“Kunjungan ini menjadi momen bersejarah bagi seluruh umat Katolik dan Kristen di Indonesia, khususnya di Jakarta, serta membawa harapan akan semakin kuatnya tali persaudaraan antarumat beragama,” kata Chrysmon kepada media, Senin (2/9/2024).

Kehadiran Paus di tanah air dikatakannya menjadi simbol penting dalam upaya kita bersama untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. GMKI katanya siap berperan aktif dan mendukung penuh setiap kegiatan yang akan diadakan selama kunjungan itu.

“Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk mempererat dialog antaragama dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan,” imbuhnya.

Menyadari pentingnya keamanan selama kunjungan tersebut, GMKI Jakarta berkomitmen untuk bersinergi dengan Polda Metro Jaya dan aparat keamanan terkait guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman dan tertib. GMKI percaya bahwa kerja sama yang solid antara semua pihak akan menjamin situasi yang kondusif selama Paus Fransiskus berada di Jakarta.

“Sebagai bagian dari organisasi mahasiswa Kristen, kami sangat menghargai kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta. GMKI Jakarta akan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang diselenggarakan selama kunjungan ini,” tekannya.

Ia mengajak seluruh anggota GMKI dan masyarakat luas untuk turut serta dalam menyambut Paus Fransiskus dengan penuh antusiasme, serta mendukung segala upaya yang bertujuan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh setiap kegiatan selama kunjungan ini, demi terciptanya kedamaian dan kerukunan di masyarakat. GMKI Jakarta juga berharap Paus Fransiskus berkenan mendoakan kondisi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik,” harapannya.

Dengan penuh rasa hormat, GMKI Jakarta mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus di Jakarta. Ia berharap lagi kunjungan itu membawa berkat dan kedamaian bagi seluruh umat beragama di Indonesia, serta memperkuat solidaritas antaragama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Kami meyakini bahwa doa dan dukungan moral dari pemimpin Gereja Katolik ini akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMKI Sambut Sukacita Kedatangan Paus pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aduannya ke GMKI Pusat, Ketua Cabang GMKI Tobelo Johan Rivaldo Djini menyampaikan bahwa ia dan kader lainnya merasa terancam, juga sangat khawatir dengan keselamatannya. Padahal aksi demonstrasi adalah hak demokratis yang dimiliki setiap warga negara.

“Tindakan Bupati yang mengejar kami dengan parang adalah bentuk intimidasi dan kekerasan yang tidak dapat ditoleransi,” demikian katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (11/6/2024).

Ia berharap, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Bupati Halmahera itu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Namum dalam pertemuan dengan Ketua Umum GMKI, Bung Jefri Gultom, Ketua Cabang dan Korwil GMKI Wilayah Maluku Utara mendesak agar kasus ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Mabes Polri,” terangnya.

“Mereka berharap, dengan melibatkan Mabes Polri, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan,” ia melanjutkan.

Ketua Umum GMKI Jefri Gultom yang menerima aduan dari kadernya itu menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang dialami. Ia menyebut tindakan yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara adalah tindakan pidana yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Kami akan mengawal kasus ini hingga ke Mabes Polri untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tidak ada tempat bagi kekerasan dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” Jefri Gultom menyampaikan di keterangan yang sama.

Ia pum mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mengawasi dan mendukung proses hukum terhadap kasus ini. Kekerasan dalam bentuk apa pun, kata dia, terlebih lagi yang dilakukan oleh pejabat publik, harus diusut tuntas demi menjaga marwah demokrasi dan keamanan publik.

“Ini bukan hanya masalah GMKI tetapi masalah kita bersama sebagai bangsa. Kami berharap, melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan,” kata Jefri.

Rencana untuk membawa kasus ini ke Mabes Polri menunjukkan keseriusan GMKI dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya dan menegakkan hukum di Indonesia.

