz, Rapim ini merupakan amanah kongres yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Di dalamnya dibahas program-program kerja dan strategi perjuangan yang harus diraih satu tahun ke depan.

Titik poin dalam Rapim ini, kata Riden, membahas dua yang boleh dikatakan musti fokus. Pertama soal pemerintah yang sedang kembali memproses UU No. 11 tahun 2020 UU Ciptaker, di mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) musti diperbaiki.

FSPMI pun kata dia menyatakan perlawanan total, supaya Omnibus Law ini tidak dibahas di DPR, meskipun itu semua MK.

“Kedua hak politik kami dan kelas pekerja sudah terbangun, bahwa kami tidak ingin dijadikan objek politik. Maka FSPMI salah satu organisasi inisiator melahirkan kembali Partai Buruh, di mana di Rapim ini penguatan untuk partai mengikuti Pemilu di 2024,” kata dia, kemarin (9/2/2022).

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Riden merupakan salah satu orang yang mengajukan judical review ke MK. FSPMI pun, kata dia dengan tegas, menyatakan penolakannya karena mendegradasi hak-hak pekerja.

MK, pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa UU Ciptaker merupakan UU yang inkonstutisional. MK ketika meminta agar UU tersebut didaur ulang karena dinilai cacat formil dalam pembentukannya.

Rapim dihadiri oleh 32 provinsi se-Indonesia, 100 kota dan kabupaten serta ada sekitar 290 orang yang mengikutinya.

Hadir selain Riden, Sekretaris Jenderal DPP FSPMI Sabilar Rosyad, Deputi Presiden Obon Tabroni, Ketua Umum PP SPA FSPMI dan Peserta Munas dari Perwakilan Pengurus dan Anggota Garda Metal se-Indonesia.

(Har/PARADE.ID)

Artikel Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Menggelar Rapim pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun tema Muscab kali ini ialah “Membangun Keutuhan Organisasi dan Perkuat Gerakan untuk Menggapai Kesejahteraan”.

Ketua Panitia dari Muscab tersebut, Alimudin mengatakan bahwa kegiatan ini digelar demi berjalannya roda organisasi, dimana harus menjadi acuan anggota (buruh).

“Meskipun harus disegerakan tetapi kita harus siap sedia untuk dihadapkan dengan situasi apa pun. Lima hari bukan waktu yang lama,” sampainya.

Sementara itu, Ketua PC FSPMI Kabupaten Cianjur, Asep Saepul Malik mengatakan bahwa Muscab ini merupakan bentuk kegiatan yang menjadi vital. Meskipun, kata dia, banyak halangan yang dihadapi.

Turut hadir Kadisnaker kabupaten Cianjur, Endang Hamdani dalam Muscab tersebut. Dia tampak mendukung acarara tersebut.

“Karena di Cianjur 65.000 tenaga kerja mesti menjadi modal kita untuk merekrut anggota demi kesejahteraan kabupaten Cianjur, apalagi 100 kebenaran akan kalah dengan 1 kejahatan yang terorganisir,” sampainya.

Acar Muscab sendiri dimulai pukul 09.00 WIB (pagi). Pukul 11.00 WIB dilanjut sidang pleno pemilihan.

Peserta yang turut serta dalam Muscab sebanyak kurang lebih 20 orang. Mereka juga ada perwakilan. Dari perwakilan itu, masing-masing diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan.

Ineu, misalnya, Perwakilan dari PC FSPMI Bogor menyampaikam bahwa menurut dia kita harus menjadikan Muscab ini menjadi refresh untuk perjuangan.

Lainnya, Dede, Sekjen DPW FSPMI Jawa Barat, mengatakan bahwa sebuah organisasi harus menjadi laboratorium untuk menggapai kesejahteraan, karena FSMPI bukan besar dari Ketua saja, melainkan kita selaku pengurus yang menghidupi organisasi.

Sementara itu, Dodi selaku Sekjen KC FSPMI Kabupaten Cianjur, mengatakan bahwa terselenggaranya Muscab ini adalah luar biasa. Bisa jadikan sebagai alat evaluasi untuk ke depannya.

Pengurus DPP Aneka Industri, Nurahmat juga menyampaikan pernyataan, bahwa Muscab iniharus menjadi tolok ukur kita dan menjadi evaluasi untuk meski dari hal yang biasa akan menjadi luar biasa untuk ke depannya.

Nurahmat sekaligus membuka acara Muscab II PC FSPMI kabupaten Cianjur.

Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Sidang Presidium, Firman. Info yang beredar, Doni Ismail selaku Wakil Sekretaria 1 KC FSPMI mengatakan bahwa calon kuat untuk Ketua PC FSPMI Cianjur adalah Asep Saepul Malik.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Muscab II Buruh FSPMI Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.