“Nanti akan diserahkan dan mudah-mudahan dibacakan dalam pernyataan sikap—masih disiapkan oleh presidium,” katanya.

Terkait aksi, ia memaparkan alasannya—di mana GNPR merasa dari awal penanganan tragedi kasus KM 50 sampai hasil persidangan di PN selesai, ada beberapa hal yang belum ditegakkan secara tuntas dan adil, sehingga muncul di antaranya ada Buku Putih TP 3 dan sebagainya.

“Kemudian, dalam perjalanan waktu saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat dengan Komisi III DPR RI, dikatakan bahwa Polri siap untuk buka kembali kasus ini manakala ada novum baru,” kata dia.

“‘Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk pada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu’,” sambungnya, mengutip pernyataan Kapolri.

Dengan adanya pernyataan Kapolri tersebut, kata Ustaz Verry, ada harapan bahwa kasus KM 50 akan dibuka kembali dan dituntaskan dengan seadil-adilnya. GNPR mendukung Kapolri, baik secara moril dan bukti beberapa novum baru yang telah kita siapkan.

“Sehingga pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 kita akan mengadakan aksi dan beraudiensi dengan Kapolri untuk menyampaikan dukungan GNPR terhadap pernyataan Kapolri sekaligus mengirim novum baru tersebut,” katanya.

Soal lain, di mana menyebar poster aksi GNPR di Mabes Polri pada tanggal 23 Mei 2023, ia mengatakan hal itu keliru. “Oh, itu ada kekeliruan—langsung sudah diralat,” katanya.

Poster yang keliru itu adalah poster bentuk dukungan Front Persaudaraan Islam (FPI) kepada GNPR.

Dalam poster tertulis, “Front Persaudaraan Islam Islam mendukung penuh aksi GNPR 175 Rabu 23 Mei 2023-di depan Mabes Polri dengan tuntutan: Tangkap Fadil Imran-usut tuntas tragedi KM 50-segenap keluarga besar FPI all out”.

Adapun yang akan hadir pada rencana aksi nanti selain Presidium GNPR, juga ada organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung di dalamnya.

Aksi akan dilaksanakan pada pukul 13.00-17.00 WIB. Massa yang direncanakan akan hadir 500 orang.

(Rob/parade.id)

Artikel GNPR Akan Menyerahkan Novum Baru terkait Tragedi KM 50 saat Aksi 175 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dikonfirmasi terkait rencana aksi pada tanggal 17 Mei 2023 itu, Ustaz Verry Koestanto, selaku Koordinator Lapangan menjawabnya dengan jawaban ‘insyaallah’.

“Kami merasa bahwa dari awal penanganan tragedi kasus KM 50 sampai hasil persidangan di PN selesai, ada beberapa hal yang menurut kami belum ditegakkan secara tuntas dan adil, sehingga muncul di antaranya ada buku Putih TP 3 dan sebagainya,” ia menyampaikan kepada parade.id, Ahad (14/5/2023).

“Kemudian dalam perjalanan waktu saat Kapolri melakukan rapat dengan Komisi III DPR RI, bahwa Polri siap untuk buka kembali kasus ini manakala ada novum baru,” sambungnya.

“‘Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses, tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk pada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu‘,” demikian pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dikutipnya.

Dengan adanya pernyataan Kapolri tersebut, menurut dia ada harapan bahwa kasus KM 50 akan dibuka kembali dan dituntaskan dengan seadil-adilnya

“GNPR akan mendukung Kapolri baik secara moril dan bukti beberapa novum baru yang telah kita siapkan, sehingga pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 kita akan mengadakan aksi dan beraudiensi dengan Kapolri untuk menyampaikan dukungan GNPR terhadap pernyataannya sekaligus mengirim novum baru tersebut,” ungkapnya.

Adapun yang akan hadir pada rencana aksi nanti selain Presidium GNPR, juga ada organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung di dalamnya.