Mereka berharap, dengan langkah ini, pemerintah dan masyarakat dapat lebih waspada dan bertindak tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Apa yang dialami kader GMKI terjadi pada 10 Juni lalu. Mereka mengaku terkejut dengan apa yang dialami.

(Ver/parade.id)

Artikel GMKI Terima Aduan Kader terkait Bupati Halmahera Bubarkan Demo Menggunakan Parang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk Pemilu yang beretika dan berintegritas, perlu kita menyadari keterlibatan seluruh elemen bangsa yaitu menolak adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga penyelewengan kekuasaan menjelang pesta demokrasi rakyat,” demikian keterangan tertulis GMKI, belum lama ini kepada media.

GMKI menyatakan di antara soal di atas adalah adanya upaya nepotisme melalui Putusan MK yang menyebabkan diberhentikannya Anwar Usman sebagai Ketua MK dan cacatnya KPU RI karena menerima Cawapres Gibran yang sarat kepentingan serta melanggar Kode Etik melalui Keputusan DKPP.

Kedua, GMKI menduga adanya penggunaan APBN untuk politisasi bansos yang bertujuan memuluskan kepentingan salah satu paslon guna berperan dalam menaikkan elektabilitas, dikarenakan angka bansos saat ini lebih tinggi dari bansos Covid-19.

Hal lainnya, GMKI mendesak Menteri dan Pejabat Kepala Daerah yang terlibat dalam Tim Pemenangan (Kampanye), hingga yang tercatat sebagai Paslon Capres dan Cawapres untuk mengundurkan diri serta tidak menggunakan Fasilitas Negara.

GMKI juga mendesak aparat KPU, BAWASLU, TNI/POLRI hingga Kepala Desa untuk netral tanpa memihak salah satu Paslon, sebab akhir-akhir ini ramainya dugaan intervensi dan beredarnya informasi pemenangan salah satu Paslon Capres dan Cawapres.

Terakhir meminta PPATK untuk menelusuri dan memblokir dugaan aliran dana judi online dan/atau narkoba yang masuk ke salah satu Paslon Capres dan Cawapres.

Adanya problematika yang terjadi itu, GMKI mengingatkan untuk cita-cita reformasi agar jangan dikerdilkan hingga konstitusi jangan dikangkangi demi melanggengkan kekuasaan.

“Pada kesempatan ini kami mengajak Presiden Jokowi untuk kembali kepada prinsip ‘Etika Melayani bukan Teknik Berkuasa’ dan menyerukan ‘Rakyat Ambil Kendali Demokrasi’,” ajak sekaligus seru GMKI.

“Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, melalui ini bersama-sama kita mendoakan dan mengajak agar Presiden Joko Widodo jangan tersesat dan kembalikan koridor demokrasi ke jalan yang benar,” tutup keterangan tertulis itu.

(Rob/parade.id)

Artikel Civitas GMKI Jakarta Temui Banyak Persoalan Fundamental Menjauhkan Cita-cita Reformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal perdagangan orang, Chrysmon mengingatkan sudah banyak memakan korban. Dari data yang dikajinya, terdapat ratusan hingga ribuan korban sejak 2020-2023 ini—di mana mereka yang kembali ke Indonesia dalam kondisi meninggal dunia.

“Ini bukan soal Indonesia menjadi Ketua KTT ASEAN saja, melainkan juga soal kemampuan pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Ia memberikan suatu kasus soal itu.

“Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus perdagangan aanita dan anak untuk dinikahkan di China. Dalam data yang ditulis oleh Stöckl, Heidi at al (2017) dikatakan bahwa ada 51 wanita dan seorang gadis Vietnam berusia 14 tahun yang telah menjadi korban dalam kasus ini,” ungkapnya.

“Vietnam sebagai salah satu anggota ASEAN juga masih terkenal dengan kasus perdagangan manusianya. Itu hanya sebagian dari kasus di Vietnam yang baru diketahui. Belum lagi kita bicara tentang eksploitasi tenaga kerja migran, penjualan organ, dan lain-lain,” ia melanjutkan.

