Saya melihat, sumber kesalahpahaman itu ada tiga. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya, yang mencapai Rp1.760 triliun, tapi tidak memperhatikan skemanya.

Kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu dua puluh lima tahun. Dan ketiga, orang juga lupa, semua itu barulah draf rencana Pemerintah.

Di luar tiga hal tadi, banyak orang juga lupa, jika saat ini kita berada di tahap akhir program Kekuatan Pokok Minimum, atau MEF (Minimum Essential Force), yang telah dimulai sejak 2009 silam.

MEF adalah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan kita. MEF dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu Tahap I (2009-2014), Tahap II (2014-2019), dan Tahap III (2019-2024).

Dalam tiap tahap MEF, Pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Jadi, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah Rp30 triliun.

Nah, program ini akan berakhir pada 2024. Sehingga, sangat wajar jika Pemerintah kemudian menyusun rancangan program strategis baru untuk meneruskan MEF. Itulah latar belakang munculnya rancangan Perpres tentang Alpahankam.

Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaannya program MEF tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan.

Berdasar data Kementerian Pertahanan @Kemhan_RI pada Oktober 2020 TNI AD baru memiliki 77 persen kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF), TNI AL 67,57 persen, dan TNI AU 45,19 persen.

Jadi, kalkulasi kasarnya, dengan model penganggaran yang berlaku selama ini, MEF kemungkinan tidak akan bisa mencapai 100 persen di tahun 2024. Untuk itulah dibutuhkan jalan baru dan juga rencana baru.

Saya melihat rencana Kementerian Pertahanan @Kemhan_RI dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun untuk memenuhi alpahankam, merupakan sebuah terobosan dan bisa menjadi jawaban untuk mempercepat modernisasi alpahankam TNI.

Setidaknya ada tiga pertimbangan untuk mendukung rencana tersebut.

Pertama, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi alpahankam. Kondisi alpahankam kita memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah, maupun segi usia.

Sekitar 70 persen alpahankam kita umurnya sudah uzur. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alpahankam yang sudah tak layak pakai.

Kedua, dari sisi anggaran, melakukan modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun, dapat meningkatkan kapasitas pengadaan alpahankam secara lebih komprehensif.

Selain akan segera meningkatkan posisi tawar Indonesia, cara ini juga saya kira lebih efisien dibanding jika pengadaannya dilakukan secara terpisah dan parsial.

Jika diukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun, maka anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya.

Padahal, kalau kita merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan kita sudah ke arah 1,5% dari terhadap PDB.

Jadi, jangan semata-mata melihat gelondongan Rp1.760 triliunnya, tapi harus dilihat juga persentasenya terhadap PDB kita 25 tahun ke depan.Ketiga, rencana ini bersifat meneruskan strategi MEF yg saat ini sudah masuk tahap ke-3.

Sebagai Menteri Pertahanan @Kemhan_RI P @prabowo harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF. Pertama, Menhan harus menuntaskan MEF.

Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi. Dan ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF.

Jadi, mau tidak mau Kemenhan @Kemhan_RI harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya.

Dalam satu tahun ini, saya melihat upaya Kementerian Pertahanan @Kemhan_RI untuk melakukan percepatan target MEF cukup serius dan komprehensif.

Misalnya, mereka mengevaluasi kembali kontrak-kontrak kerja sama pertahanan yang dinilai tidak efisien, membuka kerja sama luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja, dan terakhir, mereka juga tak lupa memperkuat industri pertahanan nasional.

Jadi, langkah-langkah yang disusun Kementerian Pertahanan sudah sangat komprehensif. Kita memang harus membuat terobosan penting agar dapat segera memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh.

Di luar hal-hal yang telah disebutkan tadi, saya setuju, bahwa rencana besar ini tentu masih harus dimatangkan dan disempurnakan lagi dengan melibatkan parlemen.

*Dr. Fadli Zon, M.Sc

Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra

Artikel Rencana Menteri Pertahanan Adalah Terobosan Penting untuk Memodernisasi Alpahankam pertama kali tampil pada Parade.id.

