“Kami bertekad akan menggalang dukungan kepada para buruh dan pekerja Jakarta untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 yang diusung Gerindra,” katanya, kepada media dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2024).

Sementara itu, Ketua Harian Pimpinan Pusat GPBI Binson Purba menegaskan bahwa, GPBI siap memenangkan RIDO untuk Jakarta.

“Sebagai salah satu mesin pemenangan partai Gerindra, GPBI siap memenangkan Ridwan Kamil-Suswono sebagai pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dan dalam waktu dekat ini, GPBI siap memperkuat dukungan di provinsi Jakarta,” kata dia, di keterangan yang sama.

Solihin terpilih dari reshuffle yang dilakukan pimpinan GPBI. Ia mengucapkan terima kasih atas keterpilihannya.

“Karena diberikan kepercayaan untuk memimpin GPBI Jakarta. Berharap dengan kepengurusan GPBI Jakarta yang saya emban ini, dapat menambah kekuatan, khususnya kaum buruh dalam menyukseskan Pilgub Jakarta 2024,” katanya.

Binson mengatakan bahwa pergantian yang dilakukan dalam rangka memperkuat kepengurusan GPBI Jakarta.

“Rapat dan perombakan kepengurusan GPBI Jakarta ini dalam rangka memperkuat pengurus internal GPBI dan tentunya hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan dukungan kaum buruh Jakarta kepada calon gubernur Jakarta yang diusung Partai Gerindra,” ungkap Binson.

Rapat dan reshuffle Pimpinan Daearah Jakarta dihadiri langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat GPBI, Dedi Hardianto dan perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Jakarta.

GPBI adalah organ sayap Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Pimpinan Daerah GPBI Jakarta Terpilih Dukung RIDO pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Dedi ada dugaan kuat jika PT ITSS melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Saya minta pemerintah mengusut tuntas dan mempidanakan orang yang bertanggungjawab dalam insiden ini,” kata Dedi dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Kamis (28/12/2023).

Menurut Dedi, insiden yang terjadi di Kawasan Industri nikel di Morowali ini merupakan insiden yang kerap terjadi dan berulang yang menyebabkan kematian buruh.

“Seolah-olah nyawa buruh tak ada harganya sama sekali. Penerapan standar K3 yang buruk, ditambah dengan buruknya pengawasan Ketenagakerjaan membuat peristiwa ledakan smelter ini terus berulang,” sesalnya.

Dedi mengupas, dari data yang diungkap Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) sebelum insiden ledakan tungku smelter di ITSS, WALHI mengungkapkan pada 22 Desember 2022 ada kecelakaan kerja serupa yang merenggut nyawa dua pekerja, Nirwana Stele dan Made Defri.

Keduanya pekerja meninggal dunia gara-gara terjadi ledakan tungku di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nicek Industri, perusahaan besar asal Tiongkok yang beroperasi di kabupaten Morowali Utara.

Kemudian, pada 27 April 2023, ada kecelakaan kerja lagi di PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry. Pabrik itu juga berada di kawasan PT IMIP. WALHI mengatakan, insiden tersebut menewaskan dua pekerja dumpling, yaitu Arif dan Masriadi.

“Artinya ada kelemahan mendasar akibat buruknya pengawasan Ketenagakerjaan dan gagalnya penerapan standar K3 di industri Nikel di Morowali. Terlebih insiden ini terjadi di perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Morowali. Saya kira pemerintah harus meng-evaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau terbukti melanggar, maka harus dicabut izinnya,” tegas Dedi.

“Jangan sampai terulang kembali ledakan dan kebakaran tungku smelter di Kawasan IMIP,” tandasnya.

Diketahui, akibat ledakan dan Kebakaran hebat yang melanda tungku smelter PT ITSS di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dilaporkan, sebanyak 59 orang menjadi korban, dimana 18 orang di antaranya meninggal dunia dan 41 orang lainnya masih menjalani perawatan.

Dari 18 orang yang meninggal, terdiri atas 10 orang tenaga kerja Indonesia dan 8 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Sebelumnya, Kepala Divisi Media Relations PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan kecelakaan kerja terjadi sekitar pukul 05.30 WITA. Insiden bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku.

“Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut, terjadi ledakan,” kata Dedy lewat keterangan tertulis, Minggu, 24 Desember.

Dedy Kurniawan menyebut di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, kata dia, ledakan petama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak. Dan kebakaran tungku baru berhasil dipadamkan pada pukul 09.10 waktu setempat. []

Artikel GPBI Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Kawasan Industri IMIP, Imbas Ledakan Smelter pertama kali tampil pada Parade.id.

PHK Massal itu diduga imbas dari kebijakan Bupati Musi Rawas (Mura) yang memerintahkan seluruh pegawai RS dr Sobirin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera pindah ke RS Pangeran M Amin di Muara Beliti yang belum lama ini diresmikan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Malangnya, kebijakan itu tidak menyertakan tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun mengabdi di RS Sobirin. Namun sebaliknya, mereka akan di PHK dan hanya bisa bekerja hingga akhir November 2023.

Dedi menegaskan, sudah belasan tahun bekerja, seharusnya mereka itu diangkat menjadi PNS atau pekerja tetap di rumah sakit, bukan lagi tenaga honorer yang kontrak terus menerus.