Itu, kata dia, baru satu contoh kasus dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang kasus human trafficking. Belum lagi membahas tentang Thailand dengan kasus perdagangan manusia dalam sektor perikanan, pertanian dan prostitusi.

Lalu, lanjutnya, ada Myanmar yang terkenal sebagai pasar hitam organ manusia dan kasus rekruitmen tantara bersenjata anak-anak, Filipina dengan kasus pekerja migran, Malaysia dan Singapura dengan kasus penjualan manusia di sektor konstrusi, rumah tangga dan prostitusi.

Laos dengan kasus perdagangan manusia dalam sektor pekerjaan domestik, Brunei Darussalam dan Timor Leste dalam kasus pekerjaan paksa dan eksploitasi seksual.

“Lantas bagaimana pihak imigrasi bisa kecolongan seperti tidak paham tugas? Kemudian bagaimana upaya TNI/POLRI dalam intelijen dini?” tanyanya.

Soal kendaraan listrik, ia menyebut bahwa itu bukanlah energi terbarukan yang ramah lingkungan tetapi malah makin memberikan dampak negatif bagi alam dan lingkungan.

“Kendaraan listrik tentunya menggunakan baterai dan baterai tersebut menggunakan nikel. Nikel berasal dari bijih bijih nikel yang ditambang. Dampaknya kita semua sudah tahu, artinya penggunaan kendaraan listrik sama saja dengan peningkatan pertambangan dan sialnya Indonesia dan Filipina sebagai negara penghasil nikel turut ikut andil dalam perusakan lingkungan,” kata dia.

Bahan bakar listrik tentunya kata dia tidak menimbukan emisi gas karbon tetapi akan membuat penggunaan listrik di Indonesia semakin meningkat.

“Artinya PLTU akan lebih membutuhkan batubara sebagai sumber daya untuk menjalankan PLTU dan berujung pada meningkatnya penambangan batubara berlebih,” katanya.

Atas dua yang disorot itu, sia menyampaikan bahwa GMKI Jakarta akan konsisten bergerak selama pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta untuk mengedukasi masyarakat melalui penyebaran spanduk dan release kajian GMKI Jakarta, agar publik secara luas menyadari bahwa KTT ASEAN hanya ceremony elite dan agenda yang membuang anggaran serta ambisi oligarki.

“GMKI Jakarta menyampaikan akan berkomunikasi dengan kalangan mahasiswa, Cipayung hingga cabang GMKI di Wilayah 3 untuk mengeluarkan sikap agar membangun gerakan solidaritas terhadap korban perdagangan manusia dan korban dampak pertambangan,” tutupnya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMKI Jakarta Menyikapi KTT ASEAN 2023 dengan Mengingatkan Dua Hal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Chrysmon mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas GMKI Jakarta, karena telah memberikan kepercayaan sekaligus amanah kepadanya dan kepada Gratia memimpin GMKI Cabang Jakarta di Periode 2023-2025.

“Izinkan kami berdua menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman anggota biasa dan juga Abang/Kakak Senior yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyiapkan dan mengawal rangkaian agenda Masa Perkenalan (Maper) serta Konfercab ini hingga akhirnya Konfercab ke XXXVIII sebagai forum tertinggi di tingkat cabang memberi amanah kepada kami berdua,” ujar dalam sambutannya.

“Mengucapkan terima kasih juga kepada abang-abang PP GMKI karena waktu dan kesediannya mengawal jalannya Konfercab XXXVIII. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan memberkati kita semua,” sambungnya.

Ke depan, dalam kepemimpinannya Chrysmon mengatakan akan berusaha membangun serta memperkuat soliditas dan rasa persaudaraan di dalam civitas GMKI Cabang Jakarta, karena ini hal yang paling penting pasca cukup panjang dinamika yang terjadi di internal GMKI Jakarta. Untuk mewujudkan itu, ia meminta dukungan dari para senior dan lainnya.

