Menurut dia, mundurnya Airlangga sebetulnya sudah diendus oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika itu, kata Amien, Luhut menyinggung disegerakannya musyawarah nasional untuk memilih ketum.

“Gejala-gejala orang luar Golkar mau mengatur-atur atau lebih tepat mengacak-acak Golkar sudah diendus lebih dulu oleh Luhut. Di kesempatan itu, Luhut yang pernah menjadi mentor politiknya Jokowi, menegaskan jadwal munas harus dijalankan, yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. Pak Aburizal Bakrie itu mengamini Luhut, ‘Golkar jangan mau diatur orang luar’,” kata Amien, Senin (12/8/2024), lewat akun IG-nya.

“Nah pertanyaannya, siapa orang luar itu? Ya, saya yakin orang luar itu, siapa lagi kalau bukan tokoh yang tidak pernah mau berhenti cawe-cawe, tetap saja mencampuri urusan politik Indonesia, jadi apa yang kamu cari Jokowi?” Amien melanjutkan.

Amien kemudian menyinggung-nyinggung laku Jokowi terhadap banyak lembaga.

“Jokowi sudah menekuk-nekuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, menaklukan DPR, dan mendikte lembaga-lembaga tinggi negara dengan gayanya kemlin, bahkan kemlunthu, mau menerapkan sistem dinasti dan nepotisme kampungan di Republik Indonesia,” beber Amien.

“Akhirnya, ini kritik saya buat Pak Jokowi—kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan ke mana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Jokowi, menurut saya, Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam,” imbuhnya.

Mundurnya Airlangga dari kursi ketum bikin Golkar berguncang. Golkar, sebagai partai kawakan dan pengurusnya cukup terdidik disinggung Amien.

“Seperti diketahui, Golkar pemenang nomor dua di pileg 2024. Sebagai partai kawakan yang para pengurusnya cukup terdidik, sekarang menjadi goncang karena Mas Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketum Partai Golkar pada hari minggu kemarin, 11 Agustus 2024,” tukasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi di Balik Pengunduran Airlangga Hartarto Sebagai Ketum Golkar? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memutuskan memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto,” Ketum Golkar Airlangga Hartao membacakan pernyataan dukungan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Membacakan pernyataan deklarasi.

Hadir dalam acara deklarasi itu: petinggi PAN, Golkar, PKB (Muhaimin Iskandar), dan juga petinggi Gerindra. Deklarasi dihadiri Pranowo Subianto.

(Rob/parade.id)

Artikel Golkar dan PAN Dukung Prabowo Presiden 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dewan Pembina juga meminta seluruh kader untuk terus meningkatkan soliditas, komunikasi, dan koordinasi di setiap lini baik secara vertikal maupun secara horizontal. Di samping melakukan kerja politik yang massif.

“Ini untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu mengusung capres sendiri @airlangga_hrt dan menang di Pilpres, meraih 20 % jumlah kursi atau setara 115 kursi di DPR, dan memenangkan 60 % Pilkada,” demikian cuitan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Kamis (1/9/2022).

Rapat yang digelar di Kantor Golkar, di Graha Soedarmono Slipi, kemarin itu, selain membincangkan masalah internal, Dewan Pembina Partai Golkar juga membahas berbagai hal, seperti minimnya ruang kaum cendekiawan di berbagai organisasi politik.

“Karenanya kami menyarakan agar Partai Golkar memulai memberikan ruang lebih besar bagi cendikiawan dalam pembahasan berbagai masalah kebangsaan. Sejarah mencatat peranan besar kaum cerdik pandai dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia.”

Selain itu Dewan Pembina Partai Golkar menangkap kesan, bahwa saat ini Pancasila seperti tak diperlukan lagi di era reformasi dan di era kemajuan teknologi dan informasi (disrupsi teknologi) yang demikian pesat.

Padahal Pancasila sangat dibutuhkan, karena Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, norma dasar, dan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda tapi satu jua (Bhineka Tunggal Ika).

“Kami juga sangat prihatin dengan semakin minimnya penghayatan dan pelaksanaan nilai2 Pancasila. Padahal Golkar didirikan untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Kami menilai masih terdapat jurang yg lebar antara idealitas Pancasila dg realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.”

