Sekolah harus daring dalam segala kerumitan dan ketidakpastian. Keluar rumah jelas tidak boleh dan rawan, lebih-lebih yang berpotensi kerumunan. Penyaluran bakat, hobi, bisnis, dan kegiatan yg selama ini berjalan lancar harus dibatasi dan bahkan ada yg tidak dapat dilaksanakan.

Mungkin sebagian orang termasuk kaum milenial merasa “unfaedah”,merasa tidak berguna. Begini salah, begitu salah. Maju kena mundur kena. Hidup terasa boring alias membosankan. Bertemu kawan tidak mudah. Kegiatan di rumah dari itu ke itu, sehingga menjadi rutin dan menjenuhkan.

Benarkah? Saya percaya masih banyak yg tetap berpikir dan bersikap positif dalam menghadapi keadaan pandemi Covid-19 yg berat ini. Bilamana ada yg merasa bosan, pesimis, dan kehilangan harapan maka saatnya bangkit. Tidak boleh larut dengan keadaan.

Tentu tidak mudah hidup di tengah musibah. Tidak ada musibah karena wabah, bencana alam, dan apapun yang buruk itu menyenangkan. Lazim kalau terkena musibah kemudian orang tidak nyaman.

Digambarkan dalam Al-Quran, “Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan, apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali, orang-orang yang senantiasa mendirikan shalat” (QS Al-Ma’arij: 19-22).

Mari semua bangkit! Jangan larut dengan berkeluh kesah, jenuh, bingung, dan apalagi putus asa karena kondisi pandemi. Memang berat, tapi harus dijalani. Sikapi musibah dengan kesungguhan dan kesabaran.

Sebagaimana diajarkan agama, “Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dan yang bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu” (QS Muhammad:31).

Bagi saudara sebangsa yg sedang duka dan berhadapan dengan kesulitan, jangan menutup pintu harapan. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Masih banyak warga yang peduli dan empati. Berpikirlah positif.

Jalin komunikasi dengan sesama warga agar terbuka saling membantu dan meringankan. Di balik kesulitan, ada kemudahan.

Bagi yang masih diberi karunia, berpikirlah konstruktif dan ambil peluang berbuat kebajikan. Beruntung di antara kita yang masih diberi waktu dan kesempatan menjalani hidup di rumah dalam keadaan normal.

Jadi, tidak ada alasan hidup menjadi jenuh dan kosong. Banyak kesempatan untuk hidup positif dan berbuat kebaikan bagi sesama. Menjaga diri, berbuat yang bermanfaat, dan menjadikan diri bermakna sangatlah utama di saat kondisi berat ini.

Bagi seluruh insan beragama, selain terus berikhtiar hadapi musibah, sama pentingnya berdo’a kepada Tuhan. Agar Allah meringankan dan mengangkat musibah berat ini atas Kuasa-Nya.

Khusus bagi kaum milenial. Ananda semua adalah harapan terbaik orangtua. Sebagai generasi pewaris masa depan Indonesia. Jadilah insan yang senantiasa berjiwa pejuang, optimis, dan menjalani kehidupan dengan gigih dan tangguh. Jangan lembek dan mudah menyerah.

Mari bangkit. Alihkan energi untuk kegiatan-kegiatan positif. Tumbuhkan sikap peduli dan berbagi kepada sesama. Insya Allah hidup menjadi bermakna!

*Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Haedar Nashir

Artikel Saatnya Bangkit! pertama kali tampil pada Parade.id.

Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat, sebaliknya alangkah elok bila dihentikan demi mencegah kedaruratan. Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan yang sarat beban.

Rakyat kecil itu hanya untuk mempertahankan diri, bisa bekerja serabutan, mencari sesuap nasi saja betapa susah dan sangat tidak mudah. Mereka serba terbatas dalam segala hal, sehingga pandemi ini makin menambah beban hidup bagi saudara-saudara kita yang rakyat kebanyakan itu.

Boleh jadi para elite yg terus berdebat soal-soal bangsa atau isu panas itu tidak terganggu dengan pandemi Covid-19. Mereka sudah mapan atau establish dalam segala hal,bahkan berlebih. Sehingga tidak ada beban dalam situasi berat ini,yg bagi rakyat kecil sungguh sangatlah berat.

Mungkin dengan memproduksi isu-isu kontroversial malah akan mendapat lebih banyak nilai-tambah bagi para elite itu. Namun bagaimana dengan tanggungjawab etik dan sosial di tengah bangsa yang tengah menghadapi musibah besar? Di sinilah kearifan para elite sangatlah diharapkan.