“Tapi tugas utama kami dalam waktu dekat bersama formatur tentunya menyusun struktur kepengurusan BPC yang solid dan mampu bergerak bersama menghidupkan serta membangun harmoni di GMKI Cabang Jakarta,” katanya.

Rangkaian kegiatan Maper dan Konfercab yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka langsung oleh Jefri Gultom selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GMKI masa bakti 2023-2025, serta dihadiri oleh Sikkat Pasaribu selaku Ketua Caretaker Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Jakarta, Senior/Seniorita dan juga anggota biasa GMKI Jakarta selaku peserta Konfercab.

Dalam sambutannya Sikkat Pasaribu selaku Ketua Caretaker menjelaskan bahwa kegiatan Maper dan Konfercab ini ialah tugas organisasi yang dipercayakan PP GMKI kepadanya (kami) agar agenda organisasi dan proses kaderisasi tetap berjalan di GMKI Jakarta.

“Saya selaku senior GMKI Jakarta sekaligus Ketua Caretaker diberi mandat serta tugas oleh rekan-ekan PP GMKI untuk menyelenggarakan Maper & Konfercab agar agenda organisasi serta proses kaderisasi kembali berjalan di GMKI Cabang Jakarta,” kata Sikkat.

(Verry/parade.id)

Artikel Chrysmon Gultom Ketua GMKI Cabang Jakarta Periode 2023-2025 Hasil Konfercab ke XXXVIII pertama kali tampil pada Parade.id.

Secara umum, mereka menolak kenaikan harga BBM subsidi karena dapat memberatkan banyak masyarakat ekonomi lemah. Mereka juga menilai, dengan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar, dapat memberikan dampak ke banyak kebutuhan pokok masyarakat.

Secara umum pun mereka meminta agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, segera mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini. Harapannya, harga yang telah naik dapat diturunkan.

Aksi mereka dimulai pada siang hari. Selesai sore hari. Mereka dikawal Polri dan TNI. Aktivitas mereka berlangsung damai. Pun ketika membubarkan diri.

(Rob/parade.id)

Artikel Ratusan Massa dari Banyak Elemen Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan olehnya sebab menyangkut situasi yang dianggapnya tengah ramai di Papua—soal kucuran anggaran Otonomi Khusus (Otsus), yang dipertanyakan aliran dananya entah ke mana dipergunakan oleh Pemda. Atas isu itu,situasi semakin memanas.

“Pasalnya Papua saat ini menjadi salah satu daerah yang memantik perhatian publik dengan disorotnya penggunaan dana Otsus yang amburadul dan rawan penyalahgunaan anggaran, yang membuat daerah Papua saat ini jauh dari kata sejahtera,” kata dia, kepada parade.id, Kamis (28/7/2022).

Dampak dugaan penyelewangan dana Otsus ini pun kata dia berimbas kepada kerugian Negara yang cukup besar di tengah krisis ekonomi global, yang bergejolak di masa pandemi Covid-19, karena kejahatan keuangan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala daerah dan Pemda Papua.

“Mewakili keresahan masyarakat Papua saya mendukung untuk pemerintah pusat segera menangkap serta menindaklanjuti secara penegakan hukum bagi oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua, serta kepada kepada mahasiswa Papua jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kekisruhan situasi di Papua, dan lebih baik fokus terhadap misi akademis,” paparnya.

Kondisi masyarakat Papua saat ini, lanjut dia, memprihatinkan—ketika tidak meratanya pendidikan dan pembangunan yang ada di wilayah Papua, karena dugaan penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum birokrat dan pejabat daerah. Atas hal itu, kata dia, membuat Papua jauh dari kesejahteraan rakyat.

“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat melalui program DOB bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat papua” harapnya.

(Abe/PARADE.ID)

Artikel Mahasiswa Papua Dukung Pembangunan di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.