(Rob/parade.id)

Artikel Dewan Pembina Minta Seluruh Kader Golkar Persiapkan Diri untuk Menghadapi Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penekanan ke pengurus, bagaimana kita bisa meningkatkan perolehan kursi di Golkar Kota Kendari di Pemilu 2024,” ujarnya, di hadapan pengurus, Ahad (24/4/2022), dalam acara ‘Golkar Menyapa’, Abeli, Kendari, Sultra.

Menurut dia, apabila Golkar mampu menambah perolehan minimal tujuh kursi di DPRD Kota Kendari, maka dengan mudah internal untuk membahas soal Pemilihan Wali Kota (Pilwali). Dan apabila tercapai, Golkar kata dia akan masuk dalam posisi aman dan dapat mengusulkan sendiri figurnya tanpa harus berkoalisi.

“Saya akan membantu agar tujuh kursi tercapai di Parlemen Kota Kendari,” terangnya.

Selain itu, menurutnya Golkar juga bisa bebas memilih wakil atau pasangan, baik dari internal partai maupun di luat partai lain, tanpa harus diintervensi oleh partai pengusung.

“Agak susah ketika membahas soal Pilwali. Artinya dengan tujuh kursi posisi kita bisa mengusul sendiri dan kita juga sebebas-bebasnya mengusul wakil,” paparnya.

Dan Aksan berharap di Kecamatan Abeli yang disebut sebagai lumbung atau basis suara Partai Golkar dapat berbicara banyak di Pemilu 2024 mendatang.

“Pengurus kecamatan dan kelurahan Abeli begitu antusias. Mari kita satukan persepsi, sehingga tahun 2024 Golkar bisa signifikan mendapatkan perolehan suara di Kecamatan Abeli,” imbuhnya.

Di kegiatan ‘Golkar Menyapa’ tersebut turut dihadiri oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra dan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kendari, LM Inarto. Hadir pula pengurus PK dan kelurahan Golkar se-Kecamatan Abeli.

(Rif/PARADE.ID)

Artikel Partai Golkar Kendari Optimis Raih Tujuh Kursi di Parlemen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selain itu, Rakorda tersebut untuk membangun soliditas kader dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilakda) serentak 2024 mendatang,” kata dia kepada parade.id, kemarin.

Maulana juga mengatakan Rakorda itu akan menjadi ajang pemanasan mesin politik Partai Golkar di Sultra. Dan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyolidkan barisan AMPG menuju Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Rakorda ini adalah bentuk konsolidasi secara menyeluruh untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis serta langkah taktis dalam upaya meraih kemenangan pada pemilu dan pilkada serentak 2024,” ungkapnya.

Rencananya, kata Maulana, Rakorda nantinya bakal dihadiri 251 orang pengurus 17 Kabupaten/Kota di Sultra itu. Rakorda itu juga akan dibuka langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PP AMPG, Ilham Permana.

“Ketum PP AMPG juga nantinya akan melantik pengurus AMPG provinsi, kabupaten dan kota se-Sultra,” pungkasnya.

(Rif/PARADE.ID)

Artikel Perkuat Barisan Partai, AMPG Sultra akan Gelar Rakorda Akhir Januari pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia pun menilai alasan tersebut boleh jadi menandakam keberpihakan pemerintah kepada para petani tembakau sangat kurang.

“Padahal selama ini banyak manfaat diambil pemerintah dari penarikan cukai tembakau, misalnya dalam 10 tahun terakhir pendapatan industri rokok bisa membayar utang negara sebesar Rp 15 Triliun,” kata dia, Jumat (17/12/2021).

Keinginan diversifikasi petani tembakau cukup mengagetkan, karena selama ini petani tembakau berjuang sendiri, bahkan Kementerian Pertanian tidak memberikan subsidi untuk petani tembakau.

Di antara jenis petani lain, lanjut politisi Golkar itu, mengatakan petani tembakau memiliki nilai tukar petani (NTP) tertinggi dibandingkan petani sawit atau yang lainnya.

Padahal semua itu dilakukan tanpa bantuan dari pemerintah, baik itu berupa bantuan benih, pupuk, pestisida hingga perlengkapan pertanian lainnya.

“Salah satunya, Pasuruan sebagai salah satu penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) terbesar di Indonesia mengalami kesulitan dalam penggunaan dana tersebut,” tertulis di akun Twitter @MMisbakhun.

Hal ini, kata dia, disebabkan adanya batasan tertentu yang diatur pemerintah pusat sehingga membuat pemerintah daerah kesulitan, sekalipun hanya untuk membuat saluran irigasi untuk petani tembakau.

