Dengan tegas, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam Firdaus Jafba menyoroti hasil ujian tersebut tidak transfaran bahkan Terindikasi Terdapat Kecurangan dalam proses seleksinya. Seleksi yang dilakukan seharusnya sebagai langkah penting menuju akuntabilitas dan kredibilitas dalam seleksi tenaga pendidik. Namun banyak ditemui di berbagai daerah hasil kelulusan PPPK Khususnya Profesi Guru patut dicurigai ada kaitannya dengan permainan Orang dalam entah itu di Tingkatan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Seperti yang diketahui “Banyak Para Peserta yang sejatinya Mempunyai Nilai yang cukup tinggi saat dilakukannya Computer Assisted Test (CAT) dan Mendapat Sertifikat Seleksi Kompetensi yang di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Berbeda jauh dengan Nilai Akhir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dimana dari informasi yang di terima Nilai CAT Tersebut ditambah dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang tidak di umumkan serta peserta sendiri tidak melakukan SKTT Tersebut dikarenakan tidak adanya Pengumuman untuk melakukan SKTT.” Imbuhnya

Bung Syam Menambahkan indikasi terjadinya Manipulasi Hasil Kelulusan ini karena Banyaknya Para Peserta PPPK Guru yang Mengeluh sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi Guru Honorer tidak lulus, yang di sebabkan tidak terjadi keterbukaan Informasi terkait SKTT Tersebut. Sebagai Contoh tidak transparansinya hal ini terjadi di beberapa Tempat Seperti Kabupaten Madina, Kabupaten Langkat, dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Bahkan tidak menutup kemungkinan ini terjadi Hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Transparansi yang jelas dan komprehensif dari pihak BKN dan BKD adalah kunci untuk memastikan bahwa proses seleksi guru berjalan dengan adil dan objektif.

Ia menekankan bahwa informasi yang transparan akan memberikan keyakinan kepada para peserta ujian, lembaga pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menghindari adanya dugaan ketidakjelasan yang dapat merugikan integritas sistem seleksi. Tambah Syam

Lebih lanjut, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang Juga Ketua Umum Pergerakan Pemuda Nasional (PPN) Syam Firdaus Jafba menyampaikan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas BKN terhadap hasil ujian PPPK Guru tidak hanya menjadi hak peserta ujian, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral pihak berwenang terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan bahwa proses ini bukan hanya sekadar seleksi, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban terhadap kualitas pendidikan di negara ini.

Dalam kerangka ini, Syam menantang pihak BKN untuk merinci metode evaluasi, kriteria penilaian, dan prosedur perbaikan yang digunakan dalam ujian. Ia berpendapat bahwa pemberian informasi yang rinci akan memungkinkan peserta ujian untuk memahami lebih baik hasil yang diperolehnya dan memperbaiki diri di masa depan, dan Hasil yang telah di Umumkan Hari ini dapat di Evaluasi Menyeluruh, Jika Memang indikasi terjadinya Kecurangan tersebut terbukti Maka Sudah Seyogianya Pihak-Pihak yang terkait Membatalkan Hasil Seleksi Tersebut dan Mengacu kepada Hasil CAT yang Sebenar-benarnya, Agar Aspek Keadilan Bagi Seluruh Guru di Indonesia dapat Terwujud.

Dengan penuh keyakinan, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam menyimpulkan bahwa transparansi penuh dari pihak BKN tidak hanya menjadi jaminan keadilan bagi para peserta ujian, tetapi juga langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan seleksi guru di Indonesia. []

Artikel Ketua GMNI Bidang Dikbud GMNI Minta BKN Evaluasi Hasil PPPK Profesi Guru pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Imanuel, keduanya akan menjadi pasangan (kolaborasi) yang amat menyejukkan.

“Kita sangat mengapresiasi keterbukaan komunikasi Pak Prabowo kepada kita anak-anak muda, kader-kader bangsa. Pak Prabowo begitu membuka diri kepada kita anak-anak muda. Kita melihat sangat cocok jika berpasangan dengan anak muda, seperti Mas Gibran,” ucapnya.

Atas hal itu, Imanuel mengatakan telah membuat kita semakin optimis kerja-kerja kolaboratif dengan anak-anak muda, dalam membangun bangsa dan negara ke depan—akan membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional.

“Karena itu, sebagai kader bangsa, kader yang dididik dalam GMNI punya tanggung jawab sejarah untuk terus menerus melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno, sebagai bapak bangsa, sebagai proklamator, sebagai penggali Pancasila. Kita sebagai kader-kader GMNI punya tanggung jawab Sejarah melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsisten,” ia menegaskan.

