Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari harga Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter pada tanggal 3 September lalu. Tentunya hal ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang merasa kebijakan tersebut dirasa tidak pro rakyat bagi kelompok tertentu.

Aksi penolakan tersebut merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Tapi perlu juga kita cermati kenapa pemerintah harus mengambil langkah ini di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional saat ini.

Selama ini subsidi BBM dinikmati oleh siapa?
Menurut Direktur riset INDEF Berly Martawardaya konsumsi BBM yang mana 80 persenkonsumsi jenis Pertalite dinikmati oleh orang mampu dan 95 persen konsumsk jenis solar justru dirasakan oleh orang-orang kaya yang tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Tentu hal ini menggambarkan bahwa “Si Kaya” mendominasi jatah hajat untuk “Si Miskin” dan sirkulasi seperti sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya dari beberapa kali rezim pemerintahan.

Ketika pemerintahan era Presiden Joko Widodo sadar bahwa subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati orang mampu maka diambil langkah penyesuain harga, maka saya dapat mengatakan bahwa itu adalah kebijakan yang… ADIL. Walau bagi sebagian orang hal tersebut tidak bisa diterima karena kita masih keluar dari fase pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Yang tidak kalah progresifnya terkait keputusan penyesuain harga BBM ini adalah mobil dengan spesifikasi tertentu dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi. Menurut hemat saya ini langkah revolusioner untuk menghalau “Si Kaya” untuk mengambil hak “Si Miskin” seperti yang sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Dan saya harus akui bahwa ini wujud manifestasi sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ke depannya yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus diterima langsung bagi masyarakat kurang mampu dan perlunya pembaruan data terkait jumlah masyarkat penerima BLT agar di lapangan tidak terjadi kerancuan dalam skema pembagian sehingga orang mampu justru malah mendapatkan bantuan pemerintah. Tentu ini pesoalan teknis tapi jika tidak disikapi baik akan menambah kegaduhan kedepan.

Pesan untuk mereka yang sedang “menolak”
Tentu kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM tidak bisa diterima oleh semua orang, dan pemerintah juga dengan tangan terbuka menerima masukan apabila ada yang tidak setuju terkait kebijakan tersebut.

Saran saya silahkan saja bagi yang menolak dan melakukan aksi protes tetapi perlu kita sadar juga hal ini dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan kondisi beban subsidi yang sudah tidak ter-cover lagi.

Sekarang kita harus mawas diri kita tidak pernah protes kalo harga rokok yang notabenenya tiap tahun makin naik tapi anehnya kita selalu bisa mengupayakan untuk membeli rokok walaupun harganya semakin tinggi, tetapi ketika BBM naik dengan kondisi-kondisi tertentu kita seolah-olah adalah orang yang paling tercekik karena hal tersebut.

Ingat kawan, jangan sampai kritisme kita dimanfaatkan oleh gerombolan pembenci pemerintah yang berusaha memanfaatkan momenn ini untuk kepentingan Politik praktis.

Sekian dari saya yang juga hanya rakyat biasa.

Artikel Penyesuaian Harga BBM, Langkah Pemerintah Menyelamatkan “Si Miskin” dari Dominasi “Si Kaya” pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Polri, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan sudah sesuai UU.

Rapen berpandangan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri memberi tugas kepada Polri untuk bertindak terkait potensi gangguan ketertiban dan ketentraman.

Dia berpandangan jika Polri bertindak sebaliknya justru Polres Jakarta selatan tidak menjalankan amanat UU.

“Justru aneh jika Polisi mendiamkan promosi tersebut. Karena UU sudah menugaskan mereka untuk bertindak jika ada potensi ganggungan ketertiban dan ketentraman. Terlebih ada program Presisi Kapolri, yang artinya Polres sudah memprediksikan dampak yang akan terjadi bila tidak cepat diambil tindakan,” katanya.

Seperti diketahui, buntut dari promosi minuman beralkohol dari Holywings berbuntut keributan dan ditetapkannya enam tersangka. Bahkan tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka akibat peristiwa tersebut.

Dia juga mengingatkan bahwa ketertiban dan ketentraman adalah sebuah kondisi yang tidak flat dan statis. Rapen berpandangan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini justru yang harus disikapi bersama.

