Dalam siaran pers yang diterima parade.id, lewat Presiden Mirah Sumirat, ASPEK Indonesia mengingatkan hal terkait tersebut kepada DPR dan Pemerintah untuk tidak mengeksploitasi rakyatnya, karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat.

“Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat,” demikian seruannya.

Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri. Dimana setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor, dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ungkapnya.

Pemerintah diminta jangan terus membebani rakyat. Apalagi saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi.

“Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” tanya Mirah.

Mirah mengingatkan Pemerintah dan DPR bahwa berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat. Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA.

Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik. Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA.

Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik.

“Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” tegas Mirah.

‘ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Konversi Kompor Listrik, Begini Respons ASPEK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos (bantuan sosial) terkait Covid-19 secara by name by adressmemperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. Seharunya, pengalaman tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung,” ujar Mulyanto, melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2020).

Dilanjutkannya, dalam penyaluran bansos Covid-19 kemarin saja, masih banyak ditemukan masalah. Ada warga yang mendapat double atau ganda, ada PNS yang juga dapat. Bahkan ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat bansos. Sementara tidak sedikit warga miskin atau yang tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bansos, malah tidak dapat.

Lebih jauh, Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.

“Secara teoritis transformasi, model subsidi dari ‘komoditas’ ke ‘orang’ memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalnya di lapangan. Terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Mulyanto meminta Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melempar wacana ini ke publik, Pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu atau wacana seperti ini juga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas elpiji 3 kg di pasar. “Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Covid-19, dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau gas melon 3 kg ini langka dan naik di pasaran,” pungkas legislator dapil Banten III ini.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg pertama kali tampil pada Parade.id.