Plh Kapenrem 143/HO Letda Rusmin Ismail mengatakan kegiatan tatap muka yang dipimpin Danrem 143/HO Brigjen TNI Jannie A. Siahaan digelar secara tatap langsung di Aula Jenderal Sudirman Makorem 143 dan virtual di wilayah Kodim 1412/Kolaka, 1413/Buton, 1416/Muna dan 1429/Butur.

“Secara keseluruhan, dihadiri 67 orang tua dan 76 calon peserta seleksi Catar Akmil baik secara langsung di Makorem dan virtual di 4 Kodim,” ujar Rusmin, baru-baru ini.

Seharusnya, kata Rusmin, para calon peserta seleksi Catar Akmil yang hadir sejumlah 80 orang. Namun ada yang berhalangan sakit maka yang hadir hanya 76 orang.

Terkait besarnya animo yang tinggi dan terbatasnya alokasi, lanjut Rusmin, sebagaimana dilaksanakan selama ini maka subpanda Kendari pun kembali melaksanakan seleksi secara ketat, objektif, bersih dan transparan.

“Untuk itu, selain silaturahmi dan komunikasi dengan para orang tua calon, dalam tatap muka kali ini dilaksanakan penandatangan Pakta Integritas dari para Panitia termasuk calon taruna Akmil,” terangnya.

Dikatakan Rusmin, dalam kesempatan ini, para  orang tua dan Catar Akmil diberikan penjelasan tentang seleksi dan juga tanya jawab secara langsung tentang mekanisme dan kriteria dari setiap materi uji. Baik oleh Danrem selaku Ketua Sub Panda (Panitia Daerah) maupun  Kasipers Kasrem (Kol Arh Saptarendra) selaku Sekretaris seleksi diberikan penjelasan sedetail mungkin baik kepada calon dan orang tua.

“Termasuk juga disampaikan kriteria minimal seleksi serta contoh materi yang diujikan, seperti pull up yang benar,” tegasnya.

Seperti halnya disampaikan Plh Kapenrem, dalam pengarahannya kepada orang tua dan calon taruna, Danrem 143/HO menegaskan bahwa sebagaimana komitmen yang disampaikan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa maka pihaknya akan menyelenggarakan seleksi secara objektif, transparan, bersih dan adil.

“Dalam setiap penerimaan calon prajurit dijamin tidak ada rekayasa apapun dalam prosesnya tidak dipungut biaya serta dilaksanakan  obyektif, transparan, bersih dan adil,” kata  Brigjen Jannie.

“Jika nanti ditemukan ada kecurangan, orang tua maupun calon silakan untuk membuat pengaduan melalui nomor pengaduan yang telah disiapkan. baik  ke Mabesad, Kodam maupun KOREM,” sambungnya.

Masih di tempat yang sama, Kasipers Kasrem 143/HO, selaku sekretaris seleksi memaparkan tentang mekanisme pemeriksaan dan pengujian awal calon. Dari 80 orang Catar dari Sultra yang akan mengikuti seleksi tingkat Panda di Makassar sejumlah 18 orang dan nanti yang akan dikirim ke tingkat pusat sejumlah 4 orang dan diharapkan minimal 3 orang dapat mengikuti pendidikan Akmil yang akan dimulai pada bulan Agustus 2021.

“Untuk seleksi tingkat Sub Panda meliputi administrasi, kesehatan dan jasmani berlangsung dengan sistem gugur dan akan di mulai tanggal 7 Juni 2021. Parade/Pantokhir dilaksanakan ada tanggal 14 Juni dan pada  19 Juni nanti, 18 orang peserta berangkat ke Rindam XIV/Hsn untuk mengikuti seleksi tahap Panda,” ujar Sapta.

Sapta juga sampaikan bahwa jika  ada oknum yang menawarkan bisa lulus, maka orang tua maupun calon dapat melaporkan dan dipastikan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada oknum yang mengaku bisa meluluskan dan meminta bayaran, silakan laporkan ke nomor pengaduan dan tentunya disertai identitas pelapor maupun terlapor dengan menyertakan bukti sebagai pendukung.

“Adapun nomor yang disediakan untuk pelaporan sebagai berikut: 08111310649, 08111310650, 08111310653, 08111310651, dan 081269255209. Nomor itu bisa telepon, SMS maupun WA (Whatapps). Selain itu juga dapat menghubungi Hotline Mabesad di  02138998547 dan Kodam XIV/Hsn di 082192314194,” tegas lulusan Akmil 1996 itu.