Pemerintah menurutnya harus tegas menegakkan komponen aturan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) di Indonesia. Isu perokok anak-anak dan perokok ilegal harusnya dapat ditekan.

“Hal ini disebabkan aturan FCTC sudah jelas menegaskan bahwa Rokok tidak boleh diperdagangkan secara terbuka, iklan rokok tidak boleh ditampilkan langsung & harus dipromosikan dg jam ketat di televisi, serta tidak boleh dijual di dekat sekolah maupun dibeli oleh konsumen anak-anak.”

Artinya, kata dia, orang-orang memilih merokok itu adalah pilihan dan keputusan orang dewasa dengan segala risiko yang siap dia tanggung.

“Pemerintah juga harus berimbang saat menyebut harga rokok di Indonesia disebut lebih murah dibandingkan negara-negara lain karena juga harus diukur pendapatan per kapita Indonesia yang juga berbeda dengan negara-negara tersebut.”

Ke depan, ia seperti berharap pemerintah membuat kajian secara komprehensif dan meyusun regulasi yang berpihak pada kepentingan petani tembakau maupun pabrik-pabrik tembakau kecil sebagai pelaku UMKM yang menopang perekonomian nasional.

Apalagi, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) diestimasikan mencapai target APBN sebesar Rp 193,53 triliun yang mencerminkan semangat kegotongroyongan oleh semua komponen dan eksponen bangsa.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Tarif Cukai Rokok Naik, Keberpihakan Pemerintah kepada Petani Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah. Namun, kini pemasangan baliho tersebut telah diatur partai,” kata Ahmad Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perencanaan oleh partai juga disusun dengan baik. Apalagi, saat ini sudah 2021 maka strategi pengenalan pada publik terus ditingkatkan. Selain itu, diakui Golkar popularitas dan elektabilitas Airlangga masih rendah.

“Karena itu diperlukan kerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Airlangga Hartarto,” kata dia.

Terkait kesiapan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024, Ahmad Doli mengatakan Ketua Umum Golkar tersebut belum memberikan jawaban karena masih fokus bekerja sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN)

“Beliau saat ini fokus ke situ,” kata dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ( IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan keberadaan baliho-baliho tersebut adalah upaya promosi elite partai politik demi mengejar popularitas dan soliditas internal.

Hal tersebut dilakukan karena mereka harus melalui tahap diusung partai politik lebih dulu. Baliho juga untuk mengukur apakah popularitas elite dapat meningkat lebih baik atau tidak.

“Jadi bukan soal tepat atau tidak karena masa pandemi, ini lebih kepada antisipasi kontestasi di internal partai,” ujarnya.

Dedi menjelaskan popularitas yang tumbuh pada seorang tokoh akan melegitimasi ketokohan elite agar menaikkan nilai tawar partai politik saat membangun koalisi.

Seperti yang diketahui hingga hari ini semua partai masih dalam tahap saling menjajaki satu sama lain, belum ada kecenderungan penentuan arah koalisi secara pasti.

“Etis tidaknya itu bergantung dari simbol yang dibawa. Jika atas nama Ketua Umum Parpol, maka etis saja,” kata dia.

Namun, tidak etis jika para elite menamakan baliho sebagai pejabat publik atau politik meskipun menggunakan anggaran parpol.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Golkar: Baliho Airlangga Hartarto Upaya Sosialisasi Capres 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam hal ini saya sampaikan apresiasi atas pencapaian luar biasa Tiongkok di bawah kepemimpinan Bapak Xi Jin Ping yang telah berhasil membawa Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar saat ini di dunia,” demikian kata Airlangga.

Beliau, demikian Airlangga menyebut Xi Jin Ping, adalah sosok transformatif abad 21 yang membuat perekonomian Tiongkok stabil dan kuat, serta membawa pengaruh meningkatnya perdagangan dan pergerakan ekonomi di berbagai kawasan.

“Kebijakan ekonomi yang tepat adalah kunci kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Terlebih di situasi pandemi saat ini, tentunya masyarakat memerlukan kebijakan sosial ekonomi yang baik, yang melindungi, yang adil dan merata,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Partai Golkar senantiasa berdialog secara bilateral maupun multilateral dengan banyak partai politik utama dari berbagai negara.”

