Di antaranya menuntut pemerintah  agar mengangkat guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa diskiriminasi; membuka kembali inpassing bagi guru non ASN, baik dalam lingkup Kemendikbud maupun Kemenag; membayarkan tunggakan inpasing guru swasta 2011-2014 dan pengakuan masa kerja guru inpassing; menuntut agar pemerintah membuka kembali program sertifikasi seluas-luasnya dengan biaya PPG dari pemerintah; serta menuntut dibuatkannya regulasi yang mengatur secara khusus terkait lembaga pendidikan dan guru swasta, yang melindungi dan menjamin hak-hak guru di sekolah/madrasah swasta.

Salah satu orator berharap, apa yang menjadi tuntutan guru swasta diakomodir oleh DPR dan Pemerintah.

“Sebab kita ini juga turut serta memberikan kontribusi untuk bangsa. Misal seperti sertifikasi, di mana diterapkan ke guru honorer di sekolah negeri, karena di UU, lima tahun menjadi guru, kami bisa disertifikasi,” orasinya.

Mereka yang mengikuti aksi unjuk rasa datang dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya datang dari Blitar, Banjarnegara, Purbalingga, Sukoharjo, Tegal, Kebumen, Purworejo, Sukabumi, Sumenep, Pemalang, Labuhanbatu, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di DPR RI pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut klarifikasinya, yang di-post-ing di akun Twitter resminya, kemarin:

KLARIFIKASI Menyikapi hadirnya berita bahwa ada guru SMK diberhentikan oleh yayasannya karena mengkritik saya, yang membuat saya juga kaget, dengan ini saya sampaikan klarifikasi.

1. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap kritik walaupun kadang disampaikan secara kasar. Sudah ribuan kritik masuk, dan selalu saya respon dengan santai dan biasa saja. Kadang ditanggapi dengan memberikan penjelasan ilmiah, kadang dibalas dengan bercanda saja.
2. Mungkin karena yang melakukannya posting kasar adalah seorang Guru, yang postingannya mungkin dilihat/ditiru oleh murid-muridnya, maka pihak sekolah/yayasan untuk menjaga nama baik insitusi memberikan tindakan tegas sesuai peraturan sekolah yang bersangkutan.
3. Karenanya setelah berita itu hadir, saya sudah mengontak sekolah/yayasan, agar yang bersangkutan untuk cukup dinasehati dan diingatkan saja, tidak perlu sampai diberhentikan.
4. Apa pun itu, di era medsos tanpa sensor ini, Kewajiban kita para orangtua, guru dan pemimpin untuk terus saling nasehat-menasehati dalam kabaikan, kesabaran dan selalu bijak dalam bermedsos. Agar anak cucu kita bisa hidup dalam peradaban yang lebih mulia. Hatur Nuhun.

Namun demikian, Kamil mengaku bahwa telah menghubungi pihak yayasan tempat guru tersebut mengajar dan meminta supaya guru tersebut tidak dipecat.

Guru yang kabarnya dipecat tersebut mengajar di salah satu SMK di Cirebon. Guru tersebut bernama Muhammad Sabil (34).

(Rob/parade.id)

Artikel Klarifikasi Ridwan Kamil terhadap Guru yang Kabarnya Dipecat karena Ucapan “Maneh” pertama kali tampil pada Parade.id.

Terkait program pertanian misalnya, Wakil Bupati Cianjur Tb Mulyana Syahrudin ikut menghadiri launching program tersebut, yang diberi nama program Kawasan Pertanian Super Prioritas (Karaos) dan Petani Manjur. Kedua program ini diklaim merupakan upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian yang masih menjadi andalan wilayah Cianjur.

“Pembangunan pertanian menjadi program prioritas Pemkab Cianjur ke depan, walaupun produksi hasil pertanian para petani relatif cukup bagus,” kata Tb Mulyana, Jumat (23/7/2021), Desa Ciherang, Kecamatan Pacet.

Karaos dan Petani Manjur ini ditekankan olehnya bahwa keduanya merupakan implementasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Program tersebut diharapkan bisa menjadi langkah awal percepatan pembangunan sektor pertanian sesuai dengan visi dan misi serta program unggulan Pemkab Cianjur, terutama menyoal pemasarannya yang menjadi fokus perhatian Pemkab Cianjur.

“Di Kabupaten Cianjur sendiri saat ini telah hadir BUMD Sugih Mukti. Kehadirannya diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan para petani terutama untuk pemasaran,” kata dia.

Ia pun berharap BUMD Sugih Mukti Cianjur bisa memaksimalkan perannya dalam membantu petani di Kabupaten Cianjur.

Pencairan Insentif Guru Tahun Ini

Pemkab Cianjur akan memulai pencairan insentif seribu guru diniyyah tahun ini. Pemberian insentif dilakukan secara bertahap kepada seribu guru diniyyah yang ada di 32 kecamatan.

Kemarin, Sabtu (24/7/2021), pemberian itu secara simbolik langsung disampaikan oleh Tb Mulyana kepada para guru bersama pengurus P3DTPQ di salah satu pesantren di wilayah Kecamatan Cipanas.

“Kami sebelumnya mengucap terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru diniyyah, madrasah atau ustaz yang selama ini selalu mendedikasikan waktunya untuk mengajar ilmu agama di kabupaten Cianjur ini,” ujar Wabup.