“Jadi tidak benar juga jika bersikap terlalu reaktif menanggapi langkah dan upaya Polres Jaksel. Apa yang terjadi hari ini menandakan kondisi sosial masyarakat Indonesia memang dinamis,” katanya.

Terkahir, Rapen yang juga praktisi hukum mengungkapkan, pihaknya juga mengawal kasus tersebut demi terjaminnya hak asasi manusia para tersangka yang telah ditetapkan oleh Polres Jaksel.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel GAMKI Puji Langkah Polri terhadap Holywings pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selain Riza, hadir pula Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarif.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Jhon Roy P Siregar menyampaikan, bahwa dari Konferda GAMKI DKI Jakarta 2022 itu, terwujud komitmen bersama dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dimana dihadiri oleh Wagub Ahmad Riza Patria, para pemuda dan pemudi di Ibu Kota Jakarta—akan terus mengawal pembangunan dan juga persaudaraan di Jakarta.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Wagub A Riza Patria, juga kepada Kakanda Syarif dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, maupun kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan Konferda GAMKI DKI Jakarta pada Sabtu, 18 Juni 2022 kemarin. Kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan Jakarta, dan terus menggelorakan persatuan dan kesatuan dengan pluralisme yang sudah sangat baik terus terjalin di Ibu Kota Jakarta,” tutur Jhon Roy P Siregar, kepada wartawan, Senin (20/06/2022).

Jhon Roy P Siregar melanjutkan, dari Konferda DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta 2022 itu, telah terpilih Rapen AM Sinaga sebagai Ketua DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2022/2025, dan Anthony Yudha Benusu sebagai Sekretaris Daerah DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta periode 2022/2025.

“Keduanya adalah bagian dari kader-kader terbaik GAMKI DKI Jakarta, dan tetap berkomitmen menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, dengan mengedepankan semangat pemuda untuk mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara di Jakarta, meskipun nantinya Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan,” terang Jhon.

Dalam pidatonya di Konferensi Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta 2022 (Konferda GAMKI DKI Jakarta 2002), di D’Arcici Hotel Sunter, Jakarta Utara, pada Sabtu (18/06/2022), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan, Jakarta ke depannya tetap akan menjadi barometer dan juga menjadi Kota yang sentral di Indonesia.

“Jakarta nantinya akan terus menjadi pusat perekonomian Indonesia, juga menjadi pusat pendidikan, pusat informasi, dan juga sebagai Kota percontohan bagi kemajemukan, pluralisme dan juga persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutur A Riza Patria merespon akan pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

A Riza Patria juga merangkul dan mengajak seluruh elemen masyarakat di Jakarta, terutama kalangan muda seperti Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk terus bergandengan tangan dan bersama-sama mewujudkan dan menatap masa depan Jakarta yang akan terus Go International, sebagai Kota yang termaju nantinya.

“Jakarta akan tetap memiliki peran sentral dan juga tetap menjadi Kota yang membanggakan, menjadi pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar A Riza Patria.

Senada dengan Wakil Gubernur A Riza Patria, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Syarif menyampaikan, peran kaum muda di kancah politik Nasional tetap masih menjadikan Jakarta sebagai basis pertama dan utama.

Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta ini juga mengajak semua elemen pemuda di Jakarta seperti GAMKI, untuk terus mengembangkan diri di Jakarta, dengan tetap menjaga persaudaraan yang kuat, menjaga pluralisme, dalam kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“GAMKI dan kawan-kawan Pemuda, mari kita kawal terus pembangunan Jakarta agar semakin baik terus,” tandas Syarif.

Konferda DPD GAMKI DKI Jakarta diikuti juga oleh seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Se-Jakarta Raya, Ketua DPP GAMKI Hendri Arianto Sinaga, para undangan dari Organisasi Kepemudaan (OKP) DKI Jakarta, undangan dari DPD GAMKI Provinsi Banten yang dipimpin Ketua DPD GAMKI Provinsi Banten Martua Nainggolan Dkk, DPC GAMKI Tangerang Selatan, DPC GAMKI Kota Tangerang, dan DPC GAMKI Kabupaten Tangerang.

(Edgar/PARADE.ID)

Artikel DPD GAMKI DKI Sukses Selenggarakan Konferda, Hadir Wagub Riza Patria pertama kali tampil pada Parade.id.