Agenda diskusi dibuka langsung oleh Talimudin Rumaratu selaku Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Provinsi Maluku. Pertama-tama Talimudin mengapresiasi pengurus GPI SBT karena karena telah menjadi tuan rumah pelaksanaan refleksi HUT ke-19 Kabupaten SBT.

Kemudian, Talimudin menceritakan ihwal terkait fakta sejarah perjalanan perjuangan pemekaran di mana harus dipahami dengan baik agar bisa dijadikan dasar hidup untuk melakukan suatu terobosan baru terhadap perkembangan zaman sesuai dengan tujan dari perjuangan pemekaran tersebut.

“Saya berharap kepada masyarakat dan anak muda hari ini maupun yang akan datang, fakta sejarah ini harus dikenang dan dipahami dengan baik, agar bisa dijadikan pedoman dan pengamalan dalam hidup untuk menjawab tuntutan zaman kedepan berdasarkan dari hasil perjuangan pemekaran ini dibentuk,” kata dia, kepada media, Sabtu (14/1/2023).

Ia pun mengusulkan dan mendorong para tokoh pejuang Percepatan Pembentukan Pemekaran dan Pemda Kabupaten SBT agar sejarah itu dapat dibukukan. Ia juga mendorong Pemda dan DPRD Kabupaten SBT untuk mengeluarkan Perda terkait dengan HUT-nya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembentukan Pemekaran Kabupaten SBT Bapak Abdulah Vanath mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada anak muda, bahwa perayaan HUT ini jangan sampai ditinggalkan apalagi dilupakan, melainkan harus diingat dan dijalankan setiap tahun. Sebab, belajar, mengingat dan mengejawantahkan sejarah kepada generasi ke depan merupakan satu tanggung jawab penuh kita anak muda hari ini.

Kabupaten SBT ini kata dia, dalam sejarahnya merupakan satu identitas masyarakat sehingga wajib dirayakan–dikenang dan diceritakan kembali ke generasi akan datang–bagaimana tentang isi dari perjuangan Percepatan Pembentukan Pemekaran Kabupaten SBT.

“Perkembangan zaman hari ini telah berubah sehingga saya berharap kepada kalian semua masyarakat dan anak muda SBT, ke depan perayaan HUT Kabupaten SBT ini wajib dilaksanakan,” serunya.

“Jika besok kalian menjadi pemimpin, maka saya berpesan bahwa ketika jabatan itu ada, kewenangan itu ada, dan keinginan pun ada, maka jangan lupa, jangan pernah kita menolak untuk menerima pendapat dari orang lain,” ia mengingatkan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh beberapa OKP/I, ormas, BEM, tokoh politik, masyarakat SBT dan para narasumber dari tokoh-tokoh pejuang Percepatan Pembentukan Pemekaran Kabupaten SBT; Ketua Tim Rusalan Rumalutur, Agil Rumakat, Achmad Rumaratu dan beberapa tokoh lainnya.

(Juf/parade.id)

Artikel Diskusi PD GPI Menyongsong HUT ke-19 SBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertimbangan kenaikan harga BBM tentu sudah melalui kajian dan pertimbangan strategis, baik keuntungan Negara maupun dampak terhadap masyarakat,” kata dia, kepada media, kemarin.

Menurut dia, kebijakan tersebut tentunya juga telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DPR, Menko Polhukam, BUMN, Pertamina, Menteri Keuangan, Lembaga Kajian Startegis lainnya.

Ia juga menyebut bahwa dasar pemerintah menaikkan harga BBM tentu sangat rasional. Misalkam menaikkan harga BBM adalah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

“Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah harus membayarkan hingga Rp502 triliun—memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat. Jika anggaran sebesar itu dipakai untuk membiayai pendidikan dan insfrastruktur sangat luar biasa, terutama pada wilayah-wilayah tertinggal,” terangnya.

“Bagi kami Brigade GPI kenaikan harga BBM tersebut jika melalui kajian tentu kami mendukung langkah pak jokowi,” tandasnya.

(Juf/parade.id)

Artikel Korpus Brigade PP GPI Mendukung Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

“MUI dan Kemenag harus peka terhadap isu keagamaan, setidaknya melakukan hubungan diplomatik bilateral dalam menangani isu seperti ini. Sebab tugas MUI bukan saja mengurus fatwa dan label saja.

Pun dengan Kemenag RI jangan hanya berani sama toa masjid saja tetapi disebutkan juga dalam pengabdian pada poin ketiga yaitu sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan dunia internasional serta perannya mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, khususnya,” pintanya, baru-baru ini.