Ia mengatakan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi bagi para guru agama yang telah mengajarkan anak-anak mengenal Allah SWT.

“Hingga saat ini kami telah memberikan insentif itu di enam daerah di kabupaten Cianjur. Di antaranya beberapa wilayah Selatan dan kali ini di Utara, yakni kecamatan Pacet dan Cipanas,” kata Wabup.

Ketua Umum Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran (P3DTPQ) Kabupaten Cianjur, Ahmad Yusuf menambahkan, pemberian insentif tersebut tentunya tak lepat dari peran Pemkab bersama pihaknya di setiap kecamatan, desa, hingga ke masing-masing wilayah yang ada di kabupaten Cianjur.

Ia bersyukur, dengan adanya stimulus insentif ini, pihaknya berharap upaya perhatian pemerintah kepada para guru madrasah, diniyyah, atau ustaz bisa terus konsisten. Sehingga insentif Rp1 juta pertahun ini bisa berkah, bermanfaat, apalagi di masa pandemi seperti ini.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Cianjur yang saat ini telah memperhatikan para guru madrasah atau diniyyah. Mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut sampai masa kepemimpinan Bupati dan Wabup nanti,” harapnya.

Kekurangan Stok Vaksin

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa Cianjur kini kekurangan stok vaksin Covid-19. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Jubir Satgas Covid-19 Cianjur, Yusman Faisal.

Menurut dia, ketersediaannya saat ini hanya ada di Rumah Sakit. Sedangkan saat ini di 47 Puskesmas yang ada di Kabupaten Cianjur membutuhkan vaksin.

Sementara stok yang tersisa di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur hanya ada 1.850 dosis. Dan dosis sebanyak itu untuk mencukupi vaksin dosis yang kedua.

“Pemkab Cianjur hingga saat ini menunggu kiriman vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan vaksin selanjutnya. Kita sudah mengajukan permintaan ke sana dan hingga sampai saat ini belum ada pengiriman lagi,” kata dia.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Kekurangan Vaksin, Pemkab Cianjur Launching Program Tani dan Pemberian Insentif Guru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran  tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin?” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (1/4/2021).

“Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada  Juli,” sambungnya.

Netty tampaknya meragukan keamanan tatap muka secara tatap muka di tengah pandemi ini.

“Bagaimana mungkin  PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?” kata politisi PKS itu.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar  target vaksinasi  meliputi semua guru, baik  yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.

“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran  bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja.”

Padahal, lanjut dia, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Ia pun mempertanyakan  nasib mereka  jika harus melakukan PTM tanpa divaksin.

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS, semua prasyarat PTM  mulai dari   realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM  harus terpenuhi.

Menurutnya, Pemerintah perlu menganalisa  kesiapan sekolah dalam  menerapkan protokol kesehatan. 

“Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran  tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya  agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan  saat kebijakan PTM diberlakukan.”

Daftar periksa protokol kesehatan  tersebut  berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik. Data dari Kemendikbud hmenunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.

Terakhir Netty meminta agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus berdasarkan zonasi COVID-19. Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi.

Untuk zona orange dan merah disarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. 

“Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid.”

Menko PMK, Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Tapi dengan syarat guru dan tenaga pendidik sudah divaksin Covid-19.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR Pertanyakan Realisasi Vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Pendidik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jumlah guru yang pensiun sekitar 200-300 guru setiap tahunnya,” kata Edi Rusdi Kamtono saat memberikan sambutan pada Konferensi Kerja Kota XI Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pontianak masa bakti 2015-2020 di Pontianak, Minggu.

Sementara setiap usulan yang diajukan ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan analisis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, rata-rata yang dipenuhi hanya sekitar 40 hingga 50 persen saja.

Kondisi ini mengakibatkan kekurangan tenaga guru tidak pernah terpenuhi secara keseluruhan sehingga tenaga guru honorer menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi kekurangan tersebut.

“Ini suatu problem tersendiri yang menjadi pekerjaan rumah kita dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan SDM tenaga pendidik,” ungkap Edi.

Di sisi lain, dirinya menilai honor yang diperoleh oleh guru honorer saat ini terbilang belum layak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berupaya untuk mencari solusinya agar kesejahteraan guru honorer lebih terjamin.

Pihaknya akan mengkaji bersama Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari solusinya. “Bagaimana formulasinya agar setidaknya meningkatkan honor bagi guru honorer,” katanya.

Diakuinya, permasalahan dunia pendidikan seperti kurangnya SDM guru menjadi pekerjaan rumah Pemkot Pontianak. Namun permasalahan tersebut tidak akan tuntas tanpa adanya campur tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Edi juga berharap dukungan dari PGRI sebagai wadah organisasi guru untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kompetensinya.

Menurutnya, para guru sudah harus menguasai IT sebab pembelajaran yang dilakukan saat ini lebih banyak memanfaatkan perangkat IT.

Program ke depan tentu ini menjadi dasar bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan pengalaman selama menghadapi pandemi COVID-19.

“Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita tidak bisa memastikan karena anak-anak sangat rentan tertular,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Banyak yang Pensiun, Pemkot Pontianak Kekurangan Guru pertama kali tampil pada Parade.id.