Memang demokrasi yang sudah menjadi paradigma utama kehidupan kebangsaan di negeri ini sangat membolehkan untuk memperbincangkan isu-isu yang dianggap menyangkut hajat hidup bangsa dan negara.

Sebaliknya tidak ada larangan, bahkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi bila ada larangan memperbincangkan isu-isu kebangsaan yang kontroversial sekalipun.

Tetapi demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial ketika bangsa dan negera saat ini tengah memghadapi masalah yang lebih besar.

Demokrasi itu bukanlah tujuan, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan negara. Di luar demokrasi masih terdapat aspek moral, etika, dan tanggungjawab atau kewajiban warga negara untuk tegaknya keadilan, kebaikan, perdamaian, persatuan, dan keutuhan Indonesia.

Bila isu yang diperbincangkan itu dianggap untuk mencegah keterbelahan politik Indonesia, sebaliknya maka terbuka pula kemungkinan bahwa melalui isu-isu panas itu malah bangsa Indonesia menjadi terbelah secara nyata.

Politik Indonesia itu menuntut moral dan nilai “hikmah kebijaksanaan” sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, bukan sekadar politik nilai-guna dan asas kebebasan belaka.

Indonesia setelah reformasi itu memang kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya sangat demokratis, bahkan demokrasi menjadi overproduksi. Namun perlu dicatat, bahwa demokrasi itu sarana dan bukan tujuan.

Selain itu demokrasi dalam praktiknya selama hampir dua dasawarsa ini demokrasi substansial semakin terkalahkan oleh demokrasi prosedural yang pragmatis dan liberal.

Siapa yang dapat menghentikan politik uang, transaksional, dinasti, dan oligarki akibat demokrasi yang prosedural, liberal, dan overproduktif di negeri ini saat ini.

Kurang apa lagi demokrasi di negeri ini, yang dalam sejumlah hal dan prosesnya memgalami deviasi dan distorsi dari jiwa Pancasila dan konstitusi yang diletakkan para pendiri Indonesia tahun 1945.

Kontroversi isu atasnama demokrasi juga harus diperhitungkan dampaknya bagi masyarakat.

Bersikaplah moderat dan tidak radikal-ekstrem dalam memahami serta mempraktikkan demokrasi di Indonesia, karena di landasan politik Indonesia itu ada nilai Pancasila.

Letakkan demokrasi dengan segala perdebatannya yang gaduh itu dalam konteks nilai serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.

Lebih-lebih ketika Indonesia saat ini tengah sarat beban akibat pandemi Covid-19 dan masalah kebangsaan lainnya, yang dampaknya sangat membuat rakyat menderita.

Kepada para cerdik pandai marilah sebarluaskan dan manfaatkan ilmu dan akses yang dimiliki untuk mencerdaskan, mencerahkan, dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan bangsa, negara, dan kemanusiaan semesta.

Ilmu itu memerlukan etika dan kebijaksanaam agar menjadi suluh keadaban dan peradaban. Insya Allah bila para cerdik pandai memanfaatkan ilmu dan kearifannya untuk kemaslahatan umum serta mencegah diri dari kemudaratan.

Maka para pemilik ilmu akan menjadi pewaris para Nabi yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan pada kehidupan yang bercahaya pencerahan. Ilmunya akan membawa dirinya ke sorga.

*Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir

Artikel Atasi Pandemi, Hentikan Kontroversi pertama kali tampil pada Parade.id.

Jawaban atas pertanyaan ini penting agar semua pihak membumikan Pancasila secara nyata dan tidak berhenti pada teori dan seremonial semata. Agar tidak merasa telah menjalankan Pancasila karena sudah bikin perayaan dan pernyataan tentang Pancasila.

Para elite dan warga bangsa dituntut benar-benar mempraktikkan Pancasila sebagai dasar ideologis dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya segenap elite dan warganegara Indonesia semakin Berketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi.

Kata “ber” menunjukkan kata kerja, artinya Pancasila dijadikan praktik nyata dalam berbangsa dan bernegara.

Kalau kehidupan kebangsaan jauh dari ketuhanan sebagaimana menjadi praktik hidup beragama di tubuh bangsa ini, apalagi sampai alergi agama dan anti ketuhanan. Bila masih terdapat kekerasan, penindasan, serta kondisi ketidakmanusiawian, ketidakadilan, dan tidak berkeadaban.