Selain itu, sebagai organisasi kader, organisasi gerakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita ideologi dalam setiap aktivitas politik, GMNI kata dia, selalu menjalankan politik yang strategis, mengedepankan nilai yang terkandung di dalam ideologi.

Salah satu bentuk politik strategis itulah narasi persatuan yang selalu ia sampaikan kepada siapa saja secara terbuka, yang kemudian dalam kesempatan bertemu dengan salah satu bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

“Ajakan untuk segenap elit bersatu merupakan bentuk kebulatan tekad GMNI dalam menjalankan politik yang santun dan beradap bagi segenap elit dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga polarisasi atau potensi terjadinya perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicegah, dan persatuan itu akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur,” imbuhnya.

Imanuel mengungkapkan, sejak berdirinya GMNI, seluruh kader tidak pernah diajarkan untuk berkontribusi pada partaai tertentu. Namun, kader GMNI adalah kader bangsa, yang diharapkan mampu mengabdikan dirinya pada kepentingan tanah air, bangsa dan negara.

“Tentu medium mengabdi kepada bangsa bisa ditempuh, selain banyak kader-kader alumni GMNI yang memilih aktif di partai politik sebagai salah satu jalan perjuangan yang diyakini. Ada banyak juga yang menjadi akademisi atau dosen, menjadi pengusaha atau professional di segala bidang. Kader GMNI adalah kader bangsa,” ucapnya.

Sebagai kader bangsa, kata dia, tentu punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan calon pemimpin bangsa yang juga secara konstitusi akan diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik.

“Komunikasi, silaturahmi serta dialog amat penting untuk mengokohkan semangat persatuan nasioal, yang menjadi ajaran dari Bung Karno,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMNI Nilai Prabowo Sangat Cocok Berpasangan dengan Gibran di Pilpres pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Ketua Umum Persaudaraan Alumni GMNI (PA GMNI), Wonder Infanteri, keputusan dukung Prabowo sebagai presiden 2024, adalah dukungan resmi dari aktivis 98.

“Gagasan Mubes 98 untuk mendukung Prabowo Subianto, bukan hanya keputusan spontan tetapi merupakan hasil refleksi mendalam dan rasional dari aktivis 98. Dan kesamaan gagasan ini yang membuat saya hadir pembukaan Mubes 98,” kata dia, dalam keterangannya, kepada media, Jumat malam.

PA GMNI, kata dia, hadir karena memiliki penilaian dan pandangan yang sama terhadap sosok Prabowo. Bagi PA GMNI, Prabowo merupakan pemimpin yang sejalan dan senafas dengan ajaran dan karakter Bung Karno sebagai pemimpin.

“Dia yang memahami geopolitik dunia. Dia memiliki gagasan untuk mewujudkan Pancasila dalam sendi-sendi bernegara. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Sangap selaku Ketua Pelaksana Mubes 98 saat konferensi pers dua hari yang lalu,” ujar mantan Ketua Presidum GMNI ini.

Dukungan ini pun menurut dia, juga menunjukan kedewasaan dalam berpolitik.

Para senior kami ini, aktivis 98, pernah berhadapan dengan Prabowo yang merupakan TNI aktif. Dimana beliau sebagai prajurit, harus menjalankan perintah pengamanan Negara dari rezim Orde Baru saat itu,” ungkapnya.

“Dari deklarasi ini kita diajarkan bahwa politik dendam sangat tidak konstruktif untuk membangun bangsa, karena hanya persatuan yang menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas. Kita harus menanggalkan ego pribadi, ego kelompok, dan wajib merajut persatuan,” katanya.

Wonder memberi ucapan selamat atas terselenggaranya Mubes. Ia hadir dalam Mubes itu.

Menghadiri acara pembukaan, Wonder memberi catatan penting bahwa aktivis yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di era Orde Baru, kini kembali membawa semangat persatuan yang menjadi elemen penting untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Menurut dia, Mubes 98 adalah momentum sejarah. Dimana para aktivis 98, yang dikenal sebagai pelopor lahirnya reformasi, pelopor lahirnya demokrasi, berkumpul dari seluruh pelosok negeri.

Mubes 98 ini dihadiri oleh ratusan aktivis 98 dari berbagai daerah di Indonesia. Deklarasi dukungan terhadap Prabowo menjadi salah satu isu strategis pada acara ini dan merumuskan langkah programatik untuk mewujudkan Prabowo Presiden dan Indonesia Emas 2045.