Komentar politisi Sharma dinilai olehnya sebagai bentuk penghinaan terhadap umat Islam. Apalagi, kata dia, dalam dua tahun ini berbagai penindasan terhadap umat Islam di India terus bertambah.

“Contohnya, terjadi Bentrokan di Ibu Kota New Delhi pada Februari 2020 yang setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu, dua pertiganya merupakan umat muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup. Bentrokan ini bermula akibat protes umat muslim India terhadap amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada Desember 2019,” ungkapnya.

Maka dari itu, kata dia, MUI Dan Kemenag RI harus menanggapinya dengan serius sehingga upaya keharmonisan antara umat beragama tetap berjalan dengan baik.

“Selaku umat muslim mayoritas terkususnya kader GPI Maluku kami merasa terpanggil jiwa dan raga kami, bahkan kami siap jihad demi membela agama Islam dan Nabi Muhammad SAW,” katanya.

PW GPI Maluku pun kata dia siapa melakukan konsolidasi dan akai sebagai bentuk terhadap pernyataan politikus partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma yang sempat mengomentari kehidupan pribadi Nabi Muhammad dalam debat TV.

“Untuk itu saya mengajak semua elemen dan oraganisasi untuk memboikot produk asal India di IndonesiaIndonesia,” tutupnya seru.

Sebelum itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Politisi India Juru Bicara Barathiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma dalam sebuah acara debat di televisi India beberapa waktu lalu. Terdapat delapan poin yang disampaikan MUI sebagaimana rilis yang didapat media dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof. KH. Sudarnoto Abdul Hakim.

Berikut pernyataan sikap MUI:
1. MUI menyesalkan pernyataan Juru Bicara JBP yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam debat di televisi India terkait kisruh antara Masjid Gyanvapi yang bersebelahan dengan kuil Kashi Vishwanath dalam satu situs yang sama di Varanasi, India. Seharusnya, Juru Bicara BJP berfokus pada bagaimana menyelesaikan agar kisruh tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan aturan di India dan tidak membawa konflik tersebut pada kebencian terhadap Islam yang menyebabkan protes secara global khususnya di dunia Islam.
2. MUI berpandangan bahwa pernyataan Juru Bicara BJP tersebut tidak bertanggung jawab, tidak sensitif, tidak terpuji, menimbulkan ketidaknyamanan, dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang sangat menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW.
3. MUI berpandangan bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan semangat untuk menciptakan harmoni antar agama, dan berlawanan dengan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia (Maret 2022). Oleh karena itu MUI mengajak Pemerintah dan warga India untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan tidak menjadi bagian dari Islamophobia serta tidak melindungi pelaku Islamophobia.
4. MUI menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Partai BJP yang telah merespon protes umat Islam dan sejumlah negara Islam dengan memberi sanksi kepada juru bicara Partai BJB yang telah menghina Rasulullah SAW tersebut.
5. MUI mengharapkan Partai BJP meningkatkan upaya moderasi kepada para pimpinan dan anggotanya sehingga penghinaan kepada Islam dan agama lain tak terjadi lagi.
6. MUI menyampaikan terima kasih kepada Kemlu RI yang telah memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan protes atas penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh Jubir BJP
7. MUI menyerukan kepada Pemerintah RI untuk mengusulkan dialog bilateral lintas agama RI-India guna moderasi kelompok agama di kedua pihak. MUI siap berpartisipasi pada dialog bilateral lintas agama tersebut.
8. MUI mengajak masyarakat internasional untuk menghormati Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan mendorong untuk ditingkatkannya dialog antaragama (interfaith dialogue) maupun dialog antar peradaban (dialog among civilizations) untuk meningkatkan saling pemahaman (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect) dan saling bertoleransi (mutual tolerance.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel PW GPI Minta MUI dan Kemenag Tuntut India Minta Maaf tentang Nabi Muhammad pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan pemboikotan acara tersebut sebab laku elit (partai penguasa) pemerintah India yang menghina Nabi Muhammad saw beberapa waktu lalu, dan dikecam umat muslim dunia.

“Sejauh ini partai penguasa maupun pemerintah India belum mengeluarkan pernyataan resmi permohonan maaf kepada umat Islam di seluruh dunia, terutama kepada negara Indonesia yang mayoritas umatnya beragama Islam.
Oleh karena itu, kami, Koordinator Pusat Gerakan Pemuda Islam (KP GPI) dan Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP Perisai) tegas mengancam dan menolak agenda Kedubes India di Jakarta, karena telah menghina Baginda Nabi Muhammad saw,” demikian keterangan media, Kamis (16/6/2022).

Kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Koordinator Aksi yang juga merupakan Komandan Brigade GPI, Irwan A.H.M mengingatkan, sekaligus meminta agar tidak menghadiri acara tersebut, apalagi membuka acara Hari Yoga Internasional ke-8 pada hari Ahad, yang bertempat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Apabila Anies hadir dan membuka acara tersebut, kedua ormas Islam tersebut secara resmi akan melakukan konsolidasi secara nasional dan melakukan mosi tidak percaya kepadanya serta akan menyampaikan kepada umat Islam agar tidak memilihnya di pencalonan presiden tahun 2024 mendatang.

“Karena telah mendukung serta menyokong agenda Kedutaan Besar India, Jakarta yang terang-terangan membenci bahkan menghina Nabi Besar Muhammad saw dan Alquran,” katanya.

Sebelumnya, mereka telah melakukan aksi (penolakan) pembuka di Kedubes India, Jakarta, dengan membawa puluhan massa.

Acara di Kedubes India kabarnya bekerja sama dengan KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), PPYNI (Perhimpunan Praktisi Yoga Nasional Indonesia) dan komunitas Yoga lainnya. Diperkirakan yang akan hadir dalam acara di Dubes itu sebanyak 1.500 orang.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel GPI dan Perisai Tolak Agenda Yoga Internasional di Kedubes India pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun Sekretaris Jenderal Pemuda Bulan Bintang Periode 2020-2025, Diah Bardiah mengapresiasi gerakan Brigade GPI dalam mengawal kinerja DPP PBB. Diah mengatakan, pihaknya menilai gerakan Brigade GPI merupakan bentuk keberanian dan kepedulian terhadap partai besutan Yusril Ihza Mahendra yang didirikan oleh sejumlah ormas Islam yang disebut Wali Amanah.

“Saya pribadi sangat mengapresiasi atas keberanian dan kepedulian saudara Irwan sekalu komandan Brigade PP GPI karena memang jelas status dan peran Wali Amamah diatur dalam ART Partai PBB yaitu Bab IX Pasal 25 yang mempunyai peran di antaranya; Wali Amnah berhak mengawasi penerapan ideologi dan pencapaian partai, memberikan nasihat, saran dan masukan kepada partai, melakukan pengkajian masalah-masalah yang berkenaan dengan syariat untuk disampaikan kepada partai dll,” ungkapnya, kepada parade.id., kemarin.

Diah pun membenarkan bahwa telah terjadi kasus-kasus pelanggaran oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di tubuh Partai yang dengan sengaja menabrak AD/ART Partai dan PD PRT Banom khususnya PD PRT Banom Pemuda Bulan Bintang atas kepengurusan Pemuda Bulan Bintang hasil Muktamar Pondok Gede 2020.

“Saya berharap semoga Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai PBB dapat segera menyikapi dengan bijak serta memberikan sanksi yang setimpal bagi oknum tersebut demi tercapainya tujuan-tujuan partai yang sangat mulia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 4,” harapnya.

Sebelumnya, pengakuan dirinya, bahwa pada hari Selasa, 24 Mei 2022 ia mendapat selebaran surat yang berasal dari Korpus Brigade PP GPI di salah satu WAG dengan nomor: B.42/Korpus-Brigade/PP-GPI/V/2022 yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, tentang pemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2022 di kantor DPP Pasar Minggu dengan beberapa tuntutan.

Pertama kata dia, Mendesak Ketua Umum Partai PBB untuk memperbaiki Partai. Kedua, Mendesak Ketua Umum Partai PBB untuk mencopot Sekjend PBB.

Alasanya yang kedua ini karena adanya dugaan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ferry Afriansyah Noor tidak mampu mengorganisir struktur partai dengan adanya beberapa Ketua DPW PBB, fungsionaris DPP PBB yang mengundurkan diri dan beberapa kasus lainnya.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Demo PBB, Pemuda Bulan Bintang Apresiasi Keberanian Brigade GPI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita dukung Presiden Jokowi yang sudah menelepon presiden Putin untuk datang dalam pertemuan G20, meski ditentang oleh negara-negara Barat,” katanya, dalam keterangannya, kepada parade.id, Sabtu (30/4/2022).