Jika kehidupan bersama dalam kebangsaan centang perenang, kehidupan antar elite dan warga terpecah belah, juga antar daerah dan suku bangsa. Jika kehidupan politik dan demokrasi menjadi makin liberal dan tidak menjunjungtinggi permusyawaratan dan perwakilan.

Bila kesenjangan sosial-ekonomi kian lebar dan tajam, korupsi merajalela, sementara segelintir pihak kecil menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia. Terkandung makna Pancasila masih belum dijalankan atau dipraktikkan secara nyata dan konsisten.

Karenanya semua pihak, lebih-lebih para elite negara dan politik, mesti merenungkan dan melakukan check-list yang akurat apakah sudah mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih-lebih apakah sudah menjadi suri teladan dalam mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang sejalan antara kata dan perbuatan.

Bagaimana hadir menjadi elite yang berketuhanan dan hidup relijius, bermoral luhur, jujur, terpercaya, adil, menjadi pemersatu, demokratis, bijaksana, menjunjungtinggi musyawarah, peduli dan berbagi lebih-lebih kepada rakyat kecil, dan nilai-nilai utama lainnya.

Seraya tidak hidup sekuler, dhalim, hianat, korupsi, oligarki, ajimumpung, dan melakukan hal-hal buruk lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

Karenanya penting diverifikasi atau bikin checklist apa setiap sila Pancasila sebagai satu kesatuan sudah dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk oleh para elite yang selama ini selalu menyuarakan dan menslogankan Pancasila di ruang publik.

Sudah Ber-Pancasila-kah di bumi nyata dalam sikap dan tindakan serta mengambil kebijakan berbangsa bernegara? Dengan demikian Pancasila betul-betul dibuktikan dalam kehidupan nyata, bukan menjadi jargon dan retorika!

*Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Artikel Checklist Pelaksanaan Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepeloporan Muhammadiyah dalam gerakan kemajuan melalui pendidikan, kesehatan, sosial, kebangkitan perempuan, kepanduan, literasi, dan usaha-usaha pencerahan pikiran adalah jalan dakwah dan pembaruan yang membawa suluh modernisasi.

Serta pembangunan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tidak mungkin merdeka tanpa membangun jalan kemajuan.

Kiprah pergerakan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia lintas-batas dikembangkan para tokoh pasca Dahlan. Seperti Fakhruddin, Siti Bariyah, Siti Hayyinah, Siti Munjiyah, Soedirman, Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo Kahar Muzakkir, Djuanda, Agus Salim.

Mohammad Roem, AR Baswedan, Gatot Mangkupraja, Nani Wakabone, Hamka, dan figur pejuang lainnya yang menggoreskan tinta emas bagi tegaknya Indonesia merdeka.

Soekarno dan Fatmawati sebagai tokoh sentral Indonesia juga aktif dalam pergerakan Muhammadiyah. Dua Srikandi Indonesia Siti Sukaptinah Soenarjo dan Maria Ulfah pun bersentuhan dengan gerakan Muhammadiyah-Aisyiyah.

Semua tokoh pergerakan Muhammadiyah itu diakui negara sebagai Pahlawan Nasional. “Siapa tak kenal Muhammadiyah”, ujar Soeharto yang menyatakan diri bibit Muhammadiyah.

Memberi tanpa Meminta

Mereka berjuang untuk Indonesia dengan jiwa keislaman dan keindonesiaan yang melintasi, lapang hati, dan berjiwa futuwah atau kesatriaan otentik. Berjuang tanpa pamrih demi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dalam jiwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Kini para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tanah air dan mancanegara menjadi pewaris perjuangan kebangsaan yang berbakti bagi negeri. Bergerak dengan ikhlas hati tanpa mengeluh dan angkuh diri, betapapun terjalnya jalan Indonesia hari ini.

Sebagai pengkhidmatan Muhammadiyah bagi Indonesia yang bermisi dakwah dan tajdid untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa.

Sejarah membuktikan, DNA Muhammadiyah dengan jiwa pembaruan ialah menjadi aktor penggerak dan suluh kebangsaan untuk kemajuan Indonesia sepanjang zaman. Muhammadiyah dalam lintasan pergerakannya terus memberi tanpa meminta, laksana Ibu Pertiwi melahirkan negeri.

Cita pergerakan Muhammadiyah ialah memajukan Indonesia dan mencerahkan peradaban semesta dalam bingkai Islam Berkemajuan untuk rahmatan lil-‘alamin.

*Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir

Artikel Kemerdekaan dan DNA Muhammadiyah pertama kali tampil pada Parade.id.

Kita cermati dengan seksama bagaimana itikad politik para wakil rakyat di DPR. Semoga kabar positif, tidak lagi bermai-main siasat. Mengikuti suara kebenaran itu sungguh terhormat dan negarawan!

Publik memprihatinkan Indonesia saat ini makin bebas dan sarat masalah terutama kontroversi berbagai perundang-undangan. Ada yang bergagasan Indonesia tiru Singapura, membebaskan negara dari urusan agama dan pelajaran agama.

Akar masalah

Mengapa Indonsia saat ini menjadi makin bebas dan sering bermasakah dengan isi perundang-undangan? Sebutlah RUU HIP, Omnibus Law, minerba, ormas, dan sebagainya. Indonesia menjadi negara serba-ada dan serba-boleh.

Tentu setiap rezim pemerintahan harus bertanggungjawab atas kebijakan yang dibuatnya. Bawalah Indonesia benar-benar di atas rel konstitusi dan diabdikan sebesar-besarnya bagi hajat hidup rakyat sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri negeri 18 Agustus 1945. Jangan dibelokkan ke arah yang salah.

Bersamaan dengan itu, dalam spektrum yang besar dan struktural jika mau jujur dan objektif, negara tercinta ini menjadi liberal dan oligarki terjadi setelah reformasi 1998. Reformasi itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara makin Neolib. Pintu masuk utamanya melalui Amendemen UUD 1945.

Sejak reformasi itulah Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang bebas dan terbuka di bidang politik, ekonomi, budaya, keagamaan, ideologi, dan aspek kehidupan lainnya.

Bukalah pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen tentang hak warga negara misalnya, sungguh sangat liberal. Baca selain pasal 27, pasal 28 A-J tentang hak asasi manusia. Jangan mencegah siapapun jadi Presiden dan pejabat tinggi negara karena semua berhak secara konstitusi. Lebih-lebih setelah kata “Indonesia aseli” hilang. Hak berkumpul dan berserikatpun sangat terbuka.

Pasal 33 UUD 1945 yg semula murni ekonomi kerakyatan, dibuka keran demokrasi ekonomi. Hingga almarhum Prof Mubyarto yang ahli ekonomi Pancaaila menarik diri dari pembahasan di MPR.

Tidaklah perlu heran dengam berbagai UU saat ini yang bersifat liberal dan pro-ekonomi kapitalisme. Hal itu konsekuensi otomatis dari amendemen mendasar UUD 1945 itu. Kenapa hanya merisaukan RUU dan UU yang di hilir?

Bagaimama kabar KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu sangat heroik disuarakan para pejuang reformasi bermetamorfosis. Secara faktual KKN saat ini beranak-pinang.

KKN baru bertumbuh bersama KKN lama. Otonomi daerah menyuburkan desentralisasi KKN. Nepotisme berubah menjadi politik dinasti. Masih adakah para reformis yang konsisten anti-KKN? Alhamdulillah kalau masih ada, serta tidak menjadi pelaku KKN baru!

Kekuasaan eksekutif praktiknya dominan. Ketika amendemen diberlakukan sebenarnya urusan utamanya ingin perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden agar dibatasi dua kali periode, serta langsung dipilih rakyat dan bukan oleh MPR.

Tujuannya agar tidak executive heavy, bandul kekuasaan di eksekutif. Secara verbal yudisial berhasil. Tetapi pasca reformasi atas dasar pilihan langsung itulah maka siapa pun presiden dan wapresnya yang terpilih, sulit dikontrol karena merasa mendapat mandat rakyat. Kekuasaan eksekutif malah menguasai parlemen melalui koalisi politik.

Bandul kekuasaan pun bergeser ekstrem. Dari oligarki MPR beralih ke oligarki politik eksekutif dan legislatif atasnama rakyat. Mahkamah Konstitusi sangat kuat, sedangkan MPR saat ini kekuasaan ad-hoc. Semuanya sulit dikontrol. Jika digugat rakyat, rakyat yang mana?

Inilah sistem dan praktik ketatanegaraan baru produk reformasi yang liberal dan oligarki. Kenapa hanya dirisaukan hilirnya? Hilir wajib diselesaikan. Tetapi bila menggugat neolib dalam segala bentuk, sekalian ke hulunya pada UUD 1945 hasil amendemen dan reformasi yang liberal itu.