Selain itu, Sapta juga sampaikan bahwa selama seleksi para peserta hanya menggunakan nomor barcode dan setiap materi test para peserta akan diberikan nomor secara acak.

“Selama test, baik panitia maupun peserta dilarang keras membawa Hp. Jika ditemukan maka akan diingatkan terlebih dahulu dan selanjutanya diproses. Ini penting untuk menghindari interaksi yang dapat menodai pelaksanaan seleksi,” tegas dia kepada orang tua  dan calon peserta seleksi.

Untuk menjamin transparansi seleksi, Sapta juga sampaikan bahwa pengumuman kelulusan calon akan diumumkan di website korem143.tni-ad.mil.id.

“Hasilnya akan diumumkan di website Korem setelah pengumuman. Yakinlah bahwa apapun hasilnya, itu murni dari capaian para calon dan tentunya doa maupun restu orang tua,” pungkasnya.

Selesai  acara yang dihadiri juga para pejabat utama Korem 143/HO itu, Rusmin  katakan bahwa dalam seleksi tahun ini terjadi peningkatan animo yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu yang ikut seleski sejumlah 65 orang dan berhasil meloloskan 1 orang yang mengikuti pendidikan. Insyaallah tahun ini, pemuda Sultra diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sejumlah 3 orang,” tandasnya.

(Irv/PARADE.ID)

Artikel Catar Akmil dari Sultra Bakal Ikuti Seleksi di Korem 143 Haluoleo pertama kali tampil pada Parade.id.

Mengetahui hal tersebut, pengamat Muhammad Said Didu dan ekonom Prof. Emil Salim turut bersuara.

Dari Said misalnya, mengatakan bahwa rencana pembelian Alpalhankam dengan anggaran Rp1.760 triliun ada potensi cacat hukum dan potensi rawan kongkalikong.

“Adalah benar bhw pengadaan Alpalhankam harus berjangka panjang dan lintas pemerintahan, tapi dalam perencanaannya harus dg landasan hukum yang kuat agar tetap valid walau sdh berganti rezim. Selain itu harus menutup ruang kongkalikong saat negosiasi dan pembuatan kontrak,” kata Said, baru-baru ini.

Said juga menyinggung soal adanya dugaan penyambung untuk melanggengkan pembelian Alpalhankam.

“Dalam UU Indhan sangat jelas DILARANG gunakan agen atau penghubung dalam pengadaan Alpahankam/Alutsista, termasuk PT yg dibuat oleh yayasan Kemhan.”

Sementara itu, Prof. Emil menyinggung urgensi pembelian Alpalhankam tersebut, terlebih masih di masa pandemi seperti ini dan krisis ekonomi, yang mestinya diperhatikan betul-betul.

Ketika rakyat sedang bergumul dgn pandemi Covid19 yg belum tertundukkan, krisis ekonomi yg masih merajalela sehingga derita rakyat belum tertanggulangi, urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG Rp. 1750 trilliuni rupiah?” demikian katanya.

Prof. Emil juga menyinggung soal studi kelayakan dan rencana utuh terhadap pembelian Alpalhankam di Bappenas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berjanji akan membeberkan sejumlah rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan, termasuk soal pembelian alutsista Rp1,7 kuadriliun di rapat bersama Komisi I DPR. Demikian dikutip cnnindonesia.com.

Dia berkata akan menjelaskan serinci mungkin berkaitan dengan rencana pemenuhan alutsista di tiga matra TNI ke depan.

Kemenhan tengah mendapat sorotan terkait rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumem Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Meski begitu, pihak Kemhan menampik. Kata mereka dokumen yang saat ini kadung bocor itu adalah rancangan dan belum masuk tahap final.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Belanja Alpalhankam, Urgenkah? pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Jumat (28/5/2021).

Rusmin mengatakan, sebelum kunjungan ke Kodim 1416/Muna, Pangdam XIV/Hsn telah mengunjungi satuan jajaran di wilayah Buton yaitu Kodim 1429/Butur, Kodim 1413/Buton dan  Kompi A Yonif 725/Wrg.