Menurut dia, langkah Jokowi yang mengundang Putin ke acara G20 adalah langkah tepat. Dan rakyat Indonesia harus sepenuhnya mendukung sikap presiden, yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten menerapkan asas bebas aktif dalam pergaulan internasional.

“AS dan Eropa harus diberi tahu bahwa mereka itu salah dan kurang sopan untuk menegur Presiden Jokowi.”

Jokowi, kata dia, mengambil langkah itu sudah sangat adil dan bijak untuk mengundang Putin.

Perlu diketahui, Jokowi menyampaikan telah mengundang Ukraina dan Rusia dalam KTT G20 Bali. Dalam presidensi Indonesia, Jokowi pun menegaskan RI akan menggunakan G20 sebagai katalisator pemulihan ekonomi dunia yang juga terdampak oleh perang kedua negara.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Mantan Ketum GPI/GPII Dukung Jokowi Undang Putin di G20 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada Selasa 5 April, Kapal Musi menyalurkan BBM jenis Pertamax. Keesokan harinya, Rabu 6 April, Kapal Latomas menyalurkan BBM jenis Solar. Oleh karena itu kami mendesak Dirut Pertamina mundur dari kursi empuknya,” pinta Irwan A.H.M. selaku Korlap Aksi, Rabu (27/4/2022).

Jika belum direspon, maka pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasinya hingga tuntutannya direalisasikan. Bahkan GPI mendesak Menteri BUMN untuk turun tangan selesaikan persoalan ini.

“Sebab kami menyayangkan pihak Pertamina karena hingga saat ini belum merespon tuntutan dan surat audiensi yang dilayangkan kepada mereka,” kata dia.

Selain hal di atas, GPI menuntut pencopotan Bram Harya Prima, Iskandar Zulkarnaen, Sebedeus Pangandaheng dari TBBM Ternate. Meminta segera pihak DLH agar menyampaikan hasil pengujian sampel tumpahan minyak.

“TBBM Ternate segera merealisasikan persediaan BBM subsidi (Pertalite) untuk nelayan ring 1 Pertamina. Dan TBBM Ternate mesti segera merealisasikan bantuan tanggap darurat kepada seluruh masyarakat kelurahan Jambula.

Aksi GPI adalah aksi kedua. Aksi serupa juga menyuarakan hal di atas.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel GPI Aksi di Graha Pertamina, Menyoal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, angka kemiskinan di bawah Gubernur Murad mulai pelan-pelan dibenahi. Hal ini sejurus dengan pertumbuhan yang juga pelan-pelan meningkat.

“Hal ini disebabkan oleh upaya Gubernur Murad untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah melalui Inovasi Program Rumah Basudara Sejahtera (RBS) dan Program Manggurebe Membangun Desa (Mabes) yang diluncurkan pada Tahun 2022 ini,” demikian keterangannya, kepada parade.id, kemarin.

Walaupun dengan APBD yang saat ini belum begitu baik tetapi secara tegas Gubernur Maluku menurut dia, lewat ide dan gagasan ia bekerja keras untuk membangun Maluku. Sampai-sampai, agar tidak tertinggal soal di atas, berkunjung ke Dubai Port untuk mencari investor juga pelabuhan strategis di Ambon.

“Sebagai masyarakat Maluju kita harus bersyukur, karena pihak investor Dubai Port juga sangat ingin mengembangkan pelabuhan. Maka dengan ini sentuhan kerja sama harus dibangun, baik lewat ormas dan OKP, demi terciptanya pembangun Maluku yang lebih baik,” ajaknya.

Kendati begitu, diakuinya memang tidak semua visi dan misi Gubernur Maluku terlaksana dengan cepat. Tapi, GPI Maluku melihat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Gubernur Murad, yang pelan-pelan mulai membaik. Misal ada tahap moratorium yang disesuaikan dengan anggaran Pendapatan Daerah.

“Dan juga program yang diluncurkan oleh Gubernur akan diintegrasikan dengan salah satu program pemerintah pusat, yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), serta program pemerintah daerah dan nasional dalam pengembangan komoditas unggulan.”

Oleh karena itu, ia merasa bahwa perlu GPI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya di atas. Apalagi Pemprov Maluku, kata dia, telah memberikan dukungan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan pada lima kabupaten.

“Dan pada tahun 2022, akan dialokasikan pada 9 kabupaten kota, selain Kota Ambon dan Buru Selatan,” tutupnya.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel PW GPI Maluku Menyoroti Angka Kemiskinan Gubernur Murad Ismail pertama kali tampil pada Parade.id.