Agenda bersama

Siapa yang mampu mengendalikan kekuasan oligarki? Apa RUU HIP dan sejumlah RUU yang bermasalah akan bisa dihentikan? Siapa yang mampu menghentikan utang luar negeri yang terus bertambah?

Banyak pihak pesimistis. Mungkin suara Tuhan pun —dalam wujud gerakan moral— tidak akan begitu didengar. Praktiknya, jika kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkehendak, siapa yang mampu menghalangi? Berlakulah hukum Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Bagaimana peran civil society? Normatif dapat ikut mengontrol. Ormas, LSM, dan kelompok kebangsaan lainnya dapat menjalankan fungsinya sebagai kelompok penekan (pressure groups) dan kelompok kepentingan (interest groups). Tapi seberapa kuat?

Berbagai RUU dan Perppu yang ditolak kelompok-kelompok masyarakat madani akhirnya dilegislasi parlemen. Pindah Ibu Kota yang sangat vital dan bersejarah pun dengan mudah menjadi keputusan politik.

Beban kelompok civil society sangat berat menghadapi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Ormas dan civil society tidak lebih dari ornamen demokrasi. Sekuat apapun masyarakat madani, secara politik berat hadapi tembok politik oligarki.

Posisi ormas lama kelamaan akan mengalami floating-mass seperti di era Orba. Jangan pula terus berharap pada aksi dan gerakan massa, risiko dan eskalasi politiknya besar. Indonesia akan terus gaduh dan berpeluang pecah, serta tidak produktif untuk kemajuan. Apa memang aksi massa itu yang dikehendaki?

Bagaimana ormas keagamaan? Sebenarnya tugas utama ormas keagamaan mencerahkan masyarakat agar hidup beragama dan bermoral utama. Ada panggilan amar maruf nahi munkar, tapi bukan berarti harus mengambil alih fungsi politik dan menanggung beban setiap masalah bangsa.

Jangan ada pihak yang memanfaatkan dan memanaskan mesin ormas sebagai gerakan politik massa. Elite ormas pun perlu paham posisi ini agar tidak salah kaprah dalam memposisikan dan memerankan organisasi kemasyarakatan di negeri ini.

Semua pihak harus bertanggung jawab. Para aktor yang terlibat dalam amendemen UUD 1945 jangan lepas tangan, sebagai pemantik masalah utama. MPR, Pemerintah, DPR, Mahkamah Konstituti, lembaga yudikatif, semua harus bertanggung jawab.

Segenap komponen bangsa harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan sistem ketatanegaraan dan cara mengelola negara yang sudah telanjur berubah akibat amendemen UUD 1945 ini agar tidak bertambah rumit. Penyelenggaraan negara jangan dibiarkan serbaboleh, serbabebas, dan serbapragmatis. Harus ada koridor yang tegas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan negara!

Indonesia mau dibawa ke mana? Semua pihak di Republik ini harus berkomitmen tinggi untuk tidak saling memaksakan kehendak dalam suasana centang-perenang. Institusi negara memang dapat melakukan apa saja karena kekuasaannya.

Namun untuk apa kekuasaan itu bila menyebabkan negeri ini terus gaduh dan di ambang pecah. Indonesia tidak akan maju dan terlalu mahal harganya untuk dipertaruhkan bila keadaan negeri memanas terus.

Berhentilah angkuh diri dan belajar rendah hati. Jika negeri ini jatuh, rakyat dan seluruh komponen bangsa harus menanggung akibatnya.

Jika ingin perubahan dan perbaikan yang menyeluruh maka dengarkan suara kebenaran dan bukalah pintu dialog. Berpikirlah kolektif dengan segala kebesaran jiwa dan pandangan yang luas, mendalam, dan autentik.

Berhentilah memproduksi perundang-undangan dan kebijakan negara yang kontroversial dan dapat menyeret Indonesia ke jurang perpecahan dan kehancuran. Bagaimana menata kembali sistem ketetanegaraan yang telanjur salah-kaprah ini ke jalur yang benar sejalan jiwa, pikiran, dan cita-cita kenegaraan pada 18 Agustus 1945.

MPR dapat menjadi mediator dialog nasional yang strategis ini. Bila perlu bangun konsensus nasional baru !

Source : www.muhammadiyah.id
*Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

(Republika/PARADE.ID)

Artikel Haedar Nashir: Bermula dari Amandemen pertama kali tampil pada Parade.id.