“Kunjungan di wilayah Buton dan Muna dilaksanakan setelah kegiatan serupa di wilayah Kendari  yaitu pada hari  Senin (24/5/2021) dan Selasa (25/5/2021),” ujar Rusmin.

Rusmin jelaskan bahwa  kunjungan kerja (Kunker) seperti ini lumrah dilaksanakan para pejabat baru, seperti halnya Mayjen TNI M. Syafei Kasno yang menggantikan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Pangdam XIV/Hsn.

Untuk  diketahui, Sertijab Pangdam XIV/Hsn dilaksanakan di Mabesad pada tanggal 1 April 2021 dipimpin Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Dalam kunjungan ke wilayah Buton Utara, Buton dan Muna, Pangdam didampingi Danrem 143/HO, Brigjen TNI Jannie A. Siahaan dan para asisten dari Kodam”ujarnya kemudian.

Lebih lanjut Rusmin sampaikan bahwa agenda Safari silaturahmi dan tatap muka Pangdam  dengan anggota jajaran Korem 143 dilaksanakan  Makodim masing-masing.

“Termasuk dengan Forkompimda setempat. Seperti  di Muna pun, Pangdam menyempatkan untuk bersilaturahmi dan mengenalkan diri kepada pejabat setempat,”kata Rusmin.

Selain Dandim 1416/Muna Letkol Arm Andi Akbar S.S.,M. Sc dan Wakil Bupati Muna Ir.H.Malik Ditu M.Si, dalam acara silaturahmi dengan Forkompimda itu Pangdam disambut juga oleh Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho. SH SIK, Kepala Kejaksaan Raha Agus Baka Tangdililing SH.MH, Kakesbanpol Setda Muna Barat Laode Andi Muna M.Si serta pejabat lainnya.

“Karena masih Pandemi COVID 19 maka  kegiatan silaturahmi  dilaksanakan dengan protokel kesehatan dan terbatas,” imbuhnya.

“Dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan yang bersifat khusus dan   kunker juga tidak berlangsung lama karena  Pangdam harus segera kembali ke Kendari dengan menggunakan helikopter,” kata Rusmin.

Kemudian Rusmin sampaikan bahwa dalam kunjungan ke Kodim 1416/Muna, selain memberikan motivasi  Pangdam juga meminta agar para prajurit teritorial senantiasa memberikan teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Yaitu dalam bersikap, berturut serta senantiasa berfikir secara positif. Hal itu menurut Pangdam karena sebagai prajurit harus senantiasa membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat,” tegas dia.

“Jadilah Prajurit yang menjadi contoh dan hindari segala macam bentuk pelanggaran,” imbuh Rusmin mengutip Pangdam.

Dihadapkan dengan Pandemi COVID 19, Pangdam menyampaikan agar seluruh prajurit, PNS dan anggota Persit KCK Cabang XLIX Kodim1416/Muna menjaga kondisi fisiknya serta bijak dalam menggunakan media sosial.

“Selain menjaga kesehatan, Pangdam juga memerintahkan agar senatiasa berlatih dan  bijak dalam menggunakan media sosial. Ini berlaku  bagi prajurit dan keluarga,” pungkas Rusmin.

(Irv/PARADE.ID)

Artikel Pesan Pangdam XIV Hassanudin ke Aparat Teritorial pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Pelaksana Harian Sub Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BIN, Brigjen TNI Irwan Mulyana dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan tes usap antigen ini digelar dengan mengerahkan tim Medical Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN).

Brigjen TNI Irwan Mulyana mengatakan swabantigen ini digelar untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Sasaran Ponpes ini, mengingat para santri akan memasuki ajaran baru pascalibur lebaran 2021.

“Dalam rangka pelaksanaan kegiatan swabantigen untuk para santri yang baru kembali berlibur. Dan sekarang mereka akan melanjutkan pembelajaran tatap muka,” ucap Brigjen TNI Irwan Mulyana.

Irwan mengatakan tim membawa 26 tenaga medis untuk mengakomodir kegiatan ini. Selain itu, dua unit mobil laboratorium tes PCR disiapkan bila ada santri yang positif atau reaktif hasil dari swab antigen.

