Desakan lahir dari apa yang mereka sebut sebagai tumpukan catatan kelam kegagalan reformasi kepolisian yang telah memperparah krisis supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.

Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Yoga Wicaksono, menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, institusi Polri telah “menjelma menjadi musuh rakyat yang membela kepentingan oligarki dan kapital semu,” serta memperkuat kultur otoritarianisme.

DPC GMNI Jakarta Timur mendasarkan desakannya pada data konkret pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan Korps Bhayangkara.

Komnas HAM: Merujuk data terbaru yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran HAM dengan total 751 aduan. Aduan ini mencakup kekerasan, penyiksaan, dan extrajudicial killing (pembunuhan di luar hukum).

KontraS: Laporan KontraS mencatat 602 peristiwa kekerasan oleh aparat Polri dalam rentang Juli 2024 hingga Juni 2025, termasuk 37 peristiwa extrajudicial killing dengan 40 korban jiwa, serta puluhan kasus penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok pembela keadilan sosial.

“Polri menjadi pelaku utama pelanggaran HAM yang paling banyak dilaporkan masyarakat dalam dua tahun terakhir,” ujar Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, seraya mendorong pengusutan tuntas secara transparan.

Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri, juga menolak penyelesaian pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi non-yudisial yang dinilai dapat melemahkan supremasi hukum dan mengabaikan korban.

GMNI Jakarta Timur menyoroti berbagai kasus mencengangkan yang terjadi di masa jabatan Kapolri Listyo Sigit sebagai bukti nyata kegagalan dalam menjalankan nilai-nilai reformasi.

Kasus tersebut meliputi skandal Polisi tembak Polisi yang mati CCTV yang menyeret nama mantan petinggi Polri, tragedi kemanusiaan berdarah Kanjuruhan, hingga sikap tidak transparan dan lamban dalam penanganan kematian seorang driver ojek online (ojol).

Lebih lanjut, GMNI menilai Kapolri gagal menjalankan fungsi rekonsiliasi atas berbagai konflik komunal di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua Raya.

“Polisi sering hadir bukan sebagai pelindung, tapi sebagai alat penindas yang menimbulkan ketakutan dan mengekang hak-hak kami sebagai warga sipil,” ujar seorang warga Papua yang dikutip oleh GMNI.

Pengamat politik Prof. Muradi menilai bahwa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit sudah berulang kali diuji melalui gelombang krisis besar, namun institusi kepolisian tetap gagal memperbaiki dirinya dari akar kultur KKN dan kekuasaan otoriter.

Menambahkan pandangan tersebut, Sekretaris Cabang DPC GMNI Jakarta Timur, Yoga Wicaksono, menegaskan bahwa pencopotan Kapolri Listyo Sigit bukan sekadar kebutuhan politis, melainkan langkah strategis dan mendesak agar ruang gerak perubahan radikal dapat terwujud.

“Kriminalisasi sistematis atas aktivis, penindasan terhadap pejuang agraria, dan kebuntuan dalam rekonsiliasi konflik adalah indikasi jelas bahwa institusi kepolisian di bawah komando Kapolri saat ini… telah gagal total menjalankan amanah sebagai pelindung rakyat serta penegak demokrasi,” tegas Yoga.

DPC GMNI Jakarta Timur mendesak Presiden Prabowo untuk tidak ragu mengambil keputusan politik yang berani demi menyelamatkan fondasi demokrasi Indonesia dan mewujudkan reformasi kepolisian yang sesungguhnya. Reformasi tersebut, menurut mereka, harus mencakup pembatasan mutlak atas dominasi militeristik dan penghentian kriminalisasi terhadap pejuang HAM.*

Artikel GMNI Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit dari Jabatannya pertama kali tampil pada Parade.id.