Dukungan ke Prabowo akan dideklarasikan resmi. Hal itu disampaokan Ketua DPP Bidang Politik PA GMNI Suriaman Panjaitan.

“Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan analisis mendalam atas visi, program, dan komitmen Prabowo Subianto terhadap Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

Meski belum resmi, namun arus bawah PA GMNI, untuk mendukung Prabowo, sangat kuat dan mengakar.

“Segera akan kami deklarasikan secara resmi,” ujar Suriaman.

Dukungan resmi PA GMNI nanti terhadap Prabowo Subianto menurut dia adalah langkah nyata kami dalam mendukung pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara ini. PA GMNI pun yakin bahwa Prabowo adalah pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.

(Verry/parade.id)

Artikel Persaudaraan Alumni GMNI Dukung Prabowo Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pihak keamanan yang menjadi muara permasalahan imbas penghapusan nama Indonesia untuk tuan rumah pada ajang Piala Dunia U-20–tak bisa menjamin keselamatan para supporter pada peristiwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 22 Oktober tahun lalu,” kata dia, kepada media, kemarin.

Kalau tidak ada kejadian di Kanjuruhan, kemungkinan Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

“Tragedi Kanjuruhan sebagai potret pengelolaan inferior sepak bola tanah air di muka dunia, penyebabnya kelalaian pihak keamanan stadion dengan menunjukan bukti tak mampu menghadapi situasi chaos,” kata dia.

Kepada masyarakat, ia mengingatkan agar tidak larut dalam pembahasan nasionalisme ala-ala yang digunakan sebagai suatu simbol historis.

“Tapi kembali ke fakta bahwa yang seharusnya disalahkan atas persoalan yang menimpa persepakbolaan Indonesia adalah pihak keamanan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas tragedi di Kanjuruhan, Malang,” penegasannya.

Dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 usai Ketum PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Masyarakat Indonesia yang mengetahui itu kecewa.

(Verry/parade.id)

Artikel GMNI Jaktim Menanggapi Batalnya Indonesia Menjadi Tuan Rumah U-20 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya membatalkan niat ataupun rencana kebijakan tersebut. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengkaji persoalan kemacetan secara komprehensif sehingga tidak mengeluarkan langkah kebijakan yang bersifat parsial,” kata dia, kepada parade.id, baru-baru ini.

Sementara itu, menurut Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta Andi Aditya wacana-rencana ERP itu justru bukan mengurangi kemacetan tetapi memindahkan kemacetan yang ada. Selain itu, hal tersebut kata dia justru akan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas yang membuat pemerintah harus menjaga unsur keadilan.

“Bahwa kendala sistem ERP di DKI Jakarta sendiri akan menambah kekhawatiran. Kemudian, adanya potensi diskriminatif terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas, serta pemerintah perlu memikirkan adanya alternatif atau penambahan lain dalam sarana transportasi bagi masyarakat secara masif,” ungkapnya.

Sebagaimana yang dikethaui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan memberlakukan kebijakan ERP. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Kebijakan ini direncanakan untuk mengatasi salah satu masalah utama DKI Jakarta yaitu kemacetan. Mengingat, tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai 48 persen. Adapun tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000-Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000-Rp19.900, dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel DPD GMNI DKI Jakarta Menilai Kebijakan ERP Tidak Tepat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Oknum-oknum tersebut tidak memiliki legitimasi hukum, dalam hal ini SK Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi GMNI yang sah dan resmi berbadan hukum dipimpin oleh Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum dan M Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal,” kata dia, Rabu (19/10/2022), kepada media.

Apa yang dilakukan oleh oknum yang berada di Ancol menurut dia cukup mencoreng nama besar organisasi. Ditambah, kehadiran figur yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, kata dia, sarat akan kepentingan politik praktis.

“Saya menyesalkan adanya dugaan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 123 Tahun 2018,” sesalnya.

Atas hal itu, saat ini kata dia pihaknya tengah melakukan pengusutan itu (atas kelalaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), dalam memberikan bantuan kepada organisasi yang dinilanya tidak berbadan hukum.

“GMNI adalah organisasi independen. Meminta agar semua pihak tidak menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Mengingat dalam waktu yang tidak lama, Indonesia akan memasuki tahun politik,” katanya mengingatkan.

(Verry/parade.id)

Artikel Rapimnas GMNI di Ancol Ilegal, Kata Ketua DPD GMNI DKI Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

Desakan ini diserukan delegasi DPD GMNI Sumut Fairuz Nasution pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), kemarin.