Menanggapi statement Haris Pertama yang menyatakan bahwa terpilihnya Muhammad Ryano Panjaitan pada Kongres KNPI ke XVI di Hotel Sultan tidak sah, Diko malah menyebut Haris itu Ketua Umum Paguyuban KNPI.

“Jadi bukan ormas KNPI. Sebab ormas yang sah dan legal itu harus memiliki badan hukum dari Kemenkumham,” kata Diko, lewat keterangan media, Ahad (17/4/2022).

“Bahwa, selain KNPI yang dipimpin oleh Haris Pertama itu hanya Paguyuban. KNPI versi Haris juga didukung oleh ormas yang statusnya masih terlarang, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII),” lanjutnya.

Diko pun berharap kepada seluruh OKP yang telah hadir dan mendukung Kongres penyatuan di hotel Sultan tidak terpengaruh atas statement Haris tersebut. Sebab Haris hanya Ketum Paguyuban KNPI dan tidak memiliki hak apa pun untuk menyatakan Kongres KNPI sah atau tidak secara hukum.

“Kami berharap seluruh OKP tetap istiqomah dalam semangat penyatuan. Pemuda harus bersatu, jangan terpengaruh dengan suara sumbang Ketum Paguyuban KNPI yang tidak memiliki legalitas hukum apa pun,” harapnya.

Untuk itu, lanjut Diko, setelah kongres bersama dengan proses yang cukup konstitusional dan legitimate berdasarkan AD/ART KNPI dan dihadiri oleh 165 OKP serta 34 DPD 1 KNPI, serta didampingi oleh tim 9 yang telah ditunjuk oleh pimpinan OKP untuk menyatukan KNPI, maka terpilihnya M. Ryano Panjaitan adalah sah secara hukum.

“Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang masih mengklaim sebagai Ketum KNPI. Apalagi yang tidak punya legalitas dan hanya menjadi Ketua Paguyuban KNPI,” pesannya.

Tiga Kubu KNPI yang ikut dalam Kongres XVI adalah KNPI di bawah kepemimpinan Noer Fajriensyah, Dian Assafri, dan juga Cupli Risman. Dihadiri serta mendapatkan dukungan dari 165 OKP dari 195 yang sah sebagai anggota.

Kongres penyatuan ini kata dia dihadiri dan didukungan oleh 165 dari 195 OKP yang berhimpun di bawah naungan KNPI. Dari 165 OKP tersebut telah bersepakat dan memutuskan untuk menggelar kongres KNPI XVI.

Diko juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Bab III Anggaran Dasar KNPI. Bahwa kedaulatan tertinggi organisasi ada di tangan anggota (OKP) dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kongres.

“Maka seluruh keputusan Kongres KNPI ke XVI yang telah didukung dan dihadiri oleh mayoritas anggota. Selaku pemegang kedaulatan tertinggi adalah sah dan legal secara hukum,” tandasnya.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel Pernyataan Haris Pertama soal Ryano Terpilih Ketum KNPI Direspons GPI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan mahasiswa yang sarat akan nuansa politis, yang ending-nya adalah bagaimana mendesak Presiden Jokowi mundur sebelum akhir masa periodesasinya,” kata dia, lewat keterangan persnya, Kamis (7/04/2022).

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai mahasiswa terprovokasi oleh gerakan yang dibangun atas dasar kepentingan politik demi melanjutkan misinya untuk menumbangkan Presiden Jokowi.

“Sebab saya menduga ada aktor intelektualnya yang menggerakkan gerakan tersebut. Disayangkan, jika gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bertujuan menyuarakan kepentingan rakyat malah dipolitisasi dengan gerakan-gerakan tambahan yang bernuansa politis.”

Upaya menjatuhkan rezim menurut dia bukan menjadi solusi mengatasi krisis ekonomi dan masalah bangsa yang dialami Indonesia hari ini. Justru kata dia sebaliknya, sangat memperparah keadaan.

“Bahwa sangat jelas dalam rapat kabinet Presiden Jokowi dengan tegas menegur para menterinya yang menyuarakan penundaan Pemilu dan juga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.”

Hal ini menandakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode dan isu penundaan Pemilu ini secara jelas bukan Keinginan Presiden, kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel GPI Nilai Aksi Mahasiswa Tanggal 11 April 2022 Ada Aktor Intelektualnya pertama kali tampil pada Parade.id.