Aksi akan dilaksanakan pada pukul 13.00-17.00 WIB. Massa yang direncanakan akan hadir 500 orang.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GNPR di Mabes Polri Tanggal 17 Mei terkait KM 50 pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya mengapa Jokowi dituntut mundur menurut mantu Habib Rizieq Shihab (HRS), Habib Muhammad Alatas karena, salah satunya dinilai tidak mampu menurunkan harga BBM Subsidi, tidak mampu menurunkan harga kebutuhan, serta tidak tegaknya supremasi hukum. Jokowi pun dinilai gagal dalam kepemimpinannya.

“Tuntutan kita hanya satu, yaitu Jokowi turun. Kepemimpinan Jokowi gagal, karena tidak bisa turunkan harga BBM,” orasinya

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Habib Hanif Abdurrahman Alatas, yang juga mantu HRS, meminta agar Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden secara baik-baik, legawa.

“Kendati begitu, kami datang bukan untuk makar. Sebab, ahlusunnah melarang. Kami datang bukan untuk melanggar hukum. Kami datang karena aspirasi tidak didengar. Tapi kami siap terus berjuang. Kami siap menjaga NKRI,” orasinya.

Terkait tuntutan itu, ia menambahkan, bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan juta untuk umat lainnya. Untuk rakyat Indonesia. Sebagai contoh, kata dia, ketika BBM Subsidi bisa turun, tentu akan dirasakan oleh rakyat.

“Sebab rakyat susah. Rakyat sengsara. Selain itu kita minta harga kebutuhan turun. Tegakan supremasi hukum. Tapi suara kita tidak didengarkan. Delegasi tidak diterima. Seakan suara kita diabaikan. Padahal kami ini pemilik bangsa dan kedaulatan,” ungkapnya.

“Bukan hanya umat Islam, tapi saudara kita sebangsa—kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka (yang berdasarkan agama dan setanah air). Aksi kita ini wujud Bhineka Tunggal Ika,” sambungnya.

Panglima GNPR Slamet Maarif, menjelaskan bahwa aksi dengan tuntutan Jokowi mundur karena dianggap telah melakukan perbuatan tercela. Jadi, kata dia, tuntutan itu menurut dia rasional.

Ia menepis jika ada yang mengatakan tuntutan itu tidak rasional. Bahkan ia mengatakan, mereka yang menyebut itu tidak mengerti UU.

“Mundur dan atau dimundurkan? Daripada bikin malu. Mundur lebih terhormat,” pintanya dalam orasi.

Selain soal di atas, ia menyinggung utang Indonesia yang dikatakan sudah hampir 7.000 triliun. Dengan utang sebanyak itu, ia khawatir ketika Jokowi tak lagi menjabat malah rakyat diminta bayar utang.

Ia juga menyinggung buzzer, yang menurutnya ada kesan pemerintah mendiamkannya. Negara terkesan mendiamkan sehingga berpotensi perpecahan antaranak bangsa.

“Makanya kita mengesankan presiden tidak ingin rakyatnya bersatu, melainkan sebaliknya,” tegasnya.

Tampak hadir dalam aksi tadi: Pakar hukum tata negara Refly Harun, Sugeng Waras, Buya Husen (korlap), Bernard Abdul Jabbar, Slamet Maarif, Marwan Batubara, mantu-mantu Habib Muhammad Alatas, Habib Muhammad Ali bin Smith, Habib Hanif, Abdurrahman Alatas, Habib Irfan Alaydrus, dan Habib Hadi Al-Habsyi, serta Yusuf Martak, Novel Bamukmin, dan lainnya.

Selain personal, ada beberapa organisasi atau elemen yanh ikut tergabung. Di antaranya BangJapar FI, Jawara Betawi Brigade 411, PA 212, GNPF, FPI, Syarikat Islam, Forkabi Bekasi, Pemuda Islam Manggarai, MPR, BRAJA Jakut, Federasi Mahasiswa Islam (FSI), Serikat Pekerja Islam (SPI), Ikatan Keluarga UI, Jamaah Salahuddin Al-Ayubi, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Jajaka Nusantara, Pembela Tanah Air (PETA), PEJABAT, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa GNPR Hari Ini Hanya Bawa Satu Tuntutan, Apa Itu? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Aksi GNPR di tanggal 4 besok adalah aksi GNPR Jilid IV. GNPR mengajak seluruh masyarakat—khususnya umat Islam (elemen-elemen sebelumnya),” demikian konferensi pers GNPR yang dibacakan oleh Muhammad bin Husein Alatas, di Aula Masjid Baiturrahman, Tebet, Jakarta Selatan.