“Banyak problem dan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat selama tiga tahun ini. Oleh karenanya, dalam momen tiga tahun kepemimpinan Jokowi, GMNI harus turun ke jalan,” katanya, kepada media.

Alasan atas itu, dinilai olehnya karena Rezim Jokowi-Maaruf dalam tiga tahun terakhir cenderung mewakafkan diri kepada oligarki, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun sangat berpihak pada kepentingan pemodal yang notabene merugikan kaum Marhaen.

Salah satu yang ia sorot adalah lahirnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Lahirnya Omnibus Law Ciptaker ini menurut dia adalah bukti nyata bahwa Jokowi lebih berpihak pada pemodal.

“Padahal UU tersebut jelas membuat buruh semakin sengsara karena terjebak pada politik upah murah kaum modal,” katanya.

Hal lain, soal kenaikan harga BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan itu juga satu kasus yang membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki sense of crisis terhadap rakyat Marhaen.

Lainnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa. Hal itu kata dia dapat dilihat dari kebebasan berpendapat yang justru dihadapkan oleh represif aparat.

“Berbagai survei terpercaya juga menunjukkan hasil demikian, bahwa selama rentang tigabtahun telah terjadi kemunduran demokrasi,” kata dia.

DPD GMNI Sumut kata dia juga menyikapi bobroknya institusi Polri, dengan banyaknya permasalahan yang melibatkan anggota Polri, di antaranya kasus Ferdy Sambo, tindakan represif aparat, tragedi Kanjuruhan Malang, isu konsorsium 303, narkoba dan masih banyak kasus lainnya, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Selanjutnya, DPD GMNI SUMUT juga menyoroti banyaknya permasalahan agraria yang sampai hari ini belum diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan baik.

“Untuk itu sebagai insan pejuang, pemikir-pemikir pejuang, dan sebagai momentum berkumpulnya seluruh kader GMNI se-Indonesia, DPD GMNI Sumut meminta langsung kepada DPP GMNI, setelah forum Rapimnas yang terhormat ini selesai, untuk aksi turun ke jalan menyikapi seluruh persoalan kaum Marhaen,” pintanya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMNI Sumut Desak DPP Instruksikan Seluruh Kader Turun ke Jalan pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan Pemilu sangat penting untuk melakukan penguatan peran mereka dengan baik. Hal ini berarti, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja secara efisien, efektif, tidak memihak, adil, jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Secara umum, persepsi rakyat mengenai proses pemilu yang berlangsung secara bersih, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya, dan terbuka akan tercermin dari persepsi rakyat mengenai lembaga-lembaga serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemilu Serentak tahun 2024 langsung dibebani harapan besar bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan lebih besar, menyangkut sistem politik yang lebih demokratis. Namun, tetap saja harapan perubahan itu dinilai masih belum sejalan dengan kecenderungan dalam sistem kepartaian Indonesia yang masih sentralistik, justru ketika demokrasi dan juga desentralisasi membutuhkan lembaga politik yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Untuk itulah, Keberadaan Panwascam sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, tugas-tugas pengawasan lain yang wajib dilakukan yaitu mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, meliputi; pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD, proses penetapan calon anggota DPD, DPRD, pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara, proses rekapitulasi penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan, proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD, mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan sebagainya.

Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang baik. Sayangnya, dalam beberapa hal peraturan yang sudah ada justru menghambat kinerja Panwaslu.

Panwascam, dari sisi yuridis normatif maupun sosiologis, berpotensi menjadi tidak efektif. Serta adanya sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja panwascam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pemilu. Faktor-faktor tersebut, antara lain: Pertama, Ketidaksiapan Anggaran. Kendala ini menjadi persoalan yang sangat umum dan menonjol dalam Pemilu yakni ketidakpastian anggaran, keterlambatan persetujuan anggaran, pencairan yang tidak tepat waktu dan jumlah anggaran yang terbatas.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah Bawaslu dan Panwascam semakin sedikti. Bawaslu berjumlah 5 orang dan Panwascam di daerah berjumlah 3 orang. Kondisi ini sungguh memberatkan, khususnya di level daerah. Dengan jumlah 5 orang saja, Panwascam merasa cukup berat menjalankan tugas yang sesungguhnya memang berat, apalagi hanya dengan jumlah 3 orang.

