Dikatakan Presidium GPKR Din Syamsuddin aksi nanti tepatnya akan digelar di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Tidak jauh dari gedung MK.

Din mengatakan, bahwa aksi nanti dihadiri seluruh elemen masyarakat yang berafiliasi dengan GPKR.

“Kami mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat yang cintai damai, keadilan, dan kejujuran untuk bersama-sama kita mendorong MK untuk bertindak seadil-adilnya secara objektif, imparsial/tidak berpihak dan secara profesional dan bertanggung jawab,” ajak Din, dalam video singkat yang terdapat di media sosial, Twitter, Selasa (26/3/2024).

Abdullah Hehamahua yang juga Presidium GPKR mengatakan, bahwa aksi Kamis nanti bertujuan untuk memberikan dorongan moril, support, dukungan kepada MK agar supaya memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dalam rangka tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia.

“Sejatinya, Indonesia sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bisa menimbulkan bahala-bahala dan seterusnya. Dan kemudian, sesuai dengan konstitusi UUD 1945, tempat kita menyelesaikan persoalan hukum ada di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Sebelumnya, GPKR juga pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2024 itu, dihadiri ribuan orang dari berbagai tempat dan elemen. Din dan Abdullah Hehamahua turut hadir.

Aksi itu terkait dukungan GPKR kepada DPR untuk menggunakan hak angket, menyangkut pemilu maupun pilpres 2024.

GPKR adalah gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan partai politik, berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani planggar hukum dan etika politik.

Presidium lainnya selain Din dan Abdullah Hehamahua adalah: Didin S Damanhuri, Fachrur Razi, Hafid Abbas, Oegroseno, Paulus Januar, Rochmat Wahab, dan Sabriati Aziz.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GPKR 28 Maret di MK Ingatkan Hakim Berlaku Adil pertama kali tampil pada Parade.id.

Din Syamsuddin, selaku Presidium GPKR menjelaskan, aksi digelar untuk mendorong Anggota Dewan menggunakan hak angketnya terkait maksud di atas.

“Sebetulnya, banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar UU. Maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan,” kata Din, beberapa waktu lalu, disiarkan YouTube Langkah Anies.

Din menyebut, aksi di DPR akan besar, karena melibatkan banyak elemen atau simpul (45) organisasi, yang tidak hanya datang dari para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Itu agar DPR mendengar suara kita. Kita akan menegakkan kedaulatan rakyat tanggal 19 Maret, jam 2 di DPR,” jelasnya.

Kepada Tim AMIN dan Tim Ganjar-Mahfud, Din mendorong agar hak angket terlaksana

Kendati begitu, Din mendorong dan mendukung Tim AMIN dan Tim Ganjar-Mahfud untuk hak angket. Alasannya karena hak angket adalah hak DPR, termasuk juga hak interplasi.

“Mestinya tidak ada parpol yang menolaknya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan,” harap Din.

GPKR kata Din terbentuk karena adanya kejahatan terhadap hak dan kedaulatan rakyat. Dimana rakyat “diserang” sembako, bansos, serangan fajar, dan lainnya pada Pemilu 2024.

“Maka kami mendirikan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat,” kata Din.

GPKR adalah gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan partai politik, berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani planggar hukum dan etika politik.

Presidium lainnya selain Din adalah: Abdullah Hehamahua Didin S Damanhuri, Fachrur Razi, Hafid Abbas, Oegroseno, Paulus Januar, Rochmat Wahab, dan Sabriati Aziz.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GPKR di DPR terkait Pemilu Curang, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.