Aksi akan dilaksanakan di sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha/istana (titik aksi). Sebelum ke istana, massa akan salat Jumat di masjid Istiqlal (titik kumpul).

Pergerakan massa disebutkan oleh Panglima Aksi GNPR 411 Slamet Maarif, akan banyak titik—ikut bergabung, di mana mereka akan mulai berangkat malam, sehingga setelah Jumat melakukan longmarch ke titik aksi.

“Insya Allah akan kita maksimalkan massa—dari segala kekuatan seperti kita pernah kumpul di tahun 2016. Kita akan coba galang kembali,” ujarnya.

Adapun isu/tuntutan aksi 411 adalah “Meminta Jokowi Mundur sesuai UUD 45 dan Kebebasan Berpendapat”. Sebelum aksi H-1 akan ada penjelasan lebih lanjut terkait isu/tuntutan.

Koorlap di aksi 411 nanti adalah Buya Husen.

Tampak hadir dalam konferensi pers rencana aksi GNPR Jilid IV: Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Ketum HMI-MPO Affandi, Eddy Mulyadi, Yusuf Martak, dan lainnya. Juga hadir perwakilan ormas seperti BangJapar FI, ARM, GNPF, PA 212, Jawara 411, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GNPR 411 Menuntut Ini ke Presiden Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya mengapa GNPR akan melakukan aksi, karena dinilai tiga tuntutan yang dibawa tidak kunjung diperhatikan–ditindaklnajuti oleh pemerintah. Dikatakan oleh Yusuf Muhammad Martak, pemerintah tidak peduli dengan tuntutan GNPR.

“Tidak ada itikad turunkan harga BBM. Maka insya Allah aksi berikutnya, akan ada aksi besar-besaran pada tanggal 411,” kata dia, di akhir aksi hari ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Slamet Maarif dari PA 212. Rencana aksi pada 411 itu akan digelar karena tiga tuntutan tidak dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi.

“Di aksi 411 nanti, kita tidak lagi bawa tiga tuntutan. Tiga tuntutan itu akan kita hilangkan. Kita ganti dengan tuntutan Jokowi Turun dari kursi presiden. Kita akan kepung istana. Kami siap pimpin aksi (411),” katanya tegas.

Soal 411, Babeh Aldo, mengundang rakyat Indonesia untuk bergabung. Sambil mengenang 411 beberapa tahun lalu.

“411 kita niatkan untuk rakyat Indonesia. Kita bersama semua aksi. Kami juga undang masyarakat Malang (mengenang kasus Kanjuruhan),” ajaknya.

Novel Bamukmin, selain menyinggung aksi 411, juga menyinggung aksi 212. Kata dia, kalau perlu turun aksi seperti pada 212 itu. Agar didengar oleh pemerintah.

“Sebab kita sudah tak lagi percaya kepada Jokowi. Mudah-mudahan, dengan kita turun, pemerintah mendengarnya,” kata dia.

Dalam pantauan parade.id, trgabung dalam GNPR: Al-Ukhuwah, PEJABAT, Brigade 411, Ikatan Keluarga Besar UI, Jawara Sunda, FPPI, PA 212, Ghuroba Mujahidah Istighosah, BARKIN, BPPKB Banten Kalideres Jakbar, Mujahid Fisabilillah Sejabodetabek (MFS),  Forum Umat Islam (FUI), Speed, GMJ, BangJapar FI, dan lainnya.

Turut hadir: Sugeng Waras, Buya Husen (Korlap), Bernard Abdul Jabbar,, Ruslan Buton, Habib Muhammad bin Alatas, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel GNPR akan Kembali Aksi Unjuk Rasa pada Tanggal 4 November 2022 (411) pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi Bela Rakyat (Akbar) banyak orator yang melakukan orasi, salah satunya adalah mantu Habib Rizieq Shihab (HRS), Habib Muhammad bin Alatas. Dalam orasinya, ia mengutarakan mengapa aksi ini kembali digelar dan diberi nama Aksi Bela Rakyat (Akbar) 3.

“Karena pemerintah belum juga menurunkan harga BBM yang telah dinaikkannya. Dengan adanya itu, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” orasinya.

Dengan kenaikan harga BBM, kata dia, juga telah memengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Sebab, semua dianggapnga mahal, dengan naiknya harga BBM.

“Maka, perjuangan rakyat jangan pernah berhenti. Negeri ini mahal daripada pejabat. Lebih baik pejabat yang rusak daripada negeri ini. Maka kita tidak rela negeri ini rusak,” tegasnya.

Dengan naiknya harga BBM itu, kata dia, Indonesia mengalami kesusahan. Indonesia sedang tidak lagi senang.

Menurut dia, itu karena dosa penguasa, karena kebijakan itu ada si tangannya. Bukan dosa para ulama atau tokoh agama.

Ia kemudian menyinggung posisi Jokowi selaku presiden. Kalau tak merasa tidak lagi mampu, ia meminta, Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI.

Dalam pantauan parade.id, trgabung dalam GNPR: Al-Ukhuwah, PEJABAT, Brigade 411, Ikatan Keluarga Besar UI, Jawara Sunda, FPPI, PA 212, Ghuroba Mujahidah Istighosah, Barkin, BPPKB Banten Kalideres Jakbar, Mujahid Fisabilillah Sejabodetabek (MFS),  Forum Umat Islam (FUI), Speed, GMJ, BangJapar FI, dan lainnya.

Turut hadir: Sugeng Waras, Buya Husen (Korlap), Bernard Abdul Jabbar, Yusuf Martak, Ruslan Buton, Slamet Maarif, Novel Bamukmin, Babeh Aldo, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GNPR Hari Ini: Akbar 3 pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu orator, Iwan, dari Serikat Pengemudi Daring (Speed), mengatakan bahwa kenaikan BBM telah berdampak kepada dirinya selalu Ojol.

“Kami dari ojek online (Ojol) pasti merasakan kenaikan harga BBM. Kita langsung kena dampaknya. Maka dari itu, Speed menolak kenaikan harga BBM. Maka kami ikut berjuang bersama GNPR,” orasinya.

Sementara orator lainnya, perwakilan dari Gerakan Muslim Jakarta (GMJ), menyatakan bahwa kenaikan BBM dirasakan banyak oleh masyarakat, yang bukan hanya kepada umat Islam saja, pun termasuk aparat kepolisian yang merasakannya. Maka kata dia penting menuntut agar BBM diturunkan.

“Kita minta diturunkan kenaikan harga BBM. Sebab, naiknya BBM tidak linear dengan harga minyak dunia. Selain itu, kami minta agar relokasi proyek seperti IKN agar dihentikan, termasuk potong gaji pejabat BUMN,” kata dia.

Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua KPK, yang turut hadir, dalam orasinya menyinggung subsidi BBM yang membebani APBN.

“Harga BBM naik bukan hanya karena alasan itu. Itu dampak dari indikasi korupsi,” kata dia.

Kalau kata Babeh Aldo, kenaikan BBM ini karena ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam memimpin. Ia meminta Jokowi mundur dari kursi presiden.

“Kalau gak mampu, mundur saja, Pak Presiden. Sebab rezim ini parah. Minyak dunia turun, tapi BBM malah dinaikkan,” ungkapnya.

Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), yang diwakili emak-emak, menilai kenaikan BBM ini menandakan justru Indonesia belum merdeka, untuk rakyat. Kemerdekaan justru kata dia hanya milik oligarki.

Jokowi pun dikatakan olehnya seperti menantang rakyat karena menaikkan harga BBM.

“Maka kami jawab tantangan Jokowi itu dengan datang ke sini. Sebab kenaikan BBM itu telah berdampak ke semua, seperti efek domino,” orasinya.

Jokowi pun disebutnya telah gagal memimpin negara. Jokowi juga gagal mengelola SDM. Ia pun meminta Jokowi mundur dengan hormat.

Terpantau gabung dalam GNPR: From Persaudaraan Islam (FPI), Serikat Pengemudi Daring (Speed) Jakarta Barat, PA 212, Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), GHURABA, Brigade 411, BangJapar, Barisan Kebangkitan Nasional (Barkin), Gerakan Muslim Jakarta (GMJ), Mujahid Fiisabilillah Sejabodetabek (MFS), UI Watch, Pemuda Islam Manggarai (PIM), HMI-MPO, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Gerakan Nasional Pembela Rakyat 2309 pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak tokoh dari Ormas Islam yang hadir. Seperti mantu Habib Rizieq Shihab, Habib Muhammad bin Husein Alatas, Mantan ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif, mantan Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Bernard Abdul Jabbar, dan lain-lain.

Mantu Habib Rizieq Shihab, Habib Muhammad bin Husein Alatas dalam orasinya menyebut bahwa kenaikan harga BBM telah menyebabkan rakyat sengsara. Sebab, semua harga barang juga ikut naik dan lagi-lagi masyarakat yang terkena imbasnya.

“Karena yang sengsara dengan kenaikan BBM adalah rakyat, betul? Harga bahan semua naik yang menjadi korban adalah rakyat betul?” orasinya.

Mantan ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis juga menolak kenaikan harga BBM subsidi, dengan alasan kebijakan itu zalim. Ia pun mengingatkan agar tidak meremehkan doa mereka yang merasa terzalimi atas adanya kebijakan tersebut.

“Ingat, doa orang yang terzalimi itu cepat terkabul, karena tanpa hijab (pembatas). Sehingga, jangan merasa bahwa doa kita tidak didengar Allah SWT,” orasinya.

Kemudian Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membacakan sikap resmi GNPR atas kenaikan harga BBM. Kata dia, bahwa kenaikan harga BBM akan dapat semakin memberatkan ekonomi rakyat, mengingat rakyat baru saja dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Terutama kenaikan BBM akan memicu naiknya harga barang-barang,” kata dia.

Subsidi yang dikatakan oleh pemerintah tidak tepat sasaran, yang kemudian menaikkan harga BBM kata dia mestinya diperbaiki. Bukan malah menaikkan harga BBM.

“Namun pada saat yang sama seperti membuka celah atas penyelewengan subsidi. Kenaikan ini untuk pencitraan politik,” tambahnya.

Selain itu, alasan subsidi BBM dituding menjadi beban APBN, kata dia, itu alasan yang mengada-ada. Malah cenderung menghina rakyat. Dan APBN jebol pun kata dia seperti kebohongan. Sebab, lanjut dia, dalam subsidi yang katanya Rp502 triliun, ternyata ada juga subsidi untuk PLN—memberi peluang ke pengusaha listrik swasta yang pro oligarki.

“Maka dengan GNPR tegas menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM subsidi adalah pengkhianatan konstitusi dan presiden mesti mundur dari jabatannya,” tandasnya.

Sementara orator lain berpendapt bahwa kenaikan harga BBM subsidi menandakan seperti negara sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, harga BBM naik di saat minyak mentah dunia sedang turun.

Tercatat Ormas yang tergabung dalam aksi GNPR adalah BangJapar, Gerakan Muslim Jakarta (GMJ), PA 212, Laskar Ampera, Keluarga Alumni UI (KA UI), Majelis Az-Zikra, Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), AP-KAMI, Pembela Tanah Air (PETA), Brigade Jawara Betawi 411, Komite Juang (KOM-JU), Gerakan Laskar Pro-08 (GL Pro-08), Barisan Kebangsaan Indonesia (BARKIN), Aliansi Perjuangan Islam (API), dan Syarikat Islam (SI).

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Gerakan Nasional Pembela Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.