Sebaiknya untuk personil mempunyai latar belakang hukum karena Panwascam lembaga yang berhubugan dengan hukum. Ketiga, Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwascam untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu serentak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa kewenangan Panwascam ”sekedar” menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU untuk ditindaklanjuti, serta meneruskan temuan dan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian. Kelemahan Panwascam selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

Tak heran muncul kesan Panwascam macan ompong lantaran kinerjanya lemah pada pemilu legislatif. Kecilnya peran Panwas itu diibaratkan seperti semut yang akan berhadapan dengan gajah-gajah calon presiden dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres).. Dengan banyaknya kendala-kendala tersebut, akan sulit bagi Panwascam untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Panwaslu.

Karena itu, Panwascam sangat mengharapkan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat pemantau Pemilu yang diharapkan dapat menjangkau TPS-TPS yang tersebar ke pelosok-pelosok. Selain kerjasama dari pemantau pemilu, Panwas juga sangat mengharapkan kerja sama masyarakat luas pada umumnya. Khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Terkait dengan kewenangan ini, penguatan Panwascam dengan penambahan kewenangan seperti hak untuk menyelidiki atau melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, sulit dilakukan karena Panwascam tidak didesain untuk memiliki kewenangan yang demikian (eksekutor), kewenangan tersebut ada pada lembaga lain, sedangkan Panwascam yang pertama yang bertindak menangani pelanggaran pelanggaran dilapangan, sehingga dengan tidak adanya kewenangan tersebut, dimata masyarakat peran Panwas tidak optimal hanya semacam “macan ompong” saja, padahal punya taring yang tajam.

Keberadaan Panwascam dengan kewenangan yang demikian memang sangat sulit untuk dapat bekerja secara optimal. Lebih-lebih jika lembaga terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu tidak bekerja secara sinergis, maka masyarakat akan begitu saja menumpukkan kelemahan penanganan pelanggaran pemilu kepada Panwascam tanpa mencoba memahami persoalan yang sebenarnya. Persoalan pelanggaran pemilu merupakan persoalan yang pelik dan memiliki sensitifitas yang besar yang menuntut ketulusan, kerja keras dan juga pemahaman secara sosiologis atas pelaku dan budaya di masyarakat dalam penanganannya.

Dengan demikian, untuk meningkatkan citra peran Panwascam, maka Panwascam perlu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan perannya dalam pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024 nanti, di antaranya: sosialisasi yang dilakukan Panwascam, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Pemilu Serentak dan kemungkinan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi. Pengawasan aktif, untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan melaporkannya bila terjadi pelanggaran, memaksimalkan pengawasan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokohnya untuk membantu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Artikel Penguatan Peran Panwascam dalam Menegakkan Aturan Pemilu yang Berkeadilan pertama kali tampil pada Parade.id.

Secara umum, mereka menolak kenaikan harga BBM subsidi karena dapat memberatkan banyak masyarakat ekonomi lemah. Mereka juga menilai, dengan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar, dapat memberikan dampak ke banyak kebutuhan pokok masyarakat.

Secara umum pun mereka meminta agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, segera mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini. Harapannya, harga yang telah naik dapat diturunkan.

Aksi mereka dimulai pada siang hari. Selesai sore hari. Mereka dikawal Polri dan TNI. Aktivitas mereka berlangsung damai. Pun ketika membubarkan diri.

(Rob/parade.id)

Artikel Ratusan Massa dari Banyak Elemen Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Rencana kenaikan BBM ini kata GMNI akan berdampak pada banyak hal, seperti kebutuhan bahan pokok.

“Tidak hanya itu, dampaknya juga akan dirasakan di banyak daerah, termasuk di daerahku, Maluku. Maka kita akan terus berjuang untuk menolaknya. Berjuang untuk kebanyakan rakyat Indonesia,” kata salah satu orator, kemarin, di silang Monas, Jakarta.

Orator lain dari GMNI malah menilai, bahwa rencana kenaikan harga BBM ini menandakan pemerintah tidak becus mengurus negara. Merdaka 77 tahun, tapi jusru tidak dirasakan karena ada rencana kenaikan BBM.

“GMNI resah atas wacana kenaikan BBM subsidi ini. Aparat juga akan merasakan dampaknya jika BBM subsidi dinaikkan pemerintah. Hanya saja komponen kesulitan tidak akan sama. Tapi saya tahu aparat juga akan mengalami dampaknya,” kata orator lainnya.

Lainnya, mengingatkan UUD Pasal 33 ayat 3. Bahwa negara telah diamanatkan memakmurkan rakyat Indonesia. Konstitusi kita pun mengatur itu semua.

“Tapi apa yang terjadi, di mana minyak dunia mengalami penurunan, pemerintah justru menaikkan BBM. Harga BBM naik jangan-jangan untuk menutupi korupsi oligarki,” kata orator lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel GMNI Tolak Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.