“Tak boleh 150 tenaga honorer tenaga medis dan non medis itu di PHK. Karena mereka sudah lama bekerja. Justru seharusnya mereka diangkat sebagai pegawai tetap, bukan sebaliknya malah di PHK Massal.” kata Dedi kepada Wartawan di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini, jika benar kebijakan Bupati Musi Rawas yang menjadi sebab PHK Massal bagi 150 pekerja honorer ini, maka sebaiknya kebijakan itu direvisi.

“Sebaiknya Bupati membuat kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer tenaga medis dan non medis itu menjadi Karyawan tetap, bukan kebijakan yang berdampak pada PHK.” tandas Dedi.

Mengutip sejumlah pemberitaan media massa disebutkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 596/KPTS/RSDS/2023 yang dikeluarkan langsung oleh Bupati H. Ratna Machmud pada tanggal 5 Oktober 2023. Dalam SK tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pelayanan di RS Dr. Sobirin yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kota Lubuklinggau, akan dihentikan hingga tanggal 30 November 2023.

Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa Bupati memerintahkan penghentian pelayanan di RS Dr. Sobirin ini dalam rangka memaksa seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk segera beralih ke RS Pangeran Moehammad Amin di Muara Beliti.

Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa RS Pangeran Moehammad Amin belum mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kesehatan.

Terhitung 30 November 2023, Rumah Sakit (RS) Dr Sobirin sudah tidak menerima pasien. Ditanggal tersebut RS Dr Sobirin dipastikan sudah tidak beroperasi lagi.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Mura drg Maya, melalui Kabid Pelayanan Kesehatanan Masyarakat dr Arinanda Kurniawan, Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati terkait operasional RS Dr Sobirin  batas akhir pelayanan itu di tanggal 30 November.

Menurut Dedi, Bupati harus memikirkan nasib ratusan tenaga honorer ini yang sudah mengabdi belasan tahun.

“Bagaimana mereka harus menafkahi keluarga di usia yang sudah lanjut. Itu harus dipikirkan Bupati. Jadi sebaiknya, Bupati angkat mereka sebagai karyawan tetap.” tandasnya. []

Artikel Respons Ketum GPBI atas Ancaman PHK Massal di RS Dokter Sobirin Musi Rawas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satunya adalah besarnya jumlah pemilih muda. Jumlah pemilih muda, berdasar data sekarang itu hampir mencapai 60 persen. Makanya dengan hadirnya Girbran sebagai Wakil Presiden atau pasangan Prabowo, ini adalah pilihan yang tepat. Anak muda untuk pemilih-pemilih muda,” kata Dedi kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurut dia, tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah karena adanya bonus demografi, dan salah satunya adalah banyaknya usia produktif, usia-usia muda.

“Oleh karena itu harus disiapkan lapangan pekerjaan, utamanya yang berbasis teknologi dan digitalisasi. Karena semua hari ini sudah berbasis digitalisasi,” jelasnya.

“Oleh karena itu, sebelum disiapkan lapangan kerja untuk menyerap pekerja-pekerja muda ini, pemerintah juga harus menyiapkan BLK-BLK (Balai Latihan Kerja) bagi para calon pekerja muda itu.  kalau nggak disiapkan, bonus demografi itu akan menjadi musibah,” sambungnya.

Menurut, aktivis senior dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini, yang harus disiapkan adalah Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis digitalisasi, lalu UMKM-UMKM untuk pekerja-pekerja muda yang berbasis digitalisasi. Kemudian jaminan sosial untuk pekerja-pekerja muda.

“Pekerja muda ini harus dapat jaminan sosial,” imbuhnya.

Dedi menegaskan, artinya dengan banyaknya pekerja pekerja muda ini, maka pemilihan Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo, sudah tepat. “Karena tantangan ke depan ini adalah pemilih muda yang mencapai hampir 60 persen,” tandasnya.

Diketahui, Setelah dirembukan dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya.

Keduanya berencana mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, (25/10/2023) sekira pukul 10.00 WIB.

GPBI Sendiri sudah memastikan akan mengantar Prabowo dan Gibran mendaftar di KPU bersama Organ-organ sayap dan relawan pendukung Prabowo Presiden 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum GPBI Mengerti Mengapa Gibran Dipilih Prabowo Sebagai Cawapres pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hadir Gerakan Pekerja Buruh Indonesia Raya…, GPBI,” seru Prabowo memperkenalkan GPBI di tengah ribuan pengurus yang hadir pada Rapimnas Gerindra.

GPBI adalah Organ perjuangan pekerja buruh di bawah Komando Dedi Hardianto, aktivis senior buruh yang dikenal luas di Indonesia. Dedi selama ini dikenal sebagai aktivis buruh yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Ia mendirikan GPBI guna mendukung perjuangan buruh dalam politik nasional di Indonesia. Dengan diperkenalkannya GPBI pada Rapimnas Gerindra 2022, maka dapat dikatakan, GPBI resmi diakui menjadi sayap partai untuk pemenangan politik Gerindra di masa depan.

Selain Sekjend Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi juga duduk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan.

Prabowo mengapresiasi GPBI, dan mengapresiasi juga delegasi-delegasi pengurus partai dan organ sayap partai yang hadir dalam Rapimnas tersebut.

Rapimnas Gerindra telah menghasilkan tiga poin terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rapimnas menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029.

Rapimnas juga menunjuk Prabowo sebagai peracik strategi pemenangan Pemilu 2024.

“Menetapkan Haji Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad pada Rapimnas Gerindra 2022.

(Rob/parade.id)

Artikel Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya, Diapresiasi dan Diperkenalkan Prabowo di Rapimnas Gerindra pertama kali tampil pada Parade.id.