Hal tersebut, kata dia, sebagai ajang forum bertukar pikiran sekaligus menjadi inspirasi pengetahuan yang saling bermanfaat dalam membantu dan menemukan solusi terbaik serta relevan bagi situasi yang dihadapi oleh masing-masing negara.

“Untuk kepentingan nasional kita, Partai Golkar sebagai partai politik yang fokus terhadap upaya pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial serta penguatan institusi demokrasi, kesempatan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat berharga.”

Apalagi di masa pandemi, katanya, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari berbagai langkah dan kebijakan negara-negara yang berhasil mengatasi dampak dan memulihkan ekonominya secara berkelanjutan.

“Selamat bekerja dan beraktivitas dari rumah, jangan lelah belajar, dan tetap semangat, tetap produktif. Tabik. #PartaiGolkar #IndonesiaTiongkok

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketum Golkar Hadiri Peringatan 100 Tahun Partai Komunis China (PKC) pertama kali tampil pada Parade.id.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana tersebut ketika masih menjabat Anggota DPRD Jawa Barat. Ade diduga menikmati uang suap dari kasus tersebut sebesarRp750 juta. Sedangkan Siti diduga mendapatkan Rp1,50 miliar.

“Uang Rp750 juta diberikan langsung oleh Carsa AS (pihak swasta) kepada Ade, yang sebelumnya Carsa AS berjanji akan memberikan sejumlah fee,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi persnya secara virtual di akun IG resmi KPK, kemarin.

Sedangkan tersangka Siti mendapatkan uang Rp1,50 miliar dari Carsa AS yang sebelumnya memberikan uang Rp9,2 miliar kepada tersangka Abdul Rozak Muslim.

Lili mengatakan, perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada (15/10/2019) KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp685 juta.

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan itu adalah Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah. Selain itu ada juga Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

“Saat ini empat orang tersebut telah di vonis majelis hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Lili.

Perkara tersebut, kata Lili, kemudian dikembangkan lebih lanjut dan pada sekitar Agustus 2020. KPK menetapkan tersangka lain yakni Abdul Rozaq Muslim yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Abdul Rozaq saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Kendati mengetahui kabar bahwa ada tokoh senior Golkar Cianjur sekaligus mantan Ketua Golkar Jawa Barat Ade yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun pengurus DPD Golkar Cianjur belum mau memberikan komentar atau tanggapannya terkait hal itu.

Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin malah mengarahkan awak media yang menanyakan hal itu agar bertanya ke DPD Golkar Jawa Barat.

“Untuk itu kami belum bisa menanggapi karena masuknya ke ranah Golkar Jawa Barat. Mungkin bisa ditanyakan ke Jawa Barat,” imbuhnya, kemarin.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Respons Pengurus Daerah Pasca Ditetapkannya Politisi Senior Golkar Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami cukup terkesima karena kedatangan kami disambut oleh pasukan marching band yang membawakan lagu Mars Partai Golkar dan Mars Partai Gerinda. Sebuah sambutan mengejutkan yang menurut kami sangat meriah dan baik sekali,” demikian cuitannya, Sabtu (13/3/2021).

“Terima kasih Pak Prabowo atas sambutannya,” sambungnya.

Kedatangan Airlangga dan pengurus Golkar ke Hambalang disebutnya tidak lain adalah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi secara hangat tentang sejumlah isu kebangsaan, pembangunan dan kepentingan nasional. Juga membahas tentang isu strategis geopolitik dan isu sosial ekonomi, termasuk tentang pembangunan berkelanjutan dan agenda strategis Food Estate.

“Kebetulan, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI), pada pertemuan ini kami juga membahas tentang ikhtiar RI menuju bidding tuan rumah Olimpiade 2032.”

Airlangga mengatakan bahwa sejumlah penguatan awal akan terus dilakukan berupa komunikasi antara tokoh-tokoh olahraga untuk mendukung terwujudnya rencana besar itu. Apalagi, kata dia, sejauh ini kolaborasi mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah telah terbukti berjalan efektif di banyak kesempatan, khususnya di parlemen.

“Telah menjadi komitmen kami untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo.”

Ia pun yakin bahwa pembangunan politik nasional yang sehat dan penguatan agenda kesejahteraan rakyat dapat berjalan secara seiring saling memperkuat. Kuncinya, kata dia, adalah komunikasi dan silaturahmi politik yang kokoh dan kondusif antar berbagai kekuatan politik nasional.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketum Golkar Berkunjung ke Kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto pertama kali tampil pada Parade.id.