“Sebelum itu kita laksanakan swab antigen dulu. Apabila nanti ada santri atau santriwati yang hasil swab antigen positif atau reaktif kita akan lanjutkan tindakan dengan swab PCR karena kita hari ini membawa dua mobil lab,” katanya.

Mobil laboratorium PCR sudah tersertifikasi BSL-2 atau setara internasional. Hasil dari tes usap bisa diketahui lewat mobil lab PCR dalam waktu 5 sampai 6 jam.

Brigjen TNI Irwan mengatakan BIN akan terus bergerak dalam membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. BIN senantiasa siap untuk bekerja sama dengan instansi terkait atau organisasi masyarakat (ormas) bila ingin dilaksanakan tes usap antigen.

“Kita dari medical intelijen atas perintah dari pimpinan BIN kita selalu aktif berkoordinasi baik dengan instansi kementerian lembaga termasuk pesantren-pesantren dimana menghadapi pandemi COVID-19,” kata dia.

Terutama, kata dia pada situasi kembalinya masyarakat mungkin ada yang mudik termasuk santrinya libur dan sekarang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Kita terus akan melaksanakan kegiatan mungkin sebulan dua kali berdasarkan permintaan atau surat dari ormas atau kementerian lembaga atau pesantren bersurat kepada kami,” ucapnya.

Pimpinan Yayasan Daarul Aytam As Shoffy, Tifa Sa’diyah berterima kasih kepada BIN yang telah membantu melakukan swab antigen secara gratis untuk para santri. Sebab menurut dia tes tersebut sangat membantu guna menekan penyebaran COVID-19.

“Alhamdulillah, ponpes mendapatkan swabantigen gratis dari BIN dan kami sangat berterima kasih karena benar memang sangat dibutuhkan oleh santri-santri semua yang baru melaksanakan liburan. Semoga bisa terus berlanjut dan senantiasa mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT,” ujarnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel BIN Gelar Swab Antigen di Ponpes Tekan Covid-19 Pascaarus Balik pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Dandrem 172: KKB Miliki Senpi dari Helikopter TNI yang Jatuh di Pegbin pertama kali tampil pada Parade.id.

Peninjauan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan, baik kapasitas ruangan, ketersediaan tempat tidur, hingga tenaga kesehatan dan personel pengamanan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta.

“Kami cek bersama Kapolda baik kesiapan personel tenaga medis, unsur pengamanan dan sarana prasarana yang disiapkan di sini, sehingga apabila terjadi lonjakan, kita sudah siap mengantisipasi,” kata Pangdam di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Dudung, lonjakan kasus positif COVID-19 harus diantisipasi dengan adanya arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diperkirakan sudah mulai Senin ini.

Dalam tinjauannya, Pangdam dan Kapolda juga mengecek sarana dan prasarana, serta menemui pasien COVID-19 di Tower 5 dan Tower 6 RSD Wisma Atlet.

“Saya bersama Kapolda mengecek Tower 5 dan 6 untuk melihat secara langsung pasien yang ada, minimal kita memberikan dukungan moril kepada mereka agar cepat sembuh, imun semakin meningkat, apalagi mereka tidak melaksanakan Hari Raya,” kata Dudung.

Senada dengan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengapresiasi para personel baik dari unsur TNI maupun Polri yang telah menjaga keamanan di lingkungan RSD Wisma Atlet Kemayoran.

“Kami berdua ingin merasakan bagaimana semangat yang anda telah tunjukkan sehingga menambah motivasi bagi kami. Jangankan mudik, meninggalkan rumah sakit pun tidak,” kata Fadil.

Ada pun berdasarkan data Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahananan, jumlah pasien rawat inap terkonfirmasi positif di tower 4, 5, 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Kemayoran per Senin (17/5) sebanyak 929 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 444 pasien pria dan 485 pasien wanita. Jumlah pasien pada Senin ini tercatat berkurang 43 orang jika dibandingkan pada Minggu (16/5).

*Sumber: antaranews.com

Artikel Antisipasi Lonjakan Kasus, Pangdam dan Kapolda Tinjau Wisma Atlet pertama kali tampil pada Parade.id.

Dari 25 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, terdapat beberapa perwira tinggi yang akan menempati posisi penting bagi TNI AD, salah satunya Mayjen TNI Gabriel Lema yang akan menjabat sebagai Inspektur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Irkodiklatad).

“Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam XVI/Pattimura, berkaitan dengan tugas baru yang akan saya emban ke depannya, tentunya saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Mayjen TNI Gabriel Lema dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Artikel Kasad Terima Laporan Kenaikan Pangkat 25 Perwira Tinggi TNI AD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satu tujuan kita mendirikan sebuah Republik: ‘….Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….’ Amanah dalam pembukaan UUD1945 mengharuskan Indonesia ‘melaksanakan ketertiban dunia’. Agar agresi bisa dihentikan!” demikian ia mengingatkan, kemarin, melalui akun Twitter-nya.

Menurut Fahri, inilah waktunya kita berbuat lebih untuk mengubah wajah dunia dan Indonesia tampil sebagai mana seharusnya dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Inilah saatnya merahputih berkibar dan rajawali terbang tinggi ke angkasa dunia membawa pesan pancasila!

“Hentikan Agresi Tuan Presiden! Tangis perempuan dan anak2 Palestina memekak telinga, tangis bayi dan nestapa terlalu kasat mata. Kehancuran rumah dan tempat ibadah, terutama Masjid Al-aqsa kiblat pertama di kompleks suci semua agama telah memanggil kita semua.”

Jika generasi ini gagal memikul beban ini, maka menurut dia generasi baru akan lahir segera. Dunia tidak bisa menunggu Indonesia lebih lama lagi. Sebagaimana bunyi dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“‘Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan….’”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Indonesia Mesti Bersikap Melihat Situasi Palestina pertama kali tampil pada Parade.id.

“Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta, Sabtu.

Herwin menegaskan tindakan mengambil kendaraan bermotor secara paksa (perampasan) dapat dijerat/dikenakan Pasal 365 KUHAP mengenai pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa,sebagai mana dimaksud dalam pasal 362 KUHAP.

Dia menjelaskan Serda Nurhadi yang mengemudikan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK Warna Putih merupakan Babinsa Ramil Semper Timur II/05 Komando Distrik Militer (Kodim) 0502/ Jakarta Utara.

Namun, Serda Nurhadi bukan pemilik kendaraan tersebut, melainkan hanya ingin menolong seorang warga Tanjung Priok berobat.

Kejadiannya, pada Kamis (6/5) sekitar pukul 14.00 Wib, Serda Nurhadi yang berada di Kantor Kelurahan Semper Timur mendapat laporan dari anggota PPSU yang melihat ada kendaraan yang dikerubuti oleh kurang lebih 10 orang, sehingga menyebabkan kemacetan.

Kemudian di dalam mobil tersebut, terdapat anak kecil dan seorang yang sakit, juga terdapat paman dan bibi pemilik mobil, sehingga Serda Nurhadi berinisiatif mengambil alih kemudi mobil untuk mengantarkan mereka ke Rumah Sakit melalui jalan Tol Koja Barat.

Namun dalam perjalanan, mobil tetap dikerubuti kelompok penagih utang tersebut. Sehingga Serda Nurhadi beralih membawa mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara karena melihat kondisi kurang bagus tersebut.

“Serda Nurhadi sebagai Babinsa terpanggil membantu warga yang sedang sakit untuk di bawa ke RS, dan Serda Nurhadi sendiri tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah,” jelas Kapendam Jaya.

Permasalahan ini telah ditangani oleh Pihak Polres Metro Jakarta Utara dan Kodim 0502/Jakut.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi membenarkan informasi tersebut.

Nasriadi menambahkan, saat ini para penagih utang (debt collector) tersebut sedang dikejar oleh personel Polres Metro Jakarta Utara.

“Tersangka para debt colector tersebut sedang kami lakukan pengejaran,” kata Nasriadi saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu malam.

Adapun terhadap mobil yang dikejar oleh tersangka sudah diamankan di Markas Polres Metro Jakarta Utara.

“Mobil telah diamankan di Polres sehingga para debt collector itu enggak jadi mengambil mobilnya,” kata Nasriadi pula.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kodam Jaya Kecam Perampasan Kendaraan yang Dikemudikan Serda Nurhadi pertama kali